Download this publication as PDF - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

LIPUTAN KHUSUS
Kawasan Agropolitan
Merapi – Merbabu (KAMM) 14
INFO BARU 2
Rehabilitasi Bangunan Gedung
Negara 19
World Urban Forum (WUF)
Ke-5 Brazil
Indonesia Promosikan
Program Permukiman
Edisi 03/Tahun VIII/2010
PNPM Mandiri PISEW 2010
Merintis
Kesuksesan 2009

daftar isi
MARET 2010
http://ciptakarya.pu.go.id
Pelindung
Budi Yuwono P
Penanggung Jawab
Danny Sutjiono
Dewan Redaksi
Antonius Budiono, Tamin M. Zakaria
Amin, Susmono, Guratno Hartono,
Joessair Lubis,
Budi Hidayat
Pemimpin Redaksi
Dwityo A. Soeranto, Sudarwanto
Penyunting dan Penyelaras Naskah
T.M. Hasan, Bukhori
Bagian Produksi
Djoko Karsono, Emah Sadjimah,
Radja Mulana MP. Sibuea,
Djati Waluyo Widodo, Aulia UI Fikri,
Indah Raftiarty
Bagian Administrasi & Distribusi
Sri Murni Edi K, Ilham Muhargiady,
Doddy Krispatmadi, A. Sihombing,
Ahmad Gunawan, Didik Saukat Fuadi,
Harni Widayanti, Deva Kurniawan,
Mitha Aprini, Nurfhatiah
Kontributor
Panani Kesai, Rina Agustin Indriani,
Sriningsih BZ, Hadi Sucahyono,
Amiruddin, Handy B. Legowo,
Endang Setyaningrum, Syamsul Hadi,
Ismono Yahmo, Muhammad Abid,
Siti Bellafolijani, Djoko Mursito,
Ade Syaeful Rahman,
Th. Srimulyatini Respati,
Alex A. Chalik, Bambang Purwanto,
Edward Abdurahman, Alfin B. Setiawan,
Nieke Nindyaputri, Deddy Sumantri,
M. Yasin Kurdi, Lini Tambajong
Alamat Redaksi
Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru
12110 Telp/Fax. 021-72796578
Email
publikasi_djck@yahoo.com
Redaksi menerima artikel, berita,
karikatur yang terkait bidang cipta
karya dan disertai gambar/foto
serta identitas penulis. Naskah
ditulis maksimal 5 halaman A4,
Arial 12. Naskah yang dimuat akan
mendapat insentif.
Berita Utama
4 PNPM PISEW Diharapkan
Channeling Program
6 PNPM PISEW Kabupaten
Merangin Dirasakan
Ibu Pasar Hingga Anak
Sekolah Dasar
8 Pembangunan
Infrastruktur PNPM PISEW
Memasuki Tahun ke-3
(2010) Meniru Sukses
Pelaksanaan 2009
12 PNPM – PISEW 2010
Diseminasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Liputan Khusus
14 Kawasan Agropolitan Merapi
– Merbabu (KAMM)
Info Baru
19 Rehabilitasi Bangunan
Gedung Negara
23 World Urban Forum (WUF)
Ke-5 Brazil Indonesia
Promosikan Program
Permukiman
Gema RPIJM
27 Sinkronisasi Program
Diperlukan Dalam
Mendukung Pelaksanaan
RPIJM Kabupaten/Kota
Bidang Cipta Karya di
Daerah
4
Resensi
27
29 Membangun Desa
Merajut Simpul Wilayah
14

Foto Cover : Pelibatan perempuan
dalam pekerjaan fisik maupun
perencanaan PISEW di Desa Terasa,
Kec. Sinjai Barat. Kabupaten Sinjai
Barat, Sulawesi Selatan
@.....Suara Anda
Kerja Praktek
editorial
Merajut Simpul Sosial Membangun Wilayah
Sebanyak 165 ribu tenaga kerja lebih berhasil diserap dalam pelaksanaan program Pengembangan
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) tahun 2009. Program ini diusung oleh 9.885 Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LKD) yang bisa kita sebut sebagai simpul sosial karena terdiri dari kelompok sosial yang telah ada
seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja Gereja, Koperasi, Kelompok Usaha Ekonomi seperti petani
dan nelayan, bahkan PKK. Mereka lah yang mengerjakan sejumlah 9.885 paket pekerjaan yang nilainya
masing-masing maksimal Rp. 50 juta dan dikerjakan menyebar di 2.293 desa.
Mengapa kami sebut sebagai simpul sosial Secara sosiologis kelompok masyarakat seperti mereka
adalah ujung tombak perubahan di tengah masyarakat, penggerak program, dan penggali ide-ide
berasaskan mufakat. Bahkan ada sekitar 7,2% atau sebanyak 710 LKD beranggotakan perempuan. Mereka
tergabung dalam Ibu-ibu PKK. Dari simpul - simpul ini kemudian menjadi energi besar dengan adanya
PISEW di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri). Tujuan program ini
adalah mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan dengan berbasis pada sumberdaya
lokal. Upaya yang dilakukan diantaranya mencakup pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi
lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperbaiki pengelolaan pemerintah daerah di tingkat
kabupaten, kecamatan dan desa; serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.
Kesuksesan tahun pelaksanaan PISEW di tahun 2009 dicoba diulang dan ditingkatkan dengan PISEW
2010. Untuk mengetahui secara jelas persiapan apa dan bagaimana bercermin dari sukses pelaksnaan
2009, redaksi mengulas PISEW menjadi Berita Utama Buletin Cipta Karya Edisi Maret 2010 ini.
Tema lain yang tak bisa dikesampingkan di anataranya adalah sebuah kajian terhadap Kawasan
Agropolitan Merapi – Merbabu (KAMM) dengan aspek tingkat kemandirian menjadi fokusnya. Seorang
mahasiswa doktoral mempercayakan hasil kajianya untuk dipublikasikan dalam Buletin Cipta Karya. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian KAMM mempunyai nilai indeks gabungan yang cukup
baik, yaitu 63,31% yang berarti masuk dalam kategori “kawasan agropolitan” sekalipun belum mandiri.
Untuk meningkatkan kemandirian KAMM perlu perbaikan terhadap dimensi agroindustri dan dimensi
pemasaran. Alternatif kebijakan pembangunan di KAMM agar menjadi mandiri adalah pembangunan
infrastruktur yang dapat menunjang agroindustri.
Tema lain adalah tentang Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara. Tidak banyak orang tahu apa saja
aspek bangunan gedung Negara yang direhabilitasi, bagaimana, dan siapa yang melakukannya selama
ini. Promosi Indonesia di ajang internasional World Urban Forum 5 di Rio de Janeiro menjadi oleh-oleh
berharga bagi redaksi. Kebetulan pemimpin redaksi sendiri yang melawat ajang itu sambil berpromosi
sedikit kepada dunia tentang program permukiman di Indonesia yang digawangi salah salah satunya oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Selamat membaca dan berkarya!
Saya mahasiswa Jurusan Teknik Sipil akan melakukan kerja praktek
di bulan April - Juni 2010 sebagai salah satu syarat studi S1 mohon
informasi Kontraktor yang menangani Pembangunan Gedung diatas
5 Lantai, dengan progress dibawah 50% agar saya dapat mendaftar
kerja praktek di kontraktor yang menangani proyek Gedung di salah
satu Kota di Jawa, lengkap nama konsultan dan alamat serta nomor
yang dapat saya hubungi. Terima kasih
Galieh Alfianto
Kepada Saudara Galih Alfianto. Untuk mengetahui gedung-gedung
yang sedang melaksanakan Pembangunan Gedung diatas 5 lantai,
dengan progress dibawah 50%, dapat menghubungi beberapa
kontraktor-kontraktor besar seperti:
1. Pembangunan Perumahan (PP):
Plaza PP Wisma Subiyanto. Jl. Letjen TB Simatupang No.57, Pasar
Rebo, Jakarta telp : (021) 8403883.
2. Adhi Karya: Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18 Jakarta 12510.
Telp : (021) 7975312.
3. Total Bangun Persada : Jl. Letjend S. Parman Kav. 106, Jakarta.
Telp : (021) 5653063.
4. Wijaya Karya: Jl. DI Panjaitan Kav. 9 Jakarta. Telp: (021) 8192808.
5. Atau perusahaan swasta lainnya.
Terima Kasih.(Subddit Data dan Informasi Direktorat Bina Program,
DJCK)
Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email publikasi_djck@yahoo.com atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 3

Berita Utama
PNPM PISEW
Diharapkan Channeling Program
Syamsul Hadi*)
Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono menghimbau pemerintah
daerah untuk memberikan kesempatan kepada para
BKM dalam PNPM mandiri untuk melakukan channeling
program
Menutup program 100 hari Kabinet
I ndonesia Bersatu Jilid II, Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian
Pekerjaan Umum berturut-turut selama
bulan Februari menayangkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat bidang
Cipta Karya di salah satu televisi swasta
nasional. Publikasi nasional tersebut dalam
rangka mendukung pembangunan dan
mengentaskan kemiskinan serta menilai
kinerja yang selama ini telah dilakukan agar
dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah
dan masyarakat.
Dalam pariwara tersebut Dirjen Cipta
Karya Budi Yuwono menegaskan bahwa
PNPM Mandiri adalah upaya pemerintah
4 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA
infrastruktur sosial ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaannya masyarakat
diberi ruang untuk merencanakan serta
melaksanakan program sendiri, sedangkan
pemerintah tugasnya melakukan
pembinaan dan pengawasan. Budi Yuwono
menghimbau pemerintah daerah untuk
memberikan kesempatan kepada BKM –
BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) untuk
melakukan channeling program (mengakses
dan menggalang ke berbagai sumberdaya
serta dana yang dimiliki pemerintah, swasta
dan kelompok peduli). Selain itu agar
program lima tahunan Pronankis (Program
Penanggulangan Kemiskinan) sebaiknya
diadopsi oleh program daerah seperti
melalui MUSREMBANGNAS atau dalam
bentuk lainnya.
PNPM PISEW yang diluncurkan
pada tanggal 6 Agustus 2008 berupaya
mempercepat pembangunan perdesaan,
mengurangi kemiskinan dan mengurangi
tingkat pengangguran terbuka di daerah.
Infrastruktur yang dibangun meliputi
infrastruktur seperti jalan, jembatan,
tambatan perahu, pasar, gudang produksi,
air bersih, sanitasi, perpipaan, sumur pompa
tangan dan MCK. Di bidang pendidikan
meliputi rehabilitasi gedung SD, pengadaan
meja belajar, papan tulis dan kursi belajar.
Di bidang kesehatan meliputi rehabilitasi
puskesmas, posyandu dan sarana lainnya.
*)Kepala PMU PISEW,
(K asubdit Peningk atan Pemuk iman
Wilayah II, Dit. Pengembangan
Permukiman, Ditjen Cipta Karya)
Dalam pelaksanaannya masyarakat diberi ruang
untuk merencanakan serta melaksanakan program
sendiri, sedangkan pemerintah tugasnya melakukan
pembinaan dan pengawasan.
Pembangunan Rabat Beton di Kelurahan Balakia,
Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinai
menurunkan angka kemiskinan melalui
pembangunan infrastruktur yang terbagi
dalam dua bagian yaitu pembangunan
di lokasi perdesaan dan di perkotaan.
Program Penanggulangan Kemiskinan
di Perkotaan (P2KP) mengambil lokasi
di perkotaan, sedangkan Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
(PPIP) dan Pengembangan Infrastruktur
Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan
pembangunan infrastruktur di perdesaan.
P2KP dan PPIP bertujuan untuk mendukung
pertumbuhan perekonomian masyarakat,
sedangkan PISEW mendukung dibangunnya
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 5

Berita Utama
Posyandu di Desa Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin Jambi
Pada Tahun Anggaran 2010 program
PNPM PISEW akan dilaksanakan di 9 Provinsi,
34 kabupaten dan 237 kecamatan. Dengan
alokasi dana BLM dari APBN sebesar Rp.
419,5 milyar. Sebelum melangkah ke tahun
2010 ini, ada baiknya kita lihat salah satu
hasil pelaksanaan TA 2009.
Salah satu lokasi PNPM-PISEW adalah
Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
Infrastruktur yang dibangun di kabupaten
ini meliputi jalan, jembatan, tambatan
perahu, sumur pompa, air bersih, MCK,
posyandu dan sarana pendidikan. Dalam
tayangan pariwara tvOne dilakukan
wawancara terhadap Bupati Merangin,
camat, LKD (Lembaga Kemasyarakatan
Desa), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
dan masyarakat setempat.
Di Kabupaten Merangin telah dibangun
sebanyak 475 paket pembangunan
infrastruktur di lokasi 12 Kecamatan, dan
104 Desa. Jenis infrastruktur yang dibangun
meliputi pasar, transportasi (jalan menuju
ke perkebunan dan ke lingkungan),
irigasi, Posyandu, Puskesdes, MCK, dan
lantai jemur (kategori pertanian). Dari
keseluruhan paket yang ada, dijadwalkan
selesai pada periode bulan April sampai
September. Namun, karena kesungguhan
dan kekompakan Bupati, Tim Skeretariat,
Tim Koordinasi Kabupaten, Pokja PJOK
Kecamatan, dukungan para konsultan dan
masyarakat, maka pelaksanaan keseluruhan
paket pembangunan infrastruktur ini
berjalan lebih cepat dari yang ditargetkan,
yang seharusnya selesai bulan September,
pelaksanaan di Kabupaten Merangin selesai
pada bulan Juni, tiga bulan lebih cepat dari
yang dijadwalkan.
Dukungan Bupati juga tampak nyata
pada saat melakukan peletakan batu
pertama pada pembangunan Posyandu di
6 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

PNPM PISEW
Kabupaten Merangin
Dirasakan Ibu Pasar
Hingga
Anak Sekolah Dasar
Syamsul Hadi*)
Bupati Merangin, H. Nalim, SH didampingi PPK PISEW Jauhari Sianturi ditengah-tengah masyarakat
Kabupaten Merangin
Kecamatan Bangko, Desa Pematang Kandis.
Ada beberapa lesson learn lainnya yang
dapat diambil dari Kabupaten Merangin
ini, yaitu; pertama, terjadinya percepatan
pencairan dana di Kabupaten Merangin
dikarenakan jam terbang Satker/PPK dalam
menangani program sejenis, komitmen
yang tinggi terhadap pekerjaan serta
keterpaduan yang serasi terhadap kerja
tim. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan
bahwa penempatan personil dimana
harus mempertimbangkan kapasitas serta
komitmen terhadap pekerjaan.
Kedua, adanya pelaksanaan pekerjaan
sebelum pencairan uang muka dengan
menggunakan modal awal LKD,
mengindikasikan bahwa partipasi dan
kepedulian masyarakat terhadap PNPM
PISEW cukup baik. Hal ini perlu dijadikan
pengalaman untuk memotivasi LKD
lainnya bahwa stimulus program yang
telah digulirkan oleh pemerintah perlu
disambut dengan gembira melalui peran
serta aktif hingga terbangunnya komitmen
bersama dalam melakukan pembangunan;
dan ketiga, munculnya berbagai swadaya
masyarakat pada kegiatan fisik di Kabupaten
Merangin.
Bupati Merangin H. Nalim, SH, didampingi
Kepala PIU Ditjen Cipta Karya (DJCK), Juhari
Sianturi, menyatakan terima kasihnya
kepada pemerintah dan Kementerian
Pekerjaan Umum atas suksesnya pelaksanaan
program PISEW yang langsung dapat
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
Kabupaten Merangin, serta mengharapkan
BERITAUTAMA
program ini dapat dilaksanakan pada
tahun depan dengan lebih baik lagi. Bupati
berharap kepada pemerintah untuk terus
memberikan pengawasan dan petunjuk
lebih baik lagi.
Kepada masyarakat Merangin, Bupati
diminta untuk melaksanakan sesuai aturan
dan petunjuk serta dilaksanakan secara
kebersamaan. Diharapkan program ini dapat
dimanfaatkan langsung oleh masyarakat
itu sendiri. Selain memberikan pernyataan,
Bupati merangin melakukan wawancara
langsung dengan masyarakat untuk
menanyakan manfaat dari pembangunan
infrastruktur yang telah dibangun di
kabupaten merangin melalui program PNPM
PISEW ini.
Camat Lembah Masurai, Mardansyah
Saidi menyatakan adanya kendala mengenai
jalan dan jembatan di wilayahnya, namun
setelah adanya PNPM PISEW dapat
mengatasi permasalahan transportasi dan
pengiriman hasil bumi ke kota. Hal serupa
diungkapkan Ketua LKD Karya Tani Desa
Sungai Kapas bahwa hasil produksi tani
sebelumnya disalurkan menggunakan rakit,
tetapi setelah dibangunnya jembatan oleh
PNPM PISEW, semakin banyak truk dan
kendaraan yang masuk dan mengangkut
hasil bumi dengan mudah.
Ibu – ibu di pasar menyatakan pasar
sebelumnya kotor dan tidak teratur, setelah
dibangun pasar oleh program PISEW, tempat
penjualannya menjadi lebih teratur dan
merasa nyaman berjualan di pasar tersebut.
Di daerah kelurahan sungai masilir biasanya
masyakat mandi di kali dan campur antara
laki – laki dan perempuan. Tetapi setelah
dibangunnya MCK dan sarana air bersih,
masyarakat dapat mandi di kamar mandi,
dan mencuci pakaian dengan air yang
bersih.
Seorang anak sekolah merasa senang
dengan dilakukan rehabilitasi ruang kelas
di SD nya, dan mengharapkan dibangun
satu unit lagi agar mereka dapat setiap
hari sekolah pagi dengan tenang. Harapan
masyarakat adalah agar program –program
seperti ini diteruskan dan diberi dukungan
untuk terus diadakan karena begitu
besar manfaatnya bagi masyarakat dan
pemerintah Indonesia.
*)Kepala PMU PISEW,
(K asubdit Peningk atan Pemuk iman
Wilayah II, Dit. Pengembangan
Permukiman, Ditjen Cipta Karya)
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 7

Berita Utama
Pembangunan Infrastruktur
PNPM PISEW Memasuki Tahun
ke-3 (2010)
Merintis Kesuksesan
PISEW 2009
Jauhari Sianturi*)
Guratno Hartono
Direktur Pengembangan
Permukiman, Ditjen Cipta Karya
Dalam acara pembukaan Diseminasi
Laporan Penyusunan Keuangan pertengahan
Maret 2010 yang berlangsung di hotel
Jayakarta, Senggigi, Lombok, penulis
dan Tim Redaksi Buletin Cipta Karya
berkesampatan untuk mewawancarai
Direktur Pengembangan Permukiman, Ditjen
Cipta Karya, Guratno Hartono. Wawancara
terkait dengan hasil pelaksanaan program
Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah (PISEW) pada tahun 2009 dan
kemajuan perencanaan dan persiapan
pelaksanaan tahun 2010.
Dalam kesempatan ini, Direktur
Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta
Karya, Guratno Hartono, menyampaikan
kesuksesan pembangunan infrastruktur
PNPM PISEW Tahun 2009 yang sebelumnya
dicanangkan sebagai tahun implementasi
PNPM PISEW. Sejauh mana kesuksesan hasil
pelaksanaan infrastruktur program ini, berikut
petikan wawancara.
Tahun 2009 dicanangkan sebagai tahun
implementasi PNPM PISEW, bagaimana
hasilnya
Ya, sangat menggembirakan hasilnya.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur
pada tahun 2009 ditargetkan untuk
dilaksanakan dalam periode April sampai
dengan September 2009. Semuanya
terlaksana dalam periode yang ditargetkan
tersebut, bahkan banyak juga yang selesai
lebih cepat dari yang ditargetkan. Dalam
pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini
dilaksanakan oleh sebanyak 9.885 Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD) untuk jumlah
paket pekerjaan sebanyak 9. 885 paket
dengan nilai per paket maksimal Rp.
50 juta, di sejumlah 2. 293 desa.
Pembangunan infrastruktur ini
menyerap sebanyak 165. 206
tenaga kerja. Dari pagu Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM)
sebesar Rp. 419,5 juta hampir
100% terkontrak, hanya tersisa
Rp. 10 juta dari BLM yang
diberikan ke masyarakat.
Mengingat
paket yang ada adalah
bidang infrastruktur
yang memerlukan
keahlian khusus,
maka diperlukan
pelaksana (LKD) yang
handal, untuk itu bagaimana
8 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA
(Japan International Cooperation Agency)
dan Pemerintah Indonesia yang menyatakan
adanya partisipasi perempuan dalam program
PNPM PISEW. Selain itu, partisipasi perempuan
dalam PNPM PISEW ini juga merupakan bentuk
kepedulian program terhadap pelaksanaan
Sasaran Pembangunan Millenium atau biasa
disebut Millenium Development Goals (MDG’s)
yaitu program pemerintah yang berisikan
tujuan kuantitatif yang harus dicapai dalam
jangka waktu tertentu, terutama persoalan
penanggulangan kemiskinan pada tahun
2015, salah satunya adalah mendukung
adanya persamaan gender dan Pemberdayaan
Perempuan.
Pelaksanaan Rabat Beton oleh LKD Al Garbiyah Al Lu’na di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai ,
Provinsi Sulawesi Selatan
Program ini tidak akan membentuk organisasi atau
kelembagaan baru, namun memanfaatkan organisasi
masyarakat yang ada yang diakui masyarakat, atau
mengaktifkan kembali organisasi masyarakat yang
mati suri.
mekanisme seleksi LKD
Begini, PNPM PISEW mempunyai
kekhasan bahwa program ini tidak akan
membentuk organisasi atau kelembagaan
baru, namun memanfaatkan organisasi
masyarakat yang ada yang diakui masyarakat,
atau mengaktifkan kembali organisasi
masyarakat yang mati suri. Organisasi
masyarakat yang ada saat ini adalah Lembaga
Kemasyarakatan Desa atau biasa disebut LKD
seperti Karang Taruna, Remaja Masjid, Remaja
Gereja, Koperasi, Kelompok Usaha Ekonomi
seperti petani dan nelayan, bahkan PKK pun
yang merupakan organisasi perempuan
juga diperbolehkan sebagai LKD untuk
melaksanakan pembangunan infrastruktur
sebagai bentuk kepedulian program PNPM
PISEW dalam keterlibatan dan kesetaran
perempuan (gender issue).
Selanjutnya mengenai mekanisme
seleksi LKD, ada panitia di desa untuk
mengidentifikasi dan menyeleksi dengan
beberapa aspek dan kriteria yang sudah
ditentukan dari program PNPM PISEW. Setelah
itu, LKD terpilih sebelum melaksanakan
tugasnya akan diberikan pelatihan baik teknis
maupun administrasi, serta diadakan on the
job training untuk persiapan pelaksanaan
tugas. Selain itu, dalam pelaksanaannya akan
dibimbing, diawasi, dan diarahkan oleh para
konsultan di lapangan. Hal ini merupakan
wujud peningkatan kapasitas dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.
Apa yang menjadi dasar pertimbangan
pengarusutamaan gender, dan bagaimana
bentuk partisipasi perempuan khususnya di
program PNPM PISEW ini
Memang menarik, kami tidak khawatir
dengan keikutsertaan PKK sebagai salah
satu LKD, karena seperti yang saya sebutkan
tadi, setelah terpilih sebagai LKD pemenang,
dalam persiapannya akan dilatih secara
teknis dan administrasi, serta diadakan on
the job training dan pendampingan. Pelatihan
ini merupakan cara untuk meningkatkan
kapasitas perempuan. Untuk itu, perempuan
harus diberikan kesempatan, kalau tidak tentu
saja kemampuannya tidak akan meningkat
atau berkembang. Dari hasil pelaksanaan
pembangunan infrastruktur 2009, terdapat
LKD dari organisasi PKK sebesar 710 dari total
LKD sebanyak 9. 885. Jadi ada sekitar 7,2 %
LKD PKK yang terlibat dalam pembangunan
infrastruktur.
Nah, yang menjadi dasar pertimbangan
kami dalam pelibatan perempuan di
program PNPM PISEW adalah Memorandum
of Understanding (MoU) yaitu perjanjian
yang telah ditandatangani antara JICA
Infrastruktur yang dibangun tentunya
berdasarkan kebutuhan masyarakat desa,
jenis infrastruktur apa saja yang sudah
dibangun dalam tahun implementasi
pertama ini
Benar, ini yang namanya pendekatan
bottom up planning dimana kegiatan
pembangunan infrastruktur ditentukan oleh
masyarakat sendiri sesuai kebutuhan mereka
melalui penjaringan aspirasi masyarakat,
bukan ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
Infrastruktur yang dibangun diprioritaskan
untuk masyarakat miskin yang mempunyai
nilai ekonomi untuk meningkatkan sosial
ekonomi wilayah. Adapun jenis infrastruktur
yang sudah terbangun ada 6 kategori,
berdasarkan urutan prosentase terbesar yang
sudah terbangun yaitu kategori transportasi,
air bersih dan sanitasi lingkungan,
peningkatan produksi pertanian, kesehatan,
peningkatan pemasaran pertanian, dan
pendidikan.
Bagaimana dengan dukungan
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan
masyarakat, dan dalam bentuk apa
dukungan tersebut diberikan
Ya, tentu ada. Dukungan terhadap
kegiatan keprograman ada dalam bentuk 1)
dukungan tim pelaksana kegiatan (struktur
organisasi tim pelaksana) ; 2) dukungan dana
(PAP) ; dan 3) dukungan kegiatan daerah yang
mendukung kegiatan program PNPM PISEW
(Activity Sharing). Dukungan tim pelaksana
ini sebagai contoh dengan dibentuknya
dan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan)
Sekretariat, Tim Koordinasi, PPK, PJOK, dll.,
baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.
Sedangkan dukungan dana berupa rupiah
murni dan APBD Provinsi dan Kabupaten.
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 9

Jembatan beton Desa Talang Bukit Kecamatan Sungai Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
diwajibkan untuk menganggarkan dana
Pembinaan dan Administrasi Proyek (PAP)
untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Besaran dana PAP yang dianggarkan
disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah
Daerah untuk melaksanakan kegiatankegiatan
keprograman.
Selanjutnya dukungan Activity Sharing
(AS) Pemerintah Kabupaten, yaitu kegiatankegiatan
di Pemerintah Kabupaten yang
didanai dengan APBD Kabupaten, yang
mendukung atau sinkron dengan kegiatankegiatan
program PNPM PISEW. Dana
APBD Kabupaten dialokasikan melalui
dinas/lembaga/kantor/SKPD (Satuan Kerja
Perangkat Daerah) terkait untuk mebiayai
kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam
dokumen MPK (Memorandum Program
Koordinatif) Kabupaten dan tidak termasuk
dalam kategori atas pembiayaan pinjaman
JICA.
Activity Sharing ini juga merupakan salah
satu karakteristik PNPM PISEW dibanding
dengan program-program sejenis lainnya.
Karena biasanya program-program lain
mewajibkan pemerintah daerah untuk
menyediakan dana Cost Sharing, yaitu
alokasi dana daerah untuk mendukung
kegiatan keprograman. Sedangkan PNPM
PISEW tidak mewajibkan pemerintah daerah
untuk mengalokasikan cost sharing, namun
mewajibkan adanya activity sharing, berupa
kegiatan yang mendukung atau sinkron
dengan kegiatan PNPM PISEW. Besarnya
Activity Sharing minimal 13% dari nilai BLM
Kabupaten. Dalam kenyataannya, tahun 2009
kemarin, rata-rata persentase Activity Sharing
di 32 Kabupaten sebesar 70%.
Selama proses pelaksanaan
pembangunan infrastruktur kemarin,
10 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA
bagaimana pengawasan dari segi aspek
kualitas infrastruktur dan pengelolaan
dana program
Pengawasannya dari unsur masyarakat
sendiri, karena mereka terlibat langsung
dalam proses seleksi LKD, pelaksanaan, dan
juga pemeliharaan hasil pembangunan. Dan
juga pada tanggal 18 Maret 2010 kemarin,
JICA sudah mengesahkan usulan dibentuknya
UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) yang
akan dibentuk di wilayah kerja pusat dan di
9 provinsi. Untuk memperkuat UPM tersebut,
pada Agustus 2009 diluncurkan website
PNPM PISEW yang salah satu tujuannya
Foto Atas : Pembangunan Talud di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulsel
Foto Bawah : Pembangunan jembatan di Desa Terasa kec. Sinjai Barat , Kabupaten Sinjai
adalah untuk membangun komunikasi
seluruh stakeholder tim pelaksana program
di seluruh wilayah PNPM PISEW.
Tim auditor dari BPKP juga dalam
setahun sekali akan mengaudit LKD, PPK,
dan Konsultan sesuai peraturan yang berlaku.
Tahun 2009, BPKP telah selesai mengaudit
PPK tingkat Pusat untuk pelaksanaan
program pada tahun 2008; dan pada awal
tahun 2010, tim auditor BPKP sudah mulai
mengaudit hasil pelaksanaan program
tahun 2009 baik di pusat maupun daerah.
Oleh karena itu, pertengahan Maret tahun
ini, Tim Pusat mengadakan Diseminasi
Penyusunan Laporan Keuangan sebagai
salah satu pelatihan bagi tim di lapangan
untuk mempersiapkan kebutuhan untuk
audit BPKP. Selain itu, tim konsultan pusat
dan daerah juga melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program.
Kesuksesan pelaksanaan PNPM PISEW
Tahun 2009 diharapkan berlanjut untuk
tahun 2010 ini, untuk itu sejauh mana
persiapan pembangunan infrastruktur di
tahun pelaksanaan ke-dua ini
Ya, kesuksesan tahun 2009 harus berlanjut
terus, harus kita tingkatkan untuk lebih
baik lagi. Untuk persiapan pembangunan
infrastruktur Tahun 2010, sampai saat ini sudah
tersusun Dokumen DED/RAB. Kemudian
DIPA untuk 34 Kabupaten telah turun dari
Departemen Keuangan. Begitu juga SK
Satker/PPK PISEW untuk 34 Kabupaten telah
ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum
(PU). Di daerah, saat ini sudah terbentuk LKD
terpilih untuk melaksanakan pembangunan
infrastuktur yang dilaksanakan dalam rentang
waktu April sampai September 2010. Untuk
rentang waktu pelaksanaan pembangunan
infrastruktur, kita masih mengikuti jadwal
tahun 2009, tidak ada perubahan, masih tetap
dalam rentang April sampai September.
*) Pejabat Pembuat Komitmen PISEW,
Ditjen Cipta Karya
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 11

Berita Utama
Saluran Irigasi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan
Diseminasi Penyusunan
Laporan Keuangan PISEW:
Samakan Persepsi dan
Melatih Pelaku PISEW
Andreas Budi Wirawan*)
(KSK) sebagai pusat pengembangan
ekonomi lokal; meningkatnya kapasitas
dan partisipasi masyarakat dalam proses
pembangunan melalui pembentukan
forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS).
Serta 3 komponen program dalam PNPM
PISEW yaitu: pembangunan/perbaikan
infrastruktur; pilot project kredit mikro
perdesaan; peningkatan kapasitas
Pemerintah Daerah dan pemberdayaan
masyarakat.
Dalam pencapaian tujuan dan
sasaran tersebut, bulan ini PNPM PISEW
menyelenggarakan diseminasi penyusunan
Pelaksanaan Program Pengembangan
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW) tahun 2010 diawali dengan
penyiapan sumber daya manusia yang
handal. Diseminasi penyusunan laporan
keuangan adalah wadah yang tepat untuk
menjawab tuntutan keterbukaan informasi
dan pelaporan pembangunan, baik fisik
maupun keuangan.
Tujuan PNPM PISEW adalah
mempercepat pembangunan ekonomi
masyarakat perdesaan dengan berbasis pada
sumberdaya lokal. Upaya yang dilakukan
diantaranya mencakup pengentasan
kemiskinan, pengembangan ekonomi local,
mengurangi kesenjangan antar wilayah,
memperbaiki pengelolaan pemerintah
daerah di tingkat kabupaten, kecamatan
dan desa; penguatan institusi lokal di tingkat
desa.
Sasaran PNPM PISEW adalah
terbangunnya infrastruktur dasar dan
ekonomi perdesaan (transportasi, produksi
pertanian, pemasaran pertanian, air bersih
dan sanitasi, pendidikan, kesehatan);
terbentuknya Kawasan Strategis Kabupaten
12 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

BERITAUTAMA
laporan keuangan PISEW Tahun 2010 untuk
34 kabupaten. Diseminasi dimaksudkan
untuk menyamakan persepsi sekaligus
memberikan pelatihan kepada para pelaku
di daerah yang terlibat dalam pelaksanaan
program PNPM PISEW sehingga setiap
pelaksanaan kegiatan PISEW pada 237
kecamatan yang terletak di 34 kabupaten
dapat diketahui perkembangan terkini
sesuai kondisi riil di lapangan dengan lebih
efektif.
Beberapa hal yang ingin dicapai
terkait kegiatan diseminasi penyusunan
laporan keuangan PISEW tersebut adalah:
dipahaminya aset-aset Pemerintah termasuk
yang ada di Kementerian/Lembaga melalui
pencatatan, pemrosesan dan pelaporan
transaksi keuangan yang konsisten sesuai
dengan standard dan praktek akuntansi
yang diterima secara umum; menyediakan
informasi yang akurat dan tepat waktu
tentang anggaran dan kegiatan keuangan
K/L, yang berguna sebagai dasar penilaian
kinerja, untuk menentukan ketaatan
Suasana penyelenggaraan Diseminasi Penyusunan Laporan Keuangan PISEW di Mataram, Maret 2010
terhadap otoritas anggaran dan untuk
tujuan akuntabilitas; memahami format
pencatatan, pemrosesan dan pelaporan
transaksi keuangan yang konsisten
sesuai dengan format laporan keuangan
BPKP; memahami prosedur dan tata cara
penyusunan laporan sesuai dengan format
BPKP; menyediakan informasi yang akurat
dan tepat waktu tentang anggaran dan
kegiatan keuangan pelaksanaan program
PNPM PISEW; menyediakan informasi yang
dapat dipercaya tentang posisi keuangan
pelaksanaan program PNPM-PISEW;
menyediakan informasi keuangan yang
berguna untuk perencanaan pengelolaan
dan pengendalian kegiatan dan keuangan
pemerintah sacara efisien; memahami
pelaksanaan sistem monitoring melalui
aplikasi komputer.
Peserta diseminasi penyusunan laporan
keuangan PISEW telah dihadiri oleh:
Direktorat Pengembangan Permukiman,
Ditjen Cipta Karya (DJCK); PMU PNPM PISEW;
Satker PPIP dan Asisten Keuangan, Ditjen
Cipta Karya; PPK dan Asisten Keuangan
Seknas PISEW Bappenas; PPK dan Asisten
Keuangan PISEW Ditjen Bangda; PPK dan
Asisten Keuangan PISEW Ditjen PMD; PPK
dan Asisten Keuangan dari 34 Kabupaten;
Konsultan Manajemen dan Advisory Pusat;
Konsultan Manajemen dan Advisory Wilayah
I, II dan III; Konsultan Manajemen Provinsi di
9 Provinsi; Konsultan Manajemen Teknik di
9 Provinsi; Asistek Teknik Kabupaten di 34
Kabupaten.
Direktur Pengembangan Permukiman,
Guratno Hartono dalam sambutannya
menjelaskan mengenai tujuan dari
PNPM PISEW yang juga menjadi bagian
dari PNPM MANDIRI merupakan satu
program pemerintah dalam pengentasan
kemiskinan. Diinformasikan juga mengenai
sumber dana dari Pemerintah Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten yang didukung
oleh Loan JICA Nomor JBIC-IP 543, serta
peran serta masyarakat dan swasta. Selain
itu penyelenggaraan diseminasi dilakukan
untuk menyediakan informasi dalam
rangka pelaporan pertanggungjawaban
pelaksanaan fisik dan keuangan yang secara
prosedur akan diaudit oleh BPKP. Oleh karena
itu dalam mengefektifkan pengumpulan
data dan informasi akan dilaksanakan sistem
aplikasi e-monitoring kegiatan PISEW.
*)Staf Subdit Perencanaan Teknis
dan Pengaturan, Direltorat
Pengembangan Permuk iman, Ditjen
Cipta Karya.
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 13

Liputan Khusus
Masalah ketimpangan tak pernah berhenti
antara pembangunan wilayah perkotaan
sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan
ekonomi dengan wilayah perdesaan sebagai
pusat kegiatan pertanian yang masih jauh
tertinggal. Konsep agropolitan lahir dari
situasi di atas dan dipandang paling ideal
untuk dikembangkan di wilayah perdesaan
potensial, terutama dengan “resources ruralbase”
yang dimilikinya yang ternyata “robust”
terhadap berbagai masalah krisis ekonomi.
Agropolitan adalah model pengembangan
perdesaan yang dapat mengintegrasikan
pembangunan sektor pertanian ke dalam
model pengembangan wilayah. Konsep
ini sangat cocok untuk mengembangkan
wilayah perdesaan dalam rangka mengurangi
ketimpangan pembangunan antara wilayah
perkotaan sebagai pusat kegiatan dan
pertumbuhan ekonomi dengan wilayah
perdesaan sebagai pusat kegiatan pertanian
yang berada pada kondisi yang stagnan
dengan produktivitasnya yang rendah.
Konsep ini juga akan menghilangkan, atau
paling tidak akan meminimalkan interaksi
yang saling memperlemah antara wilayah
perkotaan dengan wilayah perdesaan.
Agropolitan; konsep yang tepat
Model pengembangan wilayah perdesaan
dengan konsep agropolitan ini diharapkan
dapat meminimalkan munculnya gejala
urban bias sebagai akibat kecenderungan
pembangunan yang mendahulukan
pertumbuhan ekonomi melalui kutubkutub
pertumbuhan (growth poles). Konsep
growth poles yang semula meramalkan bakal
terjadinya penetesan (trickle down effect)
dari kutub pusat pertumbuhan ke wilayah
hinterland-nya, ternyata net-effect-nya malah
menimbulkan pengurasan besar-besaran
(massive backwash effect).
Paradigma baru juga wajib dikenalkan
dalam pendekatan pembangunan yang
dilakukan secara sinergis dan berimbang
melalui keterkaitan pembangunan sosial
ekonomi antara kota-desa (rural-urban
linkages), dan diarahkan agar saling
membutuhkan antara wilayah perdesaan
sebagai produsen pertanian dengan wilayah
14 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

LIPUTANKHUSUS
Gambar 1: Kawasan Agropolitan Merapi - Merbabu (KAMM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah (latar:
Gunung Merbabu)
Gambar 2: Kondisi Usahatani di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu, Kabupaten Magelang
Kawasan Agropolitan
Merapi – Merbabu (KAMM);
Perlu Infrastruktur
untuk
Lebih Mandiri
(Sebuah Kajian Tingkat Kemandirian Terhadap
Kawasan Agropolitan Merapi – Merbabu)
Sanusi Sitorus*), M. Syamsul Maarif**), Surjono H. Sutjahjo***)
Setia Hadi****)
perkotaan sebagai konsumen (bersifat
interdepensi).
Pada dasarnya kita sudah mengenal
adanya beberapa model pembangunan
di wilayah perdesaan, antara lain Kimbun,
Kunak, KAS, PUAP, PIK, PIP, KTP2D, dan
sebagainya. Namun model pembangunan
tersebut hingga saat ini relatif belum
memperlihatkan hasil yang signifikan
dalam mensejahterakan masyarakat karena
masih bersifat sektoral/tersekat-sekat dan
berjalan sendiri-sendiri. Hal yang sama juga
terjadi pada model pembangunan melalui
pendekatan pengembangan wilayah,
seperti KAPET, KADAL, KPEL, KCT, RISE, juga
dirasakan relatif belum dapat menyentuh
sampai ke wilayah perdesaan karena ruang
lingkup programnya yang sangat luas/
makro dan dalam implementasinya tidak
diikuti oleh masing-masing sektor yang
umumnya berada pada departemen terkait.
Konsep agropolitan menjadi konsep yang
sangat tepat untuk dikembangkan saat
ini karena dapat mengintegrasikan model
pembangunan sektor ke dalam model
pengembangan wilayah.
Uji kemandirian KAMM
Untuk mendukung pengantar di atas,
penulis telah melakukan kajian terhadap
tingkat kemandirian Kawasan Agropolitan
Merapi-Merbabu (KAMM). KAMM adalah salah
satu kawasan agropolitan yang difasilitasi
pemerintah dari tahun 2005 sampai 2007.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tingkat kemandirian KAMM dalam rangka
menuju kawasan agropolitan mandiri.
Metode analisis yang digunakan untuk
mengetahui tingkat kemandirian kawasan
agropolitan adalah dengan metode analisis
multidimensional scaling (MDS), sebagai
modifikasi dari Rapfish (the rapid appraisal of
the status of fisheries) (Kavanagh, 2001), serta
metode analisis analytical hierarchy process
(AHP) untuk menentukan alternatif kebijakan
pembangunan di masa depan.
Pengembangan KAMM pasca fasilitasi
pemerintah pusat dengan kurun waktu 3-5
tahun, diharapkan dapat dilanjutkan oleh
pemerintah daerah dalam kurun waktu 5-10
tahun. Selanjutnya dapat dikembangkan
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 15

secara mandiri oleh masyarakat tanpa
harus mengharapkan bantuan pemerintah
lagi. Mengingat saat ini KAMM sudah
difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah
bahkan seharusnya sudah dikembangkan
secara mandiri oleh masyarakatnya, maka
selayaknya KAMM harus sudah mandiri.
Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab
adalah bagaimana tingkat kemandirian
KAMM pasca fasilitasi Maka untuk itu perlu
dilakukan kajian tingkat kemandirian KAMM.
Tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat
kemandirian Kawasan Agropolitan Merapi-
Merbabu dalam menuju kawasan agropolitan
mandiri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tingkat kemandirian KAMM mempunyai nilai
indeks gabungan yang cukup baik, yaitu
63,31% yang berarti masuk dalam kategori
“kawasan agropolitan” sekalipun belum
mandiri. Untuk meningkatkan kemandirian
KAMM perlu perbaikan terhadap dimensi
agroindustri dan dimensi pemasaran.
Alternatif kebijakan pembangunan di KAMM
agar menjadi mandiri adalah pembangunan
infrastruktur yang dapat menunjang
agoindustri.
Mekanisme pengembangan kawasan
agropolitan dilaksanakan melalui tahapan:
(1) Identifikasi Potensi Kawasan Agropolitan,
(2) Sosialisasi Pengembangan Kawasan
Agropolitan (3) Penyusunan Dokumen
Rencana, berupa : Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR), Master Plan, serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kawasan Agropolitan, (4) Koordinasi dan
Sinkronisasi Program Lintas Sektor, baik
di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten,
komoditas hortikultura. Aspek-aspek
yang dikembangkan di KAMM meliputi
sumberdaya manusia, sumberdaya alam, tata
ruang, usaha tani, permukiman, infrastruktur,
teknologi, permodalan, dan kelembagaan.
Keseluruhan aspek ini harus dikembangkan
secara simultan dan harmonis.
Penelitian ini menggunakan data primer
dan data sekunder. Pengumpulan data
primer dalam rangka menggali pendapat
pakar, praktisi, pelaku agribisnis, LSM, tokoh
masyarakat dan petani, dilakukan melalui
wawancara mendalam (indepth interview),
dan melalui kegiatan focus group discussion.
Data sekunder yang dikumpulkan meliputi
Tabel 1 Kategori status kemandirian kawasan agropolitan
berdasarkan nilai indeks
Gambar 3 Kondisi Infrastruktur di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu berupa Sub Terminal Agropolitan di
Sewukan Kabupaten Magelang
Nilai Indeks
Kategori
0 – 24,99 Pra Kawasan Agropolitan I
25 – 49,99 Pra Kawasan Agropolitan II
50 – 74,99 Kawasan Agropolitan
75 – 100,00 Kawasan Agropolitan Mandiri
dan Kawasan, (5) Pelaksanaan Dukungan
Stimulans Pembangunan Sektor-sektor
terkait, (6) Monitoring dan Evaluasi, serta (7)
Pengembangan KAMM menuju Kawasan
Agropolitan Mandiri.
Kawasan Agropolitan Merapi-
Merbabu (KAMM), merupakan salah satu
kawasan agropolitan by nature berbasis
data dari potensi desa (Podes), kebijakankebijakan
yang ada, hasil-hasil penelitian,
peta rupa bumi, rencana umum tata ruang
(RUTR) kabupaten/kota, master plan KAMM,
dan data hasil olahan lainnya.
Nilai indeks tingkat kemandirian
kawasan agropolitan berdasarkan
dimensi-dimensi usahatani, agroindustri,
16 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

LIPUTANKHUSUS
pemasaran, infrastruktur, dan suprastruktur,
dengan menggunakan metode: analisis
multidimensional scaling (MDS), modifikasi
dari Rapfish. Adapun untuk merumuskan
arahan kebijakan terhadap dimensi-dimensi
kemandirian yang masih perlu ditingkatkan,
akan dianalisis dengan menggunakan
metode : Analytical Hierarchy Process (AHP).
KAMM belum cukup mandiri
Tingkat kemandirian KAMM dianalisis
menggunakan metode analisis multi
dimensional scalling (MDS), modifikasi dari
Rapfish (The Rapid Appraisal of The Status Of
Fisheries) (Kavanagh, 2001) yang dinamakan
sebagai Rap-agro. Analisis dilakukan melalui
beberapa tahap, yaitu (1) penentuan atribut
kemandirian kawasan agropolitan; (2)
penilaian setiap atribut dalam skala ordinal
berdasarkan kriteria kemandirian setiap
dimensi; dan (3) penyusunan indeks dan
status kemandirian kawasan agropolitan.
Perangkat lunak Rapfish yang digunakan
dimodifikasi menggunakan dimensi-dimensi
dan atribut-atribut terkait tingkat kemandirian
kawasan agropolitan. Adapun nilai skor yang
merupakan nilai indeks kemandirian setiap
dimensi disajikan pada Tabel 1.
Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai
indeks tingkat kemandirian KAMM, diperoleh
nilai untuk dimensi usaha tani (84,62 %). yang
menunjukkan bahwa tingkat kemandirian
dimensi ini sudah cukup baik, namun perlu
dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap
atribut-atribut yang sensitif berpengaruh,
yaitu akses petani terhadap lahan,
pengelolaan pasca panen, dan ketersediaan
modal usahatani (Gambar 2).
Nilai indeks dimensi infrastruktur adalah
73,26%. Angka ini mengindikasikan bahwa
infrastruktur secara keseluruhan sudah cukup
baik, namun ada beberapa atribut pengungkit
yang perlu ditingkatkan, yaitu jaringan
irigasi, jaringan drainase permukiman,
dan jaringan listrik (Gambar 3). Nilai pada
dimensi suprastruktur adalah 66,49 %, ini
menunjukkan bahwa suprastruktur secara
umum sudah cukup baik, baik itu lembaga
keuangan, lembaga sosial, dan lembaga
teknis lainnya cukup memadai, namun ada
beberapa atribut yang perlu ditingkatkan
antara lain ketersediaan lembaga penyuluhan,
lembaga keuangan, dan lembaga koperasi.
Nilai pada dimensi pemasaran adalah
51,35 %, menunjukkan bahwa pemasaran
hasil pertanian sudah cukup baik, namun
perlu peningkatan terhadap; kota tujuan
pemasaran, penggunaan teknologi informasi,
dan ketersediaan pasar sarana produksi
(Gambar 4). Nilai paling rendah adalah pada
dimensi agroindustri yaitu 15,64 %, yang
menunjukkan bahwa kegiatan agroindustri
masih sangat rendah. Perlu peningkatan
terhadap faktor pengungkit (leverage),
yaitu; produk agroindustri yang dihasilkan,
kelayakan usaha agroindustri, dan variasi
jenis produk yang dihasilkan.
Hasil analisis nilai indeks masing-masing
dimensi divisualisasikan dalam bentuk
diagram layang-layang (kite diagram)
disajikan pada Gambar 5. Nilai gabungan
tingkat kemandirian KAMM menunjukkan
nilai 63,31 % yang berarti bahwa KAMM
termasuk ke dalam kategori “kawasan
agropolitan” sekalipun belum mandiri. Ada
Gambar 4 Pemasaran Produk Hortikultura dari KAMM Kabupaten Magelang
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 17

LIPUTANKHUSUS
beberapa dimensi yang perlu ditingkatkan
agar kawasan agropolitan ini mandiri,
yang paling utama adalah pada dimensi
agroindustri dan dimensi pemasaran.
Kebijakan yang diperlukan untuk dapat
meningkatkan dimensi agroindustri dan
dimensi pemasaran di Kawasan Agropolitan
Merapi-Merbabu adalah dengan dukungan
pembangunan infrastruktur.
Kebijakan Pembangunan Infrastruktur
KAMM
Kebijakan pembangunan infrastruktur
KAMM diarahkan untuk mendukung
pengembangan kawasan agropolitan menuju
mandiri, agar tidak tergantung lagi kepada
bantuan pihak lain. Metode analisis yang
digunakan adalah analytical hierarchy process
(AHP) yang didasarkan pada pendapat pakar
(expert judgment) untuk menjaring berbagai
informasi dari beberapa elemen-elemen
yang berpengaruh dalam penyelesaian suatu
persoalan. Prinsip kerja AHP adalah untuk
penyederhanaan suatu persoalan kompleks
yang tidak terstruktur, strategik, dan dinamik
menjadi bagian-bagian yang tertata dalam
suatu hierarkhi. Urutan prioritas setiap
elemen hasil AHP dinyatakan dalam bentuk
nilai numerik atau persentase. Dalam
rangka mencapai sasaran pembangunan
infrastruktur kawasan agropolitan berbasis
komoditas unggulan, maka dilakukan
penentuan kriteria sub sistem yang memiliki
tingkat kepentingan yang tinggi. Struktur
hierarki dan pembobotan disajikan pada
Gambar 6.
Berdasarkan hasil analisis AHP untuk
menentukan kebijakan dan strategi
pembangunan infrastruktur kawasan
agropolitan, faktor yang paling penting adalah
(a) kesesuaian lahan (0,471), (b) aksesibilitas
kawasan (0,268), (c) sumberdaya manusia
(0,143), (d) teknologi dan energi (0,075), dan
(e) pembiayaan (0,044). Faktor kesesuaian
lahan sangat memegang peranan penting
dalam pembangunan infrastruktur kawasan
agropolitan, karena akan menentukan
efektifitas dan efisiensi pembangunan
infrastruktur.
Aktor yang paling penting yaitu; (a)
pemerintah (0,329), (b) petani (0,295), (c)
penguasaha (0,210), (d) koperasi (0,125),
dan (e) perbankan (0,042). Peran pemerintah
sangat diharapkan sebagai motivator dan
fasilitator dalam pembangunan infrastruktur
kawasan agropolitan, terutama Pemerintah
Kabupaten Magelang yang harus berperan
Gambar 5 Diagram layang-layang tingkat kemandirian KAMM
sebagai stakeholder utama.
Dalam menetapkan tujuan, pilihan
strategis yang diprioritaskan yaitu: (a)
peningkatan pendapatan (0,324), (b) perluasan
lapangan kerja (0,298), (c) perluasan pasar
(0,237), (d) peningkatan daya saing (0,091),
dan (e) pembangunan daerah (0,051). Tujuan
peningkatan pendapatan ini diprioritaskan
mengingat pendapatan para petani selalu
sangat tidak memadai bahkan sering merugi,
padahal kegiatan inti dari pengembangan
agribisnis di kawasan agropolitan adalah
kegiatan masyarakat dengan aktifitas utama
pertanian.
Dalam proses pengambilan keputusan
untuk menetapkan prioritas alternatif yang
paling penting adalah (a) pembangunan
infrastruktur penunjang agoindustri sebesar
0,340, (b) pembangunan infrastruktur
penunjang pemasaran (0,277), (c)
pembangunan infrastruktur penunjang
usahatani (0,242), dan (d) pembangunan
infrastruktur penunjang permukiman (0,140).
Prioritas pertama pembangunan
infrastruktur penunjang agroindustri berupa
pembangunan packing house kelompok
yang representatif, penyediaan air bersih,
sarana air limbah dan persampahan serta
jaringan listrik untuk menunjang home
industry, serta pembangunan kluster industri
berupa industri-industri manufaktur berbasis
komoditas hortikultura. Prioritas kedua berupa
pembangunan infrastruktur pemasaran yang
dapat mendekatkan produksi ke konsumen
akhir berupa pembangunan terminal
agribisnis (TA) dan pembangunan pasarpasar
tradisional di kota-kota pemasaran
akhir (outlet). Prioritas ketiga pembangunan
infrastruktur penunjang usahatani berupa
peningkatan jalan usahatani, saluran
irigasi, dan bangunan pengumpul/tempat
pengumpulan hasil sementara (TPHS).
Infrastruktur penunjang
Tingkat kemandirian KAMM menunjukkan
nilai indeks gabungan yang cukup baik,
yaitu 63,31 yang berarti masuk dalam
kategori “kawasan agropolitan” sekalipun
belum mandiri. Perlu peningkatan terhadap
dimensi agroindustri untuk mendorong
terjadinya proses pengolahan hasil sehingga
mendapatkan nilai tambah (added value),
dan peningkatan dimensi pemasaran untuk
mendekatkan produksi ke konsumen akhir,
serta peningkatan dimensi usahatani untuk
peningkatan produksi. Adanya peningkatan
dimensi infrastruktur diharapkan Kawasan
Agropolitan Merarpi-Merbabu akan menjadi
kawasan agropolitan mandiri.
Alternatif kebijakan pembangunan
infrastruktur di KAMM, adalah pembangunan
infrastruktur penunjang agoindustri.
Infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk
memperoleh nilai tambah hasil pertanian
dan dapat menimbulkan multiplier effect.
*) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi
Pengelolaan Sumberdaya Alam dan
Lingkungan IPB.
**) Staf Pengajar Program studi PSL, Guru
Besar IPB, Ketua Komisi Pembimbing.
***) Staf Pengajar Program Studi PSL, Guru
Besar IPB, Anggota Komisi Pembimbing.
****) Staf Pengajar Program studi PSL, Dosen
IPB, Anggota Komisi Pembimbing.
18 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

INFOBARU 1
Info Baru 1
Cagar Budaya Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Rehabilitasi
Bangunan Gedung Negara
Bramono*)
Apakah anda pernah mencermati
bangunan Istana Jakarta jika anda
berkunjung ke Bogor, dan melakukan
kunjungan ke Kebun Raya Bogor, pernahkan
terlintas bagaimanakah rupa kebun raya yang
lain Atau bahkan bila anda berada di Makam
Bung Karno Blitar, pernahkah memperhatikan
pengembangan infrastruktur yang saat ini
begitu megah Apakah bangunan tersebut
pernah mengalami kerusakan sehingga perlu
perbaikan
Per tanyaan–per tanyaan tersebut
mungkin menggelitik kita untuk ingin
lebih tahu mengenai bangunan-bangunan
tersebut, terutama apabila bangunanbangunan
tersebut membutuhkan perbaikan
dan rehabilitasi. Siapa yang melakukannya..
Institusi yang memiliki tanggung jawab
atas kegiatan tersebut adalah Satuan Kerja
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung
Negara, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Kegiatan ini pada awalnya dimulai pada Tahun
Anggaran 2002 dengan lingkup Rehabilitasi
Bangunan Eks Museum Istana (Eks Sanggar
Lukisan) dan Rehabilitasi Bangunan Museum
Eks Bina Graha oleh Direktorat Bina Teknik,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah, saat itu.
Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara
pada prinsipnya merupak an kegiatan
penyelenggaraan pembangunan, baik
pembangunan baru, pemeliharaan,
perawatan (renovasi) dari bangunanbangunan
gedung sebagaimana tertuang
dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009
tentang Pengembangan Infrastruktur Istana
Kepresidenan, Kebun Raya, dan Benda Cagar
Budaya Lainnya, yang ditujukan pada Menteri
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 19
Mohon diatur teksnya (yang renggang2)

Sekretaris Negara, Menteri Pekerjaan Umum,
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
yang meliputi:
a. Kompleks Istana Kepresidenan ,
yang terdiri atas: Istana
Jakarta, Istana Cipanas, Istana
Bogor termasuk Peristirahatan Tenjo
Resmi pelabuhan R atu, Istana
Tampaksiring dan Gedung Agung
Jogjakarta;
b. Kebun Raya yang terdiri atas: Kebun
Raya Bogor, Cibodas, Purwodadi,
Eka Karya Bali, Baturraden, Bukit Sari
Jambi, Enrekang, Pucak, Katingan,
Kuningan, Liwa Sungai Wain, Lombok,
Samosir, Batam, Sambas, Danau Lait,
Solok, Kendari dan Minahasa;
c. Bangunan Cagar Budaya tertentu
yang terdiri atas: Keraton Hadiningrat
dan Tetirahan Kasunanan Solo,
Makam Bung Karno Blitar, Gedung
Paseban Tri Panca Tunggal cigugur
Kuningan, dan Kawasan Monumen
Panglima Besar Jenderal Sudirman,
Kecamatan Nawangan, Kabupaten
Pacitan.
Asas-asas dalam pelaksanaan kegiatan
Rehabilitasi Gedung Negara meliputi:
1. Fungsional, efisien, menarik tetapi
tidak berlebihan;
2. Desain harus menekankan pada
sublimasi antara fungsi teknik dan
fungsi sosial bangunan dibandingkan
kemewahan material;
3. Biaya investasi dan pemeliharaan
bangunan harus serendah mungkin
dengan batasan tidak mengganggu
produktifitas kerja;
4. Proses rehabilitsi dilaksakan dalam
waktu sesingkat mungkin;
5. Bangunan gedung negara yang
direhabilitasi
tersebut
diharapkan mampu meningkatkan
kualitas lingkungan di sekitarnya;
6. Rehabilitasi interior dan furniture
yang dilakukan, lebih mengutamakan
pada aspek keindahan yang bersifat
abadi selain juga fungsional,
berwibawa dan kuat.
Lingkup Pekerjaan Saat Ini
Dengan adanya prioritas pembangunan
dan keterbatasan dana, maka pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi dilaksanakan secara
bertahap, dengan pentahapan sebagai
berikut:
20 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

INFOBARU 1
Foto Kiri : Kompleks Istana Tampaksiring, Bali
Foto Kanan : Proses rehabilitasi asrama mahasiswa
UNHAS, Makassar
a. Tahun 2002: meliputi: Rehabilitasi
Bangunan Eks Museum Lama (eks
Sanggar Lukisan) dan Rehabilitasi
Museum Eks Bina Graha;
b. Tahun 2003 : Lanjutan Rehabilitasi
Bangunan Eks Museum Istana (Eks
Sanggar Lukisan) dan Lanjutan
Rehabilitasi Bangunan Eks Museum
Istana (Eks Sanggar Lukisan) yang
dilakukan oleh ABT TA. 2003;
c. Tahun 2005 - 2007 : Istana Merdeka
oleh Satuan Kerja Penataan dan
Revitalisasi Kawasan Departemen
Pekerjaan Umum;
d. Tahun 2005-2009 meliputi:
1. Istana kepresidenan Republik
Indonesia: Bogor, Jakarta, Cipanas,
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 21

INFOBARU 1
Jogjakarta dan Tampaksiring;
2. Kebun Raya Indonesia: Bogor,
Cibodas, Purwodadi dan Bedugul;
3. Bangunan Gedung Negara dan
Bangunan Cagar Budaya, meliputi:
Bangunan Tri Panca Tunggal
Cigugur Kuningan, Asrama
Mahasiswa Universitas Hassanuddin
Makassar, Revitalisasi Kompleks
Perkantoran Cipta Karya di Werdha
pura Sanur Bali, dan Kantor
Direktorat PBL Ditjen Cipta Karya;
4. Tahun 2010, meliputi: Istana
Kepresidenan Jakarta, Rehabilitasi
Gedung Arsip di Jalan Kramat
Raya (Eks Direktorat Tata Bangunan),
Lanjutan Revitalisasi Kompleks
Perkantoran Cipta Karya di
Werdhapura Sanur Bali, dan
Lanjutan Kantor Direktorat PBL
Ditjen Cipta Karya.
Khususnya rehabilitasi pada bangunan
Istana dan bangunan cagar budaya,
pelaksanaan rehabilitasi dilakukan atas dasar
pendekatan perlindungan dan pelestarian
bangunan gedung, dengan menempuh
metode-metode konservasi, dari penentuan
konsep penanganan, perencanaan dan
penyusunan detail engineering design,
penyusunan spesifikasi hingga pelaksanaan
pekerjaan, terutama pada detail-detail
arsitektur bangunan asli yang direhabilitasi
yang memerlukan ketelitian dan kecermatan,
Saat ini tengah dilakukan proses serah
terima dan alih satus barang milik negara
dari pengembangan infrastruktur yang
dibangun sejak tahun 2002 kepada instansi
masing-masing sesuai tugas dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang saat ini tengah dilakukan proses alih
satusnya kepada Sekretariat Negara.
mengingat usia bangunan yang sudah tua dan
dikategorikan sebagai bangunan bersejarah
agar tercipta keselarasan, keserasian
dan keseimbangan dengan lingkungan
sekitar. Sedangkan pada aspek mekanikal
elektrikal, perencanaan dan pelaksanaan
diutamakan pada sistem utilitas bangunan
yang menjamin pemenuhan persyaratan
keandalan bangunan gedung, antara lain
sistem pencegahan dan penanggulangan
kebakaran untuk menjamin keselamatan
penggunanya.
Rencana Tahun 2010
Sesuai dengan Inpres di atas butir
Keempat, kepada saat ini tengah dilakukan
proses serah terima dan alih satus barang milik
negara dari pengembangan infrastruktur
yang dibangun sejak tahun 2002 kepada
instansi masing-masing sesuai tugas dan
fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan,
yang saat ini tengah dilakukan
Proses rehabilitasi Istana Bogor
proses alih satusnya kepada Sekretariat
Negara.
Meski Inpres tersebut hanya berlaku
dalam kurun waktu 2005-2009, sesuai
dengan urgensi dan kebutuhan dari Istana
Kepresidenan yang masih memerlukan
penanganan, antara lain dalam menunjang
kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti
misalnya kunjungan Presiden Amerika
Serikat Barrack Obama, maka pada tahun
2010 dilakukan lanjutan kegiatan rehabilitasi
pada Istana Kepresidenan Jakarta, dengan
melakukan rehabilitasi dan penambahan
dan penambahan fasilitas seperti ruang
dokumentasi, area olahraga, mekanikal/
elektrikal. Dengan demikian, keandalan
bangunan gedung tersebut dalam
menunjang tugas-tugas kenegaraan dapat
terlaksanakan dengan baik.
*)Staf Subdit Pengelolaan Gedung Negara, Dit.
Penataan Bangunan dan Lingkungan
22 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

INFOBARU 2
Info Baru 2
www.row2travel.files.wordpress.com
Patung Kristus Penebus (bahasa Portugis: Cristo Redentor) menjadi ikon Kota Rio de Janeiro dan memiliki tinggi 38 meter dan terletak di puncak Taman
Nasional Hutan Tijuca,Gunung Corcovado.
World Urban Forum (WUF) Ke-5 Brazil:
Indonesia Promosikan Program Permukiman
Dwityo A. Soeranto*)
World Urban Forum (WUF)
diselenggarakan PBB untuk menghadapi
tantangan dan permasalahan yang terjadi
di berbagai belahan dunia. Dampak
ur banisasi, perkotaan, sektor ekonomi,
perubahan iklim, dan kebijakan publik adalah
beberapa hal yang dibahas dalam forum ini.
WUF pertama kali diadakan di Nairobi, Kenya
pada 2002 dan diadakan tiap dua tahun
sekali.
Setelah Barcelona (2004), Vancouver
(2006) dan Nanjing pada tahun (2008), WUF
kelima kali ini diadakan di Rio De Janeiro Brazil
22 – 26 Maret 2010. Forum yang dibuka oleh
Presiden Brasil Lula da Silva tersebut dihadiri
oleh kurang lebih 21.000 peserta. Tema untuk
Rio 2010 ini, seperti yang telah disampaikan
pada Sidang ke-22 Governing Council UN-
Habitat, ditekankan pada membangun
konsep kota-kota harmonis yang melingkupi
hak terhadap kota tersebut dan hak untuk
mendapatkan hunian yang layak seperti yang
diamanatkan dalam Agenda Habitat. Tema
yang diangkat adalah “The Right to the City:
Bridging the Urban Divide”.
WUF merupakan salah satu pertemuan
skala internasional yang paling terbuka. Para
pemangku kepentingan yang terdiri dari
pemimpin pemerintahan, menteri, walikota,
diplomat, anggota nasional, regional, dan
asosiasi international dari pemerintah
lokal, non-pemerintah (LSM) dan organisasi
komunitas, terlibat dalam dialog terbuka
dan saling bertukar ide. Forum ini juga
mengundang para profesional, akademisi,
organisasi perempuan akar-rumput, generasi
muda, kelompok penduduk yang tinggal
di permukiman kumuh, sektor swasta dan
media sebagai mitra kerja.
Secara tradisi, UN-Habitat memanfaatkan
forum ini untuk meresmikan laporan dua
tahunan (The State of the World’s Cities).
Laporan tersebut memberikan gambaran
atau kondisi kota-kota di dunia termasuk
tema yang dibahas dalam forum. Tema
tersebut antara lain mengenai kesenjangan
kemiskinan di kota, mendorong akses
terhadap permukiman, air serta sanitasi dan
kota tanpa daerah kumuh. Laporan ini juga
akan memasukkan tambahan dari generasi
muda yang akan melihat kepada tantangan
perkotaan yang dihadapi oleh generasi muda,
salah satu kelompok demografi terbesar di
negara-negara berkembang.
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 23
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 23

Marcos Caramuru de Paiva, Konsulat
Jenderal Brazil di Shanghai mengatakan,
saat ini, Brazil dan seluruh dunia, perlu
memikirkan ulang dan bernegosiasi ulang
mengenai fondasi dasar tipe kota yang ingin
ditinggali oleh semua manusia. “Planet asal
kita hanya satu - kita mengubah alam tapi
mengkonsumsi produk global yang sama,
kita berjalan dengan cara yang sama, kita
menggunakan sumber daya alam yang
sama dan kita kembangkan bersama-sama”,
katanya.
Permasalahan Abad 21
Seperti apakah kondisi perkotaan abad
ke-21 Kombinasi dari dampak globalisasi
dan peningk atan urbanisasi adalah
perubahan yang tidak bisa dikembalikan lagi,
terutama dalam hal kita menggunakan lahan,
air, energi, dan sumber daya alam lainnya.
Dengan perencanaan dan pengelolaan yang
tidak sesuai, perubahan-perubahan tersebut
dapat berdampak buruk bagi lingkungan.
Dengan hanya 50 persen dari populasi
dunia tinggal di kota, kota-kota sudah
mengkonsumsi lebih dari dua pertiga dari
semua energi. Proporsi yang sama juga ada
pada kontribusi dari semua limbah termasuk
emisi gas rumah kaca.
Forum WUF bertujuan untuk membahas
permasalahan dan mendorong pemikiran
kritis tentang solusi yang dapat digunakan
bersama, sehingga angka peningkatan
urbanisasi dapat dimanfaatkan bersama
dengan prinsip-prinsip keberlanjutan
(sustainability).
Tujuan lain dari Forum ini sebagai promosi
mengenai hak terhadap kota sebagai upaya
kolektif yang harus dicapai secara bersama
oleh pemerintah, sektor swasta, masyarakat
sipil dan masyarakat umum, memastikan
bahwa kita semua bertindak secara
kolektif untuk menjembatani kesenjangan
perkotaan.
Partisipasi Indonesia
Dalam forum internasional ini, Indonesia
berpartisipasi membagi pengalaman,
pemikiran serta pengetahuan terutama
mengenai permukiman kumuh. Pemerintah
Republik Indonesia mengirimkan delegasi
yang terdiri dari pejabat Kementerian
P e k e r j a a n U m u m , K e m e n t e r i a n
Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan
dan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Kementerian Luar Negeri, Pemda DKI Jakarta
dan URDI (Urban and Regional Development
Institute).
Duta Besar RI untuk Brasilia, Bali Moniaga
memimpin Delegasi RI yang terdiri dari
berbagai instansi tersebut. Agenda delegasi
RI meliputi pameran promosi APMCHUD,
pembahasan MoU antara UN Habitat dan RI
dan kunjungan lapangan ke Brazil Housing
Authority dan lokasi Slum Upgrading Program
di penanganan kawasan kumuh Favella dan
peninjauan sistem transportasi kereta
gantung (sky lift) di Rio De Janeiro.
Dalam kesempatan tersebut Indonesia
berpartisipasi pada Ministerial Roundtable,
berbagai dialog, networking event, pelatihan
yang mengangkat berbagai tema terkait
pembangunan tata kota dan tantangan terkini
seperti perubahan iklim dan pembangunan
kota yang berkelanjutan.
Dalam Roundtable Discussion, para
Menteri diharapkan dapat memberikan
rekomendasi kepada Sidang Governing
Council UN-Habitat, dan Konferensi Menteri
Perumahan di Regional Afrika (AMCHUD),
Amerika Latin dan Karibia (MINURVI), Asia
Pasifik (APMCHUD), dan pertemuan lainnya
yang mengharmonisasikan urbanisasi,
khususnya mengenai permasalahan sosial
dan lingkungan. Selain itu juga memastikan
implementasi pencapaian Millenium
Development Goals (MDG’s) di skala nasional
dan lokal.
Beberapa isu yang dibahas dalam
Pertemuan Pleno yang dipimpin oleh Co-
24 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

INFOBARU 2
Chairs Menteri Perkotaan Brazil Mario Fortes
dan Menteri Perumahan dan Perkotaan
AS Shaun Donovan ini antara lain, hak
terhadap penghidupan di kota seharusnya
dapat memberikan akses bagi kaum miskin.
Pemerintah daerah diharuskan mencegah
pembangunan kota yang lebih memihak
kepada peningkatan aset yang dimiliki oleh
pemilik modal.
Kemudian pembangunan wilayah
perkotaan harus mempertimbangkan
aspek lingkungan, kepastian tinggal bagi
masyarakat miskin dan ancaman perubahan
iklim. Seluruh pembangunan infrastruktur
perkotaan ditujukan untuk memberikan
kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan
dan pada saat yang sama juga harus
diarahkan untuk mengurangi emisi dan polusi
di wilayah perkotaan. Secara khusus, delegasi
Palestina menyampaikan kerumitan yang
dihadapi akibat aneksasi ilegal pemerintah
Israel terhadap lahan dan properti penduduk
Palestina.
Dalam rapat pleno tersebut Ketua Delegasi
RI juga menyampaikan undangan kepada
negara-negara Asia Pasifik untuk menghadiri
Asia Pacific Ministers Conference on Housing
and Urban Development (APMCHUD) ke-3 di
Solo pada tanggal 22-24 Juni 2010.
”Indonesia akan menjadi tuan rumah
dalam pertemuan para Menteri Bidang
Pembangunan Perkotaan se-Asia Pasifik
(APMCHUD) yang beranggotakan 68 negara
tersebut, untuk membicarakan masalah
perkotaan dan perumahan. Dalam pertemuan
itu Indonesia akan memperlihatkan best
practise dalam bidang perumahan dan
pembangunan perkotaan yang telah
dilakukan,” kata Dirjen Cipta Karya Budi
Yuwono.
Di sela-sela WUF, delegasi RI juga
berpartisipasi dalam Pertemuan South-
South Cooperation. Isu yang dibahas
diantaranya terkait dengan perbedaan
(gap) pendapatan dan ketidakadilan di
kota, kemiskinan perkotaan, demokrasi
partisipatif dan pengembangan perkotaan
yang berkelanjutan seperti akses untuk
hunian yang adil, sanitasi dan air bersih,
serta pelayanan infrastruktur lainnya yang
akan didiskusikan. Tujuan dari pertemuan
ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan
pengalaman dalam usaha mendukung masa
depan perkotaan yang lebih keberlanjutan di
kota-kota wilayah Selatan.
Sesi Khusus ini mendukung Kerjasama
Selatan-Selatan dan dengan Pihak Ketiga
diantara negara-negara di kawasan
Selatan untuk mencapai urbanisasi yang
berkelanjutan dan penyediaan hunian untuk
semua. Sesi ini juga akan fokus pada trend
baru dalam pengembangan perkotaan dan
Kerjasama Selatan-Selatan
Nico Barito sebagai ketua tim nasional
untuk program Environmental Defence
turut berpartisipasi sebagai pembicara.
Konsep ini merupakan kontribusi TNI terkait
pendayagunaan militer untuk menangani
bencana sekaligus menjaga kedaulatan
teritorial dan lingkungan hidup. Delegasi
RI juga menghadiri diskusi tentang “rental
housing” di mana ditekankan perlunya
kebijakan khusus tentang rumah sewa untuk
menciptakan keseimbangan kepentingan
antara pemilik dan penyewa rumah.
Dalam sambutan penutupannya,
Direktur Eksekutif UN Habitat Anna Tibaijuka
menyampaikan bahwa jumlah penduduk di
kawasan kumuh telah meningkat dari 780
menjadi 820 juta dalam 10 tahun terakhir.
Dalam kaitan ini, UN Habitat mencanangkan
World Urban Campaign, yang merupakan
kerjasama UN Habitat dengan sektor publik
dan swasta, serta masyarakat sipil untuk
mengangkat isu urbanisasi berkelanjutan
menjadi agenda pemerintahan di seluruh
dunia.
Selain itu, UN Habitat telah
menandatangani kerjasama dengan
perusahaan Coca Cola untuk menyediakan
1 juta USD bagi pengembangan air minum
di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin.
UN Habitat mencanangkan World Urban Campaign,
yang merupakan kerjasama UN Habitat dengan
sektor publik dan swasta, serta masyarakat sipil
untuk mengangkat isu urbanisasi berkelanjutan
menjadi agenda pemerintahan di seluruh dunia.
Foto Kiri atas : Suasana Kongres World Urban Forum (WUF) Ke-5 pada tanggal 22-26 Maret 2010
di Rio de Janeiro, Brazil
Foto Kanan bawah : Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono (kanan) dan Staf Khusus Menteri Perumahan
Rakyat (kiri) saat mengunjungi stand Pemerintah RI di ajang WUF
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 25

INFOBARU 2
Kerjasama ini dimaksudkan untuk membantu
kelestarian sumber daya air dan efisiensi
penggunaan air serta membantu proses daur
ulang air kotor menjadi air bersih. Bantuan
Coca Cola ini diharapkan dapat dilaksanakan
dalam dua tahun mendatang.
Agenda WUF 5
A. Kampanye Perkotaan Dunia (World
Urban Campaign)
Penjabaran tema ‘Bridging the Urban Devide’
membutuhkan lebih dari sekedar forum.
Dimulai pada WUF 5, World Urban Campaign
(WUC) menyediakan mekanisme untuk
para mitra dan institusi untuk membangun
kesepahaman pengetahuan, praktek dan
pengalaman yang dihasilkan dalam WUF
untuk meningkatkan kebijakan perkotaan
dalam skala global, nasional, dan lokal. Dengan
semangat yang sama, WUC membawa para
mitra untuk bekerjasama mengerjakan suatu
tujuan dan sasaran yang disetujui secara
umum dengan menggunakan metode dan
peralatan untuk mendukung urbanisasi
berkelanjutan.
B. Sesi Dialog
Sesi dialog yang merupakan kegiatan
utama di Forum ini yang terbagi menjadi 6
sesi. Beberapa diantaranya Taking Forward
the Right to the City (Mengedepankan
Hak atas Kota), Bridging the Urban Devide
(Menjembatani Perbedaan dalam Perkotaan)
dan Equal Access to Shelter (Akses Hunian
yang Berkeadilan).
C. Roundtables Discussion
Sebanyak 12 Roundtables Discussion
diselenggarakan untuk para menteri,
walikota, anggota parlemen, mitra
akademisi, kelompok bisnis, peneliti
perkotaan, profesional Habitat, kelompok
wanita dan generasi muda, organisasi sipil,
LSM, masyarakat asli, dan Global Land Tool
Network. Mayoritas diskusi terbuka untuk
umum, namun terbatas di beberapa diskusi
seperti di sesi para menteri yang tertutup.
D. Special Sessions (Sesi Khusus)
Beberapa sesi khusus mengenai beberapa
topik terkait tema Forum diselenggarakan
oleh UN-Habitat dan mitra kerjanya. Salah
satu contoh yang baik adalah UN-Habitat
Cities Lecture.
E. Caucus Meetings (Pertemuan Kaukus)
Caucus Meetings merupakan suatu
pertemuan informal yang diadakan setiap
pagi sebelum acara utama dimulai dan fokus
kepada topik pembahasan hari itu.
F. Side Events (Kegiatan Pendukung)
Topik dari kegiatan pendukung berkaitan
dengan tema WUF dan dijadualkan pada saat
jam makan siang, dilaksanakan tidak lebih
dari 90 menit.
G. Private Sector Events (Kegiatan Sektor
Swasta)
Kondisi keuangan global saat ini sedang turun
dan meningkatkan ancaman bagi lingkungan
di kota, maka sektor swasta sebagai kunci
penggerak inovasi, yang menampilkan
praktek terbaik dan perdebatan solusi baru
untuk perumahan, infrastruktur, energi,
transport, dan kebutuhan teknologi informasi
dan komunikasi di kota-kota.
H. The Business Caucus (Kaukus Bisnis)
Kegiatan ini memfasilitasi debat terbuka dan
presentasi dari Praktek Luar Biasa dari sektor
swasta terkait tema : Greening Cities, Bridging
the Urban Devide.
I. World Urban Youth Assembly (Sidang
Pemuda Perkotaan tingkat Dunia)
The World Urban Youth Assembly
diselenggarakan pada tanggal 19-20 Maret
2010, sesaat sebelum acara utama. Sidang ini
memberikan kesempatan bagi generasi muda
untuk berkontribusi, berdiskusi dan berdebat
tentang isu yang penting bagi mereka.
J. Gender Equality Action Assembly (Sidang
Aksi Kesetaraan Gender)
UN-Habitat menjadi tuan rumah World Urban
Women’s Assembly pada tanggal 19-20 Maret
2010, membawa para mitra kerja untuk
berdiskusi kemajuan dan tantangan dalam
mengimplementasikan Gender Equality
Action Plan.
K. Training at The Forum (Pelatihan)
Badan PBB dan institusi lainnya
menyelenggarakan serangkaian training dan
seminar. Setiap training dijadualkan setiap
pagi dengan maksimum peserta 40 orang.
Penerimaan proposal sudah dibuka melalui
website www.unhabitat.org/wuf.
*) Kasubdit Data dan Informasi, Dit. Bina
Program, Ditjen Cipta Karya
Slum Upgrading Program kawasan pemukiman kumuh Favella di Rio De Janeiro
26 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

GEMARPIJM
Gema RPIJM
Sinkronisasi Program dalam
RPIJM Kabupaten/Kota
Bidang Cipta Karya
P
Sunarjo*)
Pembangunan nasional harus
dilaksanakan secara merata di seluruh
wilayah Indonesia, bersama seluruh tingkat
pemerintahan dari pusat sampai dengan
pemerintah daerah dengan cara yang lebih
terpadu, efisien, efektif serta memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi
seluruh masyarakat. Salah satu perwujudan
pembangunan nasional tersebut adalah
pelaksanaan pembangunan infrastruktur
yang disiapkan secara lebih cerdas,
terencana dan terpadu sesuai dengan kaidah
pembangunan berkelanjutan.
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 27

no
ProVinsi
Status Penyiapan RPIJM Kab/Kota di Tiap Provinsi (per Maret 2010)
JUMLAH
TOTAL
KAB/KOTA
Tahun 2008
sTaTUs PenYUsUnan doKUmen rPiJm
Tahun 2009
Rencana
Aktual
Rencana
Aktual
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
GEMARPIJM
Jumlah
Dokumen
Masuk s/d
Persentase
Dok RPIJM
yang masuk
saat ini (%)
1 Prov. nanggroe aceh darussalam 23 14 60% 18 78% 5 40% 1 20% 19 83%
2 Prov. sumatera Utara 33 20 60% 20 61% 13 40% 0 0% 20 61%
3 Prov. sumatera barat 19 11 60% 19 100% - 100% 0 100% 19 100%
4 Prov. riau 12 7 60% 8 67% 4 40% 0 0% 8 67%
5 Prov. Jambi 11 7 60% 5 45% 6 40% 6 100% 11 100%
6 Prov. sumatera selatan 15 9 60% 13 87% 2 40% 0 0% 13 87%
7 Prov. bengkulu 11 7 60% 10 91% 1 100% 0 100% 10 91%
8 Prov. lampung 14 8 60% 6 43% 8 40% 0 0% 6 43%
9 Prov. Kep. bangka belitung 7 4 60% 6 86% 1 40% 1 100% 7 100%
10 Prov. Kepulauan riau 7 4 60% 4 57% 3 40% 3 100% 7 100%
11 Prov. d K i Jakarta 1 1 60% 0 0% 1 40% 0 0% 0 0%
12 Prov. Jawa barat 26 16 60% 26 100% - 100% 0 100% 26 100%
13 Prov. Jawa Tengah 35 21 60% 34 97% 1 40% 1 100% 35 100%
14 Prov. d i Yogyakarta 5 3 60% 5 100% - 100% 0 100% 5 100%
15 Prov. Jawa Timur 38 23 60% 34 89% 4 40% 4 100% 38 100%
16 Prov. banten 8 5 60% 6 75% 2 40% 0 0% 6 75%
17 Prov. bali 9 5 60% 9 100% - 100% 0 100% 9 100%
18 Prov. nusa Tenggara barat 10 6 60% 10 100% - 100% 0 100% 10 100%
19 Prov. nusa Tenggara Timur 21 13 60% 12 57% 9 40% 8 89% 20 95%
20 Prov. Kalimantan barat 14 8 60% 14 100% - 100% 0 100% 14 100%
21 Prov. Kalimantan Tengah 14 8 60% 9 64% 5 40% 1 20% 10 71%
22 Prov. Kalimantan selatan 13 8 60% 11 85% 2 40% 0 0% 11 85%
23 Prov. Kalimantan Timur 16 10 60% 13 81% 3 40% 0 0% 13 81%
24 Prov. sulawesi Utara 15 9 60% 12 80% 3 40% 3 100% 15 100%
25 Prov. sulawesi Tengah 11 7 60% 7 64% 4 40% 1 25% 8 73%
26 Prov. sulawesi selatan 24 14 60% 21 88% 3 40% 0 0% 21 88%
27 Prov. sulawesi Tenggara 12 7 60% 9 75% 3 40% 1 33% 10 83%
28 Prov. gorontalo 6 4 60% 6 100% - 100% 0 100% 6 100%
29 Prov. sulawesi barat 5 3 60% 5 100% - 100% 0 100% 5 100%
30 Prov. maluku 11 7 60% 11 100% - 100% 0 100% 11 100%
31 Prov. maluku Utara 9 5 60% 5 56% 4 40% 3 75% 8 89%
32 Prov. Papua barat 11 7 60% 8 73% 3 40% 0 0% 8 73%
33 Prov. Papua 30 18 60% 14 47% 16 40% 4 25% 18 60%
Jumlah 496 298 60% 390 79% 106 40% 37 7% 427 86%
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu
disiapkan perencanaan program infrastruktur
yang dapat mendukung kebutuhan ekonomi,
sosial dan lingkungan secara terpadu.
Kementeraian Pekerjaan Umum melalui
Ditjen Cipta Karya mengambil inisiatif untuk
mendukung provinsi, kabupaten/kota agar
bisa menyiapkan perencanaan program yang
dimaksud khususnya bidang PU/Cipta Karya
sebagai cikal bakal terwujudnya perencanaan
program infrastruktur yang lebih luas.
Dengan adanya Rencana Program
Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang
PU/Cipta Karya diharapkan kabupaten/kota
dapat menggerakkan semua sumber daya
yang ada untuk memenuhi kebutuhannya
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan penanggulangan kemiskinan serta
mewujudkan lingkungan yang layak huni
(livable).
Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) Kabupaten/Kota Bidang
Cipta Karya merupakan dokumen teknis
perencanaan dan penganggaran daerah di
bidang cipta karya yang memuat skenario
pengembangan perkotaan, rencana
infrastruktur bidang cipta karya, analisis
kemampuan keuangan daerah, kelembagaan
dan memorandum program.
Pelaksanaan pendampingan penyusunan
RPIJM Kabupaten/Kota Bidang Cipta Karya
telah dilaksanakan pada tiga tahun terakhir
ini kepada 33 provinsi di seluruh Indonesia.
Sampai pada awal tahun 2010 progres
penyusunan RPIJM Kab/Kota Bidang Cipta
Karya ini telah mencapai 427 kabupaten/kota
atau ± 86% dari total jumlah kabupaten/kota
di seluruh Indonesia.
Namun kita ketahui bersama produk
RPIJM daerah (kabupaten atau kota) yang
telah disampaikan ke Ditjen Cipta Karya
mempunyai kualitas yang beraneka ragam,
bahkan banyak ditemui kekurang sesuaian
antara usulan program daerah yang ada
di RPIJM dengan yang diusulkan di RKAKL.
Sehingga banyak yang diberi tanda bintang
pada POK/DIPA-nya. Hal ini sebagai
konsekuensi dalam pelaksanaan RPIJM
Bidang Cipta Karya Kabupaten/Kota.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas,
dipandang perlu untuk dilakukan sinkronisasi
program dan dilakukan pula review/justifikasi
secara terus-menerus terhadap seluruh
dokumen yang telah masuk dalam rangka
pelaksanaan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang
Cipta Karya.
*)Staf Subdit Kebijakan dan Strategi, Dit. Bina
Program, Ditjen Cipta Karya
28 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

RESENSI
Resensi
Membangun Desa
Merajut
Simpul Wilayah
Pada bulan Agustus 2008 telah diluncurkan program
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang
merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini selanjutnya dikenal dengan
PNPM-PISEW.
Tujuan dari PNPM-PISEW adalah mempercepat pembangunan
ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis sumberdaya lokal,
mengurangi kesenjangan antar wilayah, penanggulangan kemiskinan,
perkuatan institusi di tingkat daerah, di tingkat kabupaten, kecamatan
dan desa.
Buku ini disusun sebagai wahana informasi pelaksanaan
program bagi masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar hasilhasil
pembangunan dapat secara langsung diketahui oleh banyak
kalangan dan bahwa program-program tersebut telah menunjang
perkembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya di perdesaan.
Untuk itu langkah-langkah dan upaya yang telah dilaksanakan
PNPM-PISEW sejak tahun 2008 hingga saat ini perlu diketahui dan
dipahami oleh masyarakat luas untuk menunjukkan keseriusan
pemerintah dalam penyediaan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah.
Buku setebal 119 halaman ini merupakan gambaran pelaksanaan
PNPM-PISEW di 9 provinsi, 32 kabupaten (sekarang 34 kabupaten), 237
kecamatan yang memerlukan perhatian untuk peningkatan kinerja di
waktu mendatang.
Buku ini berisi 5 bab. Bab pertama membangun harapan yang
berisi latar belakang, tujuan dan sasaran, serta esensi dan komponen.
Bab II tentang arah PNPM-PISEW. Bab ini berisi deskripsi konsepsi
pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan Kawasan
Strategi Kabupaten dan Kecamatan (KSK) Pembentukan, Kelompok
Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) infrastruktur dan Disain Mikro Kredit
Perdesaan.
Bab III tentang Pengembangan Perdesaan. Dalam bab ini berisi
bagaimana menata fondasi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,
kemitraan dalam pengembangan perdesaan, lembaga kemasyarakatan
desa pelaksana pembangunan desa dan sebagainya.
Bab IV tentang geliat membangun negeri. Dalam bab ini berisi data
jumlah kecamatan, desa dan juga item perkerjaan baik di Wilayah I
yang meliputi (Sumut, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung), Wilayah
II (Kalbar dan Kalsel) dan Wilayah III yang meliputi (Sulbar, Sulsel dan
NTB). Dan bab terakhir berisi tentang tantangan dan harapan.
Beberapa tantangan PNPM-PISEW ke depan diantaranya adalah
perlu peningkatan peran para aparat dalam melaksanakan program
sesuai dengan jadual yang telah ditentukan, perlunya dorongan untuk
sinkronisasi program pembangunan pembangunan di daerah dengan
Program PISEW serta perlunya sosialisasi yang lebih efektif.
Harapan ke depan untuk program PISEW adalah model yang
diterapkan dalam pelaksanaan PNPM-PISEW seharusnya sudah
mengakar di Pemerintah Daerah dan masyarakat. Demikian juga
halnya dengan infrastruktur sosial dan ekonomi yang sudah dibangun,
seharusnya terus dimanfaatkan dan dipelihara secara baik oleh
masyarakat melalui KPP, baik di tingkat kecamatan maupun di KSK.
Buku ini disusun agar menjadi perhatian kita dalam rangka
pencapaian pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah
yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman.
Buku ini penting dibaca oleh Direktorat Pengembangan Permukiman
pada khususnya dan Ditjen Cipta Karya pada umumnya.
Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010 29

SEPUTARKITA
Seputar Kita
Kuliah Akbar Pengembangan
Kota Berkelanjutan
Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) bekerjasama dengan Kementerian
Pekerjaan Umum menyelenggarakan kuliah akbar dengan tema
“Sustainable Urban Development” di Jakarta, (3/3). Selaku pembicara
adalah Louise Cox AM , Presiden Union of International Architects (UIA).
UIA merupakan asosiasi arsitek yang meliputi 124 negara dengan
anggota lebih dari 1,5 juta arsitek bersertifikat.
Dalam paparannya, Lousie Cox mengemukakan, terdapat sembilan
strategi yang akan diusung oleh UIA guna menata perkembangan kota
yang ideal. Beberapa diantaranya adalah perlunya komitmen dengan
stakeholder yang ada dalam pengembangan kota, memperhatikan
masalah lingkungan dan efisiensi energi serta teknologi, menggunakan
pendekatan kearifan lokal , penggunaan material yang sehat dan
sebagainya.
Menteri PU
Ajak Semua Komponen
Peduli Masalah Kualitas Air
Peringatan Hari Air Dunia tahun (2010) “COMMUNICATING
Water Quality Challenges and Opportunities” tidak terlepas
dari permasalahan sumber daya air (SDA) yang cenderung
memprihatinkan setiap tahun. Melalui peringatan HAD ini
diharapkan kesadaran sekaligus kepedulian dari semua komponen
terkait akan tercipta. Dengan demikian, ke depan masalah
buruknya kualitas air dapat ditangani secara berkesinambungan
dan terpadu.
Demikian arahan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto,
saat memberikan sambutan pada peringatan HAD ke- 18 yang
dipusatkan di Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Timur, Sabtu
(20/3),.
Ia menambahkan, meningkatnya populasi penduduk
dan industri akan menambah sumber polusi baru yang juga
menurunkan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan
air bersih. Padahal, kualitas air yang memadai sangat diperlukan
untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kehidupan.
Ditjen Cipta Karya
Akan Bangun 270 Rusunawa
Selama satu periode pemerintahan kedepan, Ditjen Cipta
mentargetkan pembangunan 270 Rumah Susun Sederhana Sewa
(Rusunawa) di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2010 ini, target
pembangunan sebanyak 60 twin blok (TB) dengan anggaran sebesar
Rp 290 miliar. Pembangunan dilakukan secara multiyears dengan
anggaran setiap twin blok rusunawa sebesar Rp 12 miliar.
Pembangunan rusunawa tahun 2010, saat ini sampai dengan
tahap penetapan lokasi. Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono mengatakan,
pembangunan rusunawa ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah di perkotaan. Dimana diprioritaskan pada kawasan perkotaan
metropolitan yang jumlah penduduknya lebih besar dari 1,5 juta jiwa,
dengan berpegang pada prinsip “membangun tanpa menggusur”.
“Dalam pembangunan rusunawa ada tiga hal penting. Pertama,
persiapan baik lahan maupun penguninya. Kedua, teknologi yang
digunakan serta desain arsitektur yang tepat. Terakhir, fungsi rusunawa
adalah sebagai revitalisasi kawasan yaitu meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman. Jangan sampai pembangunan rusunawa
justru menciptakan lingkungan kumuh baru,” katanya saat membuka
acara Workshop Percepatan Penetapan Lokasi Pengembangan
Rusunawa di Jakarta, Selasa (9/3).
30 Buletin Cipta Karya - 03/Tahun VIII/2010

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya
Mengucapkan
Selamat
Hari Raya Nyepi
Tahun Baru Saka 1932