2 SELASA Kabar Selidah ribun Kota Tempat Merokok Bakal Ditiadakan BANJARMASIN, BPOST - Mulai <strong>Januari</strong> <strong>2015</strong>, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 20<strong>13</strong> tentang kawasan tanpa rokok (KTR) diberlakukan. Namun, Satpol PP baru melakukan operasi yustisi tiga bulan ke depan. Ternyata, tidak semua setuju perda larangan merokok diterapkan tahun ini. Satu anggota DPRD Kota <strong>Banjarmasin</strong>, Elly Rahmah malah mengaangap Pemko <strong>Banjarmasin</strong> terlalu dini menerapkannya. Dia meminta agar Pemko menyediakan tempat khusus perokok dulu sebelum menerapkan Perda KTR tersebut. Anggota Komisi IV itu beralasan, tidak semua tempat yang dipasang tanda kawasan tanpa rokok memiliki tempat khusus untuk merokok. “Padahal merokok itu hak azasi juga,” kata politisi dari PAN ini. Menurut Elly, Perda KTR itu bagus untuk melindungi perokok pasif. Namun, harus juga disediakan tempat khusus untuk merokok. “Boleh lah kalau di balai kota ada tempat khusus Nanang 2 Kali Terjungkal MARABAHAN, BPOST - Kerusakan pada ruas jalan nasional Marabahan-Margasari khususnya di kawasan Lepasan membuat Nanang Kaderi ekstra hati-hati melintasinya. Tokoh masyarakat Desa Lepasan ini sudah dua kali terjungkal di kubangan jalan. “Jalan seperti kubangan kerbau,” kata Nanang mengibaratkan parah kerusakan di ruas jalan nasional ini. Apalagi di musim hujan, lanjut Nanang, jika tidak hati-hati pengendaraa roda dua dipastikan terjungkal. “Apalagi malam hari, tidak ada penerangan jalan,” katanya, akhir pekan tadi. Selama ini, menurut Nanang, perbaikan jalan melalui swadaya masyakat, termasuk memperbaiki jembatan. “Karena hilir mudik truk, jalan tak pernah mulus,” kata Nanang. Sementara itu, Bupati Batola H Hasanuddin Murad kepada Gubernur Kalsel meminta agar memperhatikan jalan-jalan nasional yang ada di Batola termasuk ruas jalan Marabahan- Margasari. “Selain itu, kita ingin pak gubernur dapat juga memperhatikan ruas jalan Marabahan-Anjir yang belum tersentuh,” kata Hasanuddin saat HUT ke-55 Batola, beberapa waktu lalu. Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin mengatakan, ruas jalan Marabahan-Margasari sampai ke Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan jalan alternatif. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan statusnya. Rudy berjanji, Pemprov Kalsel mendefinitifkan status jalan dulu. Menurut Rudy, ruas jalan Marabahan-Margasari-HSU, tergolong Status Nasional Rencana (SNR). “Kita akan definitifkan dulu,” ulangnya. Dia mengaku sudah membicarakan dengan Menteri Pekerjaan Umum. Menurut Rudy, menteri PU berjanji memperhatikan. (don) Bina Marga Belum Pasti Perbaiki BANJARMASIN, BPOST - Pengendara yang sering lewat Jalan Jenderal Sudirman, terpaksa harus berhathati ketika melewati jembatan di depan SPBU Sabilal Muhtadin, <strong>Banjarmasin</strong>. Tepat di tengah oprit jembatan, ada lubang berdiameter 30 sentimeter. Memang di sekitar lubang ditandai marka jalan dengan LUBANG di oprit Jembatan Sudirman, yakni jembatan tepat di seberang SPBU Sabilal Muhtadin <strong>Banjarmasin</strong>, membahayakan pengguna jalan, terutama saat malam hari dengan penerangan yang kurang. Belum ada kepastian perbaikannya dari instansi terkait. BANJARMASIN POST GROUP/RESTUDIA spanduk kecil bertuliskan ‘hati-hati jalan berlubang’. Namun, kondisi ini tetap membahayakan karena sewaktu-waktu, pengendara dapat saja terperosok. Apalagi jika malam hari dengan penerangan seadanya atau saat lampu penerangan jalan umum (PJU) tak menyala akibat byarpet. Kemarin, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Ibnu Sina didampingi anggota komisi III, Murhan Effendie dan anggota komisi III DPRD Kota <strong>Banjarmasin</strong>, H Abdul Muis memantau lubang di oprit jembatan tersebut. Ibnu mengatakan, lubang yang ada disinyalir karena pekerjaan pembuatan siring yang tepat berada di depan jembatan Sudirman. Tumbukan beton penumpu siring, disinyalir membuat lubang oprit. Menurt Ibnu, status Jalan Sudirman merupakan jalan strategis provinsi. Tetapi status pemeliharaannya Pemko <strong>Banjarmasin</strong>. Lubang oprit tersebut harus segera ditangani karena posisinya yang membahayakan. “Mudahan ada koordinasi. Tidak mencari siapa yang bersalah, harus ditangani segera,” katanya, Senin (11/1). Adapun H Abdul Muis terkejut melihat lubang yang cukup besar itu. Dia baru mengetahuinya ketika memantau sendiri. Pantauan tersebut, akan ia laporkan ke Kadis Bina Marga. “Segera sampaikan ke Bina Marga, harus segera,” katanya. Kabid Jalan PU Provinsi Kalsel, Gusti Tahmid mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga. Pemantauan, sudah dilakukan Sabtu lalu. Kadis Bina Marga, Gusti Ridwan S belum memastikan instansinya akan memperbaiki lubang di oprit itu. “Bisa provinsi, bisa kota,” tandasnya. (dia) <strong>Banjarmasin</strong> <strong>Post</strong> <strong>13</strong> JANUARI <strong>2015</strong> merokok. Tapi di tempat lain yang dipasangi tanda kawasan tanpa rokok, bagaimana” tanya Elly. Rupanya, pendapat itu selaras dengan harapan seorang perokok, Syarafudin. Menurut dia, ketika ada urusan ke balai kota, dia kesulitan mencari tempat khusus merokok. “Akhirnya ya merokok di pojok-pojok. Asal tak terlihat dan tak banyak orang, di sana saya merokok. Seharusnya ada tempat merokok,” ujarnya. Sekretaris Daerah Kota <strong>Banjarmasin</strong>, Zulfadli Gazali mengatakan, dalam Perda KTR, tidak ada keharusan harus menyediakan tempat khusus bagi perokok. Bahkan, tempat khusus bagi perokok di balai kota yang letaknya di belakang gedung sifatnya sementara. Nantinya, tempat itu ditiadakan. “Tak ada keharusan untuk menyediakan tempat khusus merokok. Di BANJARMASIN POST GROUP/NURCHOLIS HUDA balai kota sendiri tempat khusus RUSLAN BERSAKSI - Mantan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Profesor M Ruslan memberi kesaksian di Pengadilan Negeri <strong>Banjarmasin</strong>, Senin (12/ merokok hanya sementara, nanti ditiadakan,’ jelasnya. (ire) ketiga yang duduk di kursi pesakitan. Sebelumnya, ada Masitoh terdakwa pengadaan Laboratorium Fakultas Teknik dan Mufti Sofyan terdakwa untuk pengadaan mebel. 1). Ruslan menjadi saksi untuk terdakwa Hasanuddin dalam perkara dugaan korupsi pengadaan peralatan Laboratorium FMIPA. Terdakwa Hasanuddin adalah rekanan “Itu Kelebihan Biaya Transport” H HASANUDDIN MURAD Bupati Batola DOK/BPOST GROUP ■ Fitra Sebut Ada Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas BANJARMASIN, BPOST - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menyorot potensi dugaan korupsi perjalanan dinas 2014 di Kalsel. Dia menyayangkan hingga awal <strong>2015</strong> belum ada sentuhan ke arah penindakan oleh aparat hukum. “Ada dugaan korupsi perjalanan dinas di Kalimantan Selatan. Sesuai hasil audit BPK semester pertama 2014, menemukan pemahalan harga atau mark up harga tiket,” bebernya kepada B<strong>Post</strong>, Jumat (9/1). Uchok membeberkan, dari pemahalan harga tiket itu ada potensi kerugian negara sebesar Rp.106.283.850. Dia merinci, berdasar data BPK, pemahalan harga tiket ada di dinas koperasi, usaha kecil dan menengah dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 24.283.600. Pada Sekretariat DPRD terdata potensi kerugian negara sebesar Rp 61. 555.950. Adapun instansi lain yakni, Biro perekonomian dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.11.838.100. Pada Pengembalian Kelebihan Harga Tiket: ■ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah: Rp 24.283.750 (17 dan 18 Juni 2014) ■ Sekretariat DPRD: Rp 54.338. 750 (17 dan 18 Juni 2014) ■ Biro Perekomonian: Rp 9.1<strong>13</strong>. 859 (16 Juni 2014) dan Rp 2.724.241 (26 Juni 2014) ■ Dinas Kesehatan: Rp 25.347. 400 sinas kesehatan terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 8.606.200. “Dan yang kedua bentuk dugaan korupsinya adalah perjalanan dinas tanpa bukti pendukung dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 19.711.800 dilakukan dinas kesehatan,” ucapnya. Terkait adanya mark up dalam perjalan dinas ini, diminta kepada aparat hukum untuk segera membuka penyelidikan atas kasus perjalanan dinas ini. “Dasar membuka penyidikan ini sudah kuat yaitu, pertama, ada peraturan yang telah dilanggar seperti Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua, Pemendagri Nomor <strong>13</strong> tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangaan daerah,” katanya. Adapun dasar lain untuk membuka penyidikan yakni potensi kerugian negara sebesar Rp 125.995.650 untuk dua SKPD dan satu biro pada pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. “Kerugian negara ini semakin nyata ada setelah beberapa SKPD mengembalikan potensi kerugian negara ini,” tegasnya. Dia khawatir jika dibiarkan birokrat makin tidak takut, karena kemungkinan selama ini ada pembiaran. “Jadi, walaupun biaya sudah dikembalikan, tapi pihak kejaksaan tidak boleh menghilangkan unsur pidananya, harus tetap dibawah ke ranah hukum biar ada efek jera buat birokrat,” tegasnya. Sementara itu, Kadinkesprov Kalsel, Achmad Rudiansjah mengakui pihaknya mengembalikan uang perjalanan dinas Rp 25.347.400. Dia beralasan, pengembalian sesuai ketentuan. Sebab lamanya perjalanan dinas, tidak selalu harus dipenuhi. Contohnya, ketika dia ditugaskan perjalanan dinas ke Jakarta oleh gubernur selama tiga hari, ternyata dua hari urusan selesai. Sementara pagu yang disiapkan, untuk tiga hari. Sisa uang perjalanan dinas tersebut yang dikembalikan ke negara, sesuai dengan ketentuan. “Sesuai aturan, dikembalikan lagi ke kas negara,” katanya. Terpisah, Kabiro Ekonomi, Nanang Adrian mengatakan, yang dikembalikan adalah kelebihan biaya transportasi. Dicontohkannya, dalam pagu anggaran tiket bolak-balik untuk perjalanan dinas bisa mencapai Rp 1,8 juta. Ternyata, ketika pada hari H, tiket turun. Sebab tiket biasanya fluktuatif, tidak selalu sama setiap hari. Maka kelebihan dikembalikan ke kas negara. “Itu kelebihan biaya transport,” katanya. (kur/dia) Kejari Telisik Proyek Bermasalah BANJARMASIN, BPOST- Sejumlah proyek di Kota <strong>Banjarmasin</strong> 2014 diduga bermasalah akan segera ditelisik Kejaksaan Negeri (Kejari) <strong>Banjarmasin</strong>. Kepala Seksi Intelejen Kejari <strong>Banjarmasin</strong> Budi Santoso mengatakan, sudah ada proyek yang ditarget. Namun jumlah proyek yang bakal ditelisik belum bisa dibeberkan ke publik. “Sudah ada yang bakal kami telisik dan saat ini sedang melakukan pengumpulan bahan dan data terhadap proyek-proyek tersebut,” katanya, Senin, (12/1). Dia mengatakan, untuk <strong>2015</strong> Kejari <strong>Banjarmasin</strong> terus melakukan optimalisasi penanganan perkara, khusunya perkara tindak pidana korupsi. Pihaknya selalu bersinergi dengan Pidsus guna membongkar kasus korupsi terutama pada proyek-proyek yang dikerjakan pada 2014. “Target Kejari <strong>Banjarmasin</strong> <strong>2015</strong> harus lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang ada di kota ini,” tambahnya. Kejar) <strong>Banjarmasin</strong> selama 2014 menyelesaikan lima dari delapan perkara korupsi. “Lima perkara itu semuanya sudah ke Pengadilan Negeri <strong>Banjarmasin</strong> dan sekarang sedang dalam proses persidangan,” kata Kasi Pidsus Kasna Dedi. Lima perkara itu di antaranya adalah dugaan korupsi di Universitas Lambung Mangkurat, perkara drainase dan perkara kantor pos. Tiga perkara lainnya diselesaikan di <strong>2015</strong> dengan penyidikan baru serta kasus baru. Tiga kasus yang tertunda itu sudah rampung pemberkasannya hanya saja tinggal menunggu pemeriksaan tersangka. “Totalnya sekitar Rp 460 juta yang kami selamatkan dalam kasus korupsi. Semuanya dikembalikan ke kas negara,” lanjutnya. (ryn) RUBRIK foto Mata Lensa adalah rubrik yang disediakan khusus bagi siapa saja yang menyukai fotografi khususnya foto jurnalis. Tema foto bebas, namun berisi kritik sosial, seperti jalan rusak, fasilitas publik yang tak layak atau lainnya. Kirim foto dengan kualitas terbaik beserta keterangan foto, waktu pengambilan foto dan pengirim ke email royan.naimi@gmail.com. Foto yang dimuat mendapatkan sovenir menarik. <strong>13</strong>01/B02
SELASA <strong>13</strong> JANUARI <strong>2015</strong> <strong>Banjarmasin</strong> <strong>Post</strong> 3 <strong>13</strong>01/B03
Change language