Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender,<br />
memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang<br />
pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT,<br />
Traffiking perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah.<br />
Selama tahun <strong>2011</strong> telah terjadi 28 kasus traffiking di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>,<br />
ini menunjukan bahwa program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak<br />
perlu mendapat perhatian serius karena akan berdamfak terhadap tatanan sosial,<br />
sikologis serta tumbuh kembang anak. Berdasarkan kondisi di atas maka<br />
pemahaman masyarakat, melalui pendidikan terhadap masyarakat perlu terus<br />
dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.<br />
Untuk mencapai kondisi di atas selama tahun <strong>2011</strong> Badan Keluarga<br />
Berencana Pemberdayaan Perempuan terus meningkatkan pelayanan Keluarga<br />
Berencana dan melakukan pembinaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat<br />
terhadap program KB. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas<br />
pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
sebagai berikut:<br />
1. Tugas Pokok<br />
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan<br />
Organisasi Lembaga Teknis Daerah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> bahwa Kepala Badan<br />
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok<br />
memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan<br />
mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis<br />
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang<br />
keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan<br />
dan Perlindungan Anak.<br />
2. Fungsi<br />
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya<br />
4. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan <strong>Pemerintah</strong> daerah sesuai dengan<br />
lingkup tugasnya<br />
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br />
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan<br />
tugas dan fungsinya<br />
6
Change language