L - Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Badan Pusat Statistik.
i) Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan
serta teknis dan fungsional.
j) Instansi Vertikal
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi
vertikal BPS, yang terdiri dari:
1. BPS Provinsi
2. BPS Kabupaten/Kota.
Selain itu BPS menyelenggarakan pendidikan kedinasan berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu
Statistik. Secara rinci bagan organisasi Badan Pusat Statistik terdapat pada
Lampiran 1.
1.3 Landasan Hukum
Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat
Statistik dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian
hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun
masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ini maka kepentingan
masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi
yang diperolehnya.
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban
menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
3) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
4) Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011