Daftar - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

http://ciptakarya.pu.go.id 

Daftar Isi 

Berita Utama 

Menggandeng Organisasi Perempuan Indonesia 

2 Dalam Pengembangan Sanitasi 

Liputan Khusus Info Baru 1 

8 

Suara Habitat 

di Bumi Sriwijaya 

14 

Ketika Para Menristek 

Bicara Soal Habitat 

Liputan Khusus 

9 100 Siswa SD Palembang 

Kunjungi Kampung Ramah 

Lingkungan 

12 Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan Permukiman 

Berkelanjutan 

Info Baru 2 

16 2012 Semarang Bebas Banjir dan 

Rob 

Inovasi 1 

18 Revitalisasi Kawasan Pura 

Tirta Empul Bali 

Inovasi 2 

21 Metode Shear Wall Alternatif 

Pembangunan Rumah Susun 

Sederhana 

24 SPAM Baron Kabupaten Gungung 

Kidul Mengaliri Masyarakat dengan 

Air Minum Lebih Murah 

Resensi 

28 Membangun Komitmen Reformasi 

Pembangunan Air Minum dan 

Penyehatan Lingkungan

Suara Anda 

Kami, kantor perwakilan National Library of Australia- 

Regional Office Asia melalui Indonesia Acquisitions Program 

mengumpulkan publikasi-publikasi yang diterbitkan badan 

pemerintah, institusi akademik, maupun organisasi masyarakat 

sipil di Indonesia berupa buku, jurnal, maupun majalah. 

Kami tertarik dengan Buletin Cipta Karya yang diterbitkan oleh 

Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan melalui 

kesempatan ini kami bermaksud mengajukan permohonan untuk 

bisa mendapatkan publikasi tersebut secara regular sebanyak 1 

eksemplar. 

Selanjutanya publikasi tersebut akan kami kirimkan ke 

National Library of Australia di Canberra A.C.T, Australia, untuk 

kepentingan peneliti dan peminat budaya Indoensia di Australia. 

Dalam hal ini, tentunya terbitan tersebut akan menjadi koleksi 

yang bernilai bagi Perpustakaan Nasional kami. 

Dari : Dedi Effendi (Acquisitions Assistant) 

Jawaban: 

Sesuai dengan permintaan Bapak, bersama ini kami sampaikan 

Buletin Cipta Karya Edisi Juli 2009 sebanyak lima eksemplar. 

Mulai saat ini kami mengirimkan terbitan berkala Buletin Cipta 

Karya tiap bulannya sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada Kantor 

National Library of Australia-Regional Office Asia-Australian 

Embassy di Jakarta. 

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait 

bidang Cipta Karya ke email sddtainfo@yahoo.com 

atau di saran dan pengaduan www.pu.go.id 

Senyawa Perempuan dan Sanitasi 

Lahirkan Kepedulian 

Menurut orang bijak, kata ‘Perempuan’ dibangun dari kata 

‘empu’, yang berarti tuan. Dari asal kata tersebut, perempuan bisa 

dianalogikan sang empu, yang dalam cerita babad tanah leluhur 

Indonesia berarti orang yang mampu dan ahli. Dalam keseharian, 

perempuan harus berhadapan dengan urusan ‘belakang’, dari 

memasak, mencuci, memandikan anak, dll. Sehingga mereka 

mau tidak mau harus memikirkan juga bahan buangan yang acap 

menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau 

binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik 

(cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian). Yang bisa 

mereka lakukan baru sebatas menjaga kebersihan pribadi, atau 

teknologi sederhana (kakus, tangki septik), namun secara massal 

belum mampu berpikir penanganan sanitasi yang lebih luas. Itulah 

senyawa yang dimaksud dalam judul editorial di atas. 

Dengan menggandeng perempuan, diharapkan lahir kepedulian 

untuk menjaga lingkungannya bersama-sama, termasuk sanitasi. 

Langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Cipta Karya sudah 

tepat, yaitu dengan menggandeng tujuh organisasi perempuan 

di Indonesia untuk memperhatikan masalah sanitasi dalam 

pembangunan infrastruktur sanitasi bernama SANIMAS (Sanitasi 

oleh Masyarakat). Mereka antara lain; Solidaritas Istri Kabinet 

Indonesia Bersatu (SIKIB), Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat, 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Bhayangkari, 

Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB), 

dan KOWANI. 

Keberhasilan SANIMAS sangat tergantung pada keberlanjutan 

pengelolaan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat, sehingga 

diperlukan upaya evaluasi dan monitoring, serta kampanye yang 

lebih baik. Dengan demikian, peran organisasi perempuan sebagai 

mitra pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan upaya 

peningkatan kualitas pengelolaan SANIMAS. Dalam edisi Oktober 

2009, Buletin Cipta Karya mengulas tentang ini. 

Selain itu, kami juga masih menilai penting event peringatan 

Hari Habitat Dunia 2009 di Indonesia yang peringatan puncaknya 

dipusatkan di Kota Palembang, Senin 5 Oktober 2009. Kami 

masih mengingatkan kepada semua pihak, bahwa peringatan 

Hari Habitat Dunia bukan hanya milik elit tertentu. Membangun 

kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas permukiman 

harus berkelanjutan. 

Kami juga menyuguhkan inovasi teknologi Shear Wall untuk 

membangun Rumah Susun Sederhana agar lebih murah dan tahan 

goncangan gempa. Revitalisasi kawasan Tirta Empul di Gianyar 

Bali akan menyapa kita di tengah-tengah ulasan. Kami juga 

turut berbangga atas terpilihnya kembali Bapak Djoko Kirmanto 

sebagai Menteri Pekerjaan Umum Kabinet Indonesia Bersatu II. 

Segenap Tim Redaksi Buletin Cipta Karya mengucapkan selamat 

dan mendoakan beliau dan lembaga yang dipimpinnya ini untuk 

mampu mencapai target-target pembangunannya. 

Selamat membaca dan berkarya! 

Foto : 

MCK Percontohan di Kelurahan Cisarua, 

Kec. Cikole, Kota Sukabumi 

1Editorial

Berita Utama 

Menggandeng Organisasi Perempuan Indonesia 

Dalam Pengembangan Sanitasi 

Oleh : Endang Setyaningrum*) 

Suhaeniti **) 

Sanitasi oleh Masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Sanimas adalah infrastruktur permukiman 

yang langsung menyentuh masyarakat. Untuk mempercepat jangkauan kepada masyarakat serta 

mengkamapanyekan kesadaran masyarakat akan pentingnya akses sanitasi yang sehat, Departemen 

Pekerjaan Umum menggandeng organisasi perempuan. 

Opsi Teknologi Sanitasi dalam permukiman 

2 

Banyak orang mengira, permukiman 

layak huni adalah permukiman 

yang dipenuhi rumah bagus, jalan 

lingkungan yang tidak rusak, tertata rapi 

dan bersih, dilengkapi dengan taman dan 

hijau dedaunan, dan tidak ketinggalan 

dengan tersedianya air dan listrik. Satu 

hal yang sebenarnya tidak kalah penting 

bagi permukiman layak huni, namun sering 

terlupakan, yakni bagaimana kondisi sanitasi 

di lingkungan tersebut. Sebuah permukiman 

disebut layak huni jika dilengkapi juga 

dengan sistem sanitasi yang memenuhi 

syarat bagi kesehatan lingkungan, karena 

terdapat hubungan yang erat antara tingkat 

akses penduduk terhadap sarana sanitasi 

dengan tingkat kesehatan (kualitas hidup) 

penduduk. 

Saat ini pengembangan sarana 

sanitasi di Indonesia masih belum sesuai 

dengan harapan, terutama bagi penduduk 

berpenghasilan rendah di kawasan 

permukiman rawan sanitasi, padat, dan 

kumuh di perkotaan. Dari segi kuantitas, 

akses penduduk Indonesia terhadap sarana 

sanitasi dasar (basic sanitation) di tahun 2007 

memang cukup tinggi, yaitu 77,15% (BPS, 

2007). Angka ini telah melampaui target 

Millenium Development Goals (MDGs) 2015. 

Namun, dari segi kualitas ternyata akses 

sanitasi penduduk Indonesia masih jauh dari 

yang diharapkan. Prosentase rumah tangga 

yang menggunakan sistem sanitasi setempat 

(on-site system) yang aman (menggunakan 

tangki septik) di tahun 2007 baru sebesar 

49,13%, yaitu 71,06% di perkotaan dan 

32,47% di perdesaan, karena masih banyak 

warga yang memiliki jamban, namun buangan 

dari jamban tersebut langsung dialirkan ke 

badan air atau sungai tanpa melalui proses 

pengolahan terlebih dulu. 

Kurangnya kualitas sarana sanitasi ini

Bangunan SANIMAS 

dapat mencemari sumber air tanah dan air 

dan air permukaan yang merupakan sumber 

air baku untuk air minum bagi sebagian besar 

penduduk Indonesia. Pencemaran air tanah 

dan air permukaan ini dapat menimbulkan 

berbagai resiko penyakit yang menular 

melalui media air (waterborne diseases), 

seperti diare, disentri, kolera, dan penyakit 

kulit, yang pada akhirnya dapat mengurangi 

kualitas hidup penduduk. Jika sumber air 

baku untuk air minum telah tercemar karena 

lingkungan permukiman tidak dilengkapi 

dengan sarana sanitasi yang memenuhi 

syarat bagi kesehatan lingkungan, bagaimana 

dapat dikatakan permukiman yang layak 

huni Dan bagaimana penduduk Indonesia 

dapat mencapai kehidupan yang lebih baik 

Untuk mengatasi persoalan sanitasi ini, 

pemerintah telah mencanangkan beberapa 

target dan sasaran, seperti : (1) pencapaian 

“Open Defecation Free” di akhir tahun 2009, 

(2) Target MDGs 2015 : Mengurangi setengah 

proporsi jumlah penduduk yang kesulitan 

memperoleh akses terhadap air baku yang 

aman dan sanitasi yang memadai, (3) 

Indonesia Sehat 2010, dan (4) Target akses 

sanitasi sistem setempat (on-site) yang aman 

Pemanfaatan SANIMAS di Kota Mamuju 

SANIMAS Sungailiat 

(menggunakan tangki septik), yaitu 80% di 

perkotaan dan 50% di perdesaan, atau 60% 

secara nasional. 

Untuk mencapai target tersebut, 

diperlukan langkah-langkah strategis, salah 

satunya melalui program Sanitasi oleh 

Masyarakat (SANIMAS). Hingga saat ini 

SANIMAS telah dibangun lebih dari 400 

lokasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia, 

yang hingga saat ini masih berjalan baik 

(sustainable). SANIMAS merupakan usaha 

penyehatan lingkungan permukiman pada 

skala lingkungan (kampung, RT atau untuk 

100-200 KK) dengan cara membangun 

fasilitas sanitasi yang dilakukan secara 

inisiatif dalam semangat kebersamaan 

di antara para pemangku kepentingan, 

yaitu warga setempat, LSM atau swasta, 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

SANIMAS menggunakan prinsip 

Demand Responsive Approach (DRA) 

atau Pendekatan yang Tanggap Terhadap 

Kebutuhan. Apabila kota/kabupaten tidak 

menyampaikan minat maka tidak akan 

difasilitasi. Minat tersebut salah satunya 

dicerminkan dengan kemauan untuk 

mengalokasikan dana dari APBD. Oleh karena 

Pemanfaatan SANIMAS 

itu, SANIMAS juga menekankan prinsip 

pendanaan multi sumber (multi-source of 

fund). SANIMAS juga menggunakan prinsip 

seleksi-sendiri (self selection), opsi teknologi 

sanitasi, partisipatif dan pemberdayaan. 

Opsi (pilihan) teknologi sanitasi dalam 

SANIMAS terdiri dari : (1) MCK Plus++; 

terdiri dari sejumlah pintu, biasanya 

dilengkapi kamar mandi, sarana mencuci, 

dan pengolahan air limbah (yang dilengkapi 

dengan biodigester). Setiap jamban dapat 

melayani 5 KK (25 orang). Sistem ini sesuai 

untuk lokasi yang kebanyakan warganya 

tidak memiliki jamban; (2) Sistem Perpipaan 

Komunal, menggunakan sistem pemipaan 

PVC. Pipa biasanya diletakkan di halaman 

depan, gang, atau halaman belakang, dan 

membutuhkan bak kontrol tiap 20 dan di 

tiap titik pertemuan. Pipa-pipa ini berakhir 

pada komponen pengolahan air limbah, 

(3) Septictank Bersama, biasanya satu 

septictank digunakan untuk 3-15 KK. 

SANIMAS merupakan solusi tepat bagi 

permasalahan sanitasi khususnya di negara 

berkembang seperti Indonesia, yang sebagian 

besar masyarakatnya berpenghasilan rendah 

dan tinggal di permukiman padat, rawan 

3Berita Utama

Berita Utama 

sanitasi, dan kumuh perkotaan. Hal ini karena 

SANIMAS dapat memfasilitasi masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk mendapatkan 

fasilitas santiasi yang memenuhi syarat bagi 

kesehatan lingkungan dengan biaya yang 

terjangkau, dibandingkan dengan sistem 

perpipaan (sewerage system) skala kota 

yang menelan biaya cukup besar. 

Kerjasama Departemen Pekerjaan Umum 

dengan organisasi perempuan Indonesia 

ini diawali dengan perjanjian kerjasama 

antara Departemen Pekerjaan Umum 

dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia 

Bersatu (SIKIB) No. 02/PKS/M/2008 dan 

153/05/SIKIB/2008 tentang “Pengembangan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Penyediaan 

Air Minum dan Sanitasi di Kawasan 

Permukiman Untuk Mendukung Indonesia 

Hijau dan Sehat”. Lingkup kerjasama ini 

meliputi pendampingan kepada masyarakat 

dalam menumbuhkan kreatifitas masyarakat 

dalam pengembangan sanitasi serta 

penyelenggaraan sosialisasi dan stimulasi 

penyediaan sanitasi untuk mendorong 

pemerintah daerah dan stakeholders terkait 

dalam meningkatkan kualitas lingkungan 

pada kawasan permukiman perkotaan. 

Dalam pelaksanaannya, SIKIB juga 

melibatkan organisasi perempuan lainnya, 

yaitu PKK Pusat, Dharma Wanita Persatuan 

Pusat, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, 

Aliansi Perempuan untuk Pembangunan 

SANIMAS Tebing Tinggi 

Berkelanjutan (APPB), dan KOWANI. 

Kerjasama organisasi perempuan 

Indonesia dengan Departemen Pekerjaan 

Umum ini diwujudkan dalam bentuk 

pembinaan kepada masyarakat di sekitar 

lokasi sarana SANIMAS, khususnya 

mengenai perilaku hidup bersih dan sehat 

serta pengelolaan sarana terbangun 

demi keberlanjutan (sustainability) 

fasilitas SANIMAS, yang akan berlanjut 

pada meningkatnya kualitas lingkungan 

permukiman. Kerjasama ini ditandai dengan 

rangkaian peresmian SANIMAS oleh 7 (tujuh) 

organisasi perempuan di Indonesia. 

1. SANIMAS 2008 KAMPUNG NELAYAN I, 

SUNGAILIAT— KAB. BANGKA 

Sanimas ini berlokasi di Kampung 

Nelayan I, Kec.Sungailiat, Kab. Bangka, 

Provinsi Bangka Belitung. Sebelum ada 

SANIMAS, masyarakat melakukan aktivitas 

BAB di WC helikopter (cubluk yang 

dibangun di atas sungai) atau langsung ke 

badan air. Sumber air bersih masyarakat 

berasal dari PDAM Tirta Bangka. Sesuai 

nama kampungnya, sebagian besar mata 

pencaharian masyarakatnya adalah nelayan. 

Kondisi sanitasi yang buruk dan tingkat 

Lokasi SANIMAS binaan ketujuh organisasi perempuan 

No Provinsi - Kab/Kota Lokasi Pembina Peresmian 

1 SUMUT - Kota Tebing Tinggi Kel. Tanjung Marulak Hilir, 

Kec.Rambutan 

PKK Pusat 25 Maret 2009 

2 NTB - Kab. Lombok Timur Lingkungan Bermi, Kec. Selong DWPP (Dharma Wanita Persatuan Pusat) 6 Mei 2009 

3 JATIM - Kota Mojokerto Kel. Blooto, Kec. Prajurit Kulon 

Bhayangkari 23 Mei 2009 

4 Kep. BABEL - Kab. Bangka Lkel. Air Hanyut, Kec. Sungailiat SIKIB (SOLIDARITAS Istri Kabinet 

Indonesia Bersatu) 

23 April 2009 

5 KALSEL - Kota Banjarmasin Kel.Sei Jingah, Kec.Banjarmasin 

Barat 

Dharma Pertiwi 3 Juni 2009 

6 BANTEN - Kab. Serang Kp. Poponcol, Ds. Damping APPB (Aliansi Perempuan untuk 

Kec.Pamarayan 

Pembangunan Berkelanjutan) 

27 Mei 2009 

7 JABAR - Kota Tasikmalaya Kp. Leuwianyar, Kec. Cipedes KOWANI 25 Juni 2009 

4 

8 JABAR - Kota Sukabumi Kp. Cijangkar, Kel. Cisarua, 

Kec.Cikole (mendukung program 

Desa Sejahtera Binaan SIKIB) 

SIKIB dan Ibu Negara RI 

29 Juli 2009

pendapatan masyarakat yang rendah 

itulah yang membuat Kel. Air Hanyut, Kec. 

Sungailiat terpilih sebagai penerima program 

SANIMAS tahun 2008. 

SANIMAS ini akan dikelola oleh KSM 

Nelayan I, dan dibawah binaan organisasi 

SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia 

Bersatu) yang diketuai oleh Ny. Widodo A.S. 

Pembinaan ini ditandai dengan peresmian 

SANIMAS MCK Plus oleh Istri Menteri 

Pekerjaan Umum, Ny. Lies Djoko Kirmanto 

pada tanggal 23 April 2009. 

Peresmian SANIMAS Nelayan I yang 

ditandai dengan Penandatanganan Prasasti, 

dan Pengguntingan Pita oleh Ibu Lies 

Djoko Kirmanto dan Bupati Bangka. Dalam 

sambutannya, Ibu Lies Djoko Kirmanto 

berharap dengan pembangunan SANIMAS 

ini dapat menggugah dan mendorong 

perhatian yang sungguh-sungguh dari semua 

pihak dan unsur terkait untuk meningkatkan 

kesadaran dan mempercepat perbaikan 

sanitasi, sejalan dengan tujuan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 2005- 

2009, dimana BAB (Buang Air Besar) tidak 

pada tempatnya dapat dihilangkan. 

2. SANIMAS 2008 TANJUNG MARULAK 

HILIR KOTA TEBING TINGGI—SUMUT 

Pada umumnya kondisi sanitasi 

masyarakat di Lingkungan III, Kel. Tanjung 

Marulak Hilir, Kec. Rambutan, Kota Tebing 

Tinggi (jumlah penduduk 2100 jiwa atau 300 

KK) sebelum pembangunan MCK masih 

buruk, yaitu aktivitas BAB dilakukan warga di 

kebun atau parit karena MCK yang ada sudah 

tidak layak pakai. Disamping itu, sebagian 

besar masyarakat mengumpulkan sampah 

kemudian dibakar di kebun, sedangkan 

untuk drainase masih berupa parit/selokan 

dari tanah. Jaringan PDAM belum melayani 

air bersih di Lingkungan III sehingga 

untuk mencukupi kebutuhan air bersih, 

masyarakat menggunakan air tanah dengan 

menggunakan pompa baik itu pompa tangan 

maupun pompa listrik (jetpump). Sebagian 

besar mata pencaharian masyarakatnya 

adalah buruh, pedagang kaki lima, dan 

tukang ojek. Kondisi sanitasi yang buruk 

dan tingkat pendapatan masyarakat yang 

rendah itulah yang membuat Lingkungan III, 

Kel. Tanjung Marulak Hilir terpilih sebagai 

penerima program SANIMAS tahun 2008. 


Mekar Jaya, dan dibawah binaan organisasi 

PKK Pusat yang diketuai oleh Ny. Effi 

Mardiyanto. Pembinaan ini ditandai dengan 

peresmian SANIMAS MCK Plus++ oleh Ketua 

Umum Tim Penggerak PKK pada tanggal 

25 Maret 2009. Dalam sambutannnya, baik 

Ketua Umum Tim Penggerak PKK maupun 

Walikota Tebing Tinggi berpesan kepada 

masyarakat agar tetap menggunakan dan 

memelihara dengan baik MCK Plus++ ini 

dengan baik, karena sejak awal proses 

pembangunannya melibatkan masyarakat 

secara penuh. 

3. SANIMAS 2008 LINGKUNGAN BERMI 

SANIMAS Sukabumi 

KAB. LOMBOK TIMUR — NTB 

Pada umumnya kondisi sanitasi 

masyarakat di Lingkungan Bermi, Kelurahan 

Pancor, Kecamatan Selong, Kab. Lombok 

Timur sebelum pembangunan MCK masih 

buruk. Masyarakat mencuci dan mandi di 

kolam besar di ruang terbuka dengan air yang 

kurang bersih, sedangkan untuk buang air 

besar, mereka menggunakan plengsengan 

(jamban tradisional) yang pembuangannya 

langsung ke sungai di bawahnya. Sumber air 

bersihnya pun langsung dari aliran sungai di 

atasnya. Kondisi sanitasi yang buruk itulah 

5Berita Utama

Berita Utama 

yang membuat Lingkungan Bermi, Kelurahan 

Pancor, Kecamatan Selong terpilih sebagai 

penerima program SANIMAS tahun 2008. 

4. SANIMAS 2008 SEI JINGAH KOTA 

BANJARMASIN — KALSEL 

Kelurahan Sei Jingah Kota Banjarmasin 

merupakan daerah yang cukup padat, 

dipengaruhi pasang surut dan rawan sanitasi. 

Secara umum masalah sanitasi di kawasan ini 

adalah penyediaan air bersih yang terbatas 

karena kualitas airnya asin, rendahnya 

pendapatan masyarakat setempat, sebagian 

besar masyarakat membuang sampahnya 

di kebun, dan sarana sanitasi yang ada 

membahayakan kesehatan. 


Amanah, dan dibawah binaan organisasi 

Dharma Pertiwi yang diketuai oleh Ny. Angky 

Djoko Santoso. Pembinaan ini ditandai 

dengan peresmian SANIMAS MCK Plus++ 

oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi pada 

tanggal 3 Juni 2009. Dalam sambutannnya, 

baik Ketua Umum Dharma Pertiwi berpesan 

kepada masyarakat agar tetap menggunakan 

dan memelihara dengan baik MCK Plus++ 

ini dengan baik, karena sejak awal proses 

pembangunannya melibatkan masyarakat 

secara penuh. 

6 

5. SANIMAS 2008 KEL. BLOOTO KOTA 

MOJOKERTO — JATIM 

SANIMAS 2008 di kota Mojokerto terletak 

di Kampung Trenggilis RT.02 RW.I, Kelurahan 

Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, yaitu salah 

satu kampung padat dan berpenghasilan 

rendah. Luas wilayah kampung ini adalah 29 

Ha dengan jumlah penduduk sebesar 180 KK 

(679 jiwa). Sebagian besar penduduk bekerja 

sebagai pengrajin sepatu dan petani dengan 

pendapatan rata-rata sekitar Rp. 600.000,- 

per bulan. Sebagian besar masyarakat di 

kampung ini tidak memiliki jamban di rumah, 

sehingga mereka biasanya menggunakan 

jumbleng (semacam jamban tradisional), 

yaitu berupa tanah yang digali kemudian 

diberi tutup dari bekas spanduk. 


Kertowongso Sejahtera, dan dibawah 

binaan organisasi Bhayangkari yang diketuai 

oleh Ny. Nanny Bambang Hendarso. 

Pembinaan ini ditandai dengan peresmian 

SANIMAS MCK Plus++ oleh Ketua Umum 

Bhayangkari pada tanggal 23 Mei 2009. 

Dalam sambutannnya, baik Ketua Umum 

Bhayangkari maupun Walikota Mojokerto 

Ibu Ani Yudhoyono, didampingi Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Menteri PU saat meninjau 

MCK ++ Plus di Kelurahan Cisarua, Kec. Cikole, Kota Sukabumi 

Orang ini harus mengambil air bersih dari tempat lain untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengakses sanitasi secara sehat 

berpesan kepada masyarakat agar tetap 

menggunakan dan memelihara dengan baik 

MCK Plus++ ini dengan baik, karena sejak 

awal proses pembangunannya melibatkan 

masyarakat secara penuh. 

6. SANIMAS 2008 CIJANGKAR KOTA 

SUKABUMI — JABAR 

Kampung Cijangkar, Kel. Cisarua, Kec. 

Cikole, Kota Sukabumi merupakan lokasi 

terpilih dalam program Desa Sejahtera 

Binaan SIKIB, khususnya terhadap perbaikan 

sanitasinya. Hal ini dikarenakan kondisi 

sanitasi di wilayah ini cukup memprihatinkan, 

dimana sebagian besar masyarakatnya 

belum memiliki jamban, yang memanfaatkan 

MCK di pinggir sungai. Dari 50% masyarakat 

yang memiliki jamban pun kondisinya 

Dalam sambutannnya, baik 

Ketua Umum Bhayangkari 

maupun Walikota Mojokerto 

berpesan kepada masyarakat 

agar tetap menggunakan 

dan memelihara dengan baik 

MCK Plus++ ini dengan baik, 

karena sejak awal proses 

pembangunannya melibatkan 

masyarakat secara penuh. 

mengkhawatirkan, karena air limbahnya 

langsung dibuang ke saluran terbuka atau ke 

su-ngai tanpa diolah terlebih dulu. Akibatnya, 

masyarakat sering menderita penyakit diare 

dan penyakit kulit. Hal ini juga didukung 

kurangnya pengetahuan mereka tentang 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Untuk mengatasi kondisi tersebut Departemen 

Pekerjaan Umum dan Pemko Sukabumi 

mengupayakan pengemba-ngan sanitasi 

jangka pendek berupa pembangunan MCK 

Percontohan (lokasi di sekitar masjid) dan 

SANIMAS (lokasi di pinggir sungai). 

*) Kasubdit Pengelolaan dan Pengusahaan, 

Direktorat Pengembangan PLP 

**) Staf Subdit Pengembangan Sistem Air limbah, 

Direktorat Pengembangan PLP 

7Berita Utama


Suara Habitat 

Suasana pembukaan Hari Habitat Dunia 2009 

di Palembang 

di Bumi Sriwijaya 

Kota Pelambang merupakan 

kota tertua di Indonesia. Hal 

ini didasarkan pada prasasti 

Kedukan Bukit (683 M) yang 

ditemukan di Bukit Siguntang, 

sebelah barat Kota Palembang. 

Hingga kini, tahun tersebut 

dipercaya sebagai hari lahir Kota 

Palembang. Jika benar, berarti 

kota ini sudah menampung 

penduduknya yang berkembang 

pesat selama lebih kurang 1.326 

tahun. Usia yang tak cukup tua 

dan perlu perencanaan dan 

peremajaan kota terus menerus 

agar bisa awet menghadapi 

tuntutan demografi. 

8 

Sultan Mahmud Badaudin, generasi 

penerus Sultan Mahmud Badarudin 

seolah tersenyum di depan Kuto 

Besak. Sultan yang membawa Palembang 

menjadi kerajaan disegani seantero 

Nusantara itu seolah melihat kekompakkan 

generasi sekarang untuk merencanakan kota 

yang dulu mati-matian dipertahankannya 

dari jajahan Belanda. Sebuah ilusi untuk 

menggambarkan kemeriahan peringatan 

Hari Habitat Dunia (HHD) 2009 di Indonesia 

yang digelar persis di depan kesultanan yang 

masih berdiri tegak sejak hampir 3 abad yang 

lalu. Peringatan HHD 2009 dilaksanakan pada 

Senin, 5 Oktober 2009 dengan rangkaian 

kegiatan yang akan dan sudah dilakukan 

sebelumnya. ‘Merencanakan Masa Depan 

Perkotaan Kita’ adalah tema yang diusung 

dalam peringatan kali ini. 

Dalam sambutannya, Menteri Pekerjaan 

Umum Djoko Kirmanto mengungkapkan 

peran perencanaan kota (urban planning) 

yang lebih baik, lebih terarah, lebih 

komprehensif dan lebih partisipatif tentunya 

akan menjadi kunci untuk mewujudkan masa 

depan kota yang lebih baik. Peringatan Hari 

Habitat menurut Djoko Kirmanto tidak boleh 

dipandang sebatas seremonial belaka, 

namun harus dihayati maknanya agar kita 

semua dapat meningkatkan kepedulian 

terhadap kualitas permukiman dan perkotaan 

yang lebih baik. 

Sementara itu, nun jauh di Washington, 

DC, pada hari yang sama Barack Obama 

mengingatkan bahwa pemerintahannya 

sedang memandang ke arah kemitraan yang 

lebih kuat dengan organisasi-organisasi lain 

dalam mengatasi tantangan yang dihadapi 

rakyat Amerika, termasuk perumahan. 

Sementara itu Menteri Perumahan 

dan Pembangunan Perkotaan AS, Shaun 

Donovan, mengingatkan kesadaran akan 

kebutuhan untuk memperbaiki perencanaan 

kota guna menghadapi tantangan utama 

baru abad ke-21. Dengan perencanaan yang 

baik, kota-kota kita dapat mengelola dan 

mengurangi dampak gangguan iklim, krisis 

ekonomi dan kemiskinan di perkotaan dunia. 

Kembali ke Bumi Sriwijaya, Djoko 

Kirmanto sekali lagi menyatakan, Pemerintah 

terus berkomitmen untuk meningkatkan 

kualitas permukiman dan perkotaan yang 

lebih baik. Salah satu bentuk komitmen ini 

adalah terbentuknya Sekretariat Nasional 

Habitat sejak tahun 2008. Seknas Habitat 

ini anggotanya terdiri dari perwakilan 

Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian 

Negara Perumahan Rakyat, Kementerian 

Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, 

Departemen Dalam Negeri, Departemen 

Kesehatan, Bappenas, Departemen Luar 

Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup. 

“Saya menghimbau agar kiranya bentuk 

kelembagaan seperti Sekertariat Habitat ini 

dapat dikembangkan pula di daerah,” seru 

Djoko. 

Ia juga mengajak setiap kota agar dapat 

segera menyiapkan Strategi Pembangunan 

Kota dan Strategi Pengembangan 

Permukiman Perkotaan sebagai langkah 

antisipasi penanganan permukiman dan 

perkotaan yang tidak bersifat reaktif 

namun bersifat berkelanjutan (sustainable). 

Disamping itu, kita dihimbau untuk menjadikan 

momen peringatan Hari Habitat ini sebagai 

wadah dan forum antar kota-kota untuk 

bertukar pengalaman-pengalaman terbaiknya 

(sharing best practices) dalam pembangunan 

permukiman dan pembangunan kotanya. 

Acara peringatan HHD turut dihadiri 

oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat 

Yusuf Asyari, Gubernur Sumatera Selatan 

Alex Nurdin dan Walikota Palembang Eddy 

Santana Putra. Peringatan HHD 2009 

memiliki tema “Merencanakan Masa Depan 

Perkotaan Kita” yang bertujuan untuk 

memikirkan kondisi permukiman dan hak 

atas hunian yang layak serta tanggung jawab 

bersama untuk masa depan permukiman 

yang lebih baik. 

Peran penting perencanaan kota dan 

penegakan peraturan dalam mewujudkan 

kota sebagai permukiman layak huni bagi 

seluruh penduduknya amat krusial dalam 

menghadapi tantangan akibat pertumbuhan 

pesat urbanisasi seperti peningkatan 

kepadatan penduduk, peningkatan 

kemiskinan dan permukiman kumuh yang 

memberikan konsekuensi negatif dan 

memperlebar kesenjangan sosial. 

Salah satu agenda penting bagi perbaikan 

habitat di Indonesia adalah meningkatkan 

jumlah kota tanpa kekumuhan/kawasan 

kumuh. Pada 2010, ditargetkan 200 kota di 

Indonesia tidak lagi mempunyai kawasan 

kumuh, lalu pada 2015 menjadi 350 kota dan 

pada 2020 diharapkan semua kota terbebas 

dari kawasan kumuh. 

Dalam kesempatan peringatan HHD 

2009 di Palembang juga diresmikan instalasi 

pengolahan air minum kota Muara Beliti 

Kabupaten Musi Rawas dan 1 twin block 

Rusunawa Kasdriansyah kota Palembang. 

(bcr)

100 Siswa SD Palembang 

Kunjungi Kampung Ramah Lingkungan 

Sedikitnya 100 siswa siswi 

sekolah dasar Kota Palembang, 

Sabtu (3/10), mengunjungi 

Kampung Ramah Lingkungan di 

Kelurahan Sukodadi Kecamatan 

Sukarami Kota Palembang. 

Kunjungan siswa SD tersebut mengawali 

rangkaian acara peringatan Hari Habitat 

Dunia di Indonesia yang pada 2009 ini 

dihelat di Kota Palembang. Sebelum menuju 

lokasi, para siswa dibekali pengetahuan 

tentang habitat dari Direktur Pengembangan 

Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

Departemen Pekerjaan Umum, Guratno 

Hartono. Pembekalan tersebut bertempat di 

Aula Kantor Kecamatan Seberang Ulu 1. 

Pada kesempatan tersebut, Guratno 

menjelaskan syarat menciptakan permukiman 

layak huni. Ia menyebut pertama adalah 

memiliki rumah untuk tempat tinggal. 

Kedua memiliki akses air minum (akses air 

bersih) yang aman. Ketiga, memiliki akses 

terhadap sanitasi yang aman dan sehat, 

seperti pengelolaan sampah, limbah, saluran 

(drainase). Keempat, didukung dengan 

jalan lingkungan. Kelima, memiliki taman 

Anak-anak SD kota Palembang ketika mengunjungi Kampung ramah lingkungan Sukodadi dalam peringatan 

Hari Habitat Dunia 2009 di Palembang 

atau ruang terbuka hijau. Sedangkan yang 

keenam yaitu adanya orang-orang yang 

peduli untuk mewujudkan permukiman layak 

huni. 

“Anak-anak tahu tidak kenapa 

penyelenggaraan Hari Habitat tahun 2009 

di Palembang”, tanya Guratno kepada 

anak-anak. Menurutnya, Kota Palembang 

memiliki semua syarat untuk menjadi contoh 

bagaimana mewujudkan habitat yang layak 

huni. Dan yang paling penting menurut 

Guratno, Kota Pelambang memiliki orangorang 

yang peduli. 

Saat berada di Kampung Ramah 

Lingkungan RT 24 RW 15 Kelurahan 

Sukodadi, para siswa disambut Camat 

Sukarami, Lisma Peni, bersama masyarakat 

setempat di Pendopo Kelurahan. Rombongan 

diterangkan kisah sukses Kampung tersebut 

menyabet berbagai penghargaan tingkat 

kota, provinsi maupun nasional. Turut hadir 

bersama rombongan, selain Tim Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, hadir juga Asisten 

Perencanaan Pemerintah Kota Pelembang, 

dan Kepala Dinas Cipta Karya Provinsi 

Sumatera Selatan. 

Kunjungan berakhir di kantor Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi 

Palembang. Para siswa dijelaskan tentang 

bagaimana proses mengolah air baku 

dari sungai musi menjadi air minum yang 

dikonsumsi mereka selama ini sebagai 

sumber kehidupan. Pertanyaan mengalir 

tak terbendung dari para siswa seputar 

pengolahan air di PDAM. Turut hadir di acara 

tersebut Direktur Pengembangan Air Minum, 

Tamin M. Zakaria Amin, beserta tim Ditjen 

Cipta Karya lainnya. (bcr) 

9Liputan Khusus 

Anak-anak SD kota Palembang ketika mengunjungi PDAM Tirta Musi


Masih Banyak 

Kota Reaktif 

Terhadap 

Kekumuhan 

Masih banyak kota-kota di 

Indonesia masih bersikap reaktif 

menghadapi laju urbanisasi yang 

banyak melahirkan kawasan 

kumuh (slum area) dan hunian 

liar (squatter). 

Penataan kawasan kumuh di kelurahan 3-4 Hulu dalam program NUSSP 

Foto-foto : Dagu Komunika 

10 

Karena itu selain memiliki perencanaan 

kota yang berbasis tata ruang, 

setiap kota hendaknya memiliki 

strategi pengembangan permukiman yang 

penyusunanya harus melibatkan masyarakat. 

Ini bertujuan agar kebutuhan rumah yang 

layak untuk warganya dapat diketahui, baik 

dari kelompok kurang mampu (MBR) maupun 

kelompok menengah ke atas. 

Direktur Jenderal Cipta Karya 

Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono 

dalam Dialog Interaktif yang disiarkan live 

oleh stasiun televisi Kota Palembang (PAL 

TV), Minggu (4/10). Dialog yang mengupas 

tema Perencanaan Kota yang Disiplin dan 

Interaktif juga menghadirkan narasumber 

lainnya yaitu Walikota Palembang Eddy 

Santana Putra. 

Wacana yang menyebutkan target 

Indonesia terbebas dari kawasan kumuh pada 

tahun 2025 dibenarkan oleh Budi Yuwono. 

Namun menurutnya itu hanya target nasional 

sebagai pendorong perkotaan di Indonesia. 

“Target pembebasan kumuh disesuaikan 

dengan kondisi masing-masing kota, seperti 

yang dicanangkan Kota Pekalongan yang 

pada tahun 2010 terbebas dari kumuh,” 

ungkap Budi. 

Budi Yuwono juga menyebut Pemerintah 

Kota Solo yang secara humanis dapat 

mengajak masyarakatnya untuk pindah dari 

slums area di pinggiran Bengawan Solo ke 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 

tanpa protes sedikitpun. Maka tidak heran jika 

Kota Palembang, Pekalonga,Solo, bersama 

enam kota lainnya (Yogyakarta, Surabaya, 

Balikpapan, Bontang, Tarakan, dan Blitar) 

didaulat sebagai contoh kota terbaik dalam 

hal penanganan kekumuhan. 

Eddy SP mengungkapkan pemerintahnya 

sudah memfasilitasi kebutuhan rumah 

untuk MBR, dengan penghasilan kurang 

dasrii Rp. 2,5 juta per bulan dengan 

membangun Rusunawa seperti di Seberang 

Ilir dan Kasnariansyah. Sedangkan untuk 

di beberapa titik kawasan kumuh lainnya 

seperti di seberang Ulu I, Kertapati, 

sebagian Seberang Ilir, Pemkot Palembang 

bekerjasama dengan swasta membangun 

Rumah Sederhana Sehat (RSH). 

“Yang dibangun paling banyak adalah 

RSH Type 36 yang nilainya sekitar Rp. 

54 juta. Di Seberang Ulu sudah dilakukan 

sampai dengan Rp 34 juta dengan cicilan 

Rp 12 ribu sampai Rp 15 ribu per hari,” kata 

Eddy seraya menyebut impiannya untuk 

membebaskan Sungai Musi dari permukiman 

kumuh. 

Sementara pada kesempatan lain, 

Walikota Pekalongan Mohammad Basyir 

Ahmad menerangkan target pengurangan 

kawasan kumuh pada 2010 saat ini sudah 

mencapai 75%. Dari luasan kawasan kumuh 

saat ini sudah tertangani 150 ha dari 263 ha, 

sedangkan dari penanganan rumah telah 

selesai 6500 rumah dari 7200 rumah kumuh. 

“Strateginya harus mengajak masyarakat 

miskin, membentuk dan memberdayakan 

kelembagaan seperti Badan Keswadyaan 

Masyarakat (BKM), PKK, Lembaga 

Musyawarah Desa (LMD), dan Karang 

Taruna. Selanjutnya membantu mereka 

dengan pembinaan dan dana yang dipatok 

maksimum 30% dari APBD, kecuali untuk 

rumah para jompo. (bcr/gt)

“Penerbitan Perda ini sebagai 

upaya pencegahan karena Kota 

Palembang terletak di zona 3 

gempa di Pulau Sumatera,” 


Foto : Dagu Komunika 

Pengembangan kawasan baru (New Site Development) dalam program NUSSP dikelurahan 3-4 Hulu 

Sumsel Akan Terbitkan Perda SNI 

Rumah Tahan Gempa 

Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, berencana menerbitkan 

Peraturan Daerah (Perda) mengenai SNI rumah tahan gempa menjadi 

salah satu persyaratan mendirikan bangunan di Sumatera Selatan. 

Penyusunan Perda tersebut sesuai 

himbuan Menteri Pekerjaan Umum dan 

pengalaman meninjau dampak gempa 

di Sumater Barat. Hal ini disampaikan Alex 

pada puncak peringatan Hari Habitat Dunia 

2009 di Kota Palembang, Senin (5/10). 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto 

menyambut baik keinginan tersebut dan 

mengatakan bahwa selain persyaratan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) yang didapatkan 

pada saat mendirikan bangunan, setelah 

bangunan selesai harus mendapat sertifikat 

layak huni, salah satunya tahan gempa. 

Namun Menteri PU menyatakan bahwa 

rumah tahan gempa bukabnlah rumah 

yang tetap berdiri meski diguncang gempa 

kekuatan besar. Menurutnya rumah tahan 

gempa merupakan rumah yang apabila terjadi 

gempa tidak langsung ambruk sehingga 

memberikan kesempatan kepada orang 

didalamnya untuk keluar menyelamatkan 

diri. 

Saat ini sudah banyak Standar Nasional 

Indonesia (SNI), serta peraturan-peraturan 

yang diterbitkan Departemen PU tentang 

bagaimana membangun bangunan dan 

gedung yang baik dan tahan gempa, namun 

belum banyak di-Perda-kan oleh Pemerintah 

Daerah. 

Alex Noerdin mengakui berkaca pada 

Foto : DI/Danang 

dampak gempa yang terjadi di Kota Padang 

Sumatera Barat, sama halnya dengan Kota 

Palembang yang merupakan wilayah padat 

penduduk dan bangunan, tentu harus 

mengantisipasi dampak tersebut agar korban 

jiwa dapat dihindari. 

“Penerbitan Perda ini sebagai upaya 

pencegahan karena Kota Palembang terletak 

di zona 3 gempa di Pulau Sumatera,” ucapnya 

di hadapan undangan yang menghadiri HHD 

2009 di kawasan Benteng Kuto Besak. 

Selain itu, Alex menyampaikan kepada 

pemerintah kabupaten/kota di Sumatera 

Selatan untuk membentuk tim dengan 

keterampilan khusus dan perlengkapan yang 

memadai untuk menghadapi bencana. 

Pada bagian lain, Alex Noerdin juga 

menyambut baik peringatan Hari Habitat 

Dunia 2009 di Kota Palembang. “Didasari 

peringatan HHD tahun 1996, kami 

sudah membuat MoU (Memorandum of 

Understanding, red) dengan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat untuk membangun 1000 

rumah sehat sederhana (RSH) di tanah 

seluas 120 ha,” sambung Alex. 

Perumahan RSH bertype 36 dilengkapi 

juga dengan prasarana dan sarana seperti 

sanitasi, air bersih, listrik, dan gas dan 

ditujukan untuk PNS golongan rendah, 

anggota TNI/Polri, serta atlet berprestasi. 

Mereka hanya perlu mengangsur Rp 10 ribu 

per harinya. Sedangkan type 24 dengan luas 

tanah 80 ha, dengan kelengkapan prasarana 

dasar yang sama, diperuntukkan bagi 

nelayan, kuli pelabuhan dan buruh dengan 

angsuran per harinya sebesar Rp 5 ribu. 

Langkah ini sudah diikuti oleh 8 kabupaten/ 

kota lain di Sumatera Selatan, dengan 

demikian ke depan semakin banyak kepala 

keluarga bisa menikmati rumah layak huni. 

(bcr) 

11

Berita Liputan Utama Khusus 

Suasana Pelatihan 

Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 

Permukiman Berkelanjutan 

Menyimak Rencana Aksi 

Gender dalam RIS 

Oleh: Tanozisochi Lase*) 

‘gender’ dalam proses pembangunan itu 

sendiri. 

Negara – Negara kelas tiga seperti 

Mongolia, Afghanistan, Vietnam, India, 

Laos, Thailand, dan juga Indonesia disebutsebut 

dalam seminar tersebut memiliki 

kesamaan masalah lingkungan yang hampir 

sama. Contohnya kurangnya penyediaan 

infrastruktur, pemanfaatan sumber daya 

alam yang berlebihan, kemiskinan, dan 

pencemaran lingkungan. Semua masalah 

itu akan mengakibatkan menurunnya tingkat 

kesehatan dan produktifitas masyarakat, 

juga dapat menyebabkan timbulnya bencana 

seperti banjir, pencemaran air tanah, dan 

ancaman bahaya kebakaran akibat kurang 

bijaknya kita mengelola lingkungan. 

Data statistik dari masing-masing 

Negara itu menyebutkan bahwa yang lebih 

merasakan dampak lingkungan ini adalah 

penduduk miskin baik di perkotaan dan di 

perdesaan. Secara spesifik ditunjuk, jumlah 

kaum wanita lebih banyak yang menderita 

dibandingkan kaum pria. 

Hal ini antara lain disebabkan karena 

kondisi berikut; pertama, penduduk miskin 

tidak memiliki kemampuan (teknis dan 

keuangan) dalam menyediakan tempat 

tinggal dan prasarana lingkungannya dengan 

layak dan aman. Kedua, disebabkan desakan 

kebutuhan ekonomi rumah tangganya, maka 

pada umumnya penduduk miskin memenuhi 

kebutuhan hidupnya dengan mengabaikan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti 

mendiami tempat tinggal di bantaran sungai 

Pembangunan lingkungan permukiman merupakan tanggungjawab 

semua orang terutama bagi mereka yang menetap di lingkungan 

tersebut tanpa membedakan pria dengan wanita, baik di perkotaan 

maupun di perdesaan. Hal ini dibahas secara lebih spesifik dalam 

Seminar Regional tentang ‘Gender, Environment and Natural 

Resources Management’ yang diselenggarakan oleh Asian 

Development Bank (ADB) pada tanggal 22-24 Oktober 2009 di New 

Delhi, India. 

12 

Gender vs Lingkungan 

Kita perlu mengelola lingkungan secara 

bijak agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan dan produktifitas 

lingkungan kita secara berkelanjutan. 

Konsep ini sudah lama digaungkan secara 

internasional dengan apa yang disebut 

sebagai ‘sustainable development’. Namun, 

nampaknya masih ada yang tertinggal dalam 

upaya mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan itu, yaitu peranan kesetaraan 

Pembangunan jembatan Paseban Kelurahan

dan kegiatan penebangan pohon secara liar 

di kawasan lindung. 

Ketiga, bagi kaum wanita miskin yang 

tidak bekerja, mereka tinggal di rumah dan 

hidup dalam keterbatasan tempat tinggal dan 

prasarana lingkungan seperti penyediaan air 

bersih, pengelolaan sanitasi dan sampah. 

Keempat, bagi kaum wanita miskin yang 

bekerja di perkotaan, seringkali mencari 

nafkah atau berusaha disekitar tempat 

tinggalnya dengan keterbatasan prasarana 

lingkungan yang ada. 

Kelima, keterbatasan sumber daya 

energi di perdesaan (listrik dan bahan bakar), 

menyebabkan kurangnya produktifitas 

masyarakat miskin untuk berkembang. 

Karakteristik kaum wanita di perdesaan 

ini ada yang ikut bekerja di ladang atau 

memenuhi kebutuhan rumah tangga seharihari 

seperti memasak, mencuci, dan membina 

anak-anak. Kegiatan ini membutuhkan 

sumber daya energi yang sesuai untuk dapat 

meningkatkan produktifitas masyarakat 

perdesaan. 

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa 

kaum wanita lebih banyak berinteraksi 

dengan kondisi lingkungannya. Sementara 

pada umumnya kaum pria lebih banyak 

bertanggungjawab untuk bekerja mencari 

nafkah bagi keluarganya. Kondisi inilah yang 

menjadi pokok pemikiran diperlukannya 

pemberdayaan wanita dalam dalam rangka 

pengelolaan lingkungan permukiman 

secara berkelanjutan. Adapun kesetaraan 

‘gender’ yang dimaksud dalam pengelolaan 

lingkungan ini adalah suatu pengertian 

bahwa kaum pria dan kaum wanita memiliki 

tanggungjawab dan peranan yang sama 

dalam pengelolaan lingkungan permukiman. 

Sehingga dengan demikian pemberdayaan 

kaum wanita juga menjadi suatu kebutuhan 

dalam proses pembangunan lingkungan 

permukiman. 

Rencana Aksi ‘Gender’ atau 

‘Gender Action Plan’ 

Istilah ‘Gender Action Plan’ atau disingkat 

GAD merupakan istilah yang digunakan oleh 

ADB dalam meningkatkan kesadaran bagi 

lembaga penerima bantuan agar langkahlangkah 

pemberdayaan wanita ini dapat 

disusun secara holistik dalam suatu proses 

pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

GAD merupakan suatu alat untuk 

mengukur tingkat keberhasilan suatu 

program dalam upaya pemberdayaan wanita 

dalam pembangunan. GAD ini selanjutnya 

akan dipantau dan dievaluasi tingkat 

keberhasilannya sesuai target-target yang 

telah ditetapkan dalam kelayakan program 

atau disusun dalam dokumen Project 

Administration Memorandum (PAM) untuk 

program yang didanai dari pinjaman ADB. 

Sebagai contohnya adalah program Rural 

Infrastructure Support (RIS) to PNPM Mandiri 

yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Ditjen. 

Cipta Karya melalui pendanaan ADB Loan 

No. 2449-INO (SF). Kegiatan RIS termasuk 

dalam Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) yang dikenal dengan 

PNPM Infrastruktur Perdesaan. 

GAD dalam pelaksanaan RIS antara lain 

diwujudkan dalam proses sebagai berikut; 

pertama, jumlah tenaga fasilitator masyarakat 

dalam satu tim sekurang-kurangnya 30% 

adalah kaum wanita; kedua, pada proses 

soliasasi program ditingkat masyarakat 

harus dihadiri oleh kaum wanita sekurangkurangnya 

30% dari peserta yang hadir; 

ketiga, Organisasi Masyarakat Setempat 

(OMS) yang dibentuk dengan anggota 

sekurang-kurangnya 20% adalah wanita; 

keempat, jumlah wanita yang hadir dalam 

rembug warga untuk penyusunan Rencana 

Kerja Masyarakat sekurang-kurangnya 

sebanyak 30%. GAD juga diwujudkan dalam 

Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat 

(KPP) yang dibentuk untuk operasi dan 

pemeliharaan infrastruktur terbangun 

sekurang-kurangnya terdiri dari kaum wanita 

sebanyak 30%. 

Target-target di atas ditetapkan oleh 

Executing Agency sebagai suatu rencana 

pemberdayaan kaum wanita dalam proses 

pembangunan. Adapun GAD tersebut 

haruslah di pantau dan evaluasi tingkat 

keberhasilannya termasuk dalam mencapai 

tujuan PNPM itu sendiri dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan. 

Betapapun panjang perwujudannya, 

kesetaraan ‘Gender’ dalam suatu proses 

pembangunan lingkungan permukiman 

merupakan suatu prinsip yang perlu 

dikembangkan dalam rangka menjamin 

adanya keberlanjutan pembangunan itu 

selanjutnya. Untuk dapat mewujudkan 

kesetaraan ‘Gender’ tersebut diperlukan 

program pemberdayaan kaum wanita yang 

secara ‘holistik’ terencana dalam proses 

pelaksanaan program secara menyeluruh. 

Rencana Aksi ‘Gender’ atau GAD harus 

disusun dalam tahap perencanaan sehingga 

GAD ini dapat menjadi alat ukur pemantauan 

dan evaluasi tingkat keberhasilan kesetaraan 

‘gender’ dalam suatu proses pembangunan 

lingkungan permukiman dalam rangka 

mencapai tujuan program yang telah 

ditetapkan. 

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita 

semua dan para pemerhati pembangunan 

lingkungan. 

*) Kepala Satker Pembinaan Pembangunan 

Infrastruktur Perdesaan, DIrektorat Bina Program 

DIrektorat Jenderal Cipta Karya 


Ambarawa, Kab. Semarang 

Betapapun panjang perwujudannya, kesetaraan ‘Gender’ dalam 

suatu proses pembangunan lingkungan permukiman merupakan 

suatu prinsip yang perlu dikembangkan dalam rangka menjamin 

adanya keberlanjutan pembangunan itu selanjutnya. Untuk dapat 

mewujudkan kesetaraan ‘Gender’ tersebut diperlukan program 

pemberdayaan kaum wanita yang secara ‘holistik’ terencana dalam 

proses pelaksanaan program secara menyeluruh. 

13

Info Baru 1 

Salah satu ruang terbuka hijau disudut kota Negara Singapura 

Ketika Para Menristek 

Bicara Soal Habitat 

14 

Dalam rangkaian Hari Habitat Dunia 

(HHD) yang diadakan bulan ini, 

Ditjen Cipta Karya menggelar 

seminar nasional dengan tema “Penataan 

Permukiman Kota Kedepan”. Dalam seminar 

yang merupakan rangkaian akhir HHD ini 

mendatangkan pembicara para mantan 

maupun yang sedang menjabat sebagai 

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) 

untuk berbicara atau membagi ilmu dan 

pandangannya mengenai habitat khususnya 

tema perencanaan kota kedepan. Ketiga tokoh 

tersebut adalah BJ Habibie, Kusmayanto 

Kadiman dan Muhammad Zuhal. 

Dalam kesempatan tersebut mantan 

Menristek Era Presiden Suharto BJ 

Habibie diberi kesempatan pertama untuk 

mempresentasikan pandangannnya 

mengenai penataan kota kedepan. Dengan 

gayanya yang khas dan eksentrik pria 

kelahiran Pare- Pare Sulawesi Selatan 1963 

lalu ini masih kelihatan segar dan lugas. 

Terkait dengan perencanaan kota 

kedepan sebagai tema dari hari habitat 

tahun ini, menurutnya, sebuah kriteria 

kota kedepan haruslah ramah lingkungan, 

tentram, sejahtera dan mandiri. Ada enam 

kriteria untuk kota ramah lingkungan, antara 

lain penghijauan harus berkisar antara 30% 

sampai 60%, air minum, pembangunan 

jaringan drainase, penampungan air hujan 

dan pengolahan air limbah, menhemat 

energi dan menggunakan energi alternatif, 

pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan 

pasar produk andalan kota, prasarana 

ekonomi untuk ekonomi biaya rendah dan 

prasarana teknologi informasi kota sebagai 

bagian terpadu sistem ekonomi nasional. 

“Untuk ramah lingkungan, 30% wilayah 

kota harus hijau, untuk kota mandiri atau 

untuk dapat terus menyuplai air bersih 

harus 60% hijau,” kata profesor yang saat ini 

berusia 74 tahun ini. 

Ia menambahkan, untuk merencanakan 

tata kota kedepan tentunya memerlukan 

dana yang besar. Dana tersebut dari mana 

“Yha dari kita sendiri,” katanya. Sebagai 

orang Indonesia kita harus memilki tanggung 

jawab sosial kepada sesama. . Yang tidak 

bisa bayar dibayar oleh orang yang mampu, 

itu yang disebut tanggung jawab sosial. 

Tanggung jawab sosial itu merupakan 

kebutuhan dasar manusia. 

Ia juga meyinggung soal pengelohan 

air limbah yang benar. Ia mengingatkan 

bahwa setiap manusia yang hidup pasti 

menghasilkan waste (sampah). Untuk itu 

kita harus bisa mengolah dan menyikapinya. 

Manusia yang memperburuk lingkungan 

maka manusia itu sendiri yang harus 

menyelesaikannya. “Saya yakin kita yang 

mengaku pintar ini bisa melakukannya, 

karena solusinya dan jawabannya adalah di 

otak kita masing-masing. Its in your brain,” 

tambahnya. 

Dari pemamparannya Habibie, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ia menekankan 

pentingnya sumber daya manusia yang 

unggul yaitu yang dapat mengaktualisasikan

diri dan juga memiliki tanggung jawab sosial 

kepada sesama. 

Kusmayanto Kadiman 

Sementara itu, Menristek saat ini 

Kusmayanto Kadiman memberikan 

penjelasan mengenai pentingnya hubungan 

yang harmonis antara kaum environmentalist 

dan scientis dalam membangun kota 

kedepannya. Menurutnya, kaum scientist 

menganggap kaum environmentalist gaptek 

(gagap teknologi ) dan sebaliknya ada istilah 

gapsos (gagap sosial). Ia memberi contoh, 

orang yang hidup disekitar gunung berapi. 

Kaum enviromentalis atau orang sekitar 

mengganggap letupan gunung berapi bukan 

merupakan bencana tetapi anugerah. 

“Setiap letupan berarti 50 truk pasir. 

Hal ini karena setiap letupan gunung akan 

menghasilkan pasir bagi mereka dengan 

memperhatikan etika sosial. Sementara itu 

kaum scientis lebih memilih mengebor sisisisi 

gunung untuk menghasilkan pasir karena 

lebih praktis,” katanya. 

Untuk itu dalam menyusun perencanaan 

kota kedepan, semua faktor-faktor dari 

berbagai segi sudut pandang haruslah kita 

tengok secara serasi. Selain itu, dalam 

membangun kota harus antisipatif, tidak 

hanya reaktif. Aceh misalnya, menunggu 

hancur dulu baru kita bangun. 

Kita dapat memetik pelajaran berharga 

dari pembangunan kota Canberra Australia. 

Dalam membangun kota tersebut dilakukan 

perencanaan dahulu baru kemudian 

dibangun. Mulai dari tidak ada apa-apa 

sampai jadi di bangun. “Kalau di Indoensia 

ini, kita menyeberang jembatan sambil 

jembatannya dibuat,” tambah mantan Rektor 

ITB ini. 

Terkait dengan bencana alam, ia 

mengharapkan adanya pemetaan tematik 

dengan berbagai zonasi bencana dalam 

penataan ruang kedepannya. Kita buat kan 

zonasinya dari yang atas sampai bawah, 

kemudian diterjemahkan dalam bentuk 

building code dengan menharmonisasikan 

antara sudut pandang enviromentalist dan 

scientist dalam membuatnya, yang tak 

kalah penting adalah law enforcement harus 

ditegakkan dan terakhir adalah bagaimana 

melindunginya dengan memasang instrument 

yang benar. 

Dalam pemaparannya dapat disimpulkan 

bahwa dalam merencanakan kota kedepan 

penerapan iptek harus berjalan seiringan 

dengan lingkungan. Paling tidak adalah pola 

pikir dan cara nalarnya harus disamakan, 

karena ada dua pilihan yaitu “apakah kita 

hidup di dunia apakah hidup dengan 

dunia,” tambahnya. 

Muhammad Zuhal 

Menristek era Megawati Muhammad 

Zuhal memilki konsep tentang kota kompetitif. 

Dimana kota kompetitif merupakan bagian 

dari sistem inovasi nasional. Syarat kota 

kompetitif menurutnya memiliki empat unsur, 

yaitu efisen dalam perkonomiannya, efisen 

dunia bisnisnya, efisien pemerintahannya 

dan juga efiisen dalam infrastrukturnya. 

Untuk mencapai kota kompetitif 

tersebut haruslah didukung dengan SDM 

unggul yang dapat menciptakan inovasi 

dan menguasai iptek. Perencanaan kota 

yang tidak memperhatikan inovasi maka 

menjadi perencanaan kota tempat terjadinya 

urbanisasi dan menciptakan kantongkantongh 

kemiskinan seperti yang banyak 

dikeluhkan sekarang ini. 

“Oleh karena itu, riset dan teknologi 

untuk mewujudkan kota yang kompetitif harus 

makin ditingkatkan. Nantinya perencanaan 

kota harus menjadi bagian dari sistem inovasi 

nasional,” tambahnya. 

Ia melihat Indonesia 2025 nanti 

memerlukan kota-kota yang bisa 

menampung kluster keunggulan. Bukan 

sekedar membangun kota ,tapi kota tersebut 

merupakan bagian dari sistem inovasi kota 

yang menciptakan kluster pertumbuhan 

ekonomi dan memiliki cirri khas pembangunan 

kota masing-masing. 

Yang tak kalah penting, setiap 

perencanaan kota terutama di luar Jawa 

harus bisa melihat struktur tenaga kerja kita 

yang berbentuk kerucut, dimana Industri Kecil 

Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) memegang peranan penting dalam 

menyerap tenaga kerja. “Sehingga usaha 

kecil dan menengah itu bisa merupakan 

unggulan daerah yang dapat mencegah 

urbanisasi ,” tambahnya. 

Dalam paparannya ia menekankan 

pembangunan kota-kota kompetitif baik 

di daerah maupun pusat, tidak hanya 

meningkatkan pajak namun sebagai bagian 

sistem inovasi nasional. Yang sering tidak 

kita sadari sekarang adalah pembangunan 

kota berbasis maritim, mengingat Indonesia 

merupakan negara kepulauan terbesar di 

dunia yang kaya akan keanekaragaman 

hayati laut. (dvt) 

“Untuk ramah lingkungan, 30% wilayah 

kota harus hijau, untuk kota mandiri 

atau untuk dapat terus menyuplai air 

bersih harus 60% hijau,” 

BJ. Habibie 

“Untuk itu dalam menyusun 

perencanaan kota kedepan, semua 

faktor-faktor dari berbagai segi sudut 

pandang baik environmentalist maupun 

scientist haruslah kita tengok secara 

serasi. Selain itu, dalam membangun 

kota harus antisipatif, tidak hanya 

reaktif. Aceh misalnya, menunggu 

hancur dulu baru kita bangun,” 

Kusmayanto Kadiman 

“Yang sering tidak kita sadari 

sekarang adalah pembangunan 

kota berbasis maritim, mengingat 

Indonesia merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia yang kaya 

akan keanekaragaman hayati laut” 

Muhammad Zuhal 

Info Baru 1 

15

Info Baru 2 

Maket Pompa Air Semarang yang rencananya akan selesai pada 2012 

2012 

Semarang Bebas Banjir dan Rob 

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah dengan penduduk 1.434.000 jiwa pada tahun 

2006. Letak Kota Semarang sangat strategis dalam konteks nasional meupun regional. Tumbuh sebagai 

kota industri dan perdagangan yang pesat, Kota Semarang setiap tahun dilanda banjir khususnya di musim 

hujan dan kekurangan air minum di musim kemarau. 

16 

Selanjutnya, dibagian pantai Kota 

Semarang, pada 10 tahun terakhir 

terjadi amblesan (land subsidence) 

yang terus berlangsung dan dipercepat 

dengan adanya pengambilan tanah yang 

berlebihan. Disisi lain, kondisi sistem 

drainase Kota Semarang diperburuk oleh 

adanya pertumbuhan penduduk dan kegiatan 

perekonomian yang cepat. Pembangunan 

real estate dan industrial tumbuh dengan 

cepat, dan hal ini berdampak pada semakin 

besarnya surface run off yang mengakibatkan 

banjir dimusim hujan dan semakin kecilnya air 

hujan yang masuk kedalam tanah (infiltration 

rate) sebagai ground water recharge. 

Selain itu semakin banyaknya volume air 

limbah penduduk dan sampah yang masuk 

kedalam sistem drainase Kota Semarang. 

Disisi lain semakin besarnya erosi permukaan 

tanah dan menambah volume sedimen masuk 

ke dalam saluran-saluran drainase kota dan 

terjadi penurunan kapasitas penyaluran air 

drainase ke laut. 

Untuk mengatasi masalah banjir karena 

air rob di Semarang antara Banjir Kanal Barat 

dan Banjir Kanal Timur perlu adanya upaya 

perbaikan fasilitas drainase. Untuk itu 

pada Kamis (15/10) dilakukan pencanangan 

stasiun pompa drainase dan kolam retensi 

yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum 

Djoko Kirmanto di Muara Kali Semarang. 

Stasiun pompa Semarang tersebut rencannya 

selesai tahun 2012. 

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto 

meminta semua pihak untuk mendukung 

pembangunan ini. “Mari kita berdoa bersama 

agar pembangunan stasiun pompa semarang 

ini cepat selesai,” katanya usai mencangkan 

pembangunan yang ditandai secara 

simbolik dengan pengerukan tanah dengan 

eskavator. 

Pembangunan Stasiun Pompa Semarang 

terdiri dari pompa drainase berkapasitas 30 

m3/detik, lima pintu air, kolam retensi seluas 

6,8 ha dengan kapasitas tampungan 170.000 

m3, tanggul darurat sepanjang 26 meter dan 

saringan sampah. 

Pompa drainase ini dirancang untuk 

mengatasi banjir akibat air hujan dengan 

kala ulang 5 tahunan. Pada saat terjadi hujan 

deras, semua pompa dengan kapasitas

Menteri PU dan Dirjen Cipta Karya menerima penjelasan tentang rencana pembangunan 

Stasiun Pompa Drainase Semarang (kiri), dan Peta Sistem Drainase Kota Semarang (kanan) 

total 30 m3/detik akan dioperasikan secara 

bertahap, sesuai dengan elevansi permukaan 

air yang ada di kolam retensi, secara otomatis 

dan dapat juga dengan cara manual. 

Untuk menjaga agar sampah tidak 

masuk ke kolam retensi, di hulu bangunan ini 

dilengkapi dengan saringan sampah selebar 

40 meter, dilengkapi dengan alat pengambil 

sampah (Trash Rack) sebanyak dua buah, 

dengan kapasitas 4 m3 untuk sekali angkat 

dalam waktu 10 menit. 

Saringan sampah juga dipasang 

beberapa meter di hulu pompa drainase ini 

untuk sampah-sampah yang berukuran kecil. 

Sampah-sampah disini diambil dengan Trash 

Rack dengan kapasitas yang hampir sama 

dengan yang ada di bagian hulu. 

Selain itu juga akan dilakukan perbaikan 

sistem drainase Kali Semarang, Kali Asin 

dan Kali Baru mencakup pengerukan dasar 

sungai, masing-masing sepanjang 6.550 

meter untuk Kali Semarang, Kali Asin 1.200 

meter dan Kali Baru 950 meter. 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono 

mengatakan, selain untuk mangatasi rob dan 

banjir, pembangunan pompa ini bertujuan 

untuk mewujudkan lingkungan perumahan 

dan permukiman yang lebih sehat, layak dan 

bersih bagi warga kota Semarang. 

“Pembangunan fasilitas ini merupakan 

solusi yang lebih baik dalam mengatasi banjir 

di Semarang, karena dapat menghemat 

biaya daripada untuk melakukan peninggian 

terhadap fasilitas-fasilitas umum dan 

transportasi ,” tambahnya. 

Investasi pembangunan ini berasal dari 

pinjaman Pemerintah Jepang, melalui Japan 

International Cooperation Agency (JICA), 

sebesar Rp 277 miliar, serta APBD Propinsi 

Jawa Tengah dan Kota Semarang sebesar 

Rp 20 miliar. 

Seperti kita ketahui, terdapat 12.000 

ha lebih kawasan roba dan banjir di Kota 

Semarang, dengan penduduk yang rawan 

tergenang sebanyak 120.000 jiwa. Banjir 

dan rob ini disebabkan pertumbuhan 

pesat Semarang sebagai Kota Industri 

dan perdagangan dalam sepuluh tahun 

terakhir dimana memberikan ekses negatif 

terhadap sistem drainase Kota Semarang. 

Pembangunan stasiun pompa ini sebagai 

salah satu solusi untuk mengurangi banjir 

dan rob tersebut. (dvt) 

Info Baru 2 

17

Inovasi 1 

Revitalisasi Kawasan 

Pura Tirta Empul Bali 

Oleh: Indah Widi Hapsari*) 

Pura Tirta Empul merupakan salah satu situs peningggalan sejarah yang sampai saat ini masih sering 

dikunjungi oleh wisatawan dan merupakan salah satu objek wisata unggulan Kabupaten Gianyar, Bali. 

Terletak kurang lebih 40 km sebelah utara Kota Denpasar, memerlukan sekitar 1 jam perjalanan dari 

Bandara Internasional Ngurah Rai menuju pura tersebut. 

Kolam pancuran di Tirta Empul yang biasa digunakan wisatawan untuk mandi 

dimana ada larangan menggunakan sabun dan telanjang 

18 

Foto : www.flickr.com

Inovasi 1 

Layout Balai Pesandekan 

Pura Tirta Empul terletak di Desa 

Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, 

Kabupaten Gianyar dan dapat dicapai 

dengan mudah karena telah dihubungkan 

dengan infrastruktur jalan raya yang 

sangat baik. Dari Denpasar perjalanan 

akan ditempuh dengan jarak sekitar 32 km, 

melalui Desa Bedulu kemudian Pejeng lalu 

Tampaksiring. 

Lokasi Pura Tirta Empul terletak pada 

ketinggian 479 meter di atas permukaan laut 

dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius 

dan curah hujan per tahun mencapai 1618 

mm menyebabkan menyebabkan suhu yang 

sejuk di dalam pura. Memasuki wilayah Tirta 

Empul, tersaji sebuah panorama yang indah. 

Selain itu Tirta Empul memiliki fasilitas yang 

cukup lengkap berupa warung makan, kios 

cendera mata, dan halaman parkir yang 

cukup luas. Kelengkapan fasilitas ini karena 

Pura Tirta Empul merupakan salah satu obyek 

wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. 

Di perbukitan sebelah barat Pura Tirta 

Empul terdapat Istana Kepresidenan Tampak 

Siring yang sangat indah dan di sebelah 

timur mengalir Sungai Pakerisan yang kaya 

dengan peninggalan purbakala. 

Sejarah 

Keberadaan Pura Tirta Empul 

dilatarbelakangi oleh legenda masyarakat 

Bali pada masa pemerintahan Mayadenawa 

yang sewenang-wenang. Bhatara 

Indra diutus untuk melawan kekuatan 

Mayadenawa. Pada saat pertempuran 

banyak pasukan Mayadenawa yang mati 

terbunuh dan akhirnya Mayadenawa 

melarikan diri. Dalam perjalanan melarikan 

diri tersebut Mayadenawa berjalan dengan 

cara memiringkan kakinya agar tanah yang 

dipijak tidak bergetar dan diketahui oleh 

Bhatara Indra. Oleh karena itu di tempat di 

mana Mayadenawa memiringkan kakinya 

diberi nama Tampaksiring. Oleh karena 

kewalahan mengahadapi pasukan Bhatara 

Indra akhirnya Mayadenawa membuat air 

racun yang diminum oleh laskar Bhatara 

Indra sehingga mereka menjadi lemas. 

Akhirnya Bhatara Indra mengambil bendera 

berwarna kuning dan menancapkannya ke 

tanah, sehingga tersemburlah keluar air 

bening yang mengepul sehingga tempat 

tersebut diberi nama Tirta Empul. 

Menurut masyarakat Hindu Bali, tirta 

atau air yang disucikan dapat memberikan 

kesembuhan, dan membersihkan segala 

kotoran, baik kotoran lahir maupun batin, atau 

oleh masyarakat Bali disebut pengleburan 

secara sekala dan niskala. Tirta Empul juga 

merupakan salah satu tirta utama yang 

digunakan pada setiap upacara-upacara 

kegamaan Hindu di Bali. 

Pada awal tahun 2009 ini Pura Tirta Empul 

mengalami kerusakan karena tumbangnya 

pohon pinus dari Istana Kepresidenan 

Tampak Siring. Untuk mempertahankan 

fungsi pura ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya 

melaksanakan revitalisasi di lingkungan Pura 

Tirta Empul. 

Revitalisasi merupakan rangkaian upaya 

menghidupkan kembali kawasan yang 

cenderung mati, meningkatkan nilai-nilai 

vitalitas yang strategis dan signifikan dari 

kawasan yang masih mempunyai potensi 

dan atau mengendalikan kawasan yang 

19

Inovasi 1 

Hasil Revitalisasi Balai Pesandekan – Pura Tirta Empul 

cenderung kacau atau semrawut. Penataan 

dan Revitalisasi Kawasan dilakukan melalui 

pengembangan kawasan-kawasan tertentu 

yang layak untuk direvitalisasi baik dari 

segi setting kawasan (bangunan dan ruang 

kawasan), kualitas lingkungan, sarana, 

prasarana dan utilitas kawasan, sosio 

kultural, sosio ekonomi dan sosio politik. 

Revitalisasi pada prinsipya tidak sekedar 

menyangkut masalah konservasi bangunan 

dan ruang kawasan bersejarah saja, tetapi 

lebih kepada upaya untuk mengembalikan 

atau menghidupkan kembali kawasan dalam 

konteks kota yang tidak berfungsi atau 

menurun fungsinya agar berfungsi kembali, 

atau menata dan mengembangkan lebih 

lanjut kawasan yang berkembang sangat 

pesat namun kondisinya cenderung tidak 

terkendali. 

Revitalisasi kawasan lama dan 

bersejarah dilakukan supaya pemanfaatan 

kawasan tersebut secara berkelanjutan 

dapat dimungkinkan karena adanya asetaset 

kawasan lama yang berharga dan dapat 

dikembangkan, tidak saja bagi peningkatan 

ekonomi lokal, tetapi juga dapat menjadi 

bagian penting bagi pelestarian identitas 

budaya secara nasional. 

Revitalisasi kawasan bersejarah di 

Asia dilakukan melalui perspektif efisiensi 

ekonomi, promosi dan komersialisasi, 

perdagangan, pariwisata, penciptaan 

lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, 

Dengan merevitalisasi Pura Tirta Empul ini diharapkan bukan hanya menjadi 

sebuah kegiatan perbaikan fisik suatu kawasan saja, namun juga sebagai 

strategi jangka pendek untuk mendorong terjadinya peningkatan kegiatan 

ekonomi jangka panjang 

penguatan kebanggaan masyarakat dan 

nasional. 

Ketika suatu kawasan bersejarah yang 

memiliki latar belakang budaya dan sejarah 

di masa lalu mengalami degradasi kualitas 

lingkungan, maka proses revitalisasi kawasan 

tersebut harus dimulai dengan terfokus pada 

identifikasi asset pusaka budaya dan asset 

warisan budaya yang lain sehingga menjadi 

titik tolak pengembangan ekonomi dan sosial 

budaya masyarakat. Proses ini kemudian 

dilanjutkan dengan justifikasi bahwa kawasan 

tersebut memiliki kejayaan di masa lalu 

namun telah mengalami penurunan kualitas 

lingkungan. Justifikasi ini dilengkapi dengan 

bagaimana penurunan kualitas itu terjadi. 

Revitalisasi Pura Tirta Empul ini 

dilakukan dengan membangun kembali 3 

massa bangunan di Bale Pesandekan. Bale 

Pesandekan ini sendiri berfungsi sebagai 

tempat rapat atau tempat menyiapkan banten 

sebelum masuk ke Utama Mandala. 

Proses pembangunan kembali ini 

berlangsung selama 3 bulan, dari Bulan 

April sampai dengan akhir Bulan Juni 2009, 

meliputi pekerjaan struktur, atap, lantai, 

pemasangan ornamen khas Bali, instalasi 

listrik, hingga penataan halaman. 

Dengan merevitalisasi Pura Tirta Empul 

ini diharapkan bukan hanya menjadi sebuah 

kegiatan perbaikan fisik suatu kawasan saja, 

namun juga sebagai strategi jangka pendek 

untuk mendorong terjadinya peningkatan 

kegiatan ekonomi jangka panjang. Oleh 

karena itu revitalisasi ekonomi yang tetap 

mengindahkan aspek sosial budaya dan 

lingkungan tetap harus diperhatikan, 

sehingga melalui pemanfaatan ruang yang 

produktif secara otomatis dapat melahirkan 

suatu mekanisme kontrol yang berkelanjutan 

terhadap keberadaan dan fungsi fasilitas 

dan infrastruktur kawasan. Peran pemanfaat 

kawasan serta komitmen yang tinggi dari 

pemerintah kabupaten/kota diharapkan 

dapat menjadi akar yang kuat dalam 

menjamin keberlanjutan upaya penataan dan 

revitalisasi kawasan yang telah dilakukan. 

*) Staf Subdit Penataan Wilayah I, 

Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 

20

Pada tahun 2007 lalu Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono mencanangkan pembangunan rumah 

susun yang dikenal dnegan program seribu tower. 

Program tersebut ditujukan untuk menyediakan 

hunian yang layak bagi Mayarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) di kawasan perkotaan dengan 

kondisi lahan yang terbatas. 

Metode Shear Wall 

Alternatif Pembangunan 

Rumah Susun Sederhana 

Oleh : Deva Kurniawan Rahmadi *) 

Rekyan Puruhita Sari **) 

Inovasi 1 

Kegagalan struktur soft storey akibat gempa bumi di Padang (Foto: Kantor Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Propinsi Sumbar 

Pembangunan tidak hanya bertujuan 

untuk menekan backlog kebutuhan 

rumah, namun dalam rangka penataan 

kawasan permukiman kumuh seperti yang 

telah dilakukan Departemen Pekerjaan 

Umum dalam hal ini Ditjen Cipta Karya sejak 

tahun 2003. 

Pembangunan rumah susun tersebut 

hingga kini terus mengembangkan teknologi 

konstruksi dengan tujuan agar haraganya 

semakin terjangkau bagi MBR. 

Dalam rangka menekankan efisiensi 

dan efektifitas pelaksanaan pekerjaan 

dilapangan, telah dikembangkan suatu 

metode struktur shear wall yang digunakan 

untuk pembangunan highrise building. 

Metode shear wall system ini menekankan 

pada komponen struktur dan panel mortar 

ringan sebagai dinding tampak/non struktural 

supaya diperoleh efisiensi dan efektifitasbiaya 

pembangunan, tenaga kerja, bahan dan 

21

Inovasi 1 

RC Shear wall pada bangunan-sistem struktur yang bagus untuk 

mereduksi kerusakan 

RC Shear wall harus didesain simetri - kerusakan gedung dapat 

dihindari 

Salah satu sudut lantai dasar Rusunawa Marisso, Makassar 

22 

waktu sehingga dapat menghasilkan kualitas 

yang terjamin dengan harga yang terjangkau. 

Bahkan bangunan dengan metode shear 

wall juga sangat dianjurkan bagi daerah yang 

rawan gempa. 

Konsep struktur bangunan shear wall 

menggunakan dinding pemikul beban tanpa 

kolom dan balok karena ditahan oleh dinding 

beton bertulang. Konstruksi yang kurang 

tepat pada kawasan gempa salah satunya 

adalah konstruksi soft storey, seperti dilihat 

pada gambar di atas Kantor Dinas Prasarana 

Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Propinsi 

Sumater Barat rusak akibat gempa, 30 

September 2009 lalu. 

Apa itu Bangunan shear wall 

Bangunan dengan struktur beton 

bertulang/Reinforced Concrete (RC) sering 

memiliki plat vertikal/dinding yang bernama 

Shear Walls sebagai penunjang dari sloof, 

balok dan kolom. Dinding shear wall biasanya 

dimulai dari pondasi/ level bawah menerus ke 

atas sesuai ketinggian bangunan. Ketebalan 

dinding ini berkisar 15cm - 40cm. Shear wall 

biasa diletakkan pada sisi lebar dan panjang 

bangunan dan menyalurkan beban termasuk 

gempa bumi sampai menuju pondasi. 

Dinding shear wall dapat dikategorikan 

sebagai dinding struktur dan dinding 

pengisi. shear wall termasuk tipe dinding 

struktur yang menyediakan perlindungan 

beban lateral pada bangunan. Beban lateral 

tersebut secara umum disalurkan kepada 

shear wall dengan bahan dari kayu, beton, 

maupun CMU (batu atau bata dengan bahan 

pengikat berupa campuran semen). 

Keuntungan menggunakan Shear 

wall pada bangunan RC 

Pada umumnya bangunan dengan 

struktur beton yang dapat mendistribusikan 

beban akan bertahan pada saat gempa. 

Namun dengan design yang tepat dan 

struktur bangunan menggunakan shear 

wall tentunya lebih dapat bertahan dalam 

menghadapi gempa bumi. 

Shear wall mudah dibangun karena 

desain dari dinding struktur biasanya 

relatif tegak lurus sehingga mudah dalam 

pemasangan di lokasi pembangunan. Shear 

wall lebih efisien dari segi biaya konstruksi 

dan efektif untuk mereduksi kerusakan 

gempa pada elemen struktural dan non 

struktural bangunan seperti jendela kaca. 

Aspek Arsitektural dari Shear Wall 

Kebanyakan bangunan RC dengan shear 

wall juga memiliki kolom, yang menyalurkan 

beban gravitasi selain beban mati dari 

bangunan itu sendiri. Shear wall menyediakan 

kekuatan dan kekakuan bangunan sesuai 

orientasinya yang mampu secara signifikan 

mengurangi lentingan lateral dari bangunan 

tersebut. Lentingan itu mampu mengurangi 

kerusakan pada bangunan karena shear wall 

membawa kekuatan horizontal dari kekuatan 

gempa bumi, 

Kekuatan balik potensial yang dimilikipun 

sangat besar , sehingga membuat desain dari 

pondasi bangunan membutuhkan perhatian 

khusus. Shear wall harus di letakkan disisi

memanjang maupun melebar bangunan. Bila 

hanya diletakkan pada salah satu sisi saja 

maka grid dari balok dan kolom (momentresintant 

frame) harus disediakan secara 

merata untuk mereduksi kekuatan gempa. 

Bukaan berupa pintu atau jendela dapat 

diletakkan pada shear wall tetapi ukuran 

mereka harus terbatas untuk tetap menjaga 

aliran beban yang melewati shear wall. Letak 

bukaan pada dinding harus secara simetri 

baik pada tampak dan denah. 

Bila perlu membutuhkan desain khusus 

untuk memastikan area bidang silang dari 

dinding yang memiliki bukaan mampu 

menahan beban horizontal akibat gempa. 

Seperti pada gambar 3, menempatkan 

shear wall pada bidang exterior secara 

simetri, yang mampu mereduksi bangunan 

untuk terpuntir atau kolaps. 

kekuatannya seperti pada gambar 5b. Ujung 

dari shear wall dengan penambahan dimensi 

yang disebut juga elemen batas (boundary 

element). Elemen ini mirip dengan kolom di 

kebanyakan dinding RC Lainnya. Ketebalan 

dari elemen batas ini terkadang diperbesar. 

Dinding yang memiliki elemen batas memiliki 

kapasitas kemampuan puntir dan geser 

horizontal sehingga mereduksi kerusakan 

gempa pada bangunan di bandingkan 

dengan dinding yang tanpa elemen batas. 

*) Staf Subdit. Perencanaan 

Teknis dan PengaturanDit. Pengembangan 

Permukiman 

**) Staf Subdit Kawasan Metropolitan Dit. 

Pengembangan Permukiman 

Inovasi 1 

Alasan Shear wall Cocok untuk 

daerah rawan gempa 

1. Flexible/ Elastis Design dari Shear Wal 

Seperti balok dan kolom beton (RC), RC 

shear walls juga mampu didesain bersifat 

elastis. Proporsi geometri secara umum dari 

dinding, tipe dan jumlah kekuatan sambungan 

dengan elemen bangunan lainnya dapat 

membantu ke elastisan dari dinding. Sebagai 

referensi, The Indian Standard Ductile 

Detailing Code for RC members (IS:13920- 

1993) menyediakan pedoman special desain 

untuk dinding shear wall yang elastis. 

2. Bentuk geometris 

Shear wall dapat berbentuk bujursangkar, 

berbentuk-L dan berbentuk-U juga dapat 

dipakai, selain itu dinding shaft yang biasanya 

bersatu dengan elevator core dari bangunan 

juga dapat membantu sebagai shear wall 

yang dapat mereduksi kekuatan gempa. 

Lihat gambar 4. 

3. Tiang Pembesian dalam dinding RC 

Tiang Pembesian yang diletakkan di 

antara bidang vertical dan horizontal (Gambar 

5a). Pembesian dapat berupa satu, dua 

layer pararel yang disebut curtain. Adapun 

struktur pembesian horizontal harus diikat 

ditiap ujung dinding, sedangkan struktur 

pembesian vertical harus diangkur pada 

bagian pondasi. 

4. Elemen Batas 

Dibawah tekanan beban horizontal yang 

besar gempa sudut dari shear wall tertekan 

oleh kompresi yang besar pula, untuk 

menjaga ke elastisan dinding harus di desain 

dengan perlakuan khusus tanpa mengurangi 

RC Shear wall 

dengan geometri 

yang berbeda 

Desain pembesian 

yang bagus untuk 

mereduksi kekuatan 

seimic pada 

bangunan 

23

Inovasi 2 

SPAM Baron Kabupaten Gunung Kidul 

Mengaliri Masyarakat 

dengan Air Minum 

Lebih Murah 

Kabupaten Gunung Kidul dengan jumlah 

penduduk (2007) sebesar 685.000 jiwa secara 

alami berada pada daerah dengan kemiringan 

topografi yang relatif besar dan curah hujan 

sangat rendah khususnya musim kemarau. 

Kondisi alami ini menyebabkan daerah sangat 

miskin potensi sumber daya air. Kondisi 

paling kering dialami pada Juli dan Agustus 

setiap tahun. Disamping itu, daerah ini banyak 

dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah 

dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya. 

Masyarakat Baron, Gunung Kidul Menikmati Air Bersih 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, dan Gubernur DIY Sri Sultan 

Hamengkubuwono X, membuka saringan pasir lambat SPAM Baron 

24 

Kondisi keterbatasan ekonomi dan 

kelangkaan sumber air baku tercermin 

pada kondisi pelayanan sistem 

penyediaan air minum (SPAM) PDAM 

Gunung Kidul khususnya di Kecamatan 

Baron dan Ngobaran. Secara umum cakupan 

pelayanan pelayanan SPAM eksisting 

Kabupaten Gunung Kidul baru mencapai 

30%. Pelayanan air minum PDAM Gunung 

Kidul untuk Ngobaran dan Baron dilakukan 

secara terpisah melalui SPAM Ngobaran 

dan SPAM Baron. Baik SPAM Ngobaran 

maupun Baron melayani masyarakat dengan 

mendistribusikan air tanpa pengolahan 

dari sungai bawah tanah yang terletak di 

Ngobaran dan Baron. Kondisi pelayanan air 

minum tanpa pengolahan ini sangat rentan 

terhadap perubahan kualitas sumber. Hal itu 

terbukti pada saat musim hujan, sungai bawah 

tanah di Ngobaran dan Baron mengalami 

penurunan kualitas akibat kekeruhan yang 

tinggi dan pencemaran ’fecal coli’. 

Memperhatikan kondisi pelayanan 

di daerah ini, maka diperlukan upaya 

peningkatan kapasitas pelayanan berupa 

pembangunan intake baru, pipa transmisi 

dan unit distribusi. Pemerintah Jepang pada 

Juni 2004 melalui JICA melakukan penelitian 

di kawasan ini dan menyusun Basic Design. 

Sebagai rekomendasi tindak lanjut Basic 

Design tersebut, Pemerintah Jepang pada 

tahun 2006 memberikan Grant Aid The 

Project for Water Supply in Gunung Kidul 

Regency of Yogyakarta Special Territory. 

Tujuan pembangunan SPAM Ngobaran 

dan Baron adalah meningkatkan cakupan, 

kualitas dan kontinuitas pelayanan air minum 

masyarakat di Kecamatan Ngobaran dan 

Baron. 

Semangat memenuhi hak dasar 

masyarakat tersebut dibayar dengan 

kedatangan Sri Sultan Hamengku Bowono 

X didampingi Direktur Jenderal Cipta Karya 

Budi Yuwono (mewakil Menteri Pekerjaan 

Umum), dan Bupati Gunung Kidul Suharto. 

Sultan meresmikan Sistem Penyediaan Air 

Minum (SPAM) Baron, Kabupaten Gunung 

Kidul yang berkapasitas 100 liter/detik, Rabu 

(14/10). 

Sejak dioperasikan dua tahun lalu, SPAM 

ini sudah melayani 70 persen masyarakat di 

empat kecamatan wilayah pelayanan, yaitu 

Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Paliyan, 

Kecamatan Panggang, dan Kecamatan 

Sapto Sari. Dari total 130 ribu jiwa di empat 

kecamatan tersebut, baru sekitar 95 ribu jiwa 

terlayani. 

Investasi pembangunan SPAM Baron 

berasal dari hibah Pemerintah Jepang 

melalui “Japan International Cooperation 

Agency” (JICA) sebesar Rp 78,89 miliar, dan 

APBD Kabupaten Gunung Kidul Rp 7 miliar. 

Hibah pemerintah Jepang digunakan untuk 

membangun intake dan pompa, saringan 

pasir lambat (SPL/Slow Sand Filter), reservoir 

distribusi, pipa transmisi dan distribusi, 

pemasangan sambungan rumah (SR) 

dan hidran umum (HU), serta peningkatan 

sumber daya manusia (SDM) PDAM Gunung 

Kidul. Sedangkan dana APBD sebagian 

besar digunakan untuk pembebasan dan 

penyiapan lahan.

Saat ini biaya yang harus dibayar 

masyarakat Rp 3000 per m3. Padahal 

biaya operasonal SPAM Baron mencapai 

Rp 3.750 per m3. Biaya operasional untuk 

listrik Rp 140 juta per bulan selama ini masih 

ditanggung Pemerintah Kabupaten Gunung 

Kidul. Namun meski sudah wajar, masih ada 

saja warga yang meminta keringanan tarif 

pemasangan. Seperti yang diungkapkan 

Subani dan Asri Sudarmi, mereka 

berharap pemerintah daerah membantu 

membebaskan biaya pemasangan instalasi 

dari penampungan ke rumah. Selain itu, 

mereka mengharapkan dicari solusi agar 

rumah yang topografinya lebih tinggi dari 

penampungan bisa mendapatkan air. 

“Potensi masyarakat untuk menggunakan 

sambungan air minum perpipaan tetap ada. 

Dengan tariff Rp 3.750 per m3 sebenarnya 

masih termasuk murah. Apalagi jika 

membandingkan harga 1 m3 air minum dari 

SPAM Baron. Jika dalam sebulan satu rumah 

butuh 10 m3 air, biayanya hanya Rp. 37.500. 

Bandingkan jika masyarakat masih beli air 

tangki, sebulannya bisa capai Rp 200.000, 

bahkan lebih,” terang Sri Sultan HB X. 

Kemudahan akses air minum dan harga 

air yang tetap murah, lanjut HB X, seharusnya 

dapat dipahami masyarakat bahwa kenaikan 

tarif memang sudah sewajarnya. Kenaikan 

tarif perlu dijalankan, namun pelaksnaannya 

bertahap hingga masyarakat cuku siap. 

Investasi Air Minum Terbesar di 

Indonesia 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono 

mengatakan investasi air minum di SPAM 

Baron yang mencatatkan nilai sekitar 

Rp 89 miliar hingga saat ini menjadi investasi 

paling besar di suatu daerah di Indonesia. 

Komitmen Pemerintah Pusat diwujudkan 

dalam pembanguan SPAM Baron untuk 

masyarakat Gunung Kidul yang selama ini 

alami kesulitan akses air minum yang aman. 

“SPAM Baron juga akan menyupali SPAM 

Ngobaran yang saat ini sudah melayani 6.400 

SR. pembangunan SPAM Baron bukanlah 

yang pertama kali di Gunung Kidul. Sejak 

1998 sudah tercatat sekitar Rp. 200 miliar 

untuk menyediakan akses air minum aman 

bagi masyarakat Gunung Kidul,” kata Budi. 

Karena itu, pada kesempatan yang 

sama Budi Yuwono juga berpesan kepada 

Pemerintah Daerah untuk keberlanjutan 

SPAM yang sudah dibangun. Pertama, 

kelembagaan pengelola yang kuat yang 

Masyarakat Baron Gunung Kidul memanfaatkan air dari hidran umum yang berasal dari SPAM Baron 

diantaranya diindikasikan oleh pengelola 

yang kompeten. 

Manajemen juga harus bertindak tegas 

terhadap pencurian air yang hingga saat 

ini secara nasional sudah mencapai tingkat 

kehilangan air sebesar 37%. Kedua, Pemda 

harus menerapkan tarif air minum yang wajar 

hingga melampaui biaya produksi. Ketiga, 

masyarakat Gunung Kidul yang sudah lama 

kesulitan air hendaknya tetap bijak dalam 

memanfaatkan air meskipun sudah dilayani 

oleh SPAM Baron. (bcr) 

“SPAM Baron juga akan 

mensuplai SPAM Ngobaran yang 

saat ini sudah melayani 6.400 

SR. pembangunan SPAM Baron 

bukanlah yang pertama kali di 

Gunung Kidul. Sejak 1998 sudah 

tercatat sekitar Rp. 200 miliar 

untuk menyediakan akses air 

minum aman bagi masyarakat 

Gunung Kidul” 

(Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono) 

Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono mencoba 

sambungan rumah SPAM Baron, Gunung Kidul 

Inovasi 2 

25

Inovasi 2 

Gubernur D.I. Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X: 

SPAM Baron Perlu Satu Lagi Kolam Penjernihan 

Sebelumnya saya informasikan, air dari SPAM Baron kemungkinan besar akan keruh 

karena air sungai di Gua Baron akan banyak dialiri air dari sungai – sungai lain, karena 

itu kami akan membangun satu kolam lagi untuk penjernihan. Biayanya akan diambil 

dari APBD Propinsi D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Gunung Kidul TA 2010. Oleh karena itu 

masyarakat jangan buru-buru menyalahkan pengelola SPAM Baron. Saya yakin, masyarakat 

Gunung Kidul mempunyai niat besar untuk menikmati air minum dari keran. 

Saya senang terhadap antusiasme masyarakat. Ada potensi yang besar untuk masyarakat 

bisa memanfaatkan system air minum perpipaan dari SPAM Baron. Dibandingkan dengan 

membayar satu bulan Rp. 200.000 untuk membeli 2 tangki air minum atau 10 m3, dengan 

SPAM Baron masyarakat cuma membayar Rp 37.000 perbulannya. (bcr) 

Bupati Gunung Kidul , Drs. Suharto 

Bersyukur Masyarakat Sudah Sadar Tarif 

Kami akan manfaatkan seoptimal mungkin SPAM perpipaan yang dibangun pemerintah 

pusat maupun daerah. Selain itu, untuk menjangkau daerah yang belum terlayani 

kami memakai pola swadaya mandiri. Pemda dan pemerintah pusat akan 

memfasilitasi daerah yang memiliki potensi air minum yang pada akhirnya diserahkan 

pengelolaannya ke masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau organisasi yang 

sudah ada yaitu, PAMMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat se-Yogyakarta). 

Bagi yang sulit air dan belum tersentuh system perpipaan, kami sudah bekerjasama 

dengan Jepang untuk menyediakan 1.480 Penampung Air Hujan (PAH), khususnya daerah 

yang terkena gempa (Patuk dan Gedangsari). 

Yang lebih penting, langkah konservasi dan rehabilitasi lahan dengan menciptakan 

hutan rakyat akan kami tegakkan guna menjamin keberlangsungan SPAM yang 

sudah dibangun oleh pemerintah. Kami juga sangat berterimakasih kepada 

pemerintah maupun pemerintah Jepang, karena dengan SPAM Baron bisa 

meningkatkan pelayanan air minum di wilayah selatan Gunung Kidul. 

Sebelum SPAM Baron beroperasi, masyarakat baru bisa menikmati 

air minum dengan kapasitas 15 liter/detik dengan 250 sambungan 

rumah dan dimanfaatkan oleh 1.250 orang. Dengan diresmikan dan 

diserahterimakannya SPAM Baron masyarakat bisa teralir 100 liter/ 

detik dengan target pertama sebanyak 3.111 SR, dan kedepan 

diharapkan akan bisa dimanfaatkan oleh lebih dari 21.000 jiwa. 

Kami bersyukur masyarakat sadar tarif. Jika mereka 

masih membayar Rp 1.000 per m3, maka SPAM Baron akan 

berhenti beroperasi. Dengan demikian disepakati Rp 3.500 

per m3, dengan tetap melakukan efisiensi penggunaan. Jika 

dibandingkan dengan harga jual air minum tangi yang per m3 

Rp. 20.000 (asumsi 1 tangki = 5 m3 = Rp. 100.000), maka 

tarif SPAM Baron jauh lebih murah. (bcr) 

26

Pemerintah Akan Bangun IPAL di Lima Kota 

Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum akan membangun 

lagi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan sistem terpusat 

di lima kota. Kelima kota itu adalah Makassar, Surabaya, Palembang, 

Semarang dan Batam. Dengan demikian terdapat 16 kota di 

Indonesia yang memiliki IPAL secara terpusat. Sebelumnya, Kota 

Solo, Denpasar dan juga Banjarmasin adalah beberapa kota yang 

telah memiliki sistem pengolahan air limbah secara terpusat. 

Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan, dalam Kabinet 

Indonesia Bersatu Jilid II ini, pemerintah berkomitmen untuk 

menambah pembangunan IPAL di lima kota lagi. 

Namun menurutnya, untuk lima tahun kedepan, sistem air limbah 

lebih banyak dilakukan dengan mengoptimalkan pengembangan IPAL 

sistem terpusat yang telah ada. “Pengoptimalan itu adalah dengan 

menambah jaringan perpipaan dan distribusi,” katanya di Jakarta 

(23/10). 

Seputar Kita 

Pemilihan Sampah Berbasis Masyarakat 

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan 

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) saat ini tengah menggodok 

rancangan Peraturan Pemerintah baru mengenai persampahan. 

Terdapat tiga PP yang akan dirumuskan yaitu PP tentang pengurangan 

sampah, PP tentang sampah spesifik dan PP tentang penanganan 

sampah. PP ini ditargetkan selesai tahun 2010 nanti. 

Kasubdit Pengembangan Sistem Drainase dan Persampahan Kati 

Andraini mengatakan, dalam PP tentang pengurangan sampah, 

nantinya akan ada dua kota sebagai pilot project aturan tersebut. 

“Pilot project tersebut akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari 

fasilitasi pembuatan peraturan daerahnya sampai dengan bantuan 

teknis tenaga operasionalnya. Project ini akan mendapatkan bantuan 

dari Japan Internasional Cooperation Agency (JICA),” katanya di 

Jakarta (28/10). 

Cipta Karya Siapkan Rp. 1,8 Miliar Untuk Rehabilitasi Gempa Sumbar 

Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan dana sebesar Rp1,8 

miliar untuk membantu pemulihan pelayanan air minum perpipaan di 

Sumatera Barat, pasca gempa lalu. Dana yang diambil dari pos dana 

darurat bencana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki instalasi 

pengolahan air minum PDAM Kota Padang. “Untuk perbaikan jaringan 

perpipaan di rumah-rumah dan penanganan pipa yang bocor akibat 

gempa akan dilakukan oleh PDAM Kota Padang. Ditargetkan pada 

akhir bulan ini, pelayanan air minum sudah dapat kembali normal.” 

kata Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono di Jakarta (20/10). 

Selain air minum, Cipta Karya telah mengirimkan tim yang bersamasama 

mahasiswa melakukan verifikasi untuk menghitung berapa 

banyak rumah yang mengalami rusak berat maupun rusak ringan. 

27

Resensi 

28 

Membangun Komitmen Reformasi 

Pembangunan Air Minum 

dan Penyehatan Lingkungan 

Kebijakan pembangunan air minum di Indonesia perlu dilakukan 

secara bertahap dan juga belajar dari berbagai pengalaman. Terkait 

hal tersebut, Water and Sanitation Policy Formulation and Action 

Planning Project (WASPOLA) bekerjasama dengan Badan Perencana 

dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan buku terkait 

dengan kebijakan air minum dengan judul “Membangun Komitmen 

Reformasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan”. 

Tulisan pada buku ini disajikan secara ringan, melalui berbagai 

sumber informasi, data dan fakta yang diperoleh selama kunjungan 

lapangan. Terdiri dari lima bab yang mengupas bagaimana 

perjalanan “membumikan kebijakan”, pola pendekatan, fasilitasi, 

membangun harmonisasi pusat dan daerah, pengalaman 

empat daerah dan pembelajaran yang didapat, serta catatan 

kritis untuk perbaikan ke depan. Selain itu, juga dilengkapi 

dengan contoh sukses daerah mitra kerja WASPOLA. 

Provinsi Gorontalo misalnya, secara proaktif mengaitkan 

pembangunan AMPL dengan capaian target MDGs bidang AMPL 

dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Karenanya 

pembangun bidang AMPL-pun memperoleh prioritas utama. 

Sementara di Jawa Tengah pelaksanaan Kebijakan Nasional diliahat 

sebagai penyegaran kembali dengan cara pandang baru atas model 

pembangunan yang selama ini telah diterapkan. Tidak kalah penting, 

Provinsi Banten telah mempu meleburkan ego sektoral dalam 

melaksanakan pembangunan AMPL 

Buku setebal 120 halaman ini, pada dasarnya menyajikan sebuah 

pembelajaran bagaimana upaya membumikan Kebijakan Nasional 

Pembangunan Air Minum Dan Penyehatn Lingkungan Berbasis 

Masyarakat (AMPL-BM) menkadi suatu visi bersama. Tak hanya sekedar 

menggambarkan proses perubahan (reformasi), tetapi juga tantangan 

dan hambatan yang melingkupinya selama proses “pembumian” 

Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL. 

Buku ini juga mengupas bagaimana pola pikir dan persepsi yang 

berkembang dari masing-masing pelaku di daerah, siapa saja yang terlibat, 

bagaimana komitmennya, kelembagaan yang mengimplemantasikan 

kebijkan, dukungan dan kontribusi semua pihak terkait, regulasi yang 

disediakan, inovasi dan penguatan kapasitas yang dikembangkanm, 

dukungan penganggaran dan juga keberlanjutan implementasinya di setiap 

tingkat pemerintahan. 

Dengan kumpulan pembelajaran ini, daerah dampingan WASPOLA maupun 

daerah lainnya mendapatkan inspirasi untuk melakukan perubahan ke arah 

yang lebih positif. Diharapkan juga hasil pembelajaran ini dapat terinternalisasi 

dalam proses pengambilan keputusan pembangunan AMPL oleh pemangku 

kepentingan. 

Buku yang dilengkapi dengan bundle CD berisi panduan operasional kebijakan 

AMPL ini, memberikan nilai positif terhadap upaya pemerintah daerah maupun 

pusat dalam mencapai tujuan ketujuh pembangunan millennium (MDG), yaitu 

mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum mendapat akses air minum 

dan sanitasi yang layak, pada tahun 2015. (dvt).

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya 

mengucapkan 

Selamat Atas Terpilihnya Kembali 

Bapak Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE 

sebagai Menteri Pekerjaan Umum 

Kabinet Indonesia Bersatu II

Daftar - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?