kabupaten polewali mandar - Ditjen Cipta Karya

PENYUSUNAN
STRATEGI PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
SPPIP
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PROCEEDING
FGD I

KATA PENGANTAR
Penyelenggaranaan Focus Group Discussion (FGD) I ini merupakan serangkaian
kegiatan dalam penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar
Dokumen Proceeding Focus Group Discussion (FGD) I ini dipersiapkan oleh
Konsultan PT. Dekama Sekata untuk Penyusunan Strategi Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun
Anggaran 2012.
Dokumen Proceeding Focus Group Discussion (FGD) I ini berisikan laporan hasil
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I Perumusan tujuan dan Kebijakan
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar
Akhirnya konsultan mengucapkan terima kasih atas segala saran, komentar dan
masukan yang diberikan untuk laporan hasil kegiatan ini. Besar harapan konsultan
untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan secara maksimal kegiatan
Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
Kabupaten Polewali Mandar.
Demikian diucapkan terima kasih.
Polewali Mandar, Juni 2012
PT. DEKAMA SEKATA
1

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................... 1
DAFTAR ISI ....................................................................................... 2
A. Latar belakang kegiatan ................................................................ 3
B. Tujuan Kegiatan ............................................................................ 3
C. Keluaran ........................................................................................ 4
D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan ............................................... 4
E. Peserta Kegiatan ........................................................................... 5
F. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan ............................ 6
LAMPIRAN ........................................................................................ 8
1. Undangan Kegiatan
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Daftar Hadir Kegiatan
4. Notulensi Kegiatan
5. Berita Acara
6. Materi Kegiatan
2

PROCEEDING
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 1
PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
A. Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 1 SPPIP merupakan forum diskusi
terarah atas hasil tinjauan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah
dan tinjauan terhadap potensi, masalah, dan tantangan pengembangan
permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar yang
dilakukan secara bersama-sama antara Tim Pokjanis SPPIP dengan instansi
terkait yang membidangi infrastruktur keciptakaryaan, permukiman,
perencanaan, serta Akademisi, Tokoh Masyarakat, LSM dan konsultan
pendamping untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan bersama.
Melalui pelaksanaan FGD 1 ini diharapkan dapat dihasilkan sandaran yang jelas
dan terarah dalam Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan untuk
20 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan
memperhatikan potensi, masalah, dan tantangan pengembangan permukiman
dan infrastruktur perkotaan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu diskusi bersama untuk merumuskan
Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
(PPIP) Kabupaten Polewali Mandar yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat diperoleh suatu kesepakatan
bersama mengenai Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan (PPIP) Kabupaten Polewali Mandar, terutama dari pihak
pemangku kepentingan (stakeholders), masyarakat dan Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar.
B. Tujuan Kegiatan
Tujuan penyelenggaraan kegiatan FGD 1 dalam Penyusunan SPPIP Kabupaten
Polewali Mandar ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dari semua pihak
3

terkait (stakeholders) mengenai Tujuan dan Kebijakan Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar 20 tahun
ke depan melalui proses diskusi yang terarah, menyeluruh dan mendalam
dengan pihak-pihak yang memahami berbagai kebijakan pembangunan daerah,
khususnya yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur
perkotaan.
C. Keluaran
Keluaran yang dihasilkan dari penyelenggaraan FGD 1 ini adalah :
1) Identifikasi masalah, potensi dan tantangan pengembangan permukiman dan
infrastruktur perkotaan di kawasan perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.
2) Kesepakatan Kawasan Perkotaan yang akan menjadi obyek kajian dalam
penyusunan SPPIP Kabupaten Polewali Mandar.
3) Kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar dari semua pemangku kepentingan,
masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4) Kesepakatan mengenai Kebijakan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar dari semua pemangku
kepentingan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk
selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan Strategi
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali
Mandar.
D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan diselenggarakan dalam bentuk diskusi dengan format FGD (diskusi
kelompok terarah). Diskusi diselenggarakan oleh Tim Pokjanis SPPIP Kabupaten
Polewali Mandar yang didampingi dan difasilitasi oleh Konsultan SPPIP Polewali
Mandar.
Tahap pertama dalam kegiatan ini dilakukan paparan tentang SPPIP oleh
Konsultan SPPIP dan dilanjutkan dengan paparan tentang Kebijakan
4

Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar oleh Bappeda Kabupaten Polewali
Mandar.
Tahap kedua dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk :
a. Perumusan Potensi, Masalah dan Tantangan Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar.
b. Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar
Tahap ketiga adalah Perumusan Hasil Diskusi dalam bentuk Penyepakatan
Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di
Kabupaten Polewali Mandar yang dilanjutkan dengan penandatangan Berita
Acara oleh pihak-pihak terkait.
E. Peserta Kegiatan
Kegiatan FGD 1 : Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Kabupaten Polewali Mandar ini diikuti oleh semua anggota
Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) SPPIP Kabupaten Polewali Mandar, pemuka
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan pihak terkit di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Adapun peserta yang diundang adalah sebagai berikut :
1) Kasubdit. Pembinaan Wilayah II, Direktorat Pengembangan Permukiman,
Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.
2) Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.
3) Koordinator Pusat Penyusunan SPPIP dan RPKPP Wilayah II.
4) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali
Mandar.
5) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar.
6) Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar.
7) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar.
8) Kabag. Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Polewali Mandar.
9) Kabid. Fisik dan Prasarana, Bappeda Kabupaten Polewali Mandar.
5

10) Kabid. Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar.
11) Direktur PDAM Kabupaten Polewali Mandar.
12) Kasubid. Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bappeda Kabupaten Polewali
Mandar.
13) Kasubid. Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten
Polewali Mandar.
14) Ir. H. Bahrum Bando (Tokoh Masyarakat).
15) Muh. Tahir Arifi, SH., MH. (Tokoh Masyarakat).
16) Nursam, S.Ag. (Dinas Tarkim).
17) A. Himawan Jasin, ST. MSi. (Bappeda).
18) Dayang Tahir, ST. (Dinas PU).
19) Solihin (Akademisi).
20) Muh. Mudir Nawawi (LSM).
21) Konsultan Pendamping SPPIP Kabupaten Polewali Mandar.
22) ………………….. dst
F. Penyelenggaraan Kegiatan
Kegiatan FGD 1 : Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Kabupaten Polewali Mandar ini dilaksanakan pada ;
Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2012
Waktu : 09.00 – 15.00 WITA
Tempat : Meeting Room, Hotel Ratih
Jl. Achmad Yani Kab. Polewali Mandar.
6

SUSUNAN ACARA
KEGIATAN FGD 1 : PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
WAKTU
KEGIATAN
09.30 – 10.00 Pendaftaran Peserta Panitia
PENYAJI /
NARASUMBER /
MODERATOR
10.00 – 10.15 Pembukaan Kabid. Fispra, Bappeda
Kab. Polewali Mandar
10.15 – 10.45 Sesi I :
Paparan tentang Pokok-pokok Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar
Paparan tentang SPPIP
10.45 – 13.00 Sesi II :
Diskusi Perumusan Potensi, Masalah dan
Tantangan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali
Mandar.
Bappeda Kabupaten
Polewali Mandar
Konsultan SPPIP
Moderator : Satker
Pokjanis / Konsultan
SPPIP
Moderator : Pokjanis
13.00 – 13.30 Ishoma
13.30 – 14.00 Diskusi Perumusan Tujuan dan Kebijakan
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar
14.00 – 15.00 Sesi III :
Perumusan Hasil Diskusi Tujuan dan
Kebijakan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali
Mandar
Penandatanganan Berita Acara Hasil FGD 1 :
Kesepakatan Tujuan dan Kebijakan
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar
15.00 - selesai Penutupan Pokjanis
Pokjanis / Konsultan
SPPIP
Moderator : Satker.
Pokjanis / Konsultan
SPPIP
Moderator : Tim Teknis
• Perwakilan Tim Pokjanis
• Satker. Pengembangan
Kawasan Permukiman
Provinsi Sulawesi Barat
• Perwakilan Tim Teknis
SPPIP dan RPKPP
Provinsi Sulawesi Barat
• Perwakilan Peserta
Diskusi
• Perwakilan Konsultan
SPPIP
• Perwakilan Tokoh
Masyrakat
• LSM
7

LAMPIRAN
1. UNDANGAN FGD I
8

2. DOKUMENTASI PENYELENGGARANAAN FGD I
Pendaftaran Peserta
Pemaparan tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar
10

Pemaparan tentang SPPIP oleh Konsultan SPPIP
Suasana Diskusi
11

Suasana Diskusi
Suasana Diskusi Kelompok Permukiman dan Kelompok Infrastruktur
12

Penandatanganan Berita Acara FGD 1
Penandatanganan Berita Acara FGD 1
13

3. DAFTAR HADIR KEGIATAN FGD I
14

4. NOTULENSI KEGIATAN FGDI I
NOTULENSI FGD I SPPIP
(STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN)
KAB. POLEWALI MANDAR - PROV. SULAWESI BARAT
KAMIS, 28 JUNI 2012
Proses Berlangsung Kegiatan FGD I SPPIP :
‣ Jam 10.10 Wita : Pembukaan oleh Ka. Bappeda (Diwakili oleh Kabid.
Fispra/Hj.Agusnia):
Terima kasih kepada Satker PKP dengan dipilihnya Kab. Polewali
Mandar sebagai wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang terpilih untuk
program ini;
Ada tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan program ini. Secara
umum program ini sdh sangat sesuai dengan prioritas pembangunan di
Kab. Polewali Mandar;
Ada 4 tahapan dalam sosialisasi penyusunan dokumen SPPIP, harapan
kita dapat mengikuti pertemuan ini sampai selesai.
‣ Pukul 10.20 wita : Sambutan Satker PKP (Abd. Rahman, ST):
Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran semua peserta FGD I dan
kehadirannya menjadi perhatian atas program ini.
Awalnya kami menyampaikan kepada KORPUS untuk pelaksanaan FGD I
ini dan Insya Allah KORPUS akan hadir dalam FGD II.
Awalnya Januari 2012 kami terima informasi pernyataan minat dari Kab.
Polewali Mandar yang di
Tandatangani oleh Bapak Bupati Polewali Mandar.
16

Kab. Polewali Mandar menjadi lebih awal dari kabupaten yang lainnya.
Kami sebagai SATKER Bangga karena Pokja Kab. Polewali Mandar siap
dan antusias.
Kenapa SPPIP ini penting Karena dokumen hasil SPPIP menjadi tolak
ukur sampai pada tahun 2015. Penting dilaksanakan untuk memberikan
kejelasan sasaran dengan program yang lain, agar tidak tumpang tindih.
Selain Program SPPIP, Kab. Polewali Mandar mendapat 18 desa untuk
kegiatan PPIP. Semoga dengan adanya SPPIP ini nantinya akan ada satu
kawasan yang bisa dijadikan pilot project.
‣ Konsultan :
Penjelasan singkat apa itu SPPIP.
SPPIP dimulai sejak tahun 2010 dan Kab. Polewali Mandar mendapatkan
di tahun ke 3 (2012). Kami sangat mengharapkan pelibatan stakeholders
terkait. Sehingga keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dapat
menjadi perhatian utama.
Selama ini ada ketidaksingkrongan dengan SKPD tertentu sehingga apa
yang direncanakan dengan dana yang besar tidak maksimal. Perlu
dibuat strategi yang jelas dengan melihat banyak sumber dokumen yang
sudah ada, yang lebih penting adalah SPPIP yang disusun ini akan
ditindaklajuti dengan penentuan kawasan prioritas pembangunan
infrastruktur.
Dalam merumuskan kawasan prioritas akan melibatkan seluruh satker
lainnya sebagai bagian dari tim teknis.
Bagaimana menyusun SPPIP.
Perlu melihat kebijakan yang sudah ada baik dari pusat maupun yang
ada di daerah, Sehingga bisa membuat mapping/pemetaan terkait
dengan infrastruktur perkoataan. Dari mapping/pemetaan dirumuskan :
1. Tujuan dan kebijakan
2. Strategi
3. Program
4. Implementasi
17

Dalam proses penyusunan ada 4 tahapan FGD (Focus Group
Discussion), yaitu:
1. FGD 1 untuk merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan
infrastruktur di Kab. Polewali Mandar;
2. FGD 2 untuk menyepakati kawasan yang menjadi prioritas
pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;
3. FGD 3 untuk menyusun strategi apa yang dilakukan dalam
pembangunan pembangunan permukiman dan infrastruktur
perkotaan di Kab. Polewali Mandar; dan
4. FGD 4 untuk perumusan program.
Jalannya proses FGD II, Dibagi atas 2 (dua) Kelompok, yaitu:
1. Kelompok Bidang Permukiman, dan
2. Kelompok Bidang Infrasturktur.
SESI DISKUSI :
Penanya :
‣ Bahrum Bando (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Bappeda):
Ada tenggang waktu 2012, sementara baru action tahun 2014, apa bisa
dipadatkan sehingga bisa dilasakana sesegera mungkin.
Contoh; Di Kab. Polewali Mandar terdapat 2 (dua) kawasan yang sangat
perlu segera penanganan, yaitu : Kec. Polewali dan Kec. Wonomulyo,
dimana terlihat jelas di jalan trans Sulawesi di sisi kiri dan kanan sudah
menjadi perumahan/pemukiman yang belum tertata;
SKPD maupun lembaga resmi sudah jalan tanpa panduan sehingga 2014
Program SPPIP rasanya akan terlambat.
Apabila Program SPPIP berjalan, apakah ada sumber dananya dari
APBN dan apa hanya akan dipasarkan/ditangani oleh Dinas PU.
Apakah yang akan kita diskusikan di SPPIP adalah seluruh Kab.
Polewali Mandar atau ada daerah tertentu di Kab. Polewali Mandar.
18

Tanggapan:
‣ Abd. Rahman,ST (Satker PKP):
Tahun ini (2012) Kec. Wonomulyo dan Kec. Tinambung sdh
diprogramkan (ada kegiatan pembuatan jalan lingkungan rabat beton),
sementara tahun depan (2013) di Kec. Polewali, tepatnya di Kel. Madatte;
Sumber dana akan ada dari APBN.
‣ Konsultan :
Kalau Program SPPIP yang sampai tahun 2014 ini sudah langkah yang
telah ditetapkan dari pusat (Kementerian PU). Jika Tahun ini (2013)
sudah ada kegiatan SPPIP, maka tahun depan (2013) akan dilanjutkan
dengan RPKKP;
Sepakat, kalau bisa dipercepat FGD II bisa dilaksanakan lebih awal (dua
minggu ke depan);
Kita dalam konteks Perkotaan sehingga masalah yang akan kita
diskusikan adalah masalah yang ada di perkotaan;
Sumber dana : Tahun pertama ada dana stimulan dari pusat sekitar Rp 2
Milyar, tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari usulan
yang dibuat;
Perlu kita desain bersama dengan satker yang lainnya.
Penanya:
‣ Budiutomo Abdullah (Kabag. Administrasi Pembangunan):
Yang mana yang menjadi kawasan perkotaan, apakah seluruh ibu kota
kecamatan
Perlu ada penjelasan mana kawasan perumahan dan mana kawasan
perkotaan.
Tanggapan :
‣ Konsultan
Yang ada dalam RTRW Kab. yang muncul adalah kawasan permukiman
perkotaan. Tapi yg menjadi obyek penyusunan SPPIP adalah kawasan
perkotaan.
Perumahan adalah kelompok rumah saja, sedangkan Permukiman
adalah kelompok yang sdh ada fasilitas lain di dalamnya.
19

Penanya :
‣ Bahrum Bando (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Bappeda):
Saran, kita berada pada 4 kawasan utama saja, yaitu: Kec. Polewali,
Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung.
‣ M. Tahir Arifin, SH, MH (Anggota DPRD Kab. Polewali Mandar):
SPPIP menjadi bahagian dari RTRW. Bagaimana melihat ancaman ke
depan di Kab. Polewali Mandar terhadap lingkungan Pemukiman
Contoh : Kec. Wonomulyo sebagai kota niaga menjadi kec. Yg
mempunyai beragam permasalahan;
Bagaimana stakeholder di Prov. Sulawesi Barat, sebab tidak jelas
koordinasinya ke Kabupaten, Sehingga ada jalan desa yang juga
dibanguna oleh pihak Provinsi.
Di kawasan pantai Bahari (Kec. Polewali) telah dilakukan desain ulang
pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO), sehingga kami sarankan
seluruh stakeholder dalam melaksanakan programnya konsisten
dengan apa yang ada di RTRW;
Perlu kawasan percontohan di Kab. Polewali Mandar.
‣ M. Mudir Nawawi (LSM):
Beberapa program yang masuk tidak ada sinergitas/sinkronisasi,
sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam program ini
Banyak program yang dinilai berhasil karena ada peran masyarakat
secara langsung dalam program tersebut.
Tanggapan :
‣ Abd. Rahman, ST (SATKER PKP) :
Program dilaksanakan setelah melihat lokasi sehingga kami lebih
dahulu mendiskusikannya bersama dengan Konsultan;
20

Terdapat Kawasan Minapolitan, dimana kegiatannya terkonsentrasi pada
pembangunan akses jalan yang menuju ke suatu daerah, seperti daerah
tambak/empang.
Acara selanjutnya diambil alih oleh Kabid. Fispra:
Diskusi FGD I dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok :
Kelompok Bidang Infrastruktur; dan
Kelompok Bidang Permukiman.
21

5. BERITA ACARA KEGIATAN FGD I
22

6. MATERI PAPARAN FGD I
24

Jl. M a n u n g g a l No. 11 P e k k a b a t a

Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan (SPPIP) adalah satu program yang dilaksanakan oleh Ditjen.
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2010, untuk
menjawab tantangan dinamika perkembangan kota dan kawasan perkotaan
yang berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan di bidang
permukiman dan infrastrukturnya.
Permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi secara komprehensif,
lintas sektor, jangka panjang, dan terkait dengan kebijakan dan strategi
pembangunan daerah dan tata ruang wilayah.
dinamika perkembangan kota dan kawasan
perkotaan
permasalahan di bidang permukiman dan
infrastrukturnya
secara komprehensif, lintas sektor, jangka panjang
terkait dengan kebijakan dan strategi pembangunan
daerah dan tata ruang wilayah
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 1

•
KABUPATEN
Kebijakan dan Strategi
Pembangunan Kabupaten
Strategi Pengembangan
Kawasan Permukiman Perkotaan
Strategi
Sektoral
Strategi
Sektoral
Strategi
Sektoral
Strategi
Sektoral
Strategi
Sektoral
Kebutuhan
Program
Sektoral
Kebutuhan
Program
Sektoral
Kebutuhan
Program
Sektoral
Kebutuhan
Program
Sektoral
Kebutuhan
Program
Sektoral
Program
Sektoral
Program
Sektoral
Program
Sektoral
Program
Sektoral
Program
Sektoral
SPPIP
STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 2

STRATEGI PEMBANGUNAN
KOTA/KABUPATEN
SPPIP
LINGKUP WILAYAH Kota/Kabupaten Kota/Kawasan Permukiman
Perkotaan
SUBSTANSI/SEKTOR seluruh sektor Permukiman dan Infrastruktur
Keciptakaryaan
MUATAN SUBSTANSI
• potensi, persoalan, hambatan,
dan tantangan pembangunan
kota/kabupaten;
• visi dan misi pembangunan kota/
kabupaten;
• kebijakan pembangunan kota/
kabupaten;
• strategi pembangunan kota/
kabupaten :
- bidang ekonomi
- bidang sosial budaya
- bidang permukiman
- bidang infrastruktur
- perkotaan
- bidang strategis lainnya;
• rencana aksi strategis
pembangunan kota/kabupaten.
• potensi, persoalan, hambatan,
dan tantangan pembangunan
permukiman dan infrastruktur
perkotaan;
• visi dan misi pembangunan
permukiman dan infrastruktur
perkotaan;
• kebijakan dan strategi
pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan :
- sektor permukiman
- sektor air bersih
- sektor sanitasi
- sektor jalan
- sektor drainase;
• program strategis pembangunan
permukiman dan infrastruktur
perkotaan.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 3

SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 4

SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 5

SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 6

REVIEW
IDENTIFIKASI
PEMETAAN
PERUMUSAN
UU No. 1/2011
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
RPJPD
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
RPJMD
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Prasarana Wilayah Kabupaten Dalam
Jangka Panjang
Kebijakan, Strategi dan Program
Pembangunan Permukiman dan Prasarana
Wilayah Kabupaten Dalam Jangka
Menengah
ARAH PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN
PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN
FGD
TUJUAN DAN KEBIJAKAN
PEMBANGNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT
Kebijakan, Strategi dan Program Sektoral
Yang Terkait Dengan Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
RENCANA STRUKTUR RUANG
· Rencana Sistem Perkotaan
· Rencana Sistem Jaringan Prasarana
RENCANA SISTEM
PERKOTAAN
FGD
STRATEGI PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
RTRW
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
RENCANA POLA RUANG
· Rencana Kawasan Permukiman
Perkotaan
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
· Indikasi Program
RENCANA JARINGAN
PRASARANA WILAYAH
RENCANA KAWASAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN
INDIKASI PROGRAM
FGD
PROGRAM PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
KONDISI AKTUAL
KAWASAN PERMUKIMAAN
PERKOTAAN KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
PERMASALAHAN & POTENSI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
PERMASALAHAN & POTENSI
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
FGD
KEBUTUHAN PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PRIORITAS PENANGANAN
IMPLIKASI DAMPAK PENERAPAN
PROGRAM TERHADAP PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN DALAM SKALA
KABUPATEN & KAWASAN
PENGUMPULAN DATA
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS
PERUMUSAN HASIL
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 7

TAHAPAN
WAKTU
PERSIAPAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR SOSIALISASI
BULAN I BULAN II BULAN III BULAN IV BULAN V
BULAN VI – BULAN VII
SOSIALISASI
Persiapan dan
Pemantapan
Rencana Kerja
O-1
Kajian Kebijakan, Strategi
dan Program
Pembangunan Kabupaten
Polewali Mandar
PERUMUSAN INDIKASI
ARAH PENGEMBANGAN
DAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
KEGIATAN
PENYUSUNAN
Kajian Isu-isu Permukiman
dan Infrastruktur
Perkotaan Kabupaten
Polewali Mandar
Kajian Potensi,
Permasalahan dan
Tantangan Pembangunan
Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan
Kabupaten Polewali
Mandar
O-2
PERUMUSAN TUJUAN
DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
O-3
PERUMUSAN
STRATEGI
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
O-5
Identifikasi dan
Analisis Korelasi
Strategi Dalam
Skala Manajemen
Pembangunan
Kawasan Perkotaan
Kabupaten Polewali
Mandar
PERUMUSAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN DALAM
SKALA KAWASAN
SEBAGAI ARAHAN
KEBUTUHAN PROGRAM
INVESTASI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
O-6
ANALISIS DAMPAK
PENERAPAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN DALAM
PEMBANGUNAN
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
PENYEMPURNAAN
STRATEGI DAN
PERUMUSAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN DALAM
SKALA KAWASAN
PENYUSUNAN MATERI
VISUALISASI STRATEGI
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN (SPPIP)
KABUPATEN POLEWALI
MANDAR
Perumusan Kriteria dan
Indikator Penentuan
Kawasan Prioritas
INDIKASI KAWASAN
PERMUKIMAN
PRORITAS DI
KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
O-4
Analisis Implikasi
Penerapan Strategi
terhadap
Pembangunan
Kawasan Perkotaan
Kabupaten Polewali
Mandar
O-7
1. PERSIAPAN
2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN
PERMASALAH
3. PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
4. PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN
DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
5. FINALISASI DAN SOSIALISASI
KEGIATAN
DISKUSI
• KONSOLIDASI
TINGKAT
PROVINSI
Pra-FGD 1
• FGD-1
Perumusan Tujuan dan
Kebijakan Pembangunan
Permukiman & Infrastruktur
Perkotaan Kab. Polewali
Mandar
Pra-FGD 2
• FGD-2
Identifikasi Kawasan
Permukiman Prioritas
Kab. Polewali Mandar
Pra-FGD 3
• FGD-3
Perumusan Strategi Pembangunan
Permukiman & Infrastruktur Perkotaan
Kab. Polewali Mandar
Pra-FGD 4
• FGD-4
Perumusan Program Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan Kab. Polewali Mandar
• KOLOKIUM
• KONSULTASI
PUBLIK
• DISEMINASI
OUTPUT
• O-1:
· Rencana Kerja;
· Pendekatan dan
Metodologi
Pelaksanaan
Kegiatan.
• O-2:
· Arah Pembangunan Kab. Polewali Mandar;
· Arah Pengembangan Pembangunan
Permukiman Kab. Polewali Mandar;
· Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan di Kab. Polewali Mandar;
· Potensi, Masalah dan Tantangan
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan di Kab. Polewali Mandar.
• O-3:
· Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan di Kab. Polewali Mandar;
· Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan di Kab. Polewali Mandar.
• O-4:
· Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas
di Kab. Polewali Mandar;
· Kawasan Permukiman Prioritas di Kab. Polewali Mandar;
· Profil Kawasan Permukiman Prioritas di Kab. Polewali Mandar.
• O-5:
· Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kab. Polewali Mandar.
• O-6:
· Korelasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Dalam Skala Manajemen Pembangunan Kawasan Perkotaan Kab. Polewali
Mandar;
· Konsekuensi atau Implikasi Penerapan Strategi Terhadap Pembangunan Kawasan Perkotaan Kab. Polewali Mandar;
· Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kab. Polewali Mandar.
• O-7:
· Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan Dalam Pembangunan Kab. Polewali
Mandar;
· Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan Dalam Skala Kawasan di Kab. Polewali
Mandar;
· Materi Visualisasi Strategi Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kab. Polewali Mandar
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 8

SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 9

Jl. M a n u n g g a l No. 11 P e k k a b a t a

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG
TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN
PRASARANA WILAYAH
ISU-ISU, POTENSI, PERMASALAHAN
DAN TANTANGAN DALAM
PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
FGD 1
TUJUAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 1

• RPJPD Kabupaten Polewali Mandar
• RPJMD Kabupaten Polewali Mandar
• RTRW Kabupaten Polewali Mandar
• RPIJM Kabupaten Polewali Mandar
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 2

• Isu-isu Dalam Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Perkotaan
• Potensi Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan
• Permasalahan Pembangunan Permukiman
dan Infrastruktur Perkotaan
• Tantangan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 3

A. TUJUAN PELAKSANAAN FGD 1
Untuk memperoleh kesepakatan dari semua pihak terkait (stakeholders) mengenai
Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan melalui proses diskusi yang terarah, menyeluruh dan mendalam dengan
pihak-pihak yang memahami berbagai kebijakan pembangunan daerah, khususnya
yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.
B. LINGKUP KEGIATAN DALAM FGD 1
a. Mendiskusikan secara mendalam mengenai kebijakan, strategi, program,
rencana dan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam
melaksanakan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah atau
infrastruktur perkotaan.
b. Merumuskan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan dalam lingkup wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
c. Menyepakati Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan dalam lingkup wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
d. Mendokumentasikan proses pelaksanaan kegiatan diskusi dalam merumuskan
Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
Kabupaten Polewali Mandar.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 4

C. BAHAN DISKUSI DALAM FGD 1
a. Hasil kajian terhadap kebijakan dan rencana pembangunan daerah,
seperti RPJPD dan RPJMD.
b. Hasil kajian terhadap kebijakan dan rencana penataan ruang daerah,
seperti RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan, RTRBL Kawasan atau rencana
lainnya.
c. Hasil kajian terhadap rencana sektoral yang terkait dengan pembangunan
permukiman dan infrastruktur perkotaan, seperti RPIJM, RP4D, RIS
Prasarana atau rencana lainnya.
d. Hasil identifikasi potensi, masalah dan tantangan pengembangan
permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Poleali Mandar.
e. Data dan informasi yang terkait dengan potensi, masalah dan tantangan
pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan dari nara sumber
dan peserta diskusi.
f. Rumusan awal Tujuan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.
g. Rumusan awal Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 5

Hal-hal penting dalam RPJPD)Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-
2025 yang terkait dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur
Perkotaan adalah :
1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mandar adalah
:“Polewali Mandar yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.
‣ Kata kunci : Polewali Mandar yang Sejahtera.
‣ Indikasi daerah yang sejahtera ► apabila semua kebutuhan masyarakatnya dapat
terpenuhi, baik sandang, pangan dan papan.
‣ Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan dukungan infrastruktur yang
memadai ► dapat dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat.
2. Beberapa Misi Pembangunan Jangka Panjang yang terkait adalah :
‣ Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat, perbaikan taraf hidup masyarakat, peningkatan aktifitas ekonomi
kerakyatan, dan peningkatan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan
sehari-hari.
‣ Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesadaran
dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
6

3. Beberapa Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali
Mandar yang terkait adalah :
‣ Mengembangkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,
memperbaiki infrastruktur dan prasarana daerah, meningkatkan kemampuan keuangan
daerah, meningkatkan aksesibilitas daerah, dan memperbaiki kinerja daerah secara
umum.
‣ Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penataan regulasi dan perijinan,
mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, menyediakan lahan bagi kegiatan
penanaman modal, membangun kawasan industri dan pusat perdagangan, memperbaiki
infrastruktur jalan dan jaringan transportasi, mengembangkan kerjasama wilayah dan
kemitraan dengan dunia usaha.
‣ Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jaringan transportasi di semua wilayah,
mendorong dan menfasilitasi penyediaan energi listrik yang mampu menjangkau seluruh
wilayah, mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan energi
listrik, meningkatkan kapasitas dan jangkauan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM),
mengupayakan sumber-sumber air bersih bagi masyarakat terutama di wilayah perdesaan,
dan membangun jaringan irigasi teknis secara merata di seluruh wilayah Kabupaten
Polewali Mandar.
‣ Memanfaatkan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukungnya, menghindarkan
eksploitasi sumber-daya alam secara berlebihan, mencegah praktek-praktek pengrusakan
sumberdaya alam dan lingkungan, mengembangkan produk dan komoditas yang lebih
ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharan dan
perbaikan lingkungan hidup, membangun dan mengembangkan taman kota dan
menggalakkan gerakan penghijauan di wilayah perkotaan.●●●
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
7

Muatan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 yang dinilai
terkait dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
adalah yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah Jangka
Menengah, yaitu :
a. Beberapa program yang terkait dengan Kebijakan Peningkatan kualitas
manajemen dan administrasi pembangunan, yaitu :
‣ Program penyusunan dokumen perencanaan daerah;
‣ Program perencanaan tata ruang;
‣ Program peningkatan sistem pelayanan publik;
‣ Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
b. Beberapa program yang terkait denganKebijakan Pembangunan daya saing
ekonomi daerah, yaitu :
‣ Pembangunan jalan dan jembatan;
‣ Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
‣ Peningkatan jalan;
‣ Tanggap darurat jalan dan jembatan;
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
8

‣ Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
‣ Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
‣ Penanganan kondisi darurat/bencana alam;
‣ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
‣ Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air
lainnya;
‣ Penyediaan dan pengelolaan air baku;
‣ Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
‣ Pengendalian banjir;
‣ Pengembangan perumahan;
‣ Lingkungan sehat perumahan;
‣ Pemberdayaan komunitas perumahan;
‣ Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
‣ Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;
‣ Pengelolaan areal pemakaman;
‣ Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;
‣ Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
9

c. Beberapa program yang terkait denganKebijakan Peningkatan pendayagunaan
sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :
‣ Pengendalian pemanfaatan ruang;
‣ Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
‣ Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
‣ Pengelolaan ruang terbuka hijau;
‣ Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;
‣ Rehabilitasi hutan dan lahan;
‣ Perlindungan dan pengamanan hutan;
‣ Pembinaan dan pengembangan kelistrikan
d. Program yang terkait denganKebijakan Peningkatan kualitas sumberdaya
manusia dan kesejahteraan sosial, adalah Program Pengembangan lingkungan
sehat.●●●
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
10

Hal-hal penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Polewali Mandar Tahun 2011-2031 yang terkait dengan Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan adalah :
1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mandar adalah :“Mewujudkan
penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, selaras
dengan kegiatan pembangunan daerah pada sektor unggulan agrobisnis dan
agroindustri yang didukung oleh infrastruktur yang memadai”.
‣ Kata kunci dalam tujuan tersebut berkaitan dengan pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan adalah ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
dan didukung oleh infrastruktur yang memadai.Untuk mewujudkan ruang yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan dibutuhkan permukiman untuk penduduk yang
menempati ruang wilayah dan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai.
‣ Demikian pula halnya dengan kegiatan pembangunan pada sektor unggulan agrobisnis
dan agroindustri yang akan memberikan implikasi dibutuhkannya dukungan penyediaan
permukiman dan infrastruktur agar kedua sektor unggulan tersebut dapat berkembang
secara optimal.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
11

2. Beberapa Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang yang terkait adalah :
‣ Kebijakan Peningkatan akses layanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi
wilayah yang merata dan berhirarki, dengan strategi :
• menjaga koneksitas antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dengan kawasan
perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
• mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh
pusat pertumbuhan eksisting;
• mengembangkan infrastruktur permukiman yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam
rangka menjaga luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
• mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif
dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;
• mengembangkanpermukiman perkotaan melalui pembangunan perumahan secara vertikal dalam
rangka efisiensi penggunaan lahan di wilayah permukiman yang berkembang pesat.
‣ Kebijakan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana utama
dan prasarana lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah dengan strategi :
• memberikan akses antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pemasaran/outlet;
• meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi,
terutama ke sentra-sentra produksi pertanian serta kawasan strategis;
• meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan, serta mewujudkan keterpaduan
sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
• meningkatkankualitas pengelolaan air limbah dan sistem jaringan drainase di
kawasan perkotaan.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
12

‣ Kebijakan Peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif
terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan
pengembangan ilmu pengetahuan, dengan strategi :
• mencegah atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi
mengurangi daya lindung kawasan;
• mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana, di dalam dan di sekitar kawasan strategis
yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.
3. Rencana Struktur Ruang yang terkait adalah :
‣ Rencana Pusat-pusat Kegiatan yang ditetapkan adalah Pusat Kegiatan Wilayah yang
dipromosikan (PKWp) Polewali di Kecamatan Polewali; Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
Sidodadi di Kecamatan Wonomulyo; Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp)
Pappang di Kecamatan Campalagian dan Tinambung di Kecamatan Tinambung; dan
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Batupanga di Kecamatan Luyo dan Pelitakan di
Kecamatan Tapango.
‣ Rencana Jaringan Jalan (Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal Primer) yang akan
berpengaruh langsung terhadap pengembangan permukiman dan infrastruktur
perkotaan.
‣ Rencana Jaringan Prasarana Air Baku untuk air minum dengan pemanfaatan beberapa
sungai sebagai sumber air baku serta pembangunan sumber dan distribusi air bersih.
‣ Rencana Jaringan Air Minum dengan sistem perpipaan air bersih ke berbagai wilayah
kecamatan.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
13

‣ Rencana Sistem Pengendalian Erosi dan Longsor secara mekanik yang salah-satunya
melalui pembangunan saluran drainase.
‣ Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan.
‣ Rencana Sistem Pengelolaan Limbah.
‣ Rencana Sistem Jaringan Drainase.
‣ Rencana Jalur Evakuasi Bencana.
4. Rencana Pola Ruang yang terkait :
‣ Ketentuan Kawasan Sempadan Sungai terdapat pada sungai di kawasan perkotaan.
‣ Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di kawasan perkotaan (PKWp, PKL dan
PKLp) minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.
‣ Rencana Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan, diatur dengan ketentuan :
‣ Kawasan Permukiman Perkotaan dikembangkan di daerah pesisir yang meliputi
Kecamatan Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa,
dan Kecamatan Tinambung.
‣ Kawasan Permukiman Perkotaan di daerah rawan terhadap tsunami menyediakan
tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat
ketinggian ≥30 meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.
‣ Bangunan Permukiman di pusat kota terutama di PKWp, PKL dan PKLp yang padat
penduduk, diarahkan pembangunan perumahannya vertikal.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
14

5. Arahan Pemanfaatan Ruang yang terkait adalah :
‣ Indikasi Program Pengembangan Sistem Prasarana Persampahan, berupa :
• Pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir Sampah di Kec. Binuang, Campalagian, Kec.
Balanipa.
• Pengelolaan Tempat Pengolahan Sementara Sampah tersebar di Kawasan
Perkotaan.
‣ Indikasi Program Pengembangan Sistem Prasarana Sanitasi, berupa :
• Pengelolaan air limbah di Kawasan Perkotaan.
• Pengelolaan jaringan drainase di Kawasan Perkotaan.
‣ Indikasi Program Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih melalui
pengembangan jaringan air bersih perpipaan.●●●
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
15

Muatan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016 yang dinilai terkait dengan
Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan adalah
1. Tujuan RPIJM Kabupaten Polewali Mandar adalah “Mewujudkan kemandirian
kota dalam penyelenggaraaan pembangunan yang layak huni, berkeadilan,
berbudaya, produktif dan berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan
masyarakat yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan
nasional”.
‣ Kata kunci dalam tujuan tersebut berkaitan dengan pembangunan permukiman dan
infrastruktur perkotaan adalah pembangunan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya,
produktif dan berkelanjutan dan menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih
baik. Ke-2 kata kata kunci tersebut akan dapat diwujudkan melalui pembangunan
permukiman dan infrastruktur yang memadai.
‣ Pembangunan pembangunan permukiman dan infrastruktur yang memadai dapat
dilakukan dengan dukungan program investasi yang tepat dan disesuaikan dengan
kemampuan daerah untuk melaksanakannya.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
16

2. Beberapa Kebijakan dan Strategi RPIJM yang terkait adalah :
‣ Kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan.
‣ Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana sosial.
‣ Kebijakan pengembangan infrastruktur dasar yang mampu meningkatkan aksesibilitas
dan membuka ruang untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas sosial ekonomi
masyarakat .
3. Program-program Prioritas yang terkait adalah;
‣ Bidang Administrasi Umum Pemerintahan
• Program Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah
‣ Bidang Permukiman
• Program Penyehatan lingkungan Permukiman
• Program Pelayanan air bersih
‣ Bidang Pekerjaan Umum
• Program Peningkatan jalan dan jembatan
• Program Pemeliharaan jalan dan rehabilitasi jembatan
• Program Pengembangan dan pengelolaan irigasi
4. Keseluruhan Program Bidang Keciptakaryaan terkit dengan Pembangunan
Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar.
SPPIP Kabupaten Polewali Mandar
17

SPPIP Kabupaten Polewali Mandar 18