Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) 

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

KABUPATEN BANDUNG 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian tujuan MDGs 

dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program 

Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB di 

pada era reformasi perlu terus ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan 

pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan 

peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child). 

Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi 

social ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi karena factor modernisasi 

berakibat membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat. Factor modernisasi itu juga 

menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah 

factor pendorong perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan 

balita dan meningkatnya status perempuan. 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung 

berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system 

manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam serangkaian programprogram 

yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. 

Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan Visi dan Misi Badan Keluarga 

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. Visi tersebut adalah : “Terwujudnya Keluarga 

Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Untuk mewujudkan Visi tersebut 

diatas perlu dirumuskan sejumlah misi yaitu : 

1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia 

Perkawinan,Pengaturan Kelahiran,Pembinaan Ketahanan Keluarga serta Peningkatan 

Keluarga Sejahtera. 

2. Menyediakan Data Mikro Keluarga untuk Pengembangan Program di daerah 

3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB 

4. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan anak melalui Penegakan, Kesetaraan, 

keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 

5. Meningkatkan peran serta swasta/steak hordel dalam pembangunan KB 

1




Berdasarkan kondisi tersebut dibuat perencanaan tahun 2011 yang berpedoman pada 

akuntabilitas kinerja Badan sebagai upaya menilai tingkat keberhasilan lembaga dalam 

pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga ukuran keberhasilan lembaga akan terlihat jelas 

dalam bentuk pengukuran yang lebih bersifat kuantitatif. 

Adapun Program dan alokasi dana sebesar Rp. 5.756.849.000,- dengan rincian Prorgam 

sebagai berikut : 

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 865.548.825,- 

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 2.109.602.275,- 

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sebesar Rp.25.380.000,- 

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

sebesar Rp. 56.967.500,- 

5 Program Keluarga Berencana sebesar Rp. 1.587.966.000,- 

6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 141.000.000, 

7 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri 

Sebesar Rp. 366.019.000,- 

8 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS sebesar 

Rp. 22.000.000,- 

9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga sebesar 

Rp. 70.660.000,- 

10 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak sebesar 

Rp. 254.520.000,- 

11 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sebesar 

Rp. 62.000.000,- 

2




BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

• Gambaran Umum 

Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita 

lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan 

penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalahmasalah 

yang akan menghabat percepatan pembangunan. Kemiskinan, 

pengangguran, kebodohan, rendahnya daya beli, derajat kesehatan yang rendah akan 

terus membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan 

mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut 

program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi 

tersebut. 

Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah 

satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi 

beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan 

factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan. 

Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui 

perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui 

penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan 

faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya 

manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung. 

Undang-undang Nomor 52 Tahun 209 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana 

Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur 

kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak 

reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi 

diatas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung 

akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target 

peserta KB baru tahun 2011 sebanyak 102.515 akseptor, secara fertilitas akan 

3




menghambat kelahiran sebanyak 102.515 kelahiran apabila peserta KB tersebut 

dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan bila biaya 

persalinan bayi Rp. 600.000 per satu kelahiran yang di tanggung oleh pemerintah 

maka dengan terkendalinya 102.515 kelahiran pemerintah telah menghemat Rp. 

61,5 milyar per tahun, dimana biaya tersebut dapat digunakan untuk pembangunan 

lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. 

Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada 

peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang 

terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping 

itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan 

daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. 

Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini 

adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang 

selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan 

peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang 

pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi 

terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus 

utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender. 

• Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

2011 ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung-jawaban atas 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari reformasi birokrasi 

dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan akuntabitas 

kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana 

pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan. 

4




Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan gambaran umum tentang kondisi Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yang meliputi tugas pokok dan 

fungsi serta kondisi kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan; 

2. Gambaran proses pembangunan program keluarga berencana yang berisikan 

Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Strategi, program dan kegiatan dan evaluasi 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta Rencana Kinerja 

dalam mewujudkan Visi, Misi, Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan. 

3. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan yang meliputi kegiatan Pengukuran Kinerja, 

Analisis Pencapaian Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan. 

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan atau capaian program keluarga 

berencana dan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan selama 

tahun 2011 

5. Menjadi Bahan masukan bagi kepentingan Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang. 

Selanjutnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 

nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bandung. Tugas pokok yang dilakasanakan adalah pengendalian jumlah 

penduduk melalui pengaturan kelahiran. 

Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk 

menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk 

mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian 

diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan 

perempuam serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan 

melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang 

atau penduduk tanpa pertumbunan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang 

apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10. 

Selanjutan perkembangan program pemberdayaan perempuan dan 

5




perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender, 

memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang 

pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT, 

Traffiking perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah. 

Selama tahun 2011 telah terjadi 28 kasus traffiking di Kabupaten Bandung, 

ini menunjukan bahwa program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 

perlu mendapat perhatian serius karena akan berdamfak terhadap tatanan sosial, 

sikologis serta tumbuh kembang anak. Berdasarkan kondisi di atas maka 

pemahaman masyarakat, melalui pendidikan terhadap masyarakat perlu terus 

dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Untuk mencapai kondisi di atas selama tahun 2011 Badan Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Perempuan terus meningkatkan pelayanan Keluarga 

Berencana dan melakukan pembinaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat 

terhadap program KB. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas 

pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

sebagai berikut: 

1. Tugas Pokok 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Badan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok 

memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan 

mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang 

keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 

2. Fungsi 

3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 

4. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan 

lingkup tugasnya 

5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

6




Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 

sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh 

KB ) yaitu: 

1. Bagian Sekretariat 

a. Sub Bagian Penyusunan Program 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. Sub Bagian Keuangan 

2. Bidang Informasi dan Data Keluarga 

a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga 

b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan 

3. Bidang Keluarga Berencana 

a. Sub Bidang Pengendalian KBKR 

b. Sub Bidang Reproduksi Remaja 

4. Bidang Keluarga Sejahtera 

a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga 

b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat 

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan 

a. Sub Bidang Pengurusutamaan Gender 

b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan 

6. Bidang Perlindungan Anak 

a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak 

b. Sub Bidang Integrasi hak anak 

7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha 

7




7. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Struktur Organisasi dan Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan 

8. Struktur Organisasi 

Struktur yang dipimpin oleh seorang pejabat esselon yang terdiri dari : 

- Eselon II sebanyak : 1 Orang 

- Eselon III a sebanyak : 1 Orang 

- Eselon III b sebanyak : 5 Orang 

- Eselon IV sebanyak : 75 Orang 

- Fungsional : 108 Orang 

- Pelaksana : 17 Orang 

- 

TKK : 1 Orang 

Jumlah 

: 211 Orang 

9. Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber 

Daya Manusia yang terdiri dari : 

- Kepala Badan : 1 Orang 

- Sekretaris : 1 Orang 

- Kepala Bidang : 5 Orang 

- Kepala Sub Bagian : 3 Orang 

- Kepala Sub Bidang : 10 Orang 

- Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) : 105 Orang 

- PLKB : 4 Orang 

- CPNS : 2 Orang 

- Pelaksana : 17 Orang 

- UPT Pengendali Program KB : 31 Orang 

- Kasubag TU : 31 Orang 

- TKK : 1 Orang 

Jumlah 

211 Orang 

8




Nominatif Pegawai Badan Keluarga Berencana dan 


Berdasarkan status kepegawaian Kondisi Tahun 2011 

No. 

STATUS 

KEPEGAWAIAN 

JUMLAH 

KETERANGAN 

(1) (2) (3) (4) 

Pegawai Negeri Sipil 

Golongan IV 19 

Golongan III 176 

Golongan II 13 

Golongan I - 

Calon PNS 2 

JUMLAH 210 

(Sumber: Sub Bagian umum dan Kepegawaian Badan Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011) 

10. KEWENANGAN 

Sesuai kewenangan pada rencana strategis tahun 2010 – 2015 Untuk 

program Urusan Wajib Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Bandung pada tahun 2010 terdiri dari urusan bidang 

keluarga berencana dan keluraga sejahtera dan terdiri dari 13 (Tiga Belas) 

Program yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

5. Program Keluarga Berencana 

6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR 

yang Mandiri 

8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk 

HIV/AIDS. 

9




1.2 SISTEMATIKA 

9. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan 

Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 

10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga 

11. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak 

12. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan 

13. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan. 

Adapun pembuatan laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini 

disusun ke dalam 6 (enam) bab dengan sistematika yang dilakukan sebagai berikut: 

BAB I 

PENDAHULUAN: 

Pada Bab Pendahuluan dipaparkan gambaran umum Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berisi Tupoksi, 

Srtruktur Organisasi dan Kondisi serta kondisi kepegawaian Badan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dilanjutkan 

dengan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instsnasi Pemerintah, dan bab ini diakhiri dengan sistematika 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP). 

BAB II RENCANA STRATEGIS : 

Dalam Bab Rencana Strategis diuraikan mengenai Visi dan Misi yang 

telah di tetapkan, dilanjutkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis, 

dikuti dengan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis serta 

dilengkapi dengan Rencana Kinerja. 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA: 

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai Pengukuran Kinerja Kegiatan pada 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, kemudian 

10




diteruskan dengan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dan dilanjutkan 

dengan Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan. 

BAB IV EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 : 

bab ini menjelaskan tentang hasil kegiatan yang telah dicapai, 

berdasarkan visi dan misi lembaga 

BAB V PERMASALAH DAN SOLUSI : 

bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program pembangunan keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan serta upaya atau solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

BAB VI 

PENUTUP: 

Pada Bab ini akan diambil suatu kesimpulan dari uraian pada bab-bab 

sebelumnya, serta saran dalam rangka peningkatan KINERJA untuk 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan guna 

perbaikan dan peningkatan pada masa-masa mendatang. 

11




BAB II 

RENCANA STRATEGIS 

2.1 VISI DAN MISI 

Laporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 ini 

disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung. 

Melalui visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga selama lima tahun, maka dibuat 

rencana kerja tahunan sebagai implemtasi pencapaiann tujuan tersebut. Visi dan misi 

lembaga dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi program pembangunan 

pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan demikian melalui Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun 2011 

dapat dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. 

Rencana strategis periode 2010 - 2015 Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan sepenuhnya mendukung rencana strategis yang disusun oleh 

pemerintah Kabupaten Bandung. Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuam di rencanakan sebagai strategi untuk 

keberhasilan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung. 

1. V I S I Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya “Terwujudnya 

Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, visi tersebut 

sangat mendukung Visi Kabupaten Bandung, yaitu “Terwujudnya Kabupaten 

Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola Pemerintahan 

yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural 

dan Berwawasan Lingkungan” “. Sedangkan Misi dari pemerintah Kabupaten 

Bandung adalah: 

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi 

2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan 

Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda. 

12




3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan 

4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban 

5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wialayah 

6. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing 

7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan menerapkan pembangunan 

berkelanjutan 

Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai 

dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan 

perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan 

menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan 

pembangunan, sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua Pemerintah Kabupaten Bandung 

yaitu” Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan 

Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda”. 

Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan 

perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan 

keluarga berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai 

dengan kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian 

proses untuk terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan 

berkesinambungan. 

Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicapai 

melalui peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini 

lapangan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak 

holder dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung. 

2. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri 

dan Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk 

mencapai visi tersebut yaitu : 

1. Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia 

Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan 

peningkatan keluarga sejahtera. 

13




2. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan 

program di daerah. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB 

4. Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan 

perlindungan anak. 

5. Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB 

Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan. 

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

1. Tujuan 

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana, 

Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 

upaya yaitu : 

Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 

a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan 

menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk 

Tumbuh Seimbang. 

b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian 

program dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan 

Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penilaian capaian 

melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk : 

c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD 

periode sebelumnya. 

d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan 

rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan 

Perempuan. 

e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 

tahunan. 

14




2. Sasaran 

f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana 

dan Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. 

g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan 

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). 

h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari 

aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan 

secara terpadu terarah dan terukur 

i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta 

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD 

dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut: 

a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,45 menjadi 2,35 tahun 2011. 

b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan 

keluarga dan masyarakat dalam program KB. 

c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun. 

d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan 

pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Bandung. 

e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 82 % 

f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor 

g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan 

pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan 

h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan 

i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak. 

j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM 

perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan 

kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai 

bidang. 

l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender 

15




di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, 

pengambilan keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat 

dan segenap objek pembangunan. 

2.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

1. Kebijakan 

Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan 

dicapai. Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2011 ini adalah : Pengendalian 

Pertumbuhan Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net 

Reproduksi Rate (NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 

2. Program dan Kegiatan 

Memperhatikan kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki potensi 

permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah, 

aspirasi dan dinamika yang berkembang. 

Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses 

perencanaan strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang 

dibangun dan dilandasi kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktorfaktor 

kunci keberhasilan. 

Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada 

hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang 

merupakan gabungan komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan, 

Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat. 

Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun 2011 meliputi : 

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

- Program Keluarga Berencana 

- Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

16




- Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga 

Berencana – Kesehatan Reproduksi yang mandiri 

- Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS 

- Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan 

Tumbuh Kembang Anak 

- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

- Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 

Sedangkan Kegiatan-Kegiatan tahun 2011 meliputi ; 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik. 

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

- Penyediaan Makanan dan Minuman 

- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

- Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran 

- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 

- Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah 

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

- Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor 

- Belanja Perawatan kendaraan bermotor 

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

- Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

- Penyusunan Laporan Keuangan Sementara 

- Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun 

- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 

- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 

- Promosi Pelayanan KHIBA 

- Pembinaan Keluarga Berencana 

- Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat 

17




- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 

- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 

- Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh 

Kembang Anak 

- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 

- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (P2TP2) 

- Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam 

Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak. 

- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 

- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 

- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera. 

Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan) 

No. SASARAN PROGRAM KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya pelaksanaan 

kegiatan dengan baik serta 

Penyediaan Jasa Surat 

1 Tersedianya 

Menyurat 

Perangko,materai dan 

benda Pos 

2 

Meningkatnya suasana 

kerja yang nyaman serta 

terpenuhi Jasa 

Komunikasi,air dan listrik 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air, dan Listrik 

3 

Meningkatnya suasana 

kerja yang nyaman serta 

Tersedia peralatan 

kebersihan kantor 

Program 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor 

4 

terpeliharanya peralatan 

kerja yang efektif 

Penyediaan jasa perbaikan 

peralatan kerja 

18




5 

tersedia belanja Alat Tulis 

Kantor untuk mendukung 

kinerja 

Penyediaan Alat Tulis Kantor 

6 

Meningkatnya Kinerja dan 

pelayanan pada masyarakat 

berjalan dengan baik 

Penyediaan Barang cetakan 

dan penggandaan 

7 

8 

9 

10 

Meningkatnya Pelaksanaan 

Kegiatan dengan baik 

Pelayanan Terhadap semua 

pihak meningkat karena 

adanya penyedian 

makanan dan minum untuk 

tamu dan rapat rutin UPT 

Pengendali Prog.KBPP 

adanya kesepakatan dan 

komitmen dengan lintas 

sektoral tentang program 

KB dan pemberdayaan 

perempuan 

TKK satu orang untuk 

membantu piket dan 

kebersihan 

Penyedia Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Makanan dan 

Minuman 

Rapat-rapat Koordinasi dan 

konsultasi ke luar daerah 

Penyediaan Pendukung 

Administrasi Teknis dan 

Perkantoran 

11 

12 

adanya kesepakatan dan 

komitmen dengan lintas 

sektoral tentang program 

KB dan pemberdayaan 

perempuan 

Terselenggaranya hari 

besar Nasional. Hut RI,Hari 

jadi Kab.Bdg,Harganas, 

HUT Korpri 

Rapat-rapat Koordinasi dan 

konsultasi dalam daerah 

Penunjang Perayaan Hari-Hari 

Bersejarah 

13 

Terpenuhinya Sarana dan 

Prasarana Transportasi 

Pengadaan Kendaraan Dinas / 

Operasional 

14 

Terselenggaranya 

pengadaan bahan untuk 

gedung kantor 

Program 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

Pemeliharaan Rutin/ berkala 

Gedung Kantor 

15 

16 

Terlaksananya 

pemeliharaan rutin 

kendaraan dinas 

Tersosialisasinya 

perundang-undangan 

Kepada UPT,PLKB,PKB 

dan Kasubag TU 

Program 

Peningkatan 

Kapasitas sumber 

daya aparatur 

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Kendaraan Dinas/Operasional 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

19




17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Tersusunnya Laporan 

Capaian Kinerja dan 

keuangan 

(Lakip,Renstra,Lakta,Renja, 

RKA,DPA) 


Capaian Kinerja (Laporan 

Tahunan,Semesteran,Triwul 

an) 


Capaian Kinerja (Laporan 

akhir Tahun) 

terlayaninya kesertaan 

peserta KB baru dan 

Peserta KB Aktif dan 

tersedianya pelayanan KB 

dan alat kontrasepsi bagi 

Keluarga miskin 

Terselenggarannya 

pelayanan KIE KBPP, 

melalui Moment-moment 

Harganas,TMKK KB-KES 

Terlaksanannya promosi 

Pelayanan Khiba ( 

Kesehatan Ibu Anak dan 

Balita) 

Terlaksananya Pembinaan 

Keluarga Berencana melalui 

penyediaan data mikro 

keluarga sejahtera pada 

kegiatan pendataan R/1/KS 

tahun 2011 

Terbinanya para remaja 

dalam kegiatan Re-Produksi 

Sehat 

Program 

Peningkatan 

Pengembangan 

Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

Program Keluarga 

Berencana 

Program 

Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja 

Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Penyusunan laporan 

keuangan semesteran 

Penyusunan pelaporan 

keuangan akhir tahun 

Penyediaan Pelayanan KB dan 

Alat Kontrasepsi Bagi 

Keluarga Miskin 

Pelayanan KIE (Komunikasi 

Informasi dan Edukasi) 

Promosi Pelayanan KHIBA 

Pembinaan Keluarga 

Berencana 

Memperkuat Dukungan dan 

Partisipasi Masyarakat 

25 

Pembinaa Pos KB, Sub Pos 

KB, Forum 

Perduli,kependudukan 

Program 

pembinaan peran 

serta masyarakat 

dalam pelayanan 

KB/KR yang madiri 

Fasilitasi pembentukan 

kelompok masyarakat 

peduli KB 

26 

Meningkatnya Pengetahuan 

Masyarakat tentang Bahaya 

Narkoba, PMS termasuk 

HIV/AIDS 

Program 

Peningkatan 

Penanggulangan 

Narkoba,PMS 

termasuk HIV / 

AIDS 

Penyuluhan Penanggulangan 


HIV/AIDS 

27 

Tersosialisasinya bahan 

informasi pengasuhan dan 

pembinaan tumbuh 

kembang anak 

Program 

Pengembangan 

Bahan Informasi 

Tentang 

Pengasuhan dan 

Pembinaan 

Tumbuh Kembang 

Anak 

Pengumpulan Bahan 

Informasi Tentang 

Pengasuhan dan Pembinaan 

Tumbuh Kembang Anak 

20




28 

Meningkatnya Pengelolaan 

BKB,BKR,BKL,UPPKS, dan 

PKLK dalam upaya 

peningkatan Keluarga 

Sejahtera 

Program 

Penyiapan Tenaga 

Pendamping 

Kelompok Bina 

Keluarga 

Pelatihan Tenaga Pendamping 

Kelompok Bina Keluarga di 

Kecamatan 

29 

30 

31 

Menurunnya jumlah 

permasalahan Perempuan 

tentang permasalahan 

sosial,ekonomi, pendidikan, 

kesehatan dan kemiskinan 

Tersedianya wilayah 

Garapan untuk menurunkan 

jumlah permasalahan 

perempuan dan anak 

melalui kegiatan, 

ekonomi,pendidikan dan 

kesehatan serta 

Tersedianya Pemetaan 

Perlindungan Anak 

Bertambahnya 

pengetahuan, wawasan dan 

ketrampilan,para kader 

posyandu melalui refrening 

jambore posyandu dan 

meningkatnya ekonomi 

serta kesejahteraan 

keluarga 

Program 

Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan Anak 

Program 

Peningkatan 

Kualitas Hidup 

dan Perlindungan 

Perempuan 

Fasilitasi Pengembangan 

Pusat Pelayanan Terpadu 


dan Anak (P2TP2A) 

Pengembangan sistem 

informasi Gender dan 

Anak 

Pelaksanaan Kebijakan 

Perlindungan Perempuan di 

Daerah 

32 

37 

Meningkatnya wawasan 100 

KK Binaan dalam 

pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga, 

keadilan dan kesetaraan 

gender dan terwujudnya 1 

desa Binaan dalam 

peningkatan peran wanita 

menuju keluarga sehat 

sejahtera (P2WKSS) 

Melaksanakan Pembinaan 

Organisasi Perempuan 

dalam meningkatkan 

kesetaraan gender 

Program 

Peningkatan 

Peran Serta dan 

Kesetaraan 

Gender dalam 

Pembangunan 

Kegiatan penyuluhan bagi 

ibu rumah tangga dalam 

membangun keluarga 

sejahtera 

Pembinaan Organisasi 

Perempuan 

(SUMBER: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten tahun 2011) 

21




2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2011 

Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. 

Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun 2011, ini adalah Kebijakan Pembangunan yang 

Berkelanjutan. 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung juga 

menetapkan 32 Kegiatan dalam bentuk 13 Program Kegiatan, sebagai berikut : 


Kegiatan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10 

(sebelas) kegiatan yaitu : 




- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 





- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 





Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan dalam 5 (Lima) 

kegiatan yaitu : 

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 

- Pengadaan Mebeuleur 

- Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 

22





Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan per Undang-Undangan 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan 

Kegiatan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu : 

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (Laporan Tahunan, Semesteran, 

Triwulan) 

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (Laporan akhir Tahun) 


- Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga 

Miskin 

- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 

- Kegiatan Promosi Pelayanan Khiba 

- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 


- Kegiatan Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat 

7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR 

Yang Mandiri 

- Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 

8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS,termasuk HIV/AIDS 

- Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 



- Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan 

Tumbuh Kembang Anak. 

23




10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di 

Kecamatan 

11. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

12. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah 

13. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan 

- Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga 

Sejahtera. 

24




BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah menggunakan indikator Capaian 

Program, Masukan, Keluaran, dan Hasil, sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan 

anggaran. 

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapian dari pelaksanaan 

program kegiatan, Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam 

APBD dengan satuan Rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan 

melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah 

produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara 

untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang di hasilkan dari 

pelaksanaan kegiatan. 

A. BELANJA 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Bandung adalah: 

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.468.900.900,- (Tiga Belas Milyar Empat 

Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah). 

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 5.756.849.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh 

Enam Juta Delapan ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah). 

a) Belanja Langsung terdiri dari : 

a1). Urusan SKPD sebanyak 4 Program dan 20 Kegiatan yaitu: 


Kegiatan-kegiatan berupa ; 




25




- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 





- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 




Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.865.548.825 

(Delapan ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh 

Delapan Ribu Delapan ratus Dua Puluh Lima Rupiah). 


- Kegiatan Pembangunan Gedung/Gudang Kantor 

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 

- Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung 

Kantor 

- Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 

2.109.602.275,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua 

Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah). 


- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 

Undangan 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 

25.380.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu 

Rupiah). 

26




4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan 

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sementara 

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun. 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan sebesar Rp. 56.967.500,- (Lima Puluh Enam 

Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah). 

a2) Urusan Keluarga Berecana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 6 Program dan 

9 Kegiatan. 


- Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi 

- Keluarga Miskin 

- Kegiatan Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) 

- Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA 

- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 

Program Keluarga Berencana Sebesar Rp. 1.587.966.000,- (Satu 

Milyar delapan r Ratus enam puluh tujuh Juta empat ratus empat puluh 

satu ribu tujuh ratus Tujuh puluh lima rupiah) 


- Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 

Program Kesehatan Reproduksi Remaja sebesar Rp. 141.000.000,- 

(Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah). 

3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan 

Keluarga Berencana /Kesehatan Reproduksi yang Mandiri 

- Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli 

KB 

27




Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan 

Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi yang Mandiri sebesar Rp. 

366.019.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Belas 

Ribu Rupiah). 

4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk 

HIV/AIDS 

- Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk 

HIV/AIDS sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah). 


Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di 

Kecamatan 

- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 

sebesar Rp. 70.660.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam 

Puluh Ribu Rupiah). 

a3). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 3 

Program dan 4 Kegiatan. 

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang 

Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

- Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat 

Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

- Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan 


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 

sebesar Rp. Rp. 254.520.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta 

Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) . 

28





Pembangunan 

- Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam 

Membangun Keluarga Sejahtera 

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam 

Pembangunan sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta 

Rupiah). 

29




SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG 

Anggaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19.225.749.900,- 

(Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh 

Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu : 

1. Belanja Tidak Langsung sebasar Rp. 13.468.900.900,- 

2. Belanja Langsung sebasar Rp. 5.756.849.000,- 

Anggaran Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Bandung dari APBD Kabupaten Bandung dengan rincian sebagai berikut : 

Urusan SKPD : 

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan anggaran 2011 sebesar Rp. 

2.050.000. 

No Narasi 

1 Masukan 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Tolok Ukur 

Kinerja 

Jumlah Dana/Benda 

Pos dan Materai 

Belanja Perangko 

dan Benda Pos 

Lainnya 

Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Kegiatan Dengan 

Baik 

Target Kinerja 

Target 

Rp.2.050.000,- 

Perangko 714 Bh, 

Materai 794 Bh 

Realisasi 

Rp.2.050.000,- 

Perangko 714 Bh, 

Materai 794 Bh 

100% 100%. 

30




2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibiayai sebesar Rp. 15.360.000 

atau sebesar 28%, sehingga kinerja yang dicapai 28%, kondisi tersebut. 

dikarenakan Mesin Faximile Rusak sehingga komunikasi terhambat dan kinerja 

tidak efektif. 

No Narasi Tolok Ukur Kinerja 

Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana Rp.15.360.000,- Rp. 4.309.449 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Terpenuhinya 

kebutuhan jasa 

komunikasi,sumber 

daya air dan listrik 

Kinerja berjalan 

dengan baik 

1 No Telp, 4 

Buah Media, 

belanja alat 

listrik 

100% 28 %. 

Dibayarkan jasa 

telpon untuk 

januari s.d maret 

sebanyak 5 Kali 

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

No 

Narasi 

1 Masukan 

Tolok Ukur 

Kinerja 

Jumlah Dana/SDM, 

Perlengkapan 

2 Keluaran Terpenuhinya 

Peralatan 

Kebersihan 

Meningkatnya 

3 Hasil Suasana Kerja 

Yang Nyaman 

Target 

Rp.24.011.000,- 

1 Paket Peralatan 

Kebersihan 


Realisasi 

Rp. 24.011.000 

Honorarium 3 

Cleaning Service 

dan 1 paket 

Peralatan 

Kebersihan 

100% 100 %. 

31




4. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kantor 

No 

Narasi 

Tolok 

Ukur Kinerja 

Target 


Realisasi 

1 Masukan 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan 

Terpenuhinya Servie Mesin TK dan 

Komputer 

Terpeliharanya 14 unit komputer,5 unit 

mesin tik dan 2 printer sehingga 

Suasana kerja menjadi nyaman 

Rp. 23.100.000,- Rp. 23.100.000,- 

14 Unit Komputer 

5 Unit Mesin Tik 

Biaya Service 

untuk 14 Unit 

komputer,5 Unit 

Mesin Tik, dan 2 

Printer 

100% 100 %. 

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 


1 Masukan 

Jumlah Dana/Perlengkapan Alat 

Tulis Kantor, SDM 

2 Keluaran Pengadaan Alat Tulis Kantor 

3 Hasil 

Meningkatnya Pelaksanaan 

Kegiatan Dengan Baik 

Target 

Rp.75.126.825,- 

1 Paket,Belanja Alat 

Tulis Kantor 


Realisasi 

Rp.74.454.775,- 

1 Paket Alat Tulis 

Kantor 

100% 99 %. 

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.55.656.500,- Rp. 54.044.000,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Pengadaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan 

Pada Masyarakat Berjalan Dengan 

Baik 

32 

Honor untuk 1 

PPK, 1 Pejabat 

Pengadaan 

Barang/Jasa dan 1 

Pejabat Penerima 

Hasil pekerjaan 

serta 1 paket 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Honor untuk 1 

PPK, 1 Pejabat 

Pengadaan 

Barang/Jasa dan 1 

Pejabat Penerima 

Hasil pekerjaan 

serta 1 paket 

Cetakan dan 

Penggandaan 

100 %. 97 %.




7. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 


Target 


Realisasi 

1 Masukan 

2 Keluaran 

Jumlah Dana/SDM, Aturan 

Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book, 

Kursi Kerja 5 Buah, Lemari Pakaian 

1 Buah 

Rp.60.364.000,- Rp. 60.106.000,- 

Lemari 1 Buah, 2 

Buah Note Book, 

Kursi Kerja 5 

Buah, Lemari 

Pakaian 1 Buah 

Lemari 1 buah, 2 

Buah NoteBook, 

Kursi kerja 5 Buah 

Lemari Pakaian 1 

Buah. 

3 Hasil Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan 

Dengan Baik 

100% 100% 

8. Penyediaan Makanan Dan Minuman 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana/SDM Rp.284.760.000,- Rp. 284.760.000 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Terbayarnya uang Makan Minum 

Pegawai 

Pelayanan Terhadap Semua Pihak 

Meningkat 

226 Ok 226 Pegawai 

100% 99,57% 

33




9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.144.630.000,- Rp. 137.730.000,- 

2 Keluaran 

Diperolehnya Informasi 

Program/Kegiatan terkait 

7 Keg 

Perjalanan Dinas 

Luar daerah Tujuan 

Kota Bandung dan 

Perjalanan dinas 

kekalimantan dalam 

rangka sosialisasi 

DAK tingkat 

Nasional 

3 Hasil dengan SKPD Terkait. 100% 95 %. 

10. Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran 


Target 

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.13.200.000,- 


Realisasi 

Rp. 13.200.000 

2 Keluaran Jumlah Dana/SDM/TKK 2 Orang 1 Org TKK 1 orang, 12 bulan 

3 Hasil 

Meningkatnya Motivasi Pekerja 

Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

Meningkatnya Kinerja 

100% 

100% 

34




11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.149.665.500,- Rp.149.665.500,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Terlaksana Koordinasi dengan Tingkat 

Kecamatan 

Program Lini Lapangan Dapat 

Berjalan Sesuai Dengan Mekanisme 

Program Kegiatan 

31 Kecamatan 

100% 

terlaksananya 

Perjalanan Dinas ke 

31 Kecamatan 

100 % 

12. Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah 


Target 


Realisasi 


2 Keluaran 

3 Hasil 

Terselenggaranya Peringatan Hari 

Besar Nasional HUT RI, Idul Fitri, 

Hari Jadi Kab. Bandung, HUT. 

KORPRI, HARGANAS 

Meningkatnya Kesadaran Pegawai 

dalam Memperingati Hari Besar 

Nasional 

5 Hari Besar 

Nasional 

100% 

5 Buah Spanduk, 

100 Kaos, 734 Kali 

makan minum 

100% 

35




13.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

14.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana Rp. 1.007.116.075,- Rp. 927.331.875 

2 Keluaran 

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana 

Transportasi Terpenuhinya Sarana 

dan Prasarana Transportasi 

Unit Kend Roda 

2/Roda 4 

25 buah kendaraan 

dinas Roda 2, dan 1 

buah Mobil Unit 

Penerangan. 

3 Hasil Meningkatnya Pekerja Pegawai 100% 92 % 

15.Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor 


Target 


Realisasi 

1 Masukan 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Jumlah Dana, Peralatan 

Terselenggaranya Pengadaan Bahan 

Untuk Gedung Kantor 

Meningkatnya Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan Kantor 

Rp. 26.725.000,- 

1 Paket Material 

Bangunan 

100% 

Rp.26.254.000,- 

1 paket Material 

Bangunan 

98% 

16.Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor 


Target 


Realisasi 


2 Keluaran 

Terlaksananya Pemeliharaan 8 Bh Roda 4 

Rutin Kendaraan Dinas 218 Bh Roda 2 

12 Bulan 

Terpenuhinya Sarana dan 

3 Hasil Prasarana Kendaraan Untuk 

Bekerja 

100% 97% 

36




17.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp. 25.380.000,- Rp.25.380.000,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Tersosialisasikannya 

Perundang-undangan ke 240 

org PLKB/PKB 

Meningkatnya 

pengetahuan,sikap dan 

Prilaku Aparatur 

240 orang 240 Orang 

100% 100 %. 

18.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan 

19.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD 


1 Masukan 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Jumlah Dana/Laporan 

Bulanan,Triwulan,Semesteran, 

Tahunan,LAKIP,RENSTRA, 

RKA 

Tersusunnya Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan /Laporan 



RKA 

Terselesaikannya Semua Bentuk 

Laporan (Laporan 



RKA/DPA) 

Target 

Rp.43.332.500,- 

7 Orang 


Realisasi 

Rp.43.332.500,- 

Upah Lembur 

untuk 7 orang 

dan 1.728 lmbr 

fhoto copy dan 

penjilidan 

100% 100 %. 

37




20.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan 


Target 


Realisasi 

1 Masukan 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Jumlah Dana/Laporan Keuangan 

Tersusunnya Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan/Laporan 

semester 

Terselesaikannya Semua Bentuk 

Laporan (Laporan Bulanan dan 

laporan Semesteran) 

Rp.4.762.500,- 

7 Orang 

Rp.4.762.500,- 

Uang lembur 

untuk 7 orang 

100% 100 %. 

21.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun 


1 Masukan 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Jumlah Dana/Laporan 

Keuangan Ahir Tahun 

Tersusunnya Pelaporan 

Keuangan Ahir Tahun 

Terselesaikannya laporan 

keuangan ahir tahun 

Target 

Rp.8.872.500,- 

7 Orang 


Realisasi 

Rp.8.872.500,- 

Uang lembur 

untuk 7 orang 

100% 100 %. 

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana 

22.Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin 


38 

Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana Rp.224.581.375,- Rp.224.581.375,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Tercapainya Peserta KB Sesuai 

Dengan PPM 2010. 

Terlayaninya Kesertaan Peserta 

KB Baru dan Peserta KB Aktif 

dan Tersedianya Pelayanan KB 

dan Alat Kontrasepsi Bagi 


I Paket Mamin , 

I Paket 

Pelayanan KB 

560 Orang 

( 100 % ) 

380 Kasus, 4 

Kegiatan, 6 

Kegiatan, 10 

Buah, 2 

Kegiatan, 3 kali, 

250 buah, 4 kali, 

3126 orang 

100 %




23. Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi ) 

N 

o 

Narasi 

Tolok Ukur Kinerja 

Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 274.195.025,- Rp. 273.995.000,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Terselenggaranya pelaksanaan 

KIE KBPP, Melalui Momentmoment 

Harganas, TMKK 

KBKES, Bhayangkara, PKK, 

Sakakencana. 

Meningkatnya Pengetahuan, 

Sikap dan Perilaku Masyarakat 

Terhadap Program KB dan PP. 

31 Kec 

1 Kali, 12 Bulan, 1 

Kali,5 Keg,1080 Lbr, 6 

Kali, 3091 orang, 3200 

Lmbr, 2846 orang 

110 buah ( 64 %) 99 % 

24. Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.35.985.000,- Rp.35.985.000,- 

2 Keluaran Terlaksananya Promosi 

Pelayanan KHIBA 

Meningkatnya Cakupan 

3 Hasil Kesertaan BerKB dari Ibu 

Resiko Tinggi dan Peran Pria 

31 Desa, 31 Kec 

3091 orang, 

3200 Lmbr, 

2846 orang 

100% 100 % 

39




25. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana 


1 Masukan 

2 Keluaran 

Jumlah Dana, SDM, 

Peralatan, Aturan 

Terlaksananya 

Pembinaan Keluarga 

Berencana 

3 Hasil Tersedianya Data Hasil 

Pendataan Keluarga 

Target 


Realisasi 

Rp. 1.053.204.600,- Rp. 1.048.496.600,- 

31 Kec, 276 Desa 

16368 Orang Kegiatan, 72 Dus,36 

Set, snack untuk 2254 orang, dan 

makan minum untuk 2254 orang127 

orang kegiatan, 1 Buah, 600 orang, 

15 Kecamatan, 1 Kali,6 Bulan 

100% 97 % 


Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana Rp. 141.000.000,- Rp.140.225.000,- 

2 Keluaran Terbinanya Para Remaja di 31 Kecamatan 31 Kelompok 31 Kelompok 

3 Hasil 

Adanya Peningkatan Pengetahuan PUP dan 

PAP serta Triat KRRtentang KRR dan 

Pengelolaan PIKR 

31 Kelompok 

( 100 % ) 

99 % 

27. Program Pelayanan Kontrasepsi 

Pengadaan Alat Kontrasepsi 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana Rp. 195.185.400,- Rp.192.185.400,- 

2 Keluaran Tercapainya peserta KB sesuai PPM 2011 43 Unit 43 Unit 

3 Hasil 

Terlayaninya kesertaan peserta KB baru 

dan peserta KB Aktif dan tersedianya 

pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi 


( 100 % ) 99 % 

40




28.Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang 

Mandiri 

- Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB 



Target Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana Rp.366.019.000,- Rp. 366.019.000,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Pembinaan Pos KB Desa dan Sub 

Pos KB 

Meningkatnya Kesejahteraan 

Para Pengelola Pos KB, Sub Pos 

KB 

300 Orang pos 

KB, 930 orang 

Sub Pos KB 

100% 100 

300 Orang pos 

KB, 930 orang 

Sub Pos KB 

29. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 

- Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk 

HIV/AIDS 




1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Aturan Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Tersosialisasikannya Tentang 

Bahaya Narkoba, PMS termasuk 

HIV/AIDS 

Meningkatnya Pengetahuan 

Masyarakat tentang Bahaya 


HIV/AIDS 

1 Fasilitator, 200 

Peserta, 1 Paket 

ATK 

1 Fasilitator, 

200 Peserta, 

1 Paket ATK 

75% 100 % 

41






- Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan 





1 Masukan 

Rp. 

Rp.50.000.000,- 

Jumlah Dana, SDM, Peraturan 

50.000.000,- 

2 Keluaran Masyarakat Kabupaten Bandung 31 Buku 31 Buku 

Tersosialisasinya Bahan Informasi 

3 Hasil Pengasuhan Pembinaan Anak Bagi 

Keluarga 

100% 100 % 


- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di 

kecamatan 




1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.70.660.000,- Rp.70.660.000,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Pembinaan Kelompok Bina 

Masyarakat Untuk Membentuk 

BKB, BKR, BKL, UPPKS dan 

PKLK 

Meningkatnya Pengelolaan Kel 

Mel BKB, BKR, BKL, UPPKS dan 

PKLK 

504 Orang,155 

Orang,155 

Orang, 372 

Orang 

perkegiatan 

504 Orang,155 

Orang,155 

Orang, 372 

Orang 

perkegiatan 

100% 100 % 

42




Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

32. Program Penguatan Kelembagaan Pengurus utama Gender dan Anak 

- Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan (P2TP2) 



Target 

Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 111.720.000,- Rp. 111.292.200,- 

2 Keluaran 

Terlaksananya Pelayanan 1 kelompok untuk 1 kelompok untuk 

Permasalahan Perempuan korban traficking korban traficking 

Menurunnya Jumlah 

3 Hasil Permasalahan Perempuan Pada 

Umumnya 

100% 99 % 

33. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang 

Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 


Target 


Realisasi 

1 Masukan Jumlah Dana Rp. 92.800.000,- Rp. 92.800.000,- 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Terlaksananya Pemetaan 

Perlindungan anak 

Tersedianya (Terpenuhinya) 

Pemetaan Perlindungan anak 

Tersedianya data 

potensi organisasi 

yang berperan 

dalam PPA 

Diskusi panel 

remaja, cetak 

materi, lomba 

hafaidz Al-Qur’an, 

forum anak daerah, 

fasilitasi korban 

kekerasan terhadap 

anak, gugus tugas 

kota layak anak 

100% 100 % 

43





PembangunanKegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam 

Membangun Keluarga Sejahtera 


1 Masukan 

2 Keluaran 

3 Hasil 

Jumlah Dana, SDM, Peralatan, 

Peraturan 

Terlaksananya Program 

P2WKSS, Keterampilan Ibu 

Rumah Tangga Keluarga 

Miskin Pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga, keadilan 

dan kesetaraan Gender 

- Terwujudnya 1 (satu) Desa 

Binaan dalam Peningkatan 

Peran Wanita Menuju 

Keluarga Sehat Sejahtera 

(P2WKSS) 

- Meningkatnya Wawasan 100 

KK Binaan Dalam 

Pencegahan kekerasaan 

dalam rumah tangga, 

keadilan dan kesetaraan 

Gender 

- Meningkatnya Keterampilan 

Ibu Rumah Tangga Keluarga 

Miskin 

Target 

Rp.62.000.000,- 

100 KK Binaan 


Realisasi 

Rp.62.000.000,- 

Sosialisasi Program 

terpadu P2WKSS, 

rapat persiapan 

evaluasi, (penilaian 

awal P2WKSS), survey 

calon lokasi P2WKSS 

utk 100 KK Binaan 

100 % 100 % 

44




Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian 

Belanja Tidak Langsung 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Bandung TA 2011 

NO. 

URAIAN 

TARGET TAHUN 

2011 

REALISASI 

TAHUN 2011 (%) 

(RUPIAH) 

(RUPIAH) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Gaji Pokok PNS/Uang 

7.717.082.000 7.616.622.200 99% 

Representasi 

2 Tunjangan Keluarga 738.164.000 730.177.421 99% 

3 Tunjangan Jabatan 624.574.000 619.280.000 99% 

4 Tujangan Fungsional 475.470.000 469.165.000 99% 

5 Tunjangan Fungsional Umum 65.293.000 64.055.000 98% 

6 Tunjangan Beras 584.472.000 491.247.820 84% 

Tunjangan PPh/Tunjangan 243.060.000 238.631.486 98% 

7 

khusus 

8 Pembulatan Gaji 162.000 154.961 96% 

9 

Tambahan penghasilan PNS 2.735.593.900 2.717.527.950 99% 

Berdasarkan Beban Kerja 

10 

Belanja Makan dan Minum 284.760.000 265.020.000 93% 

Pegawai 

JUMLAH 

13.468.900.900 13.211.881.838 98% 

(Sumber: Sub.bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan Tahun 2011) 

35. Realisasi Anggaran Belanja Langsung 

Anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan untuk Tahun 2011 ini adalah 

sebesar Rp. 5.756.849.000,- Terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174,- 

atau sebesar 99 %, yang terdiri dari sebagai mana terlihat pada tabel 

berikut. 

45




Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian 

Belanja Langsung 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 

Bandung TA 2011 

TARGET 

TAHUN 2011 

REALISASI 

PROSE 

NTASE 

NO 

URAIAN 

(Rp) (Rp) (%) 

(1) (2) (3) (5) (6) 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

PENYEDIAAN JASA SURAT 

MENYURAT 

PENYEDIAAN JASA 

KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR 

DAN LISTRIK 

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN 

KANTOR 

PENYEDIAN JASA PERBAIKAN 

PERALATAN KERJA 

PENYEDIAAN ALAT TULIS 

KANTOR 

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN 

DAN PENGGANDAAN 

Rp.2.050.000,- Rp.2.050.000,- 100% 

Rp.15.360.000,- Rp. 4.309.449,- 28% 

Rp.24.011.000,- Rp.24.011.000,- 100% 

Rp. 23.100.000,- Rp. 23.100.000,- 100% 

Rp.75.126.825,- Rp.74.454.775,- 99% 

Rp.55.656.500,- Rp. 54.044.000,- 97% 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

PENYEDIAAN PERALATAN DAN 

PERLENGKAPAN KANTOR 

PENYEDIAAN MAKANAN DAN 

MINUMAN 

KEG.RAPAT-RAPAT.KOORD DAN 

TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH 

PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG 

TEKNIS PERKANTORAN 

KEG.RAPAT-RAPATKOORD DAN 

TRANSPORTASI KE DALAM 

DAERAH 

PERINGATAN HARI-HARI 

BERSEJARAH 

PENGADAAN KENDARAAN 

DINAS/OPERASIONAL 

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA 

GD. KANTOR 

PEMEL.RUTIN/BERKALA 

KEND.DINAS/OPS 

SOSIALISASI PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 

KINERJA DAN IKHTISAR 

REALISASI KINERJA SKPD 

PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN SEMESTERAN 

PENYUSUSAN LAPORAN 

KEUANGAN AKHIR TAHUN 

Rp.60.364.000,- Rp. 60.106.000,- 100% 

Rp.284.760.000,- Rp.284.760.000,- 100% 

Rp.144.630.000,- Rp. 137.730.000,- 95% 

Rp.13.200.000,- Rp.13.200.000,- 100% 

Rp.149.665.500,- Rp.149.665.500,- 100% 

Rp.17.625.000,- Rp.17.625.000,- 100% 

Rp. 1.007.116.075,- Rp. 927.331.875 92% 

Rp. 26.725.000,- Rp.26.254.000,- 98% 

Rp.896.693.500,- Rp. 869.323.250 97% 

Rp. 25.380.000,- Rp.25.380.000,- 100% 

Rp.43.332.500,- Rp.43.332.500,- 100% 

Rp.4.762.500,- Rp.4.762.500,- 100% 

Rp.8.872.500,- Rp.8.872.500,- 100% 

46




PENY.PELAYANAN KB &ALAT 

20 

KONTRASEPSI BAGI GAKIN 

Rp. 224.581.375,- Rp. 224.581.375,- 100% 

21 PELAYANAN KIE Rp. 274.195.025,- Rp. 273.995.000,- 100% 

22 PROMOSI PELAYANAN KHIBA Rp. 35.985.000,- Rp. 35.985.000,- 100% 

23 

PEMBINAAN KELUARGA 

BERENCANA 

Rp. 1.053.204.600,- Rp. 1.048.496.600,- 99,15% 

MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN 

24 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Rp. 141.000.000,- Rp. 140.225.000,- 99% 

FASILITASI PEMBENTUKAN 

25 KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI Rp. 366.019.000,- Rp. 366.019.000,- 100% 

KB 

26 

PROGRAM PENINGKATAN 

PENANGGULANGAN NARKOBA, Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,- 100% 

PMS TERMASUK HIV/ AIDS 

27 PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI Rp. 195.185.400,- Rp. 192.185.400,- 99% 

28 

PELATIHAN TENAGA PENDAMPING 

KELOMPOK BINA KELUARGA DI Rp. 70.660.000,- Rp. 70.660.000,- 100% 

KECAMATAN 

FASILITASI PEMBANGUNAN 

29 

PUSAT PELAYANAN TERPADU 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

Rp. 111.720.000,- Rp. 111.292.200,- 99,61% 

ANAK (P2TP2) 

PEMETAAN POTENSI ORGANISASI 

DAN LEMBAGA MASYARAKAT 

30 YANG BERPERAN DALAM Rp. 92.800.000,- Rp. 92.800.000,- 100% 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

ANAK 

31 

PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI GENDER DAN ANAK 

Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- 100% 

32 

PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH 

TANGGA DALAM MEMBANGUN Rp. 62.000.000,- Rp. 62.000.000,- 100% 

KELUARGA SEJAHTERA 

JUMLAH Rp. 5.756.849.000,- Rp. 5.613.189.174,- 98% 

(Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan Kabupaten Bandung). 

47




BAB IV 

EVALUASI HASIL KEGIATAN TAHUN 2011 

• PERKEMBANGAN PROGRAM KB 

Keberhasilan Pembangunan Keluarga Berencana dewasa ini telah memberikan 

kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Upaya pengendalian jumlah penduduk 

melalui Program KB akan berdampak terhadap semua sektor pembangunan dalam 

mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Hal yang sangat penting kita sadari bahwa 

Program Keluarga Berencana mempunyai peran penting dalam Pembangunan Sumber 

Daya Manusia melalui Pembangunan Keluarga Kecil Berkualitas, sehingga kondisi ini 

akan terus difokuskan pada upaya mencapai Net Reproduction Rate (NRR) = 1 atau TFR 

2,1 per wanita dalam rencana Pembangunan Program KB. 

Penduduk tanpa pertumbuhan atau penduduk tumbuh seimbang merupakan 

tujuan yang harus dicapai, sehingga pengendalian jumlah penduduk terus dilakukan 

melalui program KB di Kabupaten Bandung, hal ini sejalan dengan Visi Badan Keluarga 

Berenana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung yaitu mewujudkan 

keluarga berkualitas tahun 2015 sebagai implementasi dari Visi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bandung yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh 

Rapih Kertaraharja, Melalui Akselerasi Pembangunan Partisipasi yang berbasis Relijius, 

Kultural dan Berwawasan Lingkungan dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja 

Pembangunan Desa. 

Sedangkan untuk mencapai Visi Program KB akan dicapai melalui Misi Badan 

KB yaitu: 1. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat melalui 

Pendewasaan Usia Perkawianan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga 

serta Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2. Menyediakan Data dan Informasi Keluarga 

Berskala Mikro untuk Pengembangan Program di Daerah 3. Mewujudkan Penegakan, 

Kesetaraan, Keadilan Gender, Kesejahteraa, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian 

melalui Misi tersebut maka Visi Badan KB sejalan dengan Misi ketiga Pemerintah 

Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Misi yang 

keempat yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosisal Ekonomi Masyarakat., sehingga erat 

kaitan keberhasilan program KB dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bandung. 

48




• ANALISIS SITUASI 

Pembangunan Program KB di Kabupaten Bandung telah menunjukan hasil yang 

cukup mengembirakan namun secara umum situasi dan kondisi kependudukan di 

Kabupaten Bandung masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas. Jumlah penduduk 

yang besar merupakan modal dasar pembangunan tetapi apabila tidak diimbangi dengan 

kualitasnya maka akan menjadi beban dalam pembangunan, karena hasil pembangunan 

tidak dapat memenuhi kesejahteraan secara keseluruhan. Jumkah penduduk Kabupaten 

Bandung bedasarkan hasil pendataan keluarga sejahtera tahun 2011 dapat dicapai, yang 

tentunya harus dikendalikan kualitasnya sehingga mencapai IPM yang diharapkan. 

Keberhasilan program KB di kabupaten Bandung ditunjukan dengan pencapaian 

peserta KB Aktif Tahun 2010 sebanyak 514.301 akseptor, dengan CU/PUS 82,01% dan 

tahun 2011 tercapai peserta KB aktif sebesar 542.758 atau 83,041%. Angka ini 

menunjukan partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, tetapi berdasarkan kondisi 

peserta KB masih didominasi oleh kaum wanita sedangkan partisipasi pria masih rendah 

hanya sebesar 2,75 % dari total peserta KB aktif, tentunya keadaan ini harus diubah agar 

pria di Kabupaten Bandung ikut berperan menjadi peserta KB. 

Situasi dan kondisi Pembangunan Keluarga Berencana merupakan penomena 

yang perlu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, lebih sungguh-sungguh 

dan berkelanjutan. Hal ini diarahkan karena keberhasilan pembangunan Program KB 

akan berdampak terhadap pembangunan lainnya dalam upaya mewujudkan Kabupaten 

Bandung yang sejahtera. 

Dengan berakhirnya tahun 2010 dan memasuki tahun 2011, maka perlu 

dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian 

pelaksanaan program KB yang dilakukan selama tahun 2011, dibandingkan dengan 

kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2011. 

• PROGRAM PENINGKATAN KESERTAAN BER – KB 

• Pencapaian Pelayanan KB 

• Pencapaian total peserta KB baru tahun 2011 sebanyak 102.515 peserta atau 

108,39% dari PPM PB tahun 2011 sebesar 94.584 peserta, sedangkan kalau dilihat 

dari premix kontrasepsi maka pencapaian peserta KB baru adalah sebagai berikut : 

49




PPM IUD : 10.248 dengan Realisasi :12.365, PPM MOW: 953, dengan Realisasi 

:1.067, PPM MOP : 1.084 dengan realisasi :1.299, PPM Implant : 4.212 peserta 

dengan realisasi 4.179, PPM suntik : 56.893 Peserta dengan realisasi 57.684, 

PPM Pil : 15.871 peserta dengan Realisasi 19.220,sedangkan PPM kondom : 

5.323 dengan realisasi 6.701. 

Sedangkan kalau dilihat dari hasil pencapaian pelayanan peserta KB baru per mix 

kontrasepsi dibanding dengan PPM per mix kontrasepsi adalah sebagai berikut : 

Pencapaian peserta IUD 12.365 atau 123 % dari PPM sebesar 10.248, peserta 

MOW 1.067 atau 89,31 % dari PPM 953, MOP 1.299 atau 83,44 % dari PPM 

1.084, Implant 4.179 atau 100,78 % dari PPM 4.212, Suntik 57.684 atau 101,39% 

dari PPM 56.893, PIL 19.220 atau 121% dari PPM 15.871, Kondom 6.701 atau 

7,084% dari PPM 94.584. 

TABEL 1 

PECAPAIAN PESERTA KB BARU TAHUN 2011 

No Metode kontrasepsi Jumlah Ket 

1 IUD 12.365 

2 MOW 1.067 

3 MOP 1.299 

4 KONDOM 6.701 

5 IMPLANT 4.179 

6 SUNTIKAN 57.684 

7 PIL 19.220 

JUMLAH 102.515 

50




Pemberian Informend Consent 

Pelayanan peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan 

(Pemerintah dan Swasta ) 

Peserta KB Aktif bulan Desember 2011 sebanyak 514.301 peserta, terdiri dari 

hasil pelayanan Pemerintah sebanyak 198.434 akseptor (38,58 %) dan melalui 

Klinik KB Swasta sebanyak 315.867 akseptor (61,42 % ) hal ini menunjukan 

bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup tinggi atau KB 

sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. 

• Peserta KB Aktif 

Peserta KB Aktif dibanding PUS ( PA/PUS) 

Berdasarkan data yang bersumber dari laporan rutin Pengendalian 

Lapangan Jumlah peserta KB Aktif bulan Desember 2011 sebanyak 542.758 

akseptor atau 98,35 % dari PUS sebesar 627.110 pasangan. 

Peserta KB Aktif disbanding PPM permetode kontrasepsi tahun 2010 

Pencapaian peserta KB Aktif bulan Desember 2011 sebanyak 542.758 

akseptor atau 98,35 % dari PPM PA tahun 2011 sebanyak 551.884 peserta KB 

Aktif, dengan rincian sebagai berikut : 

TABEL 2 

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF TAHUN 2011 

NO KONTRASEPSI 

PENCAPAIAN 

PA S.D 

DESEMBER 2011 

PERSEN 

TERHADAP 

PPM 

1 IUD 83.041 15,04% 

2 MOW 13.245 2,39% 

3 MOP 5.620 1,02% 

4 KONDOM 7.966 1,44% 

JML NON 

HORMONAL 

109.872 17.699% 

6 IMPLANT 16.513 2,99% 

7 SUNTIKAN 291.922 52,89% 

8 PIL 124.451 22,55% 

JML HORMONAL 432.886 

78,43% 

51




Pelayanan peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan 

(Pemerintah dan Swasta ) 

Peserta KB Aktif bulan Desember 2011 sebanyak 514.301 peserta, terdiri dari 

hasil pelayanan Pemerintah sebanyak 198.434 akseptor (38,58 %) dan melalui 

Klinik KB Swasta sebanyak 315.867 akseptor (61,42 % ) hal ini menunjukan 

bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup tinggi atau KB 

sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Bandung. 

• Evaluasi Kegiatan Pelayanan KB 

Pemantapan Komitmen 

Sasaran yang telah dicapai dalam operasional program KB yaitu 

meningkatkanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat meliputi 

pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat,yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam berbagai 

kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB, dengan 

kegiatan : 

• Konsultasi UPT KB Kecamatan se- Kabupaten Bandung 

• Surat Edaran Bupati Bandung Tentang Peningkatan Pelayanan KB di Rumah 

Sakit (PKBRS) khususnya KB PP dan PK diRumah Sakit. 

• Peningkatan Kesertaan ber-KB 

Pemantapan Komitmen Operasional 

• Komitmen PD IBI Kabupaten Bandung tentang pengembangan Bhakti IBI 

KB-Kesehatan tahun 2011 dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s.d 

Desember 2011) dalam melaksanakan pelayanan KB. 

• Pertemuan Kelompok KB Pria Tk. Kabupaten 

• Surat Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat tentang pendistribusian Alat 

kontrasepsi IUD dan Kondom ke Jalur Swasta ( Bidan Praktek 

Swasta,KKB,LSOM) 

• MOU BKKBN dengan RS TNI AU Dr.Salamun tentang Pelayanan KB MOW 

dan MOP 

52




• Surat Edaran Gubernur Nomor : 476/22/Yansos tentang intensifikasi IUD 

dalam Pengabdian Bidang Praktek dalam rangka Bhakti IBI 

• Peningkatan Akses Pelayanan 

Penyampaian informasi dan komitmen pelayanan KB bagi keluarga 

miskin. 

Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara BKBPP Kabupaten 

Bandung dengan SOPD 

Kab dengan JAMKESMAS, Berdasarkan 

pengalaman lapangan masih ditemukan bahwa pelayanan KB bagi keluarga 

miskin melalui program ASKESKIN dan GAKINDA belum berjalan secara 

optimal sesuai ketentuan yang telah disepakati. Oleh sebab itu masih perlu 

pemantapan dalam hal komitmen yang berkaitan dengan sistem pelayanan 

baik yang menyangkut tertib administrasi maupun dalam hal jaminan 

pelayanan bagi keluarga miskin. 

Pelayanan KB melalui momentum Bhakti IBI,TMKK,Kesatuan Gerak 

PKK-KB-Kes, Harganas dan Momentum Hari Jadi Kabupaten 

Bandung serta momentum strategis lainnya. 

Kegiatan momentum telah dilaksanakan baik di tingkat Kabupaten, 

Kecamatan dan Desa. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi secara 

maksimal terhadap peningkatan peserta KB. Khususnya Momentum Bhakti 

IBI telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Peserta KB IUD. 

Bhakti IBI KB-Kesehatan, 

Intensifikasi pelaksanaan Bhakti IBI KB–Kesehatan dilaksanakan 

mulai Januari sampai dengan Desember 2011 dengan tahapan oprasional 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Pencanangan dilaksanakan pada bulan Maret 2011 

2. Surat Edaran Bhakti IBI dari Ketua PD IBI Kabupaten Bandung 

3. Pelayanan Terpusat tingkat Kabupaten dan Kecamatan 

4. Monitoring dan pembinaan oprasional Bhakti IBI secara berjenjang. 

Pelayanan KB bagi PP dan Pk di 2 Rumah Sakit/RSUD 

Pelaksanaan Pelayanan KB PP dan PK di Rumah sakit merupakan 

kegiatan yang strategis untuk meningkatkan kesertaan ber- KB khususnya 

53




KB baru, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian PPM PB 

Tahun 2011. 

Pelayanan Bhaksos dalam Kegiatan Momentum 

Kegiatan Bhaksos dalam Pelayanan KB, dalam kegiatan Momentum 

(Bhakti IBI,Bahkti Sosial TNI,Kesatuan Gerak PKK,Harganas dan Hari Jadi 

Kabupaten Bandung ) diarahkan pada pelayanan kesertaan ber KB baru dan 

Kesehatan Reproduksi. 

• Peningkatan Kualitas Pelayanan 

• Standar Pelayanan 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan KB. Materi ini diberikan kepada seluruh stakeholder yang 

berkaitan dengan pelayanan diantaranya Pengelolaan KB di SOPD Kab dan 

Bidan. Topik bahasan meliputi kegiatan konseling, penggunaan informed 

choice dan informend cincent, prosedur pelayanan,serta prosedur pasca 

pelayanan. 

• Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB 

Fokus bahasan dari kegiatan ini adalah Pencegahan infeksi (PI) dalam 

pelayanan KB. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para pimpinan 

klinik KB. Manfaat dari kegiatan jaga mutu adalah dapat lebih meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi pelayanan KB,Penerimaan masyarakat terhadap 

pelayanan KB,serta antisipasi kemungkinan munculnya gugatan hokum dari 

klien KB kepada pelaksana pelayanan. 

• Pertemuan Medis Teknis Yan Kontrasepsi 

Pertemuan Medis Teknis dilaksanakan dengan sasaran para tenaga 

medis(dokter dan bidan) di Rumah Sakit dan Puskesmas atau klinik KB. 

Fokus pembahasan adalah konsep dan standar medis teknis pelayanan KB, 

pelaksanaan medis teknis, menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu 

pelayanan KB, serta menilai hasil serta menyusun saran tindak lanjut 

pelayanan KB berkualitas. 

54




• Evaluasi Kegiatan Partisipasi Pria 

• Pencapaian KB Pria 

Penggarapan KB Pria dibeberapa Kecamatan belum menyentuh sasaran yang 

diinginkan baik oleh pengelola, petugas maupun penentu kebijakan. Hal ini dapat 

dilihat dari pencapaian peserta KB Pria s.d bulan Desember 2011 melalui 

Vasektomi dan Kondom,yaitu MOP sebesar 5.620 dari PPM 551.884 atau 1,018 

% dan Kondom 7.966 dari PPM 551.884 atau 1,44 %. 

• Apresiasi KB Perusahaan dan Kelompok KB Pria dalam peningkatan KB Pria 

MOP dan Kondom dilakukan melalui penilaian pengelolaan KB perusahaan dan 

peningkatan KB Pria oleh kelompok KB Pria yang dilaksanakan melalui tahapan 

penilaian secara administrasif dan kunjungan lapangan ke perusahaan pada bulan 

Maret s.d Mei 2011 dengan hasil : 

• KB PERUSAHAAN 

Kecamatan Rancabali PTP VIII ( Juara II ) Propinsi Jawa - Barat 

• KELOMPOK KB PRIA 

Kecamatan Paseh, Kelomok KB Pria (Juara II) Tk. Propinsi Jawa-Barat 

Pertemuan bagi Kelompok KB PRIA 

Penggarapan bagi kelompok KB Pria melalui Paguyuban / kelompok KB Pria 

dirasakan dapat memberikan kontribusi pencapaian Akseptor MOP yang cukup 

efektif. 

• Kegiatan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA) 

Integrasi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi merupakan satu upaya dalam 

keterpaduan berbagai pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya dan 

permasalahan yang dihadapinya. Pengembangan berbagai pelayanan KB 

diharapkan akan mencakup Bidang Kesehatan Reproduksi yang antara lain 

mencakup tentang pelayanan Double Protektion Kondom,Diteksi dini kanker 

alat Reproduksi,Inpeksi Menular Seksual (IMS),HIV-AIDS, Perawatan 

Kehamilan, Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran,Kehamilan yang tidak 

Diinginkan,dan metoda Amenorea Lactasi (MAL). Begitu juga tentang 

permasalahan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja termasuk Perkawinan Usia 

Dini dan Melahirkan Usia Muda,Perkosaan,Aborsi dan Sek Pra Nikah. 

55




Sosialisasi Program Penaggulangan Dan Pencegahan IMS,HIV-AIDS Dan 

NAPZA Bagi Remaja Sekolah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan 

benar serta meningkatkan peran serta siswa,BP-Pengurus OSIS untuk ikut aktif 

brpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV_AIDS,NAPZA 

dan Seks Bebas. 

Adapun sasaran sekolah yang dikunjungi dalam kegiatan sosialisasi tersebut 

sebanyak 7 Sekolah Yaitu diantaranya : 

1. SMAN I Margahayu 

2. SMKK 2 Baleendah 

3. SMAN I Katapang 

4. SMA N I Baleendah 

5. SMA N I Cileunyi 

6. PIKR SMAN I Soreang 

7. SMP Pasundan Banjaran 

Sedangkan pusat informasi dan Konsultasi Remaja diluar sekolah telah 

terbentuk di 31 kecamatan dengan jumlah kelompok PIKR, hal tersebut terjadi 

karena pada 1 kecamatan terdapat lebih dari 1 kelompok PIKR. 

Pembinaan juga dilaksanakan terhadap PIKR disekolah 

keagamaan/Pontren yaitu : 

Pembinaan KRR di 5 Pontren : 

• Pontren Al Jawami Kecamatan Cileunyi 

• Pontren Baitul Arkom Kecamatan Pacet 

• Pontren Wahdatutauhid Kecamatan Majalaya 

• Pontren AlMukhlis Kecamatan Cangkuang 

• Pontren Attaslim Kecamatan Pangalengan 

Adapun Jumlah PIKR berdasarkan tahapan PIKR yang ada sekarang ini 

adalah PIKR Tumbuh sebanyak 72 kelompok, PIKR Tegak sebanyak 19 

kelompok, PIKR Tegar sebanyak 5 Kelompok 

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama antara BKKBN Prov.,BKBPP Kab 

Bandung dengan Himpunan Konselor HIV/AIDS (HIKHA ) Jawa Barat. 

56




Materi yang disampaikan meliputi : 

• Analisa Kondisi Tentang Penderita HIV – AIDS di Jawa Barat dan 

Kabupaten Bandung 

• Penampilan TESTIMONI ODHA oleh salah seorang yang terkena kasus 

HIV-AIDS 

• Tanya Jawab dengan peserta (Siswa). 

• PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA 

Pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui Usaha 

Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera pada tahun 2011 cakupan jumlah 

keluarga yang menjadi anggota UPPKS dapat dilihat dari table berikut : 

TABEL 3 

JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGOTA UPPKS 

N 

O 

KEGIATAN 

JUMLAH 

1 Keluarga yang menjadi anggota UPPKS 6.682 

2 Jumlah anggota yang mendapat pinjaman 

modal 328 

3 Jumlah anggota UPPKS yang berusaha 328 

4 Rata-rata yang menjadi anggota UPPKS 77 

5 Rata-rata keluarga yang mendapat pinjaman 

modal 127 

6 Prosentase anggota UPPKS yang berusaha 73,94% 

Jumlah PUS = 3.813,- 

a. Pengembangan Permodalan 

Berbagai penyediaan modal usaha untuk kelompok UPPKS dari dana yang 

dikategorikan sebagai dana bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD 

maupun APBN. 

Adapun Modal yang disalurkan kepada kelompok UPPKS Tahun 2011 

adalah sebagai berikut : 

Jumlah Modal yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 565.000.000,- 

Jumlah Modal yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 30.000.000,- 

Jumlah Modal PNPM sebesar Rp. 20.000.000,- 

Jumlah Modal lainnya sebesar Rp. 30.000.000,- 

57




Total jumlah sumber Modal Rp. 645.000.000,- 

b. Pengendalian Pengembangan Modal 

Untuk mengikuti perkembangan modal kelompok UPPKS,perlu 

dilakukan pengendalian yaitu melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan 

UPPKS secara periodic (triwulanan) dan dilakukan secara berjenjang,mulai 

dari kelompok,desa,Kecamatan sampai Kabupaten. 

c. Penumbuhan dan Pengembangan Bidang Usaha 

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan SDM dalam pengelolaan 

usaha ekonomi produktif keluarga melalui wadah UPPKS, antara lain : 

Evaluasi Kegiatan Bina Keluarga 

Cakupan Hasil Kegiatan 

TABEL 4. 

JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN TAHUN 2011 

NO KEGIATAN BKB BKR BKL 

DES DES DES 

1 Keluarga yang menjadi anggota Poktan 58.739 31.387 14.233 

2 Jumlah Pertemuan / Penyuluhan 421 246 271 

3 Keluarga yang hadir dalam pertemuan / Penyuluhan 47.365 29.496 24.404 

4 Rata-rata Keluarga yang menjadi anggota 439 167 274 

5 Rata – rata jumlah pertemuan 1 1 1 

6 % Keluarga yang hadir terhadap keluarga ikut 

kegiatan 80,64% 47,71 % 59,73% 

Sumber : Laporan Bulanan Dallap ( F/I/Kec-Dal ) 

Jumlah PUS = 336,23 % ,- 

58




• Sistem informasi data mikro keluarga 

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB merupakan 

upaya optimalisasi dalam penyedian data dan informasi yang dapat dijadikan 

suatu acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan, untuk itu 

dalam penyediaan data dan informasi program KB dituntut agar dapat 

menyajikan data yang up to date, cepat,tepat dan terkini serta disajikan baik 

melalui media cetak maupun media elektronik yang berbasis teknologi 

informasi sebagai bahan pengendalian, evaluasi, pengambilan keputusan, 

penentuan kebijakan dan perencanaan program KB. 

Upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan data dan informasi 

telah dilakukan dengan mengacu pada srategi dan tujuan yang hendak dicapai 

dalam pengembangan sistem data dan informasi serta Analisa secara umum 

sebagi berikut: 

a. Pengembangan Sistem Informasi 

b. Tersedianya data tahapan keluarga hasil pendataan keluarga yang 

dilakukan melalui pengisian formulir ( R/I/KS/08)di setiap Rt. 

c. PPKBD yang memiliki catatan keluarga dan kesertaan ber KB yang 

dituangkan ke dalam (C/I/Des-Dal). 

d. Sub PPKBD yang memiliki catatan keluarga dan kesertaan ber KB 

e. Administrasi hasil pelayanan kontrasepsi ada disetiap Klinik 

KB(R/I/KB/08) 

f. PKB/PLKB yang tertib administrasi 

g. Tersedianya papan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh 

segenap pengelola program KB. 

h. Setiap Kecamatan melaporkan hasil program tepat waktu 

i. Tersedianya data base sebagai data dasar perencanaan program KB. 

j. Terolahnya data pencapaian program KB baik bulanan 

k. Tersedianya data base keluarg yang ada di Kabupaten Bandung 

l. Tersedianya aplikasi data entry hasil pencatatan pelaporan 

Pelkon,Dallap dan Pendataan serta aplikasi program data base keluarga. 

m. Meningkatnya komunikasi data melalui media elektronik(internet) 

dalam pengiriman laporan hasil/informasi program KB Kec. 

59




n. Tersedianya dokumen/buku pemetaan dan analisis per Indicator 

Keluarga Pra S dan KS I alas an ekonomi yang dapat mendukung 

oprasionalisasi program KB Nasional maupun program pembangunan 

lainnya. 

• Fokus Sasaran Tahun 2011. 

Menyikapi tuntutan perkembangan tersebut Bidang Informasi Keluarga 

dan Analisa Program dalam menyediakan data dan informasi yang 

berkualitas untuk kepentingan oprasional pengelolaan program KB, 

perlu adanya focus sasaran melalui : 

- Optimalisasi peningkatan cakupan laporan hasil pelayanan 

KB_KES yang akurat dan tepat waktu. 

- Pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi 

• Pengembangan dan pendayagunaan hasil evaluasi dan analisa 

program 

• Pendayagunaan hasil pendataan keluarga 

• Revitalisasi pengendalian pelaksanaan system informasi 

manajemen program KB. 

• Pokok – Pokok Kegiatan 

- Pengelolaan Data Keluarga Dan Penyebarluasan 

informasi,Serta Dokumentasi 

- Pengelolaan Data Dan Penyebarluasan Informasi, Serta 

Dokumentasi 

- Penyusunan Umpan Balik 

- Expose dan sosialisasi hasil pendataankeluarga 

- Penyusunan Monografi 

- Pemetaan dan Analisa Permasalahan per indicator Keluarga Pra 

KS, KS I. 

- Evaluasi Hasil Kinerja BKBPP Tahun 2011 

60




• Penyedian Data Dan Informasi Program KB. 

- Penyediaan Pendataan Keluarga Tahun 2011 

- Oprasional Pendataan Keluarga 

- Pengolahan dan Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga 

- Oprasional Pencatatan dan Pelaporan 

- Oprasional Petugas R/R Klinik 

- Pengumpulan dan pengolahan Data Basis dan PPM 

- Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 

• Pemantauan Pendataan Keluarga 

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hasil pendataan keluarga 

telah dilaksanakan pemantauan dan rechecking hasil pendataan keluarga 

ke tingkat Kecamatan dan Desa. 

• Pelaksanaan Entry Data Keluarga Pra KS dan KS I Alasan Ekonomi 

Dalam menunjang penyediaan data keluarga Pra S dan KS I alas an ekonomi 

untuk data Jamkesmas dan Gakinda di Kabupaten Bandung telah 

dilaksanakan entry data sebagai data basis pelayanan Kesehatan. Berdasarkan 

hasil entri data jamulah keluarga Pra KS dan KS I yang mendapat kartu 

jamuinan kesehatan keluarga miskin (Gakinda) 346,517 jiwa dan total Pra 

KS dan KS 1 1.079.275 jiwa. 

• PERLINDUNGAN ANAK 

Telah kita sadari bersama anak merupakan harapan bangsa, tunas 

bangsa sebagai genarasi penerus yang tentunya perlu dibina dan diarahkan 

agar menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas mentalnya, fisik dan 

intelektualnya sehingga dapat meneruskan cita-cita bangsa, tetapi pada 

kenyataannya dengan bermacam alasan baik ketidaktahuan ataupun faktor 

kemiskinan anak kita dihadapkan dengan permasalahan seperti : pelanggaran 

hak-hak anak, kekerasan dan exploitasi,traficking, dan gizi buruk. Dengan 

demikian anak perlu dilindungi dari kondisi yang sebenarnya tidak perlu 

terjadi pada anak-anak Indonesia. 

61




Namun demikian dengan segala keterbatasan baik tenaga, dana dan 

sarana maka Bidang Perlindungan anak pada tahun 2011 baru melaksanakan 

kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang 

Perlindungan kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi 

tersebut dapat memotivasi berbagai elemen sehingga mampu : 

1. Meningkatkan wawasan tentang pemahaman hak-hak Anak. 

2. Meningkatkan tanggung jawab sosial keluarga 

3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan 

4. Membangun Anak yang sehat, cerdas dan terlindungi 

62




• PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 

6 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas-tugas pokok 

memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang 

pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi 

pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan. 

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Lembagan Teknis Kabupaten Bandung. 

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi 2 

Sub Bidang,yaitu: 

1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender 

2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan 

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan permpuan 

pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

dengan sub kegiatan : 

2. Orientasi Manajemen Usaha Kelompok Perempuan. 

3. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan 

4. Jambore Posyandu 

5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam 

Pembangunan. dengan sub kegiatan : 

‣ Evaluasi (Penilaian Awal) Program Terpadu P2WKSS Tingkat 

Provinsi Jawa Barat 

‣ Evaluasi (Penilaian Akhir) Program Terpadu P2WKSS Tingkat 

Provinsi Jawa Barat. 

‣ Pembinaan Lokasi P2WKSS 

‣ Pelatihan Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin 

63




‣ Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender 

‣ Survey Calon Lokasi P2WKSS 

‣ Sosialiasi Program Terpadu P2WKSS 

‣ Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak, 

dengan sub kegiatan : 

‣ Orientasi Bagi Pengurus P2TP2A 

‣ Workshop Bagi Pengurus P2TP2A 

‣ Workshop Lapangan Luar Kabupaten Bandung 

‣ Workshop Lapangan Pulau Jawa (D.I. Yogyakarta) 

‣ Workshop Lapangan Luar Jawa (Kepulauan Riau) 

7. Program Peningkatan Peran serta Gender Dalam Pembangunan dengan 

sub kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan 

• Dukungan Anggaran 

Pelaksanaan kegiatan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan mendapat 

dukungan anggaran tahun 2011 sebagai berikut : 

Belanja tidak langsung sebesar Rp. 113.468.900.900,- dengan realisasi 

sebesar Rp. 13.211.881.838,- atau 98%. Anggaran ini adalah untuk kegiatan 

belanja pegawai yang diberikan berupa gaji dan tunjangan. Sedang belanja 

langsung sebesar Rp. 5.756.849.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174 

atau sebesar 98 % , yang digunakan sebagai dukungan kegiatan. 

• Dukungan Sarana 

Kegiatan tahun anggaran 2011 dukungan sarana penunjang kegiatan 

mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus 

(DAK) yaitu 1 buah Mobil Unit Penerangan KB (Mupen) dan 25 unit 

kendaraan roda dua (sepeda motor) yang dialokasikan untuk kendaraan 

operasional PLKB/PKB di tingkat Desa, Bangunan 1 unit Gedung Gudang 

Alat Kontrasepsi yang digunakan untuk penyimpanan Alat kontrasepsi,serta 

43 Unit IUD-KIT yang dialokasikan kesetiap klinik KB yang ada 

diKabupaten Bandung. 

64




BAB V 

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN 

1. PERMASALAHAN 

Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap 

bidang sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing 

– masing, akan tetapi masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas, 

diantaranya adalah : 

‣ Jumlah peserta KB masih bertumpu pada suntik 53% dan Pil sebanyak 23%, 

kondisi ini sangat berpengaruh terhadap angka drop out kepesertaan KB. 

‣ Masih rendahnya angka rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun walaupun 

sudah naik dari tahun sebelumnya 18 tahun, sedangkan target yang harus dicapai 

kawin pertama 20 tahun 

‣ Dalam penyediaan data mikro keluarga masih belum oftimal terutama dalam 

penggunaan data untuk penangan kemiskinan. 

‣ Total fertility rate (TFR) baru mencapai 2,35 dari sasaran 2,10 

‣ Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah yaitu sebesar 1,5 % 

‣ Masih tingginya jumlah Keluarga miskin ( Pra KS Alek 130.591 KK, KS I Alek 

217.638 KK 40,63 % dari jumlah KK 856.879 ( Pendataan Keluarga tahun 2010 

) 

‣ Cakupan Partisipasi keluarga dalam dalam kegiatan BKB,BKL,BKR dan 

UPPKS masih rendah berkisar antara 30 % 

‣ Masih terjadi kasus KDRT dan dan traffiking sebanyak 15 orang 

‣ Masih rendahnya sumberdaya manusia dalam program pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak 

3. UPAYA PEMECAHAN MASALAH 

‣ Meningkatkan kualitas peserta KB dari Suntik KB dan Pil KB dengan 

menggunakan alat kontrasepsi MOP, MOW dan IUD 

‣ Meningkatkan Pelayanan KIE tentang KB-KR bagi pria agar berperan dalam 

program KB 

65




‣ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola 

program melalui pendidikan dan pelatihan 

‣ Pembinaan kepada kelompokkelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja 

( PIKR ) mengenai Kesehatan Reproduksi di 31 kecamatan dan 276 desa 

‣ Meningkatkan pelayanan MOP dan MOW di rumah sakit dan menggunakan 

mobil pelayanan keliling disetiap kecamatan. 

‣ Membentuk kelompok paguyuban MOP di 31 kecamatan untuk meningkatkan 

peran pria dalam program KB 

‣ Meningkatkan pemamahan pelaksanana program pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak melallui kegiatan study banding ke daerah yang sudah 

berhasil, konsultasi dengan propinsi dan kementrian pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak 

‣ Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun 

pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin. 

‣ Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk menjadi anggota dalam kegiatan 

BKB, BKR, BKL dan UPPKS 

66




BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian di atas maka laporan tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

‣ Keberhasilan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan 

Kabupaten Bandung tahun 2011 sudah menunjukan hasil yang cukup 

mengembirakan bila di dibandingkan dengan tahun 2010. Kondisi tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut dari CU/PUS naik 3,01% dari tahun 2009 sebesar 82,01% 

naik menjadi 83 %. Peserta KB baru tercapai 102 % melampuai target tahun 2011 

yaitu 83.640 akseptor tercapai 97.149 akseptor. 

‣ Dukungan anggaran program dan kegiatan Badan Keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan tahun 2011 sebesar Rp. 19.225.749.900,00 terealisasi 

sebesar 18.825.071.012,00 atau 98%. 

‣ Kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2011 tercapai 100% dengan 

anggaran program dan kegiatan tercapai 98,00 %. 

‣ Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan terbentuknya kelompokkelompok 

kegiatan yang ada di tingkat desa dan kecamatan seperti paguyuban MOP 

di setiap kecamatan, terbentukan BKB, BKL, KKR, PIKRR dan UPPKS di Setiap 

Desa 

‣ Peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak melalui pelaksanaan sosialisasi undang-undang, pendataan potensi anak, 

menurunnya KDRT dan Trafiking dan meningkatkan sumber daya penggerak 

program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. 

2.SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

‣ Untuk meningkatkan capaian program pelayanan keluarga berencana dan 

pemberdayaan perempuan perlu dilakukan peningkatan kualitas peserta KB melalui 

67




Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOP, MOW dan Implant 

‣ Mendekatkan akses pelayanan KB di setiap kecamatan melalui pelayanan KB keliling 

di 31 kecamatan dengan menggunakan bis pelayanan 

‣ Meningkatkan pembinaan kepada peserta KB Baru dengan melakukan konseling 

paska pelayanan untuk menjaga kelangsungan kepesertaan ber KB. 

‣ Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program Keluarga 

Berencana melalui kegiatan KIE agar masyarakat ikut dalam kegiatan BKB, 

BKL,BKR dan UPPKS. 

‣ Meningkatkan Advokasi kepada para pembuat kebijakan/pemangku kepentingan 

untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam mencapai keberhasilan program KB 

di Kabupaten Bandung. 

68




BAB VII 

PENUTUP 

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi dan kebijakan yang 

jelas serta menggunakan strategi yang tepat, maka akan mempermudah untuk mengevaluasi 

dan menilai keberhasilan dari suatu kegiatan sebagai simpulan hasil kerja Badan Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perbandingan antara rencana dengan evaluasi 

menghasilkan capaian kegiatan sebesar 98 %. 

Sumber dana dan realisasi tahun anggaran 2011 berasal dari APBD dan APBN yang 

digunakan untuk kegiatan-kegiatan : Rutin dan Pembangunan Pelaksanaan Tupoksi 

Badan,Selanjutnya dalam rangka melanjutkan upaya pengembangan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemrintah diusahkan membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah. 

Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan yang 

proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan 

pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis, 

dengan renstra dan lakip diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja 

pemerintah dengan melibatkan Stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil 

kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan LAKIP ini. Diharapkan, 

Penyusunan Lakip ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang 

mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya 

pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efesien. 

69




Soreang, Januari 2012 

BADAN KELUARGA BERENCANA 

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 


KEPALA 

Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes 

Pembina Tk. I 

NIP. 1962114 198803 2 004 

70

Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?