Kebijakan PSO/Subsidi Pupuk dan Sistem Distribusi - Departemen ...

6Bab V. Analisis Kebijakan Kapital, Sumberdaya Lahan dan AirKebijakan PSO/Subsidi Pupuk dan Sistem DistribusiI. PendahuluanDalam rangka pencapaian ketahanan pangan nasional, Pemerintah terus berupaya untukmeningkatkan produksi pangan, melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas hasilpertanian yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.Berbagai upaya yang telah ditempuh Pemerintah untuk mendukung ketahanan pangantersebut antara lain dengan menetapkan kebijakan dasar yaitu dengan penyediaan subsidibenih, penyediaan subsidi pupuk, penyediaan Kredit Ketahanan Pangan (KKP), penetapan hargagabah pembelian Pemerintah dan peningkatan tarif bea masuk untuk impor beras.Dengan kebijakan dasar tersebut diharapkan selama periode 2005-2009, pertumbuhanproduksi pertahun untuk tanaman pangan diproyeksikan dapat meningkat berkisar 0,35–6,50%,tanaman hortikultura meningkat 2,94–8,41%, tanaman perkebunan meningkat 0,79–7,09% danpeternakan meningkat 0,08– 10,25%.Untuk mencapai sasaran pertumbuhan produksi pangan tersebut, diperlukan dukungansarana dan prasarana pertanian, mulai dari hulu sampai hilir. Salah satu faktor penting dalampeningkatan produksi komoditas pertanian adalah pupuk, seiring dengan dikembangkannyavarietas unggul yang cenderung responsif terhadap penggunaan pupuk anorganik.Agar penggunaan pupuk efektif, maka penggunaan pupuk diarahkan pada penerapanpemupukan berimbang sesuai rekomendasi spesifik lokasi, dengan tetap memperhatikankelestarian sumber daya alam, fungsi lingkungan dan penghematan sumberdaya energi. Untukitu perlu dukungan kebijakan pemerintah agar pupuk mudah diperoleh petani dengan hargayang layak.II.Kebijakan di Bidang Perpupukan2.1. Penggunaan Pupuk Yang Berwawasan LingkunganPenggunaan pupuk anorganik, yang merupakan hasil produksi pabrik kimia, mulaiberkembang pesat sejak dicanangkannya revolusi hijau melalui program BIMAS/INMAS olehPemerintah Indonesia. Pada saat itu, telah diperkenalkan berbagai varietas unggul baru sepertiIR-5 dan IR-8 yang sangat responsif terhadap pemupukan anorganik, agar dapat meningkatkanproduksi pangan. Penggunaan pupuk anorganik tersebut semakin meningkat pada tanamanpangan, khususnya untuk tanaman padi, seiring dengan pelaksanaan program Pemerintah untukber-swasembada pangan, yang kemudian tercapai pada tahun 1984.Pada saat ini petani memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap penggunaanpupuk kimia dan bahkan banyak petani yang melakukan pemupukan secara inefisien (overdosis) akibat degradasi mutu lahan yang mempengaruhi responsitas tanaman terhadap serapanunsur hara. Perilaku pemupukan demikian secara finansial sangat merugikan petani.Alternatif untuk mengatasi masalah diatas dapat dilakukan dengan mengurangipenggunaan pupuk kimia (anorganik), dan mendorong penggunaan pupuk organik, sebagaisubstitusinya yang dapat diproduksi oleh pabrikan atau oleh petani/kelompok tani melaluipemanfaatan limbah hasil pertanian di wilayahnya.Dalam konsep pemupukan berimbang yang diperluas, melalui aplikasi penggunaan pupukorganik dan anorganik yang dilakukan secara bersamaan, diharapkan dapat meningkatkanefisiensi penggunaan pupuk anorganik sekaligus melestarikan lingkungan. Untuk kasus khususpengembangan pertanian organik murni, dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pasar. Akantetapi secara nasional, untuk menjamin ketahanan pangan maka penggunaan pupuk anorganikyang dikombinasikan dengan organik merupakan konsep pengembangan pertanian kedepan.

Analisis Kebijakan 9Tabel 3. Rencana Kebutuhan Pupuk untuk Sektor Pertanian Tahun 2006.Sub SektorKebutuhan Pupuk (Ton)UREA SP-36 ZA NPKTanaman Pangan dan Hortikultura 3.444.708 463.068 347.955 321.559Perkebunan Kecil 843.241 234.374 250.000 78.441Peternakan 12.051 2.558 2.045 -Jumlah 4.300.000 700.000 600.000 400.000(d). Harga Eceran Tertinggi (HET)Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 505/SR.130/Kpts/12/2005, ditetapkan hargaeceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun 2006 adalah: Urea = Rp 1.050/Kg; SP-36 =Rp 1.400/Kg; ZA = Rp 950/Kg; dan NPK = Rp 1.600/Kg. HET berlaku di tingkat pengecerresmi (Lini-IV), dengan pembelian 1 (satu) Zak pupuk Urea, ZA dan Sp-36 (berat 50 Kg),dan NPK (berat 25 Kg).(e). Perubahan HETSesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 17/SR.130/Permentan/5/2006, ditetapkanperubahan HET pupuk bersubsidi, yang berlaku mulai tanggal 17 Mei 2006, sebagaiberikut Urea = Rp 1.200/Kg; SP-36 = Rp 1.550/Kg; ZA = Rp 1.050/Kg; dan NPK = Rp1.750/Kg.Kenaikan HET dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja distributor dan pengeceragar penyaluran pupuk bersubsidi sesuai azas 6 tepat, yaitu: tepat jenis, jumlah, tempat,waktu, mutu dan harga.Dengan kenaikan HET pupuk bersubsidi tersebut diusulkan adanya penyesuaian terhadapfee distributor dan pengecer serta biaya transportasi pupuk sebagai berikut:Tabel 4. Perhitungan kenaikan HET, fee distributor dan pengecer, ongkos angkut dan hargajual pupuk bersubsidi.Jenis PupukHETFeePengecer(5%)Harga JualkepadaPengecerOngkosAngkutFeeDistributor(3%)Harga JualkepadaDistributorUrea 1.200 60 1.140 80 40 1.020SP-36 1.550 78 1.473 80 49 1.344ZA 1.050 53 998 80 33 885NPK 1.750 88 1.663 80 55 1.528Catatan:- Fee pengecer termasuk ongkos bongkar pupuk di gudang pengecer- Besaran ongkos angkut adalah rata-rata tertimbang

10Bab V. Analisis Kebijakan Kapital, Sumberdaya Lahan dan Air(f). Usulan Tambahan Anggaran melalui APBN-P Tahun 2006Apabila pola subsidi pupuk urea tetap melalui subsidi gas, maka denganmempertimbangkan kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan penyesuaian feedistributor dan pengecer serta ongkos angkut, maka diperlukan tambahan anggaransebesar Rp. 257,765 Milyar (Tabel 5).Tabel 5. Perhitungan Usulan Tambahan Subsidi Pupuk melalui APBN-P Tahun 2006 melaluisubsidi gas.PRODUSENJAN – APR(SUBS GAS)(Rp. Juta)MEI – DES(SUBS GAS)(Rp. Juta)JAN – DES(Rp. Juta)PAGUAPBN2006(Rp. Juta)USULANAPBNP2006 (Rp.Juta)PUSRI 153.162 272.570 425.732 425.732 0PKT 295.635 655.054 950.689 950.689 0PKC 74.917 214.086 289.002 289.002 0PKG 24.014 52.148 76.162 76.162 0JUMLAH 547.727 1.193.858 1.741.585 1.741.585 0NON UREA1.378.177 1.120.412 257.765367.719 1.010.458SUBSIDI TRANSPORT 100.000 100.000 0PENGAWASAN 20.000 20.000 0TOTAL SUBSIDI 3.239.762 2.981.997 257.765Apabila usulan tambahan alokasi pupuk Urea sebesar 778.514 ton dapat dipenuhi,maka diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp. 348,085 Milyar, sehingga totalusulan subsidi pupuk melalui APBN-P Tahun 2006 sebesar Rp 605,850 Milyar.IV.PermasalahanDalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi terdapat beberapapermasalahan, yaitu: kekurangan pasokan pupuk dan harga pupuk bersubsidi diatas HET.[a][b]Kekurangan pasokan pupuk disebabkan antara lain:1. Produksi pupuk berkurang akibat kurangnya pasokan gas sebagai bahan bakuutama;2. Rusaknya pabrik pupuk akibat sebagian pabrik sudah tua;3. Adanya rembesan pupuk ke luar peruntukannya;4. Munculnya pedagang musiman/spekulan, terutama pada saat musim tanam;5. Permintaan pupuk meningkat karena penggunaan pupuk berlebihan (tidaksesuai rekomendasi) dan terjadinya anomali iklim.Kenaikkan harga pupuk bersubsidi (diatas HET) disebabkan antara lain:1. Meningkatnya biaya angkut dan bongkar-muat pupuk karena naiknya hargabahan bakar minyak (BBM) dan penyesuaian upah minimum regional (UMR);2. Petani membeli pupuk bersubsidi dengan kondisi, seperti: bayar setelah panen(”yarnen”), diantar ke tempat/rumah dan secara eceran kecil/kiloan.

Analisis Kebijakan 11V. Upaya Tindak LanjutBerdasarkan permasalahan diatas, upaya tindak lanjut yang dilakukan antara lain adalah :1. Telah diusulkan melalui Pokja Pupuk adanya dukungan jaminan pasokan gas untukindustri pupuk.2. Diupayakan penyempurnaan sistem distribusi pupuk bersubsidi melalui pola tertutupsehingga subsidi subsidi pupuk dapat sampai ke petani.3. Peningkatan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi secara terpadu yangdiimplementasikan melalui MoU Kesepahaman antara Departemen Perdagangan,Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Kementerian Negara BUMNdengan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI.4. Diusulkan agar kebutuhan pupuk di dalam negeri untuk seluruh sektor dapat dipenuhipemerintah, terutama sektor pertanian.5. Diusulkan harga jual pupuk tidak dibedakan antar sektor, dengan konsekuensikebutuhan anggaran untuk pelaksanaan subsidi pupuk seluruhnya ditanggungpemerintah.