Modul 2 - psflibrary.org

More documents

Recommendations

Info

ab 1 rencana strategis SKPD Perencanaan strategis, yang pada mulanya dikembangkan dalam organisasi bisnis (profit organization), tetapi dalam prakteknya dapat diterapkan dalam organisasi nirlaba dan pemerintahan (Bryson, 1988: 5). Bryson mengingatkan bahwa meskipun perencanaan strategis dapat diterapkan dimanapun tetapi tidak semua pendekatan (dalam perencanaan strategis) mempunyai kelebihan yang sama karena kondisi tertentu akan memerlukan pendekatan tertentu pula. Bryson mengusulkan suatu proses perencanaan strategis organisasi nirlaba dan pemerintahan yang mencakup delapan langkah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Memulai dan bersepakat dalam hal proses perencanaan strategis; Mengenali mandat yang diberikan ke organisasi; Menetapkan misi dan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi; Menilai kondisi lingkungan eksternal, mencakup peluang dan tantangan; Menilai kondisi lingkungan internal, mencakup kekuatan dan kelemahan; Menemukenali isu-isu strategis yang dihadapi oleh organisasi; Merumuskan strategi untuk mengelola isu; 8. Merumuskan dan memantapkan visi organisasi ke masa depan. Perencanaan strategis tidak memiliki standar baku dalam penerapan setiap langkahnya. Dalam prosesnya, beberapa organisasi mempunyai cara dan variasi tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan perubahan lingkungan yang dihadapi. Setiap organisasi perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan, situasi dan kondisi setempat. Meskipun demikian, secara umum proses perencanaan strategis memuat unsur-unsur sebagai berikut: (1) Identifikasi dan analisis kondisi sosial, ekonomi dan budaya; (2) pengkajian lingkungan eksternal; (3) pengkajian lingkungan internal; (4) perumusan visi dan misi; (5) penetapan tujuan dan sasaran; (6) penyusunan strategi; dan (7) rencana pengembangan. Gambar: Model Perencanaan Strategis seri pembangunan dan penguatan pemerintahan 16
penyusunan renstra SKPD Proses perencanaan strategis tidak bersifat berurutan secara penuh, tapi dapat dimulai dari salah satu langkah ke (1), (2), atau (3). Ketiga langkah tersebut saling mengisi. Setelah ketiga langkah pertama ini selesai, barulah dilakukan langkah ke (4), kemudian dilanjutkan langkah ke (5). Setelah rencana strategis (renstra) selesai disusun, maka diimplementasikan dengan terlebih dahulu menyusun rencana kerja. Suatu rencana kerja dapat berupa rencana zoning—seperti diterapkan pada perencanaan strategis pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, yang dikembangkan dalam proyek Marine Resource Evaluation and Planning (MREP) di Departemen Dalam Negeri. Perencanaan Daerah di Indonesia Perencanaan daerah di Indonesia saat ini mengikuti corak perencanaan komprehensif yang diungkapkan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Cara pengkajian yang digunakan dalan dua tahap; pertama, menerapkan perencanaan komprehensif sebagai “titik awal”; kedua, membandingkan corak-corak yang lain dengan (atau sebagai respon terhadap) perencanaan komprehensif. Bila perencanaan komprehensif ditingkatkan partisipasinya dalam proses perencanaan, maka tipe perencanaan ini dapat menjadi pilihan. Perencanaan strategis memang lebih mewadahi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya, sehingga berbagai pihak dapat terlibat untuk mewadahi aspirasi kelompok, golongan atau kekuatan politik yang ada di daerah. Perencanaan komprehensif sebagai pendekatan menyeluruh mempunyai jangkauan dan skala yang luas dengan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks. Berbeda dengan model perencanaan inkrimental yang bersifat kuratif dan jangka pendek, sehingga mempunyai cakupan perencanaan yang lebih terjangkau dan terbatas. Bila perencanaan komprehensif menganggap bahwa terdapat satu kepentingan umum (satu kesepakatan), maka perencanaan advokasi menganggap ada pihak-pihak yang belum terakomodasi kepentingannya dan perlu mendapat “pembelaan” (advocacy). Misalnya, kelompok miskin minoritas atau kelompok rentan korban konflik di tingkat kabupaten/kota yang biasanya tidak dapat terwadahi dalam perencanaan komprehensif. Proses perencanaan komprehensif dilakukan secara sekuensial (berurutan). Langkahlangkahnya meliputi (1) pengumpulan dan pengolahan data, (2) analisis, (3) perumusan tujuan dan sasaran perencanaan, (4) pengembangan alternatif rencana, (5) evaluasi dan seleksi alternatif rencana, dan (6) penyusunan dokumen rencana. Hasil perencanaan bersifat rinci, jelas, dan berupa rancangan pengembangan fisik atau tata ruang, antara lain meliputi: peta rencana guna lahan, peta rencana jaringan jalan, dan sebagainya. Setelah rencana selesai dibuat, maka dilakukan proses pengesahan oleh pihak legislatif, dan kemudian dilakukan implementasi rencana (aksi/tindakan). Rencana komprehensif di Indonesia disebut sebagai rencana umum tata ruang kabupaten/kota. Meskipun berbagai corak perencanaan strategis yang umum digunakan berdasar praktek di negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia. Di Indonesia dua corak 17 seri pembangunan dan penguatan pemerintahan
Page 3 and 4: modul pelatihan 2 SERI PEMBANGUNAN
Page 5 and 6: PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Pengintegra
Page 7 and 8: penyusunan renstra SKPD 7. 8. 9. An
Page 9 and 10: penyusunan renstra SKPD Pembangunan
Page 11 and 12: daftar isi
Page 13 and 14: penyusunan renstra SKPD Catatan Pen
Page 15 and 16: penyusunan renstra SKPD Lembar Kerj
Page 17 and 18: penyusunan renstra SKPD Mengapa Mod
Page 19 and 20: penyusunan renstra SKPD Struktur Mo
Page 21: penyusunan renstra SKPD Ikon Metode
Page 24 and 25: B A B 1 Rencana Strategis SKPD “I
Page 26 and 27: ab 1 rencana strategis SKPD Proses
Page 28 and 29: ab 1 rencana strategis SKPD • Bag
Page 30 and 31: ab 1 rencana strategis SKPD 3. 4. 5
Page 32 and 33: ab 1 rencana strategis SKPD Variasi
Page 34 and 35: ab 1 rencana strategis SKPD Konsep
Page 36 and 37: ab 1 rencana strategis SKPD daerah
Page 40 and 41: ab 1 rencana strategis SKPD perenca
Page 42 and 43: ab 1 rencana strategis SKPD melengk
Page 44 and 45: ab 1 rencana strategis SKPD para pe
Page 46 and 47: ab 1 rencana strategis SKPD Tantang
Page 48 and 49: B A B 2 Prinsip-Prinsip Penyusunan
Page 50 and 51: ab 2 prinsip-prinsip penyusunan Pro
Page 52 and 53: ab 2 prinsip-prinsip penyusunan pem
Page 54 and 55: ab 2 prinsip-prinsip penyusunan Car
Page 56 and 57: ab 2 prinsip-prinsip penyusunan Pri
Page 58 and 59: ab 2 prinsip-prinsip penyusunan Pol
Page 60 and 61: B A B 3 Proses dan Mekanisme Penyus
Page 62 and 63: ab 3 proses dan mekanisme penyusuna
Page 80 and 81: B A B 4 Kajian Profil Pelayanan SKP
Page 82 and 83: ab 4 kajian profil pelayanan SKPD P
Page 84 and 85: ab 4 kajian profil pelayanan SKPD 6
Page 86 and 87: ab 4 kajian profil pelayanan SKPD L
Page 88 and 89:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD 2
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD T
Page 106 and 107:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD L
Page 108 and 109:
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD L
Page 116 and 117:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD U
Page 118 and 119:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD O
Page 120 and 121:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD P
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD r
Page 126 and 127:
ab 4 kajian profil pelayanan SKPD p
Page 128 and 129:
B A B 5 Identifikasi Kondisi Umum,
Page 130 and 131:
ab 5 identifikasi, analisis dan per
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
B A B 6 Perumusan Isu-Isu Strategis
Page 160 and 161:
ab 6 perumusan isu-isu strategis Pr
Page 162 and 163:
ab 6 perumusan isu-isu strategis Ke
Page 164 and 165:
ab 6 perumusan isu-isu strategis Ca
Page 166 and 167:
ab 6 perumusan isu-isu strategis um
Page 168 and 169:
ab 6 perumusan isu-isu strategis In
Page 170 and 171:
ab 6 perumusan isu-isu strategis Me
Page 172 and 173:
ab 6 perumusan isu-isu strategis te
Page 174 and 175:
ab 6 perumusan isu-isu strategis Pe
Page 176 and 177:
ab 6 perumusan isu-isu strategis b.
Page 178 and 179:
ab 6 perumusan isu-isu strategis 2.
Page 180 and 181:
ab 6 perumusan isu-isu strategis
Page 182 and 183:
B A B 7 Perumusan Visi dan Misi Mer
Page 184 and 185:
ab 7 perumusan visi dan misi •
Page 186 and 187:
ab 7 perumusan visi dan misi Kegiat
Page 188 and 189:
ab 7 perumusan visi dan misi Tabel:
Page 190 and 191:
ab 7 perumusan visi dan misi memper
Page 192 and 193:
ab 7 perumusan visi dan misi 3. 4.
Page 194 and 195:
ab 7 perumusan visi dan misi Konsep
Page 196 and 197:
ab 7 perumusan visi dan misi b. Vis
Page 198 and 199:
ab 7 perumusan visi dan misi dan pr
Page 200 and 201:
B A B 8 Tujuan dan Sasaran Pelayana
Page 202 and 203:
ab 8 tujuan dan sasaran pelayanan S
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
B A B 9 Strategi dan Arah Kebijakan
Page 218 and 219:
ab 9 strategi dan arah kebijakan pe
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
B A B 10 Rencana Program, Kegiatan,
Page 234 and 235:
ab 10 rencana program, kegiatan ind
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Daftar Pustaka Badan Reintegrasi Da
Page 272:
daftar pustaka Undang-Undang No 17/
show all

Modul 2 - psflibrary.org

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?