Presentasi_Beacukai_Taufik Ismail.pdf - Indonesia Kreatif

TAUFIK ISMAIL
Direktorat Teknis Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI
Tarif
Nilai Pabean
(database/ profil harga)
Pajak
Trade statistics
Negosiasi FTA
Rules of Origin
Dasar Perencanaan
biaya Ekspor/Impor
Penentuan dan
Monitoring Komoditi
Lartas

APA ITU KLASIFIKASI BARANG
Mengelompokkan barang ke dalam pos dan
sub-pos
yang paling sesuai dalam struktur
nomenklatur Harmonized System (HS).

WHAT IS HS
Harmonized
Commodity
Description
and
Coding
System,
commonly
known
as
Harmonized System (HS)
Berdasarkan
konvensi
internasional
yang
disusun oleh WCO dan diratifikasi/digunakan
digunakan
oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1
Januari 1988.
Konvensi
yang
mengatur
tentang struktur
klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk
kelompok-kelompok
barang berdasarkan pos
dan sub-pos.

CUSTOMS TARIFF.
APLIKASI HS
INTERNATIONAL TRADE STATISTICS.
RULES OF ORIGIN.
TRADE NEGOTIATION.
TRADE FACILITATION.
NATIONAL TAXATION.
TRANSPORTATION.
SURVEILLANCE (DRUGS, WASTE, CHEMICAL,
ENDANGERED SPECIES).
LAW ENFORCEMENT (RISK ASSESSMENT,
TARGETING, COMPUTERIZATION).

STRUKTUR HS
GENERAL RULES FOR THE INTERPRETATION
OF HS KUMHS.
21 BAGIAN
97 BAB
LEGAL NOTES CATATAN
BAGIAN, CATATAN BAB,
CATATAN SUBPOS
POS (4 DIGIT)
SUBPOS (6 DIGIT)

STRUKTUR HS
BAGIAN BAB POS SUBPOS
(umum)
(spesifik)
Contoh :
Klasifikasi Kambing Hidup
BAGIAN I
BAB 1
POS 01.04
Binatang hidup; produk hewani
Binatang Hidup
SUBPOS 0104.20
Biri-biri dan kambing, hidup
Kambing

SEJARAH HS DI INDONESIA
1989 HS pertama kali digunakan di Indonesia
1992
Amandemen HS ke-1 (diimplementasikan tahun 1994)
BTBMI 1994
1993 Indonesia menjadi contracting party Konvensi HS
1996
2002
2003
2007
Amandemen HS ke-2 (diimplementasikan tahun 1996)
BTBMI 1996
Amandemen HS ke-3 (diimplementasikan tahun 2003)
BTBMI 2003
Pengenalan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN)
berdasarkan HS 2002 (diimplementasikan tahun 2004).
BTBMI 2004
Amandemen HS ke-4 dan Revisi ke-1 AHTN
(diimplementasikan tahun 2007)
BTBMI 2007

ASEAN HARMONISED TARIFF
NOMENCLATURE
• Berdasarkan Protocol Governing The Implementation of AHTN
yang disahkan oleh Menteri Keuangan ASEAN 8 Agustus 2003.
• Adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara
seragam pada negara anggota ASEAN yang dilaksanakan
dengan prinsip Transparency, Consistency, Simplicity, dan
Uniformity.
• Merupakan pengembangan dari HS berupa penambahan 2 digit
pada 6-digit HS sehingga struktur klasifikasi yang digunakan di
seluruh negara ASEAN sama yaitu 8 digit.
• Dilengkapi dengan Catatan Penjelasan Tambahan
(Supplementary Explanatory Notes) untuk memberikan
penjelasan atas barang-barang yang dirinci pada pos AHTN.

BUKU TARIF BEA MASUK INDONESIA
( BTBMI )
Pengembangan lebih lanjut dari HS dan AHTN
tingkat 10 digit.
Memuat informasi struktur klasifikasi, bea masuk,
pajak dalam rangka impor, dan peraturan tata niaga
impor.
Saat ini yang digunakan adalah
BTBMI 2007 sejak tanggal
1 Januari 2007

FORMAT BTBMI 2007
Pos/Subpos
Heading/
Subheading
Uraian
Barang
Description
Of Goods
Umum
General
Bea Masuk
Import Duty
CEPT
PPN
VAT
Pajak
Tax
PPnBM
Sales Tax On
Luxury Goods
Larangan/
Pembatasan
Prohibition/
Restriction
Keterangan

SISTEM PENOMERAN DALAM BTBMI

SISTEM PENOMERAN DALAM BTBMI
08.10 Buah lainnya, segar.
0810.10.00.00 - Stroberi
0810.20.00.00 - Rasberi, blackberry, mulberry, dan loganberry
0810.40.00.00 - Cranberry, bilberry dan buah lainnya dari
genus Vaccinium.
0810.50.00.00 - Buah kiwi
0810.60.00.00 - Durian
0810.90 - Lain-lain :
0810.90.40 - - Langsat; belimbing :
0810.90.40.10 - - - Langsat
0810.90.40.20 - - - Belimbing

BTBMI
» BTBMI digunakan sebagai referensi
praktis klasifikasi barang dan tarif bea
masuk
» BTBMI bukan buku daftar barang
melainkan buku penggolongan barang

BEA MASUK
Dasar hukum
Undang Undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17/2006:
Menteri Keuangan menetapkan tarif bea masuk yang berlaku umum
dengan memperhatikan UU No. 7/1994 tentang pengesahan
Agreement Establishing the World Trade Organization
Menteri Keuangan menetapkan tarif bea masuk berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan internasional (preferensi)
Menteri Keuangan Menetapkan tarif Bea Masuk Anti Dumping, Bea
Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan Bea Masuk
Pembalasan

JENIS TARIF BEA MASUK
Bea Masuk Advalorum
tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu.
Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan cara mengalikan
persentase dengan harga barang (nilai pabean).
Bea Masuk Spesifik
tarif Bea Masuk yang dikenakan berdasarkan nilai rupiah tertentu dari
satuan jumlah barang. Besarnya Bea Masuk terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif Bea Masuk dengan jumlah barang yang diimpor.
Saat ini hanya dikenakan untuk gula dan beras.

SKEMA TARIF BEA MASUK
1. Bound Tariff WTO
a. Non Agriculture Market Access (NAMA)
b. Agriculture
2. Applied Tariff
a. Umum (MFN/Most Favored Nations): Program Harmonisasi Tarif
Bea Masuk Indonesia
b. Preferensi:
- Sudah implementasi: CEPT-AFTA, ACFTA AKFTA, dan IJ-EPA
- Segera implementasi: AIFTA, AANZFTA, AJ-CEP
- Sedang negosiasi: AEUFTA, Indonesia- Iran, Indonesia-
Pakistan, D8, dll.
3. Bea Masuk Khusus
a. Anti Dumping
b. Imbalan (Countervailling duty)
c. Tindakan Pengamanan (Safeguard)
d. Pembalasan

JENIS TARIF BEA MASUK BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
Jenis Tarif BM
Keterangan
CEPT
(Common Effective Preferential Tariff)
Bea Masuk atas barang impor dari negara anggota
ASEAN yang dilengkapi dengan Form D
AK-FTA
(ASEAN Korea - Free Trade Agreement)
Bea Masuk atas barang impor dari negara Korea
yang dilengkapi Form AK
AC-FTA
(ASEAN China - Free Trade Agreement)
IJ-EPA
(Indonesia – Japan Economic Partnership
Agreement)
Bea Masuk atas barang impor dari negara China
yang dilengkapi Form E
Bea Masuk atas barang impor dari negara Jepang
yang dilengkapi Form JIEPA

BEA MASUK ANTI DUMPING
Bea Masuk Antidumping dikenakan terhadap barang
impor dalam hal :
a. harga ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari
nilai normalnya; dan
b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang
memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang
memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam
negeri.

BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
(SAFEGUARD)
Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap
barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik
secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam
negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung
bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:
a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang
memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang
yang secara langsung bersaing; atau
a. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri
yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara
langsung bersaing.

BEA MASUK IMBALAN
Bea Masuk Imbalan dikenakan terhadap barang impor
dalam hal :
a. ditemukan adanya subsidi yang diberikan di negara
pengekspor terhadap barang tersebut; dan
b. impor barang tersebut :
1. menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang
memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut;
2. mengecam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri
yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut; dan
3. menghalangi pengembangan industri barang sejenis di dalam
negeri.

BEA MASUK PEMBALASAN
Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap
barang impor yang berasal dari negara yang
memperlakukan barang ekspor Indonesia secara
diskriminatif.

PRODUK YANG DIKENAKAN
BMAD (S) dan SAFEGUARD
BMAD (S)
PRODUK NEGARA ASAL TAHUN
Paracetamol RRC, USA 2005
Wheat Flour Uni Emirat Arab 2006
Wheat Flour RRC, India 2005
Cavendish Bananas Filipina 2006
Hot Rolled Coil RRC, India, Rusia, Taiwan, Thailand 2008
BOPP Film Thailand 2009
Uncoated Writing & Printing Paper Finlandia, Korea, India, Malaysia 2010
SAFEGUARD
PRODUK NEGARA ASAL TAHUN
Keramik Tableware
2006
Paku
Semua negara, kecuali yang ditetapkan
dalam Lampiran masing-masing PMK 2009
Dextrose Monohydrate 2009

BM MFN
Jumlah Pos Tarif
0 2109
2.5 3
5 3592
7.5 110
10 1324
12.5 190
15 1101
20 75
25 37
STRUKTUR
30 13
TARIF BEA MASUK
40 50
UMUM (MFN) *per April 2010
45 47
50 21
150 7
(*) 10
Rp 14.000/liter 2
Rp 125.000/liter 23
Rp 55.000/liter 20
Rp 450/kg 10
Rp 550/kg 1
Rp 790/kg 6
8751

BEA KELUAR
Bea
Keluar
adalah
pungutan
terhadap barang ekspor tertentu.
Bea
keluar
dikenakan
dengan tujuan untuk:
terhadap
yang
barang
a) menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
b) melindungi kelestarian sumber daya alam;
dikenakan
c) mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari
komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
ekspor
d) menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
Harga Ekspor ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan Harga Patokan Ekspor (HPE) yang
ditetapkan oleh Menteri Perdagangan

BEA KELUAR
Barang Ekspor yang saat ini dikenakan Bea Keluar
adalah rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, CPO dan
produk
turunannya
dan
biji
kakao,
sesuai
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
67/PMK.011/2010.