L - Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
3. Meningkatkan kerjasama dengan sumber, produsen, dan pengguna data
dengan memberikan apresiasi serta melakukan komunikasi, informasi, dan
edukasi (KIE) berbagai kegiatan statistik;
4. Meningkatkan jumlah, ragam ketrampilan, dan kemampuan SDM terutama di
daerah dengan mengupayakan penambahan dan melakukan pendidikan,
pelatihan serta pembinaan karir pegawai;
5. Melaksanakan manajemen yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung
jawab, transparan serta bebas KKN melalui sistem pengawasan yang ketat
berbasis teknologi informasi yang mutakhir, dengan menciptakan pelayanan
prima.
6. Mengefektifkan fungsi Forum Masyarakat Statistik (FMS) dengan
memperbanyak pertemuan, diskusi, dan kunjungan lapangan.
Guna mencapai sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah
ditetapkan, maka pada tahun 2011 BPS melaksanakan 4 (empat) program yang
ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut :
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS).
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
(DMPTL BPS).
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA BPS).
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA BPS).
Pelaksanaan program-program tersebut dibiayai melalui APBN yang
dituangkan ke dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar sebesar
Rp. 2.596.607.947.000, Realisasinya mencapai Rp. 2.478.234.561.838, atau
sebesar 95,44 persen. Dalam melaksanakan program-program BPS tersebut
terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan dan/atau tidak
selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran. Secara umum kendala ini
disebabkan oleh :
a. Keterbatasan tenaga untuk menangani pekerjaan teknis yang mendukung
penyusunan kebijakan pemerintah propinsi/kabupaten/kota termasuk dalam
pengembangan metodologi dan melakukan pengawasan pelaksanaan survei;
vi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011