roadmap pembangunan ekonomi indonesia 2009 ... - (H2AL) Kadin

More documents

Recommendations

Info

• Peningkatan jumlah anggota biasa Kadin (perusahaan) 10% tiap tahunnya yang didukung dengan kemudahan pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan data melalui pendaftaran online; • Perbaikan jaringan kerja (networking) antar pengusaha daerah dalam rangka membentuk mekanisme koordinasi dan komunikasi yang rutin antar wilayah di Kadin untuk sinergi pembangunan daerah Jangka Menengah (1‐5 tahun) • Peningkatan keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek‐proyek investasi di daerah, paling tidak sampai 20 persen dari existing value; • Peningkatan peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah dalam konteks pembiayaan dan pendampingan usaha, misalnya melalui pembentukan sentra pembinaan UMKM daerah melalui program satu desa satu produk (OVOP) • Perbaikan distribusi informasi dan komunikasi bisnis lintas sektoral antar wilayah. Teruwujudnya mekanisme koordinasi antar wilayah pada tahun 2010 dan pada 2014 setiap provinsi mengikuti program satu desa satu produk (OVOP) • Mendorong terbitnya keputusan Pemerintah yang lebih mengakui eksistensi Kadin sehingga dapat dioperasionalkan di tingkat daerah khususnya dibidang kerjasama ekonomi & keanggotaan Kadin, • Mendorong revisi Keputusan Presiden Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, agar memberikan peran lebih besar kepada Kadin. Jangka Panjang (di atas 5 tahun) • Mendorong terjadinya reformasi birokrasi di daerah, dalam kerangka pelaksanaan Good Corporate Governance, misalnya dengan sistem E‐Government untuk meningkatkan transparasi kebijakan dan mempermudah pelayanan publik; • Mengambil inisiatif untuk mengusulkan penyederhanaan dan prosedur kredit perbankan, serta memperpendek rantai birokrasi perbankan; • Mengambil inisiatif untuk merevisi Undang‐Undang Perbankan, Dana 40% yang terkumpul dari pihak ketiga di daerah wajib di salurkan ke pengusaha daerah. • Mengajak pemerintahan daerah (eksehutif dan legislatif) untuk memperjelas rencana tata ruang dalam rangka menjamin usaha (investasi) di daerah, menyelesaikan tumpang‐tindih kejelasan peruntukan, serta tata‐ruang daerah/wilayan dan tata ruang nasional, sebagaimana diamanatkan oleh UU 26/2007 tentang Tata Ruang. 4. Road Map 2009‐2014 Peranan Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha Indonesia perlu ditingkatkan melalui: • Perubahan AD/ART yang disahkan oleh Keppres dan memberikan pengaturan organisasi yang lebih baik • Pendelegasian sebagian kewenangan perijinan kepada Kadin untuk memudahkan investasi dan ijin usaha • Pemberian ijin investasi dan ijin usaha harus mendapatkan rekomendasi dari Kadin sesuai tingkatannya • Kewenangan pemberian referensi rekomendasi usaha kepada Kadin Kadin Indonesia: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014 37
• Penyediaan dan peningkatan infrastruktur di daerah, misalnya otimalisasi infrastruktur yang ada melalui pendampingan dan asistensi Kadin Indonesia • Peningkatan kemampuan infrastruktur, khususnya di Kadin Povinsi yang memiliki nilai dibawah ambang batas minimial infrastruktur sebuah Kadin Provinsi. Dalam rangka peningkatan kapasitas pelaku usaha khususnya UKM dan Koperasi dan pelaku usaha daerah umumnya perlu diupayakan: • Kemudahan mendapatkan fasilitas pembiayaan kredit, antara lain penilaian kelayakan kredit usaha berdasarkan aktivitas rekening perusahaan untuk jangka waktu 1 tahun • Fasilitasi Kadin dan Perbankan untuk melakukan pembinaan sehingga pengusaha UKM dan Daerah menjadi bankable • Pemberian alokasi kredit yang diatur dalam peraturan perbankan (merubah aturan perbankan), yang memberi kebijakan kepada Bank untuk mengalokasikan 60% dana yang disimpan di daerah diberikan kredit ke Pengusaha Daerah • Perubahan aturan dalam Keppres 80/2003 bahwa pada pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 2 milyar dikerjakan oleh Pengusaha Daerah. • Perusahaan PMA/besar yang mengerjakan proyek investasi di daerah melibatkan Pengusaha Daerah dan memberikan alokasi share kepemilikan sebesar 20%. Jika berupa pekerjaan maka lokal konten adalah 20%. • Berdasarkan profile investasi, maka PMDN lebih dominan dibandingkan dengan PMA, sehingga perlu perlindungan dan fasilitasi yang lebih baik bagi investasi PMDN • Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, sehingga memacu Pengusaha Daerah untuk tidak migrasi ke pulau Jawa 5. Dukungan Pemerintah • Aksebilitas Pemerintah dan dukungan perkuatan organisasi Kadin. Jika pembuatan PP tidak memungkinkan, maka operasionalisasi UU No 1/1987 dilakukan diterbitkan melalui Keppres. AD‐ART Kadin. • Dalam kegiatan forum komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah, hendaknya melibatkan Kadin Indonesia sebagai nara sumber yang membahas mengenai hubungan Pemerintah dan Dunia Usaha, peningkatan ekonomi daerah, investasi daerah dan topik lainnya yang relevan. • Meningkatkan peran/keikutsertaan Kadin dalam kegiatan promosi bisnis, temu pengusaha yang dialokasikan anggarannya oleh Pemerintah. Kegiatan promosi dilakukan secara bersamasama Pemerintah dan Kadin. • Dukungan Pemerintah pada perkuatan eksistensi Kadin sebagai representasi perusahaan dengan mendorong semakin banyak perusahaan menjadi anggota Kadin. • Pemerintah pro aktif menawarkan peluang investasi kepada pengusaha daerah. • Pemerintah mendorong dana‐dana daerah supaya dipergunakan untuk pembangunan dan tidak ditaruh di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), karena mengurangi kesempatan bagi pengusaha daerah untuk akses kredit perbankan. Kadin Indonesia: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009 – 2014 38
Page 1 and 2: SUMBANGSIH PEMIKIRAN DUNIA USAHA DI
Page 3 and 4: BAGIAN B PENYELIA KEBANGKITAN EKONO
Page 5 and 6: II. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.
Page 7 and 8: 2. Rekomendasi.....................
Page 9 and 10: Tim Penyusun Roadmap Pembangunan Ek
Page 11 and 12: BAGIAN A LINGKUNGAN STRATEGIS I. LI
Page 13 and 14: Pergeseran kekuatan ekonomi dunia j
Page 15 and 16: 2. Krisis Energi, Krisis Pangan, da
Page 17 and 18: Tak seperti investasi portofolio, P
Page 19 and 20: III. LANGKAH‐LANGKAH ANTISIPATIF
Page 21 and 22: 2. Otonomi Daerah Salah satu dimens
Page 23 and 24: V. KERANGKA MAKROEKONOMI Indonesia
Page 25 and 26: Tingkat ketidakpastian usaha yang m
Page 27 and 28: Tabel A.3: Proyeksi pertumbuhan PDB
Page 29 and 30: membuat kapitalisasi pasar menurun
Page 31 and 32: BAGIAN B PENYELIA KEBANGKITAN EKONO
Page 33 and 34: 2.1. Masalah Ketenagakerjaan • Ti
Page 35 and 36: 4. Rekomendasi Dari sudut pandang p
Page 37 and 38: • Pemerintah: Departemen Pendidik
Page 39 and 40: II. DIMENSI SPATIAL: PENGEMBANGAN R
Page 41 and 42: Sekalipun demikian, dengan segala k
Page 43 and 44: 2) Pengembangan infrastruktur trans
Page 45: III. PEMBERDAYAAN DAERAH DAN PENGUS
Page 49 and 50: 3) Pemda sebagai pemilik BPD tidak
Page 51 and 52: Bagi BPD: 1) Peluang meningkatkan k
Page 53 and 54: 3. Roadmap 2010‐2014 Bertolak dar
Page 55 and 56: V. GOOD GOVERNANCE DAN CORPORATE GO
Page 57 and 58: VI. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BERORIEN
Page 59 and 60: 4) Melakukan subsidi bagi pelatihan
Page 61 and 62: VII. IKLIM INVESTASI 1. Kondisi Per
Page 63 and 64: Setelah Krisis Global Kesempatan
Page 65 and 66: o Membangun proses konsultasi yang
Page 67 and 68: pendidikan, penelitian, telekomunik
Page 69 and 70: • Pencitraan dan promosi nasional
Page 71 and 72: VIII. INFRASTRUKTUR Kondisi infrast
Page 73 and 74: X. Membumikan Strategi Pembangunan
Page 75 and 76: Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi
Page 77 and 78: ditempuh ke depan adalah pertama, m
Page 79 and 80: sinilah pentingnya sekian macam upa
Page 81 and 82: BAGIAN C PETA JALAN SEKTORAL I. PER
Page 83 and 84: enih tidak intensif dan hanya dilak
Page 85 and 86: Kondisi Pemungkin Kebijakan Usulan
Page 87 and 88: II. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Page 89 and 90: 4. Rekomendasi 4.1. Sektor migas 1)
Page 91 and 92: Konversi energi tidak disertai inse
Page 93 and 94: • Meningkatkan kapasitas pelabuha
Page 95 and 96: Kondisi Pemungkin Usulan Kebijakan
Page 97 and 98:
Kondisi Pemungkin Kebijakan Usulan
Page 99 and 100:
• Kadin bisa memainkan peranan ya
Page 101 and 102:
8. Peta Jalan Pengembangan Ekonomi
Page 103 and 104:
V. UTILITAS: LISTRIK ,GAS DAN AIR B
Page 105 and 106:
• Mempermudah para investor untuk
Page 107 and 108:
Perbaikan kinerja dan mental aparat
Page 109 and 110:
2. Permasalahan • Sektor Pariwisa
Page 111 and 112:
VIII.KONSTRUKSI, JASA KONSULTANSI,
Page 113 and 114:
perusahaan dengan kapasitas pembang
Page 115 and 116:
5. Program Prioritas dan Operasiona
Page 117 and 118:
program subsidi bunga yang berlaku
Page 119 and 120:
13) Kebijakan pengenaan tariff paja
Page 121 and 122:
Ketersediaan infrastruktur dan pela
Page 123 and 124:
13) Perlu adanya sistem pemanfaatan
Page 125 and 126:
9. Regulasi yang dapat mengakomodas
Page 127 and 128:
3. Menjadikan industri konten dan a
Page 129 and 130:
X. KEUANGAN A. PERBANKAN 1. Kondisi
Page 131 and 132:
2) Dua tahun kedua (2011‐2013) Te
Page 133 and 134:
B. PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
Page 135 and 136:
3) Rendahnya partisipasi masyarakat
Page 137 and 138:
1) Mendorong persiapan Demutualisas
Page 139 and 140:
1) Mengurangi risiko usaha di sekto
show all

roadmap pembangunan ekonomi indonesia 2009 ... - (H2AL) Kadin

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?