No PER-02/AG/2010 - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR PER- 02/AG/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,
Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun
Anggaran 2011, perlu diatur tata cara penyusunan Standar Biaya
Khusus Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2010 tentang Standar
Biaya Tahun Anggaran 2011;
Memperhatikan :
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri
Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan SE Nomor 1848/MK/2009
tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS.
Pasal 1
(1) Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus adalah pedoman
bagi kementerian negara/lembaga untuk menyusun SBK dalam rangka
menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menghasilkan
sebuah keluaran dari suatu kegiatan.
(2) Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan penelaahan usulan
SBK untuk menghasilkan besaran SBK yang akan ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 2
Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Anggaran ini.