Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung

More documents

Recommendations

Info

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender, memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT, Traffiking perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah. Selama tahun 2011 telah terjadi 28 kasus traffiking di Kabupaten Bandung, ini menunjukan bahwa program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak perlu mendapat perhatian serius karena akan berdamfak terhadap tatanan sosial, sikologis serta tumbuh kembang anak. Berdasarkan kondisi di atas maka pemahaman masyarakat, melalui pendidikan terhadap masyarakat perlu terus dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mencapai kondisi di atas selama tahun 2011 Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan terus meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan melakukan pembinaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap program KB. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut: 1. Tugas Pokok Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Fungsi 3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya 5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya 6
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BANDUNG Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh KB ) yaitu: 1. Bagian Sekretariat a. Sub Bagian Penyusunan Program b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan 2. Bidang Informasi dan Data Keluarga a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan 3. Bidang Keluarga Berencana a. Sub Bidang Pengendalian KBKR b. Sub Bidang Reproduksi Remaja 4. Bidang Keluarga Sejahtera a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan a. Sub Bidang Pengurusutamaan Gender b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan 6. Bidang Perlindungan Anak a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak b. Sub Bidang Integrasi hak anak 7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha 7
Page 1 and 2: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMER
Page 5: LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMER
Page 57 and 58:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMER
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
show all

Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?