Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha - KPPU

Dr. Ir. Tresna Priyana Soemardi, S.E.,M.S.
a. memberikan sumbanagn bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa
yang mbermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dilaksanakan oleh
sektor swasta dan koperasi;
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat (Pasal 2 Undang-
Undang No. 19 Thaun 2003).
BUMN pada dasarnya adalah perusahaan negara yang dimaksudkan untuk
memperoleh keungtungan yang sebesar-besarnya demi mensejahterakan
rakyat, karena itu BUMN merupakan aset negara yang perlu dilindungi
eksistensinya dan independensinya, terutama dari kekuasaan pihak asing.
D. Kumpulan Kasus
1. Rencana Merger PT. Bank Tabungan Negara (BTN) dengan PT. Bank Negara
Indonesia (BNI) atau BTN dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah
contoh ketidakmatangan pemerintah merencanakan merger bank BUMN
yang pada akhirnya hanya menguras energi. Hal tersebut menimbulkan
kedikpastian terhadap kegiatan usaha BTN di masa depan dan nasib para
pegawai bank BUMN tersebut.
2. Pada tahun 2003, PT gajah Tunggal Tbk diakuisisi oleh perusahaan
Singapura, Garibaldi Venture Fund Ltd dati tangan BPPN (Badan
Penyehatan Perbankan Nasional). Ketika perusahaan Singapura itu dicek,
ternyata di situs resmi pemerintah Singapura, nama Garibaldi Venture Fund
Ltd tidak ditemukan. Timbul isu bahwa Garibaldi merupakan perusahaan
imajiner yang tidak diketahui keberadaannya. Kasus perusahaan imajiner
lainnya antara lain: divestasi Chandra asri dan kasus divestasi Bank CIC.
3. Akuisisi saham PT HM Sampoerna Tbk oleh Philip Morris Internasional
(anak perusahaan Altria Group Inc, Amerika Serikat) menjadi kasus yang
tidak kalah menarik. Pada awalnya, Philip Morris hanya mengakuisisi 40%
atau sekitar 1.753.200.000 saham HM Sampoerna dari tangan keluarga
Sampoerna. Namun, pada tahun 2005, Philip Morris kembali mengakuisisi
saham HM Sampoerna melalui proses tender sehingga secara keseluruhan
Philip Morris menguasai 97% saham HM Sampoerna. Kasus pembelian
saham perusahaan nasional oleh perusahaan asing ini sempat membuat
masyarakat gerah, tetapi tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk
menyelamatkan perusahaan nasional itu dari tangan asing tersebut.
4. Perusahaan elektronik di Indonesia, PT Agis, mengakuisisi beberapa
perusahaan elektronik lainnya seperti PT TT Indonesia dan PT Akira
Indonesia, dalam rangka menguasai pasar elektronik di Indonesia. Selain
mengakuisisi dua perusahaan elektronik lainnya, PT Agis juga melakukan
merger dengan PT Electronic Solution serta membentuk perusahaan
joint ventura dengan M2B Asia Pasific. Terkait dengan merger anak
Untaian Pemikiran Sewindu Hukum Persaingan Usaha
187