Modul 2 - psflibrary.org

ab 1
rencana strategis SKPD
Tantangan Rencana Strategis SKPD
Sebagai salah satu sebuah perencanaan pembangunan, rencana strategis SKPD
disusun mengikuti alur proses yang berlaku dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN,
UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 17/2003 tentang Keuangan
Negara dan Permendagri No. 13/2006 menuntut daerah agar mampu melakukan
perencanaan dan penganggaran sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki,
sehingga pemerintah daerah harus mempunyai kapasitas dalam mengelola sumber
daya khususnya personil dilingkungan unit kerja masing-masing. Berkaitan dengan
upaya peningkatan kualitas, integrasi dan sinergi perencanaan dengan merujuk pasal
6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 2007, Bappeda diantaranya
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Di sisi lain, SKPD memiliki peran
dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugasnya. Dengan demikian, setiap perubahan regulasi, maka Bappeda dituntut untuk
mensosialisasikan kepada seluruh dinas. Namun masih ada beberapa kesulitan implementasi
peraturan baru di daerah. Sementara pemahaman praktis SKPD belum mampu mendorong
SKPD dalam mempersiapkan penyusunan dokumen rencana strategis SKPD. Umumnya
SKPD masih belum memiliki kesamaan pandangan dalam implementasi regulasi terkait
dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang dihasilkan. Terutama keselarasan
dan keterpaduan perencanaan serta proses partisipasif dengan melibatkan pemangku
kepentingan yang lebih luas khususnya masyarakat pemanfaat dari pelayanan yang
diberikan SKPD terkait, Ditambah menghadapi keterbatasan waktu dan SDM yang ada.
Akibatnya bahwa dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi dokumen rutinitas
dan ritual yang sama dari tahun ke tahun. Bahkan seringkali dokumen merupakan produk
hasil penyusunan satu orang tanpa ada proses partisipasi di dalam penyusunannya, karena
keterbatasan waktu dan metodologi partisipasi.
Oleh karena itu, Bappeda dan SKPD perlu menyamakan persepsi dan tindakan
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas dari sisi materi--
sinergis membangun keselarasan dan harmonisasi pemangku kepenitngan serta efektif
mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah. Perlu dipahami bahwa rencana
strategis SKPD dalam satu kesatuan perencanaan dan penganggaran daerah yang
merupakan penjabaran dari dokumen strategis daerah, seperti RPJPD dan RPJMD untuk
pemecahan isu strategis daerah jangka menengah.
Daftar Pustaka
Achmad Djunaedi (200) Proses Perencanaan Strategis Kota/Daerah. Bahan Mata
Kuliah Proses Perencanaan, Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah
Universitas gadjah mada. Yogyakarta
Bryson, John M. (1988) Strategic Planning for Public and Non-profit Organizations.
Jossey-Bass Publishers, San Fransisco.
Bryson, John M. dan R.C. Einsweiler (eds.). (1988). Strategic Planning: Threats and
Opportunities for Planners. Planners Press, American Planning Association,
Chicago, Illinois.
seri pembangunan dan
penguatan pemerintahan 24