Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
RINGKASAN EKSEKUTIF<br />
Mencermati kondisi kependudukan saat ini maka upaya pencapaian tujuan MDGs<br />
dilakukan seiring upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program<br />
Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB di<br />
pada era reformasi perlu terus ditingkatkan. Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan<br />
pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan<br />
peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child).<br />
Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi<br />
social ekonomi masyarakat yang masih rendah. Ini terjadi karena factor modernisasi<br />
berakibat membaiknya kondisi social ekonomi masyarakat. Factor modernisasi itu juga<br />
menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam menilai anak (child value). Sejumlah<br />
factor pendorong perubahan perilaku itu antara lain menurunnya angka kematian bayi dan<br />
balita dan meningkatnya status perempuan.<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
berusaha untuk mengantisipasi kondisi ditengah perubahan yang cepat dalam system<br />
manajemen pemerintah tahun ini, melalui peran dan posisi dalam serangkaian programprogram<br />
yang terencana dan terukur yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
Dasar perencanaan strategis tersebut diawali dengan Visi dan Misi Badan Keluarga<br />
Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan. Visi tersebut adalah : “Terwujudnya Keluarga<br />
Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”. Untuk mewujudkan Visi tersebut<br />
diatas perlu dirumuskan sejumlah misi yaitu :<br />
1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia<br />
Perkawinan,Pengaturan Kelahiran,Pembinaan Ketahanan Keluarga serta Peningkatan<br />
Keluarga Sejahtera.<br />
2. Menyediakan Data Mikro Keluarga untuk Pengembangan Program di daerah<br />
3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB<br />
4. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan anak melalui Penegakan, Kesetaraan,<br />
keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.<br />
5. Meningkatkan peran serta swasta/steak hordel dalam pembangunan KB<br />
1
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Berdasarkan kondisi tersebut dibuat perencanaan tahun <strong>2011</strong> yang berpedoman pada<br />
akuntabilitas kinerja Badan sebagai upaya menilai tingkat keberhasilan lembaga dalam<br />
pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga ukuran keberhasilan lembaga akan terlihat jelas<br />
dalam bentuk pengukuran yang lebih bersifat kuantitatif.<br />
Adapun Program dan alokasi dana sebesar Rp. 5.756.849.000,- dengan rincian Prorgam<br />
sebagai berikut :<br />
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp 865.548.825,-<br />
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp. 2.109.602.275,-<br />
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sebesar Rp.25.380.000,-<br />
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan<br />
sebesar Rp. 56.967.500,-<br />
5 Program Keluarga Berencana sebesar Rp. 1.587.966.000,-<br />
6 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Rp. 141.000.000,<br />
7 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri<br />
Sebesar Rp. 366.019.000,-<br />
8 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS sebesar<br />
Rp. 22.000.000,-<br />
9 Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga sebesar<br />
Rp. 70.660.000,-<br />
10 Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak sebesar<br />
Rp. 254.520.000,-<br />
11 Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan sebesar<br />
Rp. 62.000.000,-<br />
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
BAB I<br />
PENDAHULUAN<br />
1.1 LATAR BELAKANG<br />
• Gambaran Umum<br />
Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini adalah apa yang akan kita<br />
lakukan apabila laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali. Apabila ledakan<br />
penduduk menjadi kenyataan maka akan terbentang di hadapan kita masalahmasalah<br />
yang akan menghabat percepatan pembangunan. Kemiskinan,<br />
pengangguran, kebodohan, rendahnya daya beli, derajat kesehatan yang rendah akan<br />
terus membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan<br />
mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut<br />
program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi kondisi<br />
tersebut.<br />
Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah<br />
satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi<br />
beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan<br />
factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.<br />
Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui<br />
perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui<br />
penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan<br />
faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya<br />
manusia (SDM) melalui pengaturan kelahiran di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
Undang-undang Nomor 52 Tahun 209 tentang Perkembangan Kependudukan<br />
dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “Keluarga Berencana<br />
Adalah upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur<br />
kehamilan melalui promosi, perlindugan dan bantuan sesuai dengan hahk-hak<br />
reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas”. Berdasarkan kondisi<br />
diatas maka keberhasilan pembangunan keluarga berencana di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target<br />
peserta KB baru tahun <strong>2011</strong> sebanyak 102.515 akseptor, secara fertilitas akan<br />
3
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
menghambat kelahiran sebanyak 102.515 kelahiran apabila peserta KB tersebut<br />
dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan bila biaya<br />
persalinan bayi Rp. 600.000 per satu kelahiran yang di tanggung oleh pemerintah<br />
maka dengan terkendalinya 102.515 kelahiran pemerintah telah menghemat Rp.<br />
61,5 milyar per tahun, dimana biaya tersebut dapat digunakan untuk pembangunan<br />
lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.<br />
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada<br />
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang<br />
terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping<br />
itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan<br />
daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.<br />
Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini<br />
adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang<br />
selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan<br />
Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan<br />
peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang<br />
pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi<br />
terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus<br />
utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender.<br />
• Maksud dan Tujuan<br />
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong> (LAKIP)<br />
<strong>2011</strong> ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung-jawaban atas<br />
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh<br />
<strong>Pemerintah</strong> Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> sebagai implementasi dari reformasi birokrasi<br />
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan akuntabitas<br />
kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi<br />
yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana<br />
pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan.<br />
4
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas<br />
Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong> (LAKIP) ini adalah sebagai berikut :<br />
1. Memberikan gambaran umum tentang kondisi Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> yang meliputi tugas pokok dan<br />
fungsi serta kondisi kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan;<br />
2. Gambaran proses pembangunan program keluarga berencana yang berisikan<br />
Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Strategi, program dan kegiatan dan evaluasi<br />
kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta Rencana Kinerja<br />
dalam mewujudkan Visi, Misi, Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan.<br />
3. Melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan yang meliputi kegiatan Pengukuran Kinerja,<br />
Analisis Pencapaian Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan.<br />
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan atau capaian program keluarga<br />
berencana dan pemberdayaan perempuan yang telah dilaksanakan selama<br />
tahun <strong>2011</strong><br />
5. Menjadi Bahan masukan bagi kepentingan Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan dalam pelaksanaan tugas di masa mendatang.<br />
Selanjutnya Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>. Tugas pokok yang dilakasanakan adalah pengendalian jumlah<br />
penduduk melalui pengaturan kelahiran.<br />
Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk<br />
menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk<br />
mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian<br />
diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan<br />
perempuam serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan<br />
melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang<br />
atau penduduk tanpa pertumbunan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang<br />
apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10.<br />
Selanjutan perkembangan program pemberdayaan perempuan dan<br />
5
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender,<br />
memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang<br />
pelanggaran hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT,<br />
Traffiking perlu terus mendapat perhatian oleh pemerintah.<br />
Selama tahun <strong>2011</strong> telah terjadi 28 kasus traffiking di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>,<br />
ini menunjukan bahwa program pengarusutamaan gender dan perlindungan anak<br />
perlu mendapat perhatian serius karena akan berdamfak terhadap tatanan sosial,<br />
sikologis serta tumbuh kembang anak. Berdasarkan kondisi di atas maka<br />
pemahaman masyarakat, melalui pendidikan terhadap masyarakat perlu terus<br />
dilakukan melalui program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut.<br />
Untuk mencapai kondisi di atas selama tahun <strong>2011</strong> Badan Keluarga<br />
Berencana Pemberdayaan Perempuan terus meningkatkan pelayanan Keluarga<br />
Berencana dan melakukan pembinaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat<br />
terhadap program KB. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas<br />
pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
sebagai berikut:<br />
1. Tugas Pokok<br />
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan<br />
Organisasi Lembaga Teknis Daerah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> bahwa Kepala Badan<br />
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok<br />
memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan<br />
mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis<br />
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang<br />
keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan<br />
dan Perlindungan Anak.<br />
2. Fungsi<br />
3. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya<br />
4. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan <strong>Pemerintah</strong> daerah sesuai dengan<br />
lingkup tugasnya<br />
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya<br />
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan<br />
tugas dan fungsinya<br />
6
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang, 10<br />
sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional ( Penyuluh<br />
KB ) yaitu:<br />
1. Bagian Sekretariat<br />
a. Sub Bagian Penyusunan Program<br />
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian<br />
c. Sub Bagian Keuangan<br />
2. Bidang Informasi dan Data Keluarga<br />
a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga<br />
b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan<br />
3. Bidang Keluarga Berencana<br />
a. Sub Bidang Pengendalian KBKR<br />
b. Sub Bidang Reproduksi Remaja<br />
4. Bidang Keluarga Sejahtera<br />
a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga<br />
b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat<br />
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan<br />
a. Sub Bidang Pengurusutamaan Gender<br />
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan<br />
6. Bidang Perlindungan Anak<br />
a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak<br />
b. Sub Bidang Integrasi hak anak<br />
7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha<br />
7
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
7. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN<br />
Struktur Organisasi dan Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan<br />
8. Struktur Organisasi<br />
Struktur yang dipimpin oleh seorang pejabat esselon yang terdiri dari :<br />
- Eselon II sebanyak : 1 Orang<br />
- Eselon III a sebanyak : 1 Orang<br />
- Eselon III b sebanyak : 5 Orang<br />
- Eselon IV sebanyak : 75 Orang<br />
- Fungsional : 108 Orang<br />
- Pelaksana : 17 Orang<br />
-<br />
TKK : 1 Orang<br />
Jumlah<br />
: 211 Orang<br />
9. Kepegawaian Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung Sumber<br />
Daya Manusia yang terdiri dari :<br />
- Kepala Badan : 1 Orang<br />
- Sekretaris : 1 Orang<br />
- Kepala Bidang : 5 Orang<br />
- Kepala Sub Bagian : 3 Orang<br />
- Kepala Sub Bidang : 10 Orang<br />
- Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) : 105 Orang<br />
- PLKB : 4 Orang<br />
- CPNS : 2 Orang<br />
- Pelaksana : 17 Orang<br />
- UPT Pengendali Program KB : 31 Orang<br />
- Kasubag TU : 31 Orang<br />
- TKK : 1 Orang<br />
Jumlah<br />
211 Orang<br />
8
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Nominatif Pegawai Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan<br />
Berdasarkan status kepegawaian Kondisi Tahun <strong>2011</strong><br />
No.<br />
STATUS<br />
KEPEGAWAIAN<br />
JUMLAH<br />
KETERANGAN<br />
(1) (2) (3) (4)<br />
Pegawai Negeri Sipil<br />
Golongan IV 19<br />
Golongan III 176<br />
Golongan II 13<br />
Golongan I -<br />
Calon PNS 2<br />
JUMLAH 210<br />
(Sumber: Sub Bagian umum dan Kepegawaian Badan Keluarga Berencana<br />
dan Pemberdayaan Perempuan Tahun <strong>2011</strong>)<br />
10. KEWENANGAN<br />
Sesuai kewenangan pada rencana strategis tahun 2010 – 2015 Untuk<br />
program Urusan Wajib Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> pada tahun 2010 terdiri dari urusan bidang<br />
keluarga berencana dan keluraga sejahtera dan terdiri dari 13 (Tiga Belas)<br />
Program yaitu :<br />
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br />
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br />
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja<br />
dan Keuangan<br />
5. Program Keluarga Berencana<br />
6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja<br />
7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR<br />
yang Mandiri<br />
8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk<br />
HIV/AIDS.<br />
9
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
1.2 SISTEMATIKA<br />
9. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan<br />
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak<br />
10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga<br />
11. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak<br />
12. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan<br />
13. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam<br />
Pembangunan.<br />
Adapun pembuatan laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> Tahun <strong>2011</strong> ini<br />
disusun ke dalam 6 (enam) bab dengan sistematika yang dilakukan sebagai berikut:<br />
BAB I<br />
PENDAHULUAN:<br />
Pada Bab Pendahuluan dipaparkan gambaran umum Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang berisi Tupoksi,<br />
Srtruktur Organisasi dan Kondisi serta kondisi kepegawaian Badan<br />
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dilanjutkan<br />
dengan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja<br />
Instsnasi <strong>Pemerintah</strong>, dan bab ini diakhiri dengan sistematika<br />
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong><br />
(LAKIP).<br />
BAB II RENCANA STRATEGIS :<br />
Dalam Bab Rencana Strategis diuraikan mengenai Visi dan Misi yang<br />
telah di tetapkan, dilanjutkan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis,<br />
dikuti dengan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis serta<br />
dilengkapi dengan Rencana Kinerja.<br />
BAB III<br />
AKUNTABILITAS KINERJA:<br />
Dalam Bab ini dijelaskan mengenai Pengukuran Kinerja Kegiatan pada<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, kemudian<br />
10
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
diteruskan dengan Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran dan dilanjutkan<br />
dengan Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan.<br />
BAB IV EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN <strong>2011</strong> :<br />
bab ini menjelaskan tentang hasil kegiatan yang telah dicapai,<br />
berdasarkan visi dan misi lembaga<br />
BAB V PERMASALAH DAN SOLUSI :<br />
bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam<br />
pelaksanaan program pembangunan keluarga berencana dan<br />
pemberdayaan perempuan serta upaya atau solusi untuk mengatasi<br />
masalah tersebut.<br />
BAB VI<br />
PENUTUP:<br />
Pada Bab ini akan diambil suatu kesimpulan dari uraian pada bab-bab<br />
sebelumnya, serta saran dalam rangka peningkatan KINERJA untuk<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan guna<br />
perbaikan dan peningkatan pada masa-masa mendatang.<br />
11
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
BAB II<br />
RENCANA STRATEGIS<br />
2.1 VISI DAN MISI<br />
Laporan Akuntabitas Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong> (LAKIP) tahun <strong>2011</strong> ini<br />
disusun berdasarkan pencapaian program dalam strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah<br />
(SKPD) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
Melalui visi dan misi yang akan dicapai oleh lembaga selama lima tahun, maka dibuat<br />
rencana kerja tahunan sebagai implemtasi pencapaiann tujuan tersebut. Visi dan misi<br />
lembaga dimaksudkan untuk mendukung visi dan misi program pembangunan<br />
pemerintah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>. Dengan demikian melalui Laporan Akuntabilitas<br />
Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong> akan menggambarkan sejauh mana rencana kerja tahun <strong>2011</strong><br />
dapat dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.<br />
Rencana strategis periode 2010 - 2015 Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan sepenuhnya mendukung rencana strategis yang disusun oleh<br />
pemerintah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>. Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan<br />
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuam di rencanakan sebagai strategi untuk<br />
keberhasilan program pembangunan <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
1. V I S I Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
Untuk mencapai tujuan organisasi maka Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan mempuayi visi yaitu “Terwujudnya “Terwujudnya<br />
Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun 2015”, visi tersebut<br />
sangat mendukung Visi <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>, yaitu “Terwujudnya <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Tata Kelola <strong>Pemerintah</strong>an<br />
yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural<br />
dan Berwawasan Lingkungan” “. Sedangkan Misi dari pemerintah <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> adalah:<br />
1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi<br />
2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan<br />
Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda.<br />
12
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
3. Memantapkan Pembangunan Perdesaan<br />
4. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban<br />
5. Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur dan Keterpaduan Tata ruang wialayah<br />
6. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing<br />
7. Memulihkan Keseimbangan Lingkungan dan menerapkan pembangunan<br />
berkelanjutan<br />
Untuk mendukung tujuan pemerindah maka Visi dan Misi Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk tujuan yang akan dicapai<br />
dalam menciptakan sumber daya manusia melalui program KB dan pemberdayaan<br />
perempuan. Sehingga diharapkan dengan keberhasilan program KB akan<br />
menciptakan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing untuk melaksanakan<br />
pembangunan, sesuai dengan tujuan Misi Ke Dua <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
yaitu” Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan<br />
Iman dan Takwa serta melestarikan Budaya Sunda”.<br />
Kunci utama tujuan pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan<br />
perempuan adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pembangunan<br />
keluarga berencana, sehingga peran dan posisi dan pelaksanaan pembangunan sesuai<br />
dengan kehendak, prakarsa dan harapan kebutuhan masyarakat melalui serangkaian<br />
proses untuk terlaksananya program-program strategis yang terencana, teratur dan<br />
berkesinambungan.<br />
Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dicapai<br />
melalui peningkatan sumber daya aparatur penggerak program KB di semua lini<br />
lapangan, melalui peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan peran serta steak<br />
holder dan kebijakan pemerintah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
2. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
Untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan yaitu Terwujudnya “Terwujudnya Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri<br />
dan Berkualitas tahun 2015”, maka dirumuskan sejumlah misi sebagai upaya untuk<br />
mencapai visi tersebut yaitu :<br />
1. Meningkatkan Keperdulian peran serta masyarakat melalui: Pendewasaan Usia<br />
Perkawinan, Pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan<br />
peningkatan keluarga sejahtera.<br />
13
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
2. Menyediakan data dan informasi keluarga berskala mikro untuk pengembangan<br />
program di daerah.<br />
3. Meningkatkan Kualitas Kepesertaan Peserta KB<br />
4. Mewujudkan penegakan, kesetaraan, keadilan gender, kesejahteraan dan<br />
perlindungan anak.<br />
5. Meningkatkan Peran Serta Swasta/Steak holder dalam Pembangunan KB<br />
Ketiga misi tersebut sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan.<br />
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS<br />
1. Tujuan<br />
Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> adalah untuk meningkatkan<br />
sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga Berencana,<br />
Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan<br />
upaya yaitu :<br />
Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM)<br />
a. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan<br />
menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 atau Penduduk<br />
Tumbuh Seimbang.<br />
b. Tujuan tersebut sebagai upaya untuk mencapai misi Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Untuk mengukur pencapaian<br />
program dan kegiatan yang telah dilakukan maka sesuai Tugas Pokok dan<br />
Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan penilaian capaian<br />
melalui laporan tahunan yang bertujuan untuk :<br />
c. Mengidentifikasi Program Badan terhadap capaian kinerja Program SKPD<br />
periode sebelumnya.<br />
d. Merumuskan kesimpulan sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal<br />
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunan<br />
rancangan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan<br />
Perempuan.<br />
e. Merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah<br />
(RPJPD), sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20<br />
tahunan.<br />
14
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
2. Sasaran<br />
f. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Badan Keluarga Berencana<br />
dan Pemberdayaan Perempuan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan.<br />
g. Sebagai alat tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan<br />
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).<br />
h. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program mulai dari<br />
aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembiayaan pembangunan<br />
secara terpadu terarah dan terukur<br />
i. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta<br />
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.<br />
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh setiap SKPD<br />
dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, oleh Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah merumuskan sasaran sebagai berikut:<br />
a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,45 menjadi 2,35 tahun <strong>2011</strong>.<br />
b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan<br />
keluarga dan masyarakat dalam program KB.<br />
c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun.<br />
d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan<br />
pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif dari PPM 82 %<br />
f. Meningkatnya peserta KB baru dari PPM 97.000 akseptor<br />
g. Meningkakan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan<br />
pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan<br />
h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIKR) di 31 kecamatan<br />
i. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.<br />
j. Menurunkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)<br />
k. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM<br />
perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan<br />
kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai<br />
bidang.<br />
l. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender<br />
15
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan,<br />
pengambilan keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat<br />
dan segenap objek pembangunan.<br />
2.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS<br />
1. Kebijakan<br />
Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan<br />
dicapai. Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun <strong>2011</strong> ini adalah : Pengendalian<br />
Pertumbuhan Penduduk melalui peningkatan Total Fertility Rate (TFR) 2,10 dan Net<br />
Reproduksi Rate (NRR) =1, Penduduk Tumbuh Seimbang 2015<br />
2. Program dan Kegiatan<br />
Memperhatikan kondisi <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> yang memiliki potensi<br />
permasalahan dan peluang, maka dengan memperhatikan nilai-nilai dasar visi daerah,<br />
aspirasi dan dinamika yang berkembang.<br />
Strategi pencapaian tujuan merupakan faktor penting dalam proses<br />
perencanaan strategis. Dengan penetapan strategis untuk pencapaiannya yang<br />
dibangun dan dilandasi kepada informasi,data-data, nilai-nilai yang ada dan faktorfaktor<br />
kunci keberhasilan.<br />
Oleh karena itu segala aktifitas yang dilaksanakan di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> pada<br />
hakekatnya merupakan upaya peningkatan kualitas manusia dengan terpenuhinya<br />
kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang semuanya bermuara pada Indeks<br />
Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang<br />
merupakan gabungan komposisi dari tiga komponen pokok yaitu Pendidikan,<br />
Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.<br />
Program yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> tahun <strong>2011</strong> meliputi :<br />
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br />
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br />
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan<br />
keuangan.<br />
- Program Keluarga Berencana<br />
- Program Kesehatan Reproduksi Remaja<br />
16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
- Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga<br />
Berencana – Kesehatan Reproduksi yang mandiri<br />
- Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS<br />
- Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan<br />
Tumbuh Kembang Anak<br />
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga<br />
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak<br />
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan<br />
- Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan<br />
Sedangkan Kegiatan-Kegiatan tahun <strong>2011</strong> meliputi ;<br />
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br />
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.<br />
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br />
- Penyediaan Alat Tulis Kantor<br />
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br />
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br />
- Penyediaan Makanan dan Minuman<br />
- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br />
- Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran<br />
- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah<br />
- Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah<br />
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional<br />
- Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor<br />
- Belanja Perawatan kendaraan bermotor<br />
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan<br />
- Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br />
- Penyusunan Laporan Keuangan Sementara<br />
- Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun<br />
- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin<br />
- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)<br />
- Promosi Pelayanan KHIBA<br />
- Pembinaan Keluarga Berencana<br />
- Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat<br />
17
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
- Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB<br />
- Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS<br />
- Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh<br />
Kembang Anak<br />
- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan<br />
- Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan<br />
dan Anak (P2TP2)<br />
- Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam<br />
Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.<br />
- Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak<br />
- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah<br />
- Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera.<br />
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)<br />
No. SASARAN PROGRAM KEGIATAN<br />
(1) (2) (3) (4)<br />
Meningkatnya pelaksanaan<br />
kegiatan dengan baik serta<br />
Penyediaan Jasa Surat<br />
1 Tersedianya<br />
Menyurat<br />
Perangko,materai dan<br />
benda Pos<br />
2<br />
Meningkatnya suasana<br />
kerja yang nyaman serta<br />
terpenuhi Jasa<br />
Komunikasi,air dan listrik<br />
Penyediaan Jasa Komunikasi,<br />
Sumber Daya Air, dan Listrik<br />
3<br />
Meningkatnya suasana<br />
kerja yang nyaman serta<br />
Tersedia peralatan<br />
kebersihan kantor<br />
Program<br />
Pelayanan<br />
Administrasi<br />
Perkantoran<br />
Penyediaan Jasa Kebersihan<br />
Kantor<br />
4<br />
terpeliharanya peralatan<br />
kerja yang efektif<br />
Penyediaan jasa perbaikan<br />
peralatan kerja<br />
18
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
5<br />
tersedia belanja Alat Tulis<br />
Kantor untuk mendukung<br />
kinerja<br />
Penyediaan Alat Tulis Kantor<br />
6<br />
Meningkatnya Kinerja dan<br />
pelayanan pada masyarakat<br />
berjalan dengan baik<br />
Penyediaan Barang cetakan<br />
dan penggandaan<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Meningkatnya Pelaksanaan<br />
Kegiatan dengan baik<br />
Pelayanan Terhadap semua<br />
pihak meningkat karena<br />
adanya penyedian<br />
makanan dan minum untuk<br />
tamu dan rapat rutin UPT<br />
Pengendali Prog.KBPP<br />
adanya kesepakatan dan<br />
komitmen dengan lintas<br />
sektoral tentang program<br />
KB dan pemberdayaan<br />
perempuan<br />
TKK satu orang untuk<br />
membantu piket dan<br />
kebersihan<br />
Penyedia Peralatan dan<br />
Perlengkapan Kantor<br />
Penyediaan Makanan dan<br />
Minuman<br />
Rapat-rapat Koordinasi dan<br />
konsultasi ke luar daerah<br />
Penyediaan Pendukung<br />
Administrasi Teknis dan<br />
Perkantoran<br />
11<br />
12<br />
adanya kesepakatan dan<br />
komitmen dengan lintas<br />
sektoral tentang program<br />
KB dan pemberdayaan<br />
perempuan<br />
Terselenggaranya hari<br />
besar Nasional. Hut RI,Hari<br />
jadi Kab.Bdg,Harganas,<br />
HUT Korpri<br />
Rapat-rapat Koordinasi dan<br />
konsultasi dalam daerah<br />
Penunjang Perayaan Hari-Hari<br />
Bersejarah<br />
13<br />
Terpenuhinya Sarana dan<br />
Prasarana Transportasi<br />
Pengadaan Kendaraan Dinas /<br />
Operasional<br />
14<br />
Terselenggaranya<br />
pengadaan bahan untuk<br />
gedung kantor<br />
Program<br />
Peningkatan<br />
Sarana dan<br />
Prasarana<br />
Aparatur<br />
Pemeliharaan Rutin/ berkala<br />
Gedung Kantor<br />
15<br />
16<br />
Terlaksananya<br />
pemeliharaan rutin<br />
kendaraan dinas<br />
Tersosialisasinya<br />
perundang-undangan<br />
Kepada UPT,PLKB,PKB<br />
dan Kasubag TU<br />
Program<br />
Peningkatan<br />
Kapasitas sumber<br />
daya aparatur<br />
Pemeliharaan Rutin/Berkala<br />
Kendaraan Dinas/Operasional<br />
Bimbingan Teknis<br />
Implementasi Peraturan<br />
Perundang-Undangan<br />
19
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
Tersusunnya Laporan<br />
Capaian Kinerja dan<br />
keuangan<br />
(<strong>Lakip</strong>,Renstra,Lakta,Renja,<br />
RKA,DPA)<br />
Tersusunnya Laporan<br />
Capaian Kinerja (Laporan<br />
Tahunan,Semesteran,Triwul<br />
an)<br />
Tersusunnya Laporan<br />
Capaian Kinerja (Laporan<br />
akhir Tahun)<br />
terlayaninya kesertaan<br />
peserta KB baru dan<br />
Peserta KB Aktif dan<br />
tersedianya pelayanan KB<br />
dan alat kontrasepsi bagi<br />
Keluarga miskin<br />
Terselenggarannya<br />
pelayanan KIE KBPP,<br />
melalui Moment-moment<br />
Harganas,TMKK KB-KES<br />
Terlaksanannya promosi<br />
Pelayanan Khiba (<br />
Kesehatan Ibu Anak dan<br />
Balita)<br />
Terlaksananya Pembinaan<br />
Keluarga Berencana melalui<br />
penyediaan data mikro<br />
keluarga sejahtera pada<br />
kegiatan pendataan R/1/KS<br />
tahun <strong>2011</strong><br />
Terbinanya para remaja<br />
dalam kegiatan Re-Produksi<br />
Sehat<br />
Program<br />
Peningkatan<br />
Pengembangan<br />
Sistem Pelaporan<br />
Capaian Kinerja<br />
dan Keuangan<br />
Program Keluarga<br />
Berencana<br />
Program<br />
Kesehatan<br />
Reproduksi<br />
Remaja<br />
Penyusunan Laporan Capaian<br />
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br />
Kinerja SKPD<br />
Penyusunan laporan<br />
keuangan semesteran<br />
Penyusunan pelaporan<br />
keuangan akhir tahun<br />
Penyediaan Pelayanan KB dan<br />
Alat Kontrasepsi Bagi<br />
Keluarga Miskin<br />
Pelayanan KIE (Komunikasi<br />
Informasi dan Edukasi)<br />
Promosi Pelayanan KHIBA<br />
Pembinaan Keluarga<br />
Berencana<br />
Memperkuat Dukungan dan<br />
Partisipasi Masyarakat<br />
25<br />
Pembinaa Pos KB, Sub Pos<br />
KB, Forum<br />
Perduli,kependudukan<br />
Program<br />
pembinaan peran<br />
serta masyarakat<br />
dalam pelayanan<br />
KB/KR yang madiri<br />
Fasilitasi pembentukan<br />
kelompok masyarakat<br />
peduli KB<br />
26<br />
Meningkatnya Pengetahuan<br />
Masyarakat tentang Bahaya<br />
Narkoba, PMS termasuk<br />
HIV/AIDS<br />
Program<br />
Peningkatan<br />
Penanggulangan<br />
Narkoba,PMS<br />
termasuk HIV /<br />
AIDS<br />
Penyuluhan Penanggulangan<br />
Narkoba, PMS termasuk<br />
HIV/AIDS<br />
27<br />
Tersosialisasinya bahan<br />
informasi pengasuhan dan<br />
pembinaan tumbuh<br />
kembang anak<br />
Program<br />
Pengembangan<br />
Bahan Informasi<br />
Tentang<br />
Pengasuhan dan<br />
Pembinaan<br />
Tumbuh Kembang<br />
Anak<br />
Pengumpulan Bahan<br />
Informasi Tentang<br />
Pengasuhan dan Pembinaan<br />
Tumbuh Kembang Anak<br />
20
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
28<br />
Meningkatnya Pengelolaan<br />
BKB,BKR,BKL,UPPKS, dan<br />
PKLK dalam upaya<br />
peningkatan Keluarga<br />
Sejahtera<br />
Program<br />
Penyiapan Tenaga<br />
Pendamping<br />
Kelompok Bina<br />
Keluarga<br />
Pelatihan Tenaga Pendamping<br />
Kelompok Bina Keluarga di<br />
Kecamatan<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Menurunnya jumlah<br />
permasalahan Perempuan<br />
tentang permasalahan<br />
sosial,ekonomi, pendidikan,<br />
kesehatan dan kemiskinan<br />
Tersedianya wilayah<br />
Garapan untuk menurunkan<br />
jumlah permasalahan<br />
perempuan dan anak<br />
melalui kegiatan,<br />
ekonomi,pendidikan dan<br />
kesehatan serta<br />
Tersedianya Pemetaan<br />
Perlindungan Anak<br />
Bertambahnya<br />
pengetahuan, wawasan dan<br />
ketrampilan,para kader<br />
posyandu melalui refrening<br />
jambore posyandu dan<br />
meningkatnya ekonomi<br />
serta kesejahteraan<br />
keluarga<br />
Program<br />
Penguatan<br />
Kelembagaan<br />
Pengarusutamaan<br />
Gender dan Anak<br />
Program<br />
Peningkatan<br />
Kualitas Hidup<br />
dan Perlindungan<br />
Perempuan<br />
Fasilitasi Pengembangan<br />
Pusat Pelayanan Terpadu<br />
Pemberdayaan Perempuan<br />
dan Anak (P2TP2A)<br />
Pengembangan sistem<br />
informasi Gender dan<br />
Anak<br />
Pelaksanaan Kebijakan<br />
Perlindungan Perempuan di<br />
Daerah<br />
32<br />
37<br />
Meningkatnya wawasan 100<br />
KK Binaan dalam<br />
pencegahan kekerasan<br />
dalam rumah tangga,<br />
keadilan dan kesetaraan<br />
gender dan terwujudnya 1<br />
desa Binaan dalam<br />
peningkatan peran wanita<br />
menuju keluarga sehat<br />
sejahtera (P2WKSS)<br />
Melaksanakan Pembinaan<br />
Organisasi Perempuan<br />
dalam meningkatkan<br />
kesetaraan gender<br />
Program<br />
Peningkatan<br />
Peran Serta dan<br />
Kesetaraan<br />
Gender dalam<br />
Pembangunan<br />
Kegiatan penyuluhan bagi<br />
ibu rumah tangga dalam<br />
membangun keluarga<br />
sejahtera<br />
Pembinaan Organisasi<br />
Perempuan<br />
(SUMBER: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> tahun <strong>2011</strong>)<br />
21
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
2.4 RENCANA KINERJA TAHUN <strong>2011</strong><br />
Kebijakan Strategis ditetapkan berdasarkan sasaran-sasaran yang akan dicapai.<br />
Kebijakan yang ditetapkan untuk Tahun <strong>2011</strong>, ini adalah Kebijakan Pembangunan yang<br />
Berkelanjutan.<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> juga<br />
menetapkan 32 Kegiatan dalam bentuk 13 Program Kegiatan, sebagai berikut :<br />
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />
Kegiatan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 10<br />
(sebelas) kegiatan yaitu :<br />
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br />
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.<br />
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br />
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja<br />
- Penyediaan Alat Tulis Kantor<br />
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br />
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br />
- Penyediaan Makanan dan Minuman<br />
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br />
- Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran<br />
- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah<br />
- Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah<br />
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br />
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan dalam 5 (Lima)<br />
kegiatan yaitu :<br />
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional<br />
- Pengadaan Mebeuleur<br />
- Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor<br />
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional<br />
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu<br />
22
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br />
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan per Undang-Undangan<br />
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan<br />
Keuangan<br />
Kegiatan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian<br />
Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :<br />
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br />
- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (Laporan Tahunan, Semesteran,<br />
Triwulan)<br />
- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja (Laporan akhir Tahun)<br />
5. Program Keluarga Berencana<br />
- Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga<br />
Miskin<br />
- Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)<br />
- Kegiatan Promosi Pelayanan Khiba<br />
- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana<br />
6. Program Kesehatan Reproduksi Remaja<br />
- Kegiatan Memperkuat dukungan dan partisipasi Masyarakat<br />
7. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR<br />
Yang Mandiri<br />
- Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB<br />
8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS,termasuk HIV/AIDS<br />
- Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS<br />
9. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan<br />
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak<br />
- Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan<br />
Tumbuh Kembang Anak.<br />
23
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga<br />
- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di<br />
Kecamatan<br />
11. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak<br />
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan<br />
Perempuan dan Anak (P2TP2A)<br />
12. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan<br />
- Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah<br />
13. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam<br />
Pembangunan<br />
- Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga<br />
Sejahtera.<br />
24
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
BAB III<br />
AKUNTABILITAS KINERJA<br />
A. PENGUKURAN KINERJA<br />
Pengukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> adalah menggunakan indikator Capaian<br />
Program, Masukan, Keluaran, dan Hasil, sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan<br />
anggaran.<br />
Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapian dari pelaksanaan<br />
program kegiatan, Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam<br />
APBD dengan satuan Rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan<br />
melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk Keluaran adalah<br />
produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara<br />
untuk pengukuran Hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang di hasilkan dari<br />
pelaksanaan kegiatan.<br />
A. BELANJA<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> adalah:<br />
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13.468.900.900,- (Tiga Belas Milyar Empat<br />
Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Rupiah).<br />
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 5.756.849.000 (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh<br />
Enam Juta Delapan ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).<br />
a) Belanja Langsung terdiri dari :<br />
a1). Urusan SKPD sebanyak 4 Program dan 20 Kegiatan yaitu:<br />
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />
Kegiatan-kegiatan berupa ;<br />
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br />
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.<br />
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br />
25
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja<br />
- Penyediaan Alat Tulis Kantor<br />
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br />
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br />
- Penyediaan Makanan dan Minuman<br />
- Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah<br />
- Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran<br />
- Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah<br />
- Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah<br />
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp.865.548.825<br />
(Delapan ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh<br />
Delapan Ribu Delapan ratus Dua Puluh Lima Rupiah).<br />
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br />
- Kegiatan Pembangunan Gedung/Gudang Kantor<br />
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional<br />
- Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung<br />
Kantor<br />
- Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor<br />
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp.<br />
2.109.602.275,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua<br />
Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).<br />
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br />
- Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-<br />
Undangan<br />
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.<br />
25.380.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu<br />
Rupiah).<br />
26
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja<br />
dan keuangan<br />
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar<br />
Realisasi Kinerja SKPD<br />
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sementara<br />
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun.<br />
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian<br />
kinerja dan keuangan sebesar Rp. 56.967.500,- (Lima Puluh Enam<br />
Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah).<br />
a2) Urusan Keluarga Berecana dan Keluarga Sejahtera sebanyak 6 Program dan<br />
9 Kegiatan.<br />
1. Program Keluarga Berencana<br />
- Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi<br />
- Keluarga Miskin<br />
- Kegiatan Pelayanan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)<br />
- Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA<br />
- Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana<br />
Program Keluarga Berencana Sebesar Rp. 1.587.966.000,- (Satu<br />
Milyar delapan r Ratus enam puluh tujuh Juta empat ratus empat puluh<br />
satu ribu tujuh ratus Tujuh puluh lima rupiah)<br />
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja<br />
- Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat<br />
Program Kesehatan Reproduksi Remaja sebesar Rp. 141.000.000,-<br />
(Seratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah).<br />
3. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan<br />
Keluarga Berencana /Kesehatan Reproduksi yang Mandiri<br />
- Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli<br />
KB<br />
27
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan<br />
Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi yang Mandiri sebesar Rp.<br />
366.019.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Belas<br />
Ribu Rupiah).<br />
4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk<br />
HIV/AIDS<br />
- Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk<br />
HIV/AIDS sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua Puluh Dua Juta Rupiah).<br />
5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga<br />
Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di<br />
Kecamatan<br />
- Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga<br />
sebesar Rp. 70.660.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam<br />
Puluh Ribu Rupiah).<br />
a3). Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 3<br />
Program dan 4 Kegiatan.<br />
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak<br />
Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang<br />
Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />
- Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu<br />
Pemberdayaan Perempuan dan Anak<br />
- Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat<br />
Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan<br />
Perlindungan Anak.<br />
- Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan<br />
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak<br />
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak<br />
sebesar Rp. Rp. 254.520.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta<br />
Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) .<br />
28
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam<br />
Pembangunan<br />
- Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam<br />
Membangun Keluarga Sejahtera<br />
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam<br />
Pembangunan sebesar Rp. 62.000.000,- (Enam Puluh Dua Juta<br />
Rupiah).<br />
29
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG<br />
Anggaran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> dari APBD <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> sebesar Rp. 19.225.749.900,-<br />
(Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh<br />
Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yaitu :<br />
1. Belanja Tidak Langsung sebasar Rp. 13.468.900.900,-<br />
2. Belanja Langsung sebasar Rp. 5.756.849.000,-<br />
Anggaran Tidak Langsung Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> dari APBD <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> dengan rincian sebagai berikut :<br />
Urusan SKPD :<br />
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br />
penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan anggaran <strong>2011</strong> sebesar Rp.<br />
2.050.000.<br />
No Narasi<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Tolok Ukur<br />
Kinerja<br />
Jumlah Dana/Benda<br />
Pos dan Materai<br />
Belanja Perangko<br />
dan Benda Pos<br />
Lainnya<br />
Meningkatnya<br />
Pelaksanaan<br />
Kegiatan Dengan<br />
Baik<br />
Target Kinerja<br />
Target<br />
Rp.2.050.000,-<br />
Perangko 714 Bh,<br />
Materai 794 Bh<br />
Realisasi<br />
Rp.2.050.000,-<br />
Perangko 714 Bh,<br />
Materai 794 Bh<br />
100% 100%.<br />
30
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik<br />
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibiayai sebesar Rp. 15.360.000<br />
atau sebesar 28%, sehingga kinerja yang dicapai 28%, kondisi tersebut.<br />
dikarenakan Mesin Faximile Rusak sehingga komunikasi terhambat dan kinerja<br />
tidak efektif.<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp.15.360.000,- Rp. 4.309.449<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Terpenuhinya<br />
kebutuhan jasa<br />
komunikasi,sumber<br />
daya air dan listrik<br />
Kinerja berjalan<br />
dengan baik<br />
1 No Telp, 4<br />
Buah Media,<br />
belanja alat<br />
listrik<br />
100% 28 %.<br />
Dibayarkan jasa<br />
telpon untuk<br />
januari s.d maret<br />
sebanyak 5 Kali<br />
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br />
No<br />
Narasi<br />
1 Masukan<br />
Tolok Ukur<br />
Kinerja<br />
Jumlah Dana/SDM,<br />
Perlengkapan<br />
2 Keluaran Terpenuhinya<br />
Peralatan<br />
Kebersihan<br />
Meningkatnya<br />
3 Hasil Suasana Kerja<br />
Yang Nyaman<br />
Target<br />
Rp.24.011.000,-<br />
1 Paket Peralatan<br />
Kebersihan<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
Rp. 24.011.000<br />
Honorarium 3<br />
Cleaning Service<br />
dan 1 paket<br />
Peralatan<br />
Kebersihan<br />
100% 100 %.<br />
31
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
4. Penyediaan Perbaikan Peralatan Kantor<br />
No<br />
Narasi<br />
Tolok<br />
Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Jumlah Dana/SDM, Perlengkapan<br />
Terpenuhinya Servie Mesin TK dan<br />
Komputer<br />
Terpeliharanya 14 unit komputer,5 unit<br />
mesin tik dan 2 printer sehingga<br />
Suasana kerja menjadi nyaman<br />
Rp. 23.100.000,- Rp. 23.100.000,-<br />
14 Unit Komputer<br />
5 Unit Mesin Tik<br />
Biaya Service<br />
untuk 14 Unit<br />
komputer,5 Unit<br />
Mesin Tik, dan 2<br />
Printer<br />
100% 100 %.<br />
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
1 Masukan<br />
Jumlah Dana/Perlengkapan Alat<br />
Tulis Kantor, SDM<br />
2 Keluaran Pengadaan Alat Tulis Kantor<br />
3 Hasil<br />
Meningkatnya Pelaksanaan<br />
Kegiatan Dengan Baik<br />
Target<br />
Rp.75.126.825,-<br />
1 Paket,Belanja Alat<br />
Tulis Kantor<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
Rp.74.454.775,-<br />
1 Paket Alat Tulis<br />
Kantor<br />
100% 99 %.<br />
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.55.656.500,- Rp. 54.044.000,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Pengadaan Barang Cetakan dan<br />
Penggandaan<br />
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan<br />
Pada Masyarakat Berjalan Dengan<br />
Baik<br />
32<br />
Honor untuk 1<br />
PPK, 1 Pejabat<br />
Pengadaan<br />
Barang/Jasa dan 1<br />
Pejabat Penerima<br />
Hasil pekerjaan<br />
serta 1 paket<br />
Cetakan dan<br />
Penggandaan<br />
Honor untuk 1<br />
PPK, 1 Pejabat<br />
Pengadaan<br />
Barang/Jasa dan 1<br />
Pejabat Penerima<br />
Hasil pekerjaan<br />
serta 1 paket<br />
Cetakan dan<br />
Penggandaan<br />
100 %. 97 %.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
7. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
Jumlah Dana/SDM, Aturan<br />
Lemari 1 Buah, 2 Buah Note Book,<br />
Kursi Kerja 5 Buah, Lemari Pakaian<br />
1 Buah<br />
Rp.60.364.000,- Rp. 60.106.000,-<br />
Lemari 1 Buah, 2<br />
Buah Note Book,<br />
Kursi Kerja 5<br />
Buah, Lemari<br />
Pakaian 1 Buah<br />
Lemari 1 buah, 2<br />
Buah NoteBook,<br />
Kursi kerja 5 Buah<br />
Lemari Pakaian 1<br />
Buah.<br />
3 Hasil Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan<br />
Dengan Baik<br />
100% 100%<br />
8. Penyediaan Makanan Dan Minuman<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana/SDM Rp.284.760.000,- Rp. 284.760.000<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Terbayarnya uang Makan Minum<br />
Pegawai<br />
Pelayanan Terhadap Semua Pihak<br />
Meningkat<br />
226 Ok 226 Pegawai<br />
100% 99,57%<br />
33
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.144.630.000,- Rp. 137.730.000,-<br />
2 Keluaran<br />
Diperolehnya Informasi<br />
Program/Kegiatan terkait<br />
7 Keg<br />
Perjalanan Dinas<br />
Luar daerah Tujuan<br />
Kota <strong>Bandung</strong> dan<br />
Perjalanan dinas<br />
kekalimantan dalam<br />
rangka sosialisasi<br />
DAK tingkat<br />
Nasional<br />
3 Hasil dengan SKPD Terkait. 100% 95 %.<br />
10. Penyediaan Jasa Pendukung Teknis Perkantoran<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.13.200.000,-<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
Rp. 13.200.000<br />
2 Keluaran Jumlah Dana/SDM/TKK 2 Orang 1 Org TKK 1 orang, 12 bulan<br />
3 Hasil<br />
Meningkatnya Motivasi Pekerja<br />
Pengembangan Sistem Pelaporan<br />
Capaian Kinerja dan Keuangan<br />
Meningkatnya Kinerja<br />
100%<br />
100%<br />
34
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp.149.665.500,- Rp.149.665.500,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Terlaksana Koordinasi dengan Tingkat<br />
Kecamatan<br />
Program Lini Lapangan Dapat<br />
Berjalan Sesuai Dengan Mekanisme<br />
Program Kegiatan<br />
31 Kecamatan<br />
100%<br />
terlaksananya<br />
Perjalanan Dinas ke<br />
31 Kecamatan<br />
100 %<br />
12. Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp.17.625.000,- Rp. 17.625.000<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Terselenggaranya Peringatan Hari<br />
Besar Nasional HUT RI, Idul Fitri,<br />
Hari Jadi Kab. <strong>Bandung</strong>, HUT.<br />
KORPRI, HARGANAS<br />
Meningkatnya Kesadaran Pegawai<br />
dalam Memperingati Hari Besar<br />
Nasional<br />
5 Hari Besar<br />
Nasional<br />
100%<br />
5 Buah Spanduk,<br />
100 Kaos, 734 Kali<br />
makan minum<br />
100%<br />
35
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
13.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br />
14.Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp. 1.007.116.075,- Rp. 927.331.875<br />
2 Keluaran<br />
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana<br />
Transportasi Terpenuhinya Sarana<br />
dan Prasarana Transportasi<br />
Unit Kend Roda<br />
2/Roda 4<br />
25 buah kendaraan<br />
dinas Roda 2, dan 1<br />
buah Mobil Unit<br />
Penerangan.<br />
3 Hasil Meningkatnya Pekerja Pegawai 100% 92 %<br />
15.Kegiatan Belanja Bahan Baku kegiatan Pemelihraaan Gedung Kantor<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Jumlah Dana, Peralatan<br />
Terselenggaranya Pengadaan Bahan<br />
Untuk Gedung Kantor<br />
Meningkatnya Keamanan dan<br />
Kenyamanan Lingkungan Kantor<br />
Rp. 26.725.000,-<br />
1 Paket Material<br />
Bangunan<br />
100%<br />
Rp.26.254.000,-<br />
1 paket Material<br />
Bangunan<br />
98%<br />
16.Kegiatan Belanja Perawatan kendaraan bermotor<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp.896.693.500,- Rp. 869.323.250<br />
2 Keluaran<br />
Terlaksananya Pemeliharaan 8 Bh Roda 4<br />
Rutin Kendaraan Dinas 218 Bh Roda 2<br />
12 Bulan<br />
Terpenuhinya Sarana dan<br />
3 Hasil Prasarana Kendaraan Untuk<br />
Bekerja<br />
100% 97%<br />
36
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
17.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br />
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana/SDM, Aturan Rp. 25.380.000,- Rp.25.380.000,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Tersosialisasikannya<br />
Perundang-undangan ke 240<br />
org PLKB/PKB<br />
Meningkatnya<br />
pengetahuan,sikap dan<br />
Prilaku Aparatur<br />
240 orang 240 Orang<br />
100% 100 %.<br />
18.Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan<br />
keuangan<br />
19.Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br />
SKPD<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Jumlah Dana/Laporan<br />
Bulanan,Triwulan,Semesteran,<br />
Tahunan,LAKIP,RENSTRA,<br />
RKA<br />
Tersusunnya Pelaporan Capaian<br />
Kinerja dan Keuangan /Laporan<br />
Bulanan,Triwulan,Semesteran,<br />
Tahunan,LAKIP,RENSTRA,<br />
RKA<br />
Terselesaikannya Semua Bentuk<br />
Laporan (Laporan<br />
Bulanan,Triwulan,Semesteran,<br />
Tahunan,LAKIP,RENSTRA,<br />
RKA/DPA)<br />
Target<br />
Rp.43.332.500,-<br />
7 Orang<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
Rp.43.332.500,-<br />
Upah Lembur<br />
untuk 7 orang<br />
dan 1.728 lmbr<br />
fhoto copy dan<br />
penjilidan<br />
100% 100 %.<br />
37
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
20.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Jumlah Dana/Laporan Keuangan<br />
Tersusunnya Pelaporan Capaian<br />
Kinerja dan Keuangan/Laporan<br />
semester<br />
Terselesaikannya Semua Bentuk<br />
Laporan (Laporan Bulanan dan<br />
laporan Semesteran)<br />
Rp.4.762.500,-<br />
7 Orang<br />
Rp.4.762.500,-<br />
Uang lembur<br />
untuk 7 orang<br />
100% 100 %.<br />
21.Kegiatan Penyusunan Laporan Keuanga Akhir Tahun<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Jumlah Dana/Laporan<br />
Keuangan Ahir Tahun<br />
Tersusunnya Pelaporan<br />
Keuangan Ahir Tahun<br />
Terselesaikannya laporan<br />
keuangan ahir tahun<br />
Target<br />
Rp.8.872.500,-<br />
7 Orang<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
Rp.8.872.500,-<br />
Uang lembur<br />
untuk 7 orang<br />
100% 100 %.<br />
Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana<br />
22.Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
38<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp.224.581.375,- Rp.224.581.375,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Tercapainya Peserta KB Sesuai<br />
Dengan PPM 2010.<br />
Terlayaninya Kesertaan Peserta<br />
KB Baru dan Peserta KB Aktif<br />
dan Tersedianya Pelayanan KB<br />
dan Alat Kontrasepsi Bagi<br />
Keluarga Miskin<br />
I Paket Mamin ,<br />
I Paket<br />
Pelayanan KB<br />
560 Orang<br />
( 100 % )<br />
380 Kasus, 4<br />
Kegiatan, 6<br />
Kegiatan, 10<br />
Buah, 2<br />
Kegiatan, 3 kali,<br />
250 buah, 4 kali,<br />
3126 orang<br />
100 %
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
23. Pelayanan KIE ( Komunikasi Informasi dan Edukasi )<br />
N<br />
o<br />
Narasi<br />
Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 274.195.025,- Rp. 273.995.000,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Terselenggaranya pelaksanaan<br />
KIE KBPP, Melalui Momentmoment<br />
Harganas, TMKK<br />
KBKES, Bhayangkara, PKK,<br />
Sakakencana.<br />
Meningkatnya Pengetahuan,<br />
Sikap dan Perilaku Masyarakat<br />
Terhadap Program KB dan PP.<br />
31 Kec<br />
1 Kali, 12 Bulan, 1<br />
Kali,5 Keg,1080 Lbr, 6<br />
Kali, 3091 orang, 3200<br />
Lmbr, 2846 orang<br />
110 buah ( 64 %) 99 %<br />
24. Kegiatan Promosi Pelayanan KHIBA<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.35.985.000,- Rp.35.985.000,-<br />
2 Keluaran Terlaksananya Promosi<br />
Pelayanan KHIBA<br />
Meningkatnya Cakupan<br />
3 Hasil Kesertaan BerKB dari Ibu<br />
Resiko Tinggi dan Peran Pria<br />
31 Desa, 31 Kec<br />
3091 orang,<br />
3200 Lmbr,<br />
2846 orang<br />
100% 100 %<br />
39
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
25. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
Jumlah Dana, SDM,<br />
Peralatan, Aturan<br />
Terlaksananya<br />
Pembinaan Keluarga<br />
Berencana<br />
3 Hasil Tersedianya Data Hasil<br />
Pendataan Keluarga<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
Rp. 1.053.204.600,- Rp. 1.048.496.600,-<br />
31 Kec, 276 Desa<br />
16368 Orang Kegiatan, 72 Dus,36<br />
Set, snack untuk 2254 orang, dan<br />
makan minum untuk 2254 orang127<br />
orang kegiatan, 1 Buah, 600 orang,<br />
15 Kecamatan, 1 Kali,6 Bulan<br />
100% 97 %<br />
26. Program Kesehatan Reproduksi Remaja<br />
Kegiatan Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp. 141.000.000,- Rp.140.225.000,-<br />
2 Keluaran Terbinanya Para Remaja di 31 Kecamatan 31 Kelompok 31 Kelompok<br />
3 Hasil<br />
Adanya Peningkatan Pengetahuan PUP dan<br />
PAP serta Triat KRRtentang KRR dan<br />
Pengelolaan PIKR<br />
31 Kelompok<br />
( 100 % )<br />
99 %<br />
27. Program Pelayanan Kontrasepsi<br />
Pengadaan Alat Kontrasepsi<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp. 195.185.400,- Rp.192.185.400,-<br />
2 Keluaran Tercapainya peserta KB sesuai PPM <strong>2011</strong> 43 Unit 43 Unit<br />
3 Hasil<br />
Terlayaninya kesertaan peserta KB baru<br />
dan peserta KB Aktif dan tersedianya<br />
pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi<br />
Keluarga Miskin<br />
( 100 % ) 99 %<br />
40
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
28.Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang<br />
Mandiri<br />
- Kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB<br />
Target Kinerja<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp.366.019.000,- Rp. 366.019.000,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Pembinaan Pos KB Desa dan Sub<br />
Pos KB<br />
Meningkatnya Kesejahteraan<br />
Para Pengelola Pos KB, Sub Pos<br />
KB<br />
300 Orang pos<br />
KB, 930 orang<br />
Sub Pos KB<br />
100% 100<br />
300 Orang pos<br />
KB, 930 orang<br />
Sub Pos KB<br />
29. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS<br />
- Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk<br />
HIV/AIDS<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target Kinerja<br />
Target Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Aturan Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Tersosialisasikannya Tentang<br />
Bahaya Narkoba, PMS termasuk<br />
HIV/AIDS<br />
Meningkatnya Pengetahuan<br />
Masyarakat tentang Bahaya<br />
Narkoba, PMS termasuk<br />
HIV/AIDS<br />
1 Fasilitator, 200<br />
Peserta, 1 Paket<br />
ATK<br />
1 Fasilitator,<br />
200 Peserta,<br />
1 Paket ATK<br />
75% 100 %<br />
41
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
30. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan<br />
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak<br />
- Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan<br />
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target Kinerja<br />
Target Realisasi<br />
1 Masukan<br />
Rp.<br />
Rp.50.000.000,-<br />
Jumlah Dana, SDM, Peraturan<br />
50.000.000,-<br />
2 Keluaran Masyarakat <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> 31 Buku 31 Buku<br />
Tersosialisasinya Bahan Informasi<br />
3 Hasil Pengasuhan Pembinaan Anak Bagi<br />
Keluarga<br />
100% 100 %<br />
31. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga<br />
- Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di<br />
kecamatan<br />
Target Kinerja<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana, SDM Rp.70.660.000,- Rp.70.660.000,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Pembinaan Kelompok Bina<br />
Masyarakat Untuk Membentuk<br />
BKB, BKR, BKL, UPPKS dan<br />
PKLK<br />
Meningkatnya Pengelolaan Kel<br />
Mel BKB, BKR, BKL, UPPKS dan<br />
PKLK<br />
504 Orang,155<br />
Orang,155<br />
Orang, 372<br />
Orang<br />
perkegiatan<br />
504 Orang,155<br />
Orang,155<br />
Orang, 372<br />
Orang<br />
perkegiatan<br />
100% 100 %<br />
42
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />
32. Program Penguatan Kelembagaan Pengurus utama Gender dan Anak<br />
- Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan<br />
Perempuan (P2TP2)<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target Kinerja<br />
Target<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana,SDM, Peraturan Rp. 111.720.000,- Rp. 111.292.200,-<br />
2 Keluaran<br />
Terlaksananya Pelayanan 1 kelompok untuk 1 kelompok untuk<br />
Permasalahan Perempuan korban traficking korban traficking<br />
Menurunnya Jumlah<br />
3 Hasil Permasalahan Perempuan Pada<br />
Umumnya<br />
100% 99 %<br />
33. Kegiatan Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat Yang<br />
Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
Target<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
1 Masukan Jumlah Dana Rp. 92.800.000,- Rp. 92.800.000,-<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Terlaksananya Pemetaan<br />
Perlindungan anak<br />
Tersedianya (Terpenuhinya)<br />
Pemetaan Perlindungan anak<br />
Tersedianya data<br />
potensi organisasi<br />
yang berperan<br />
dalam PPA<br />
Diskusi panel<br />
remaja, cetak<br />
materi, lomba<br />
hafaidz Al-Qur’an,<br />
forum anak daerah,<br />
fasilitasi korban<br />
kekerasan terhadap<br />
anak, gugus tugas<br />
kota layak anak<br />
100% 100 %<br />
43
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
34. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam<br />
PembangunanKegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam<br />
Membangun Keluarga Sejahtera<br />
No Narasi Tolok Ukur Kinerja<br />
1 Masukan<br />
2 Keluaran<br />
3 Hasil<br />
Jumlah Dana, SDM, Peralatan,<br />
Peraturan<br />
Terlaksananya Program<br />
P2WKSS, Keterampilan Ibu<br />
Rumah Tangga Keluarga<br />
Miskin Pencegahan kekerasan<br />
dalam rumah tangga, keadilan<br />
dan kesetaraan Gender<br />
- Terwujudnya 1 (satu) Desa<br />
Binaan dalam Peningkatan<br />
Peran Wanita Menuju<br />
Keluarga Sehat Sejahtera<br />
(P2WKSS)<br />
- Meningkatnya Wawasan 100<br />
KK Binaan Dalam<br />
Pencegahan kekerasaan<br />
dalam rumah tangga,<br />
keadilan dan kesetaraan<br />
Gender<br />
- Meningkatnya Keterampilan<br />
Ibu Rumah Tangga Keluarga<br />
Miskin<br />
Target<br />
Rp.62.000.000,-<br />
100 KK Binaan<br />
Target Kinerja<br />
Realisasi<br />
Rp.62.000.000,-<br />
Sosialisasi Program<br />
terpadu P2WKSS,<br />
rapat persiapan<br />
evaluasi, (penilaian<br />
awal P2WKSS), survey<br />
calon lokasi P2WKSS<br />
utk 100 KK Binaan<br />
100 % 100 %<br />
44
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian<br />
Belanja Tidak Langsung<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> TA <strong>2011</strong><br />
NO.<br />
URAIAN<br />
TARGET TAHUN<br />
<strong>2011</strong><br />
REALISASI<br />
TAHUN <strong>2011</strong> (%)<br />
(RUPIAH)<br />
(RUPIAH)<br />
(1) (2) (3) (4) (5)<br />
1<br />
Gaji Pokok PNS/Uang<br />
7.717.082.000 7.616.622.200 99%<br />
Representasi<br />
2 Tunjangan Keluarga 738.164.000 730.177.421 99%<br />
3 Tunjangan Jabatan 624.574.000 619.280.000 99%<br />
4 Tujangan Fungsional 475.470.000 469.165.000 99%<br />
5 Tunjangan Fungsional Umum 65.293.000 64.055.000 98%<br />
6 Tunjangan Beras 584.472.000 491.247.820 84%<br />
Tunjangan PPh/Tunjangan 243.060.000 238.631.486 98%<br />
7<br />
khusus<br />
8 Pembulatan Gaji 162.000 154.961 96%<br />
9<br />
Tambahan penghasilan PNS 2.735.593.900 2.717.527.950 99%<br />
Berdasarkan Beban Kerja<br />
10<br />
Belanja Makan dan Minum 284.760.000 265.020.000 93%<br />
Pegawai<br />
JUMLAH<br />
13.468.900.900 13.211.881.838 98%<br />
(Sumber: Sub.bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan Tahun <strong>2011</strong>)<br />
35. Realisasi Anggaran Belanja Langsung<br />
Anggaran Belanja Langsung yang ditetapkan untuk Tahun <strong>2011</strong> ini adalah<br />
sebesar Rp. 5.756.849.000,- Terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174,-<br />
atau sebesar 99 %, yang terdiri dari sebagai mana terlihat pada tabel<br />
berikut.<br />
45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Target , Realisasi dan Prosentase Pencapaian<br />
Belanja Langsung<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> TA <strong>2011</strong><br />
TARGET<br />
TAHUN <strong>2011</strong><br />
REALISASI<br />
PROSE<br />
NTASE<br />
NO<br />
URAIAN<br />
(Rp) (Rp) (%)<br />
(1) (2) (3) (5) (6)<br />
1.<br />
2<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
PENYEDIAAN JASA SURAT<br />
MENYURAT<br />
PENYEDIAAN JASA<br />
KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR<br />
DAN LISTRIK<br />
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN<br />
KANTOR<br />
PENYEDIAN JASA PERBAIKAN<br />
PERALATAN KERJA<br />
PENYEDIAAN ALAT TULIS<br />
KANTOR<br />
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN<br />
DAN PENGGANDAAN<br />
Rp.2.050.000,- Rp.2.050.000,- 100%<br />
Rp.15.360.000,- Rp. 4.309.449,- 28%<br />
Rp.24.011.000,- Rp.24.011.000,- 100%<br />
Rp. 23.100.000,- Rp. 23.100.000,- 100%<br />
Rp.75.126.825,- Rp.74.454.775,- 99%<br />
Rp.55.656.500,- Rp. 54.044.000,- 97%<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
PENYEDIAAN PERALATAN DAN<br />
PERLENGKAPAN KANTOR<br />
PENYEDIAAN MAKANAN DAN<br />
MINUMAN<br />
KEG.RAPAT-RAPAT.KOORD DAN<br />
TRANSPORTASI KE LUAR DAERAH<br />
PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG<br />
TEKNIS PERKANTORAN<br />
KEG.RAPAT-RAPATKOORD DAN<br />
TRANSPORTASI KE DALAM<br />
DAERAH<br />
PERINGATAN HARI-HARI<br />
BERSEJARAH<br />
PENGADAAN KENDARAAN<br />
DINAS/OPERASIONAL<br />
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA<br />
GD. KANTOR<br />
PEMEL.RUTIN/BERKALA<br />
KEND.DINAS/OPS<br />
SOSIALISASI PERATURAN<br />
PERUNDANG-UNDANGAN<br />
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN<br />
KINERJA DAN IKHTISAR<br />
REALISASI KINERJA SKPD<br />
PENYUSUNAN LAPORAN<br />
KEUANGAN SEMESTERAN<br />
PENYUSUSAN LAPORAN<br />
KEUANGAN AKHIR TAHUN<br />
Rp.60.364.000,- Rp. 60.106.000,- 100%<br />
Rp.284.760.000,- Rp.284.760.000,- 100%<br />
Rp.144.630.000,- Rp. 137.730.000,- 95%<br />
Rp.13.200.000,- Rp.13.200.000,- 100%<br />
Rp.149.665.500,- Rp.149.665.500,- 100%<br />
Rp.17.625.000,- Rp.17.625.000,- 100%<br />
Rp. 1.007.116.075,- Rp. 927.331.875 92%<br />
Rp. 26.725.000,- Rp.26.254.000,- 98%<br />
Rp.896.693.500,- Rp. 869.323.250 97%<br />
Rp. 25.380.000,- Rp.25.380.000,- 100%<br />
Rp.43.332.500,- Rp.43.332.500,- 100%<br />
Rp.4.762.500,- Rp.4.762.500,- 100%<br />
Rp.8.872.500,- Rp.8.872.500,- 100%<br />
46
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
PENY.PELAYANAN KB &ALAT<br />
20<br />
KONTRASEPSI BAGI GAKIN<br />
Rp. 224.581.375,- Rp. 224.581.375,- 100%<br />
21 PELAYANAN KIE Rp. 274.195.025,- Rp. 273.995.000,- 100%<br />
22 PROMOSI PELAYANAN KHIBA Rp. 35.985.000,- Rp. 35.985.000,- 100%<br />
23<br />
PEMBINAAN KELUARGA<br />
BERENCANA<br />
Rp. 1.053.204.600,- Rp. 1.048.496.600,- 99,15%<br />
MEMPERKUAT DUKUNGAN DAN<br />
24<br />
PARTISIPASI MASYARAKAT<br />
Rp. 141.000.000,- Rp. 140.225.000,- 99%<br />
FASILITASI PEMBENTUKAN<br />
25 KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI Rp. 366.019.000,- Rp. 366.019.000,- 100%<br />
KB<br />
26<br />
PROGRAM PENINGKATAN<br />
PENANGGULANGAN NARKOBA, Rp. 22.000.000,- Rp. 22.000.000,- 100%<br />
PMS TERMASUK HIV/ AIDS<br />
27 PENGADAAN ALAT KONTRASEPSI Rp. 195.185.400,- Rp. 192.185.400,- 99%<br />
28<br />
PELATIHAN TENAGA PENDAMPING<br />
KELOMPOK BINA KELUARGA DI Rp. 70.660.000,- Rp. 70.660.000,- 100%<br />
KECAMATAN<br />
FASILITASI PEMBANGUNAN<br />
29<br />
PUSAT PELAYANAN TERPADU<br />
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br />
Rp. 111.720.000,- Rp. 111.292.200,- 99,61%<br />
ANAK (P2TP2)<br />
PEMETAAN POTENSI ORGANISASI<br />
DAN LEMBAGA MASYARAKAT<br />
30 YANG BERPERAN DALAM Rp. 92.800.000,- Rp. 92.800.000,- 100%<br />
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN<br />
ANAK<br />
31<br />
PENGEMBANGAN SISTEM<br />
INFORMASI GENDER DAN ANAK<br />
Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- 100%<br />
32<br />
PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH<br />
TANGGA DALAM MEMBANGUN Rp. 62.000.000,- Rp. 62.000.000,- 100%<br />
KELUARGA SEJAHTERA<br />
JUMLAH Rp. 5.756.849.000,- Rp. 5.613.189.174,- 98%<br />
(Sumber: Sub Bagian Keuangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>).<br />
47
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
BAB IV<br />
EVALUASI HASIL KEGIATAN TAHUN <strong>2011</strong><br />
• PERKEMBANGAN PROGRAM KB<br />
Keberhasilan Pembangunan Keluarga Berencana dewasa ini telah memberikan<br />
kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Upaya pengendalian jumlah penduduk<br />
melalui Program KB akan berdampak terhadap semua sektor pembangunan dalam<br />
mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Hal yang sangat penting kita sadari bahwa<br />
Program Keluarga Berencana mempunyai peran penting dalam Pembangunan Sumber<br />
Daya Manusia melalui Pembangunan Keluarga Kecil Berkualitas, sehingga kondisi ini<br />
akan terus difokuskan pada upaya mencapai Net Reproduction Rate (NRR) = 1 atau TFR<br />
2,1 per wanita dalam rencana Pembangunan Program KB.<br />
Penduduk tanpa pertumbuhan atau penduduk tumbuh seimbang merupakan<br />
tujuan yang harus dicapai, sehingga pengendalian jumlah penduduk terus dilakukan<br />
melalui program KB di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>, hal ini sejalan dengan Visi Badan Keluarga<br />
Berenana dan Pemberdayaan Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> yaitu mewujudkan<br />
keluarga berkualitas tahun 2015 sebagai implementasi dari Visi <strong>Pemerintah</strong> Daerah<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> yaitu Terwujudnya Masyarakat <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> yang Repeh<br />
Rapih Kertaraharja, Melalui Akselerasi Pembangunan Partisipasi yang berbasis Relijius,<br />
Kultural dan Berwawasan Lingkungan dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja<br />
Pembangunan Desa.<br />
Sedangkan untuk mencapai Visi Program KB akan dicapai melalui Misi Badan<br />
KB yaitu: 1. Meningkatkan Kepedulian dan Peran Serta Masyarakat melalui<br />
Pendewasaan Usia Perkawianan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga<br />
serta Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2. Menyediakan Data dan Informasi Keluarga<br />
Berskala Mikro untuk Pengembangan Program di Daerah 3. Mewujudkan Penegakan,<br />
Kesetaraan, Keadilan Gender, Kesejahteraa, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian<br />
melalui Misi tersebut maka Visi Badan KB sejalan dengan Misi ketiga <strong>Pemerintah</strong><br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Misi yang<br />
keempat yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosisal Ekonomi Masyarakat., sehingga erat<br />
kaitan keberhasilan program KB dengan Visi dan Misi <strong>Pemerintah</strong> <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
48
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
• ANALISIS SITUASI<br />
Pembangunan Program KB di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> telah menunjukan hasil yang<br />
cukup mengembirakan namun secara umum situasi dan kondisi kependudukan di<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas. Jumlah penduduk<br />
yang besar merupakan modal dasar pembangunan tetapi apabila tidak diimbangi dengan<br />
kualitasnya maka akan menjadi beban dalam pembangunan, karena hasil pembangunan<br />
tidak dapat memenuhi kesejahteraan secara keseluruhan. Jumkah penduduk <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> bedasarkan hasil pendataan keluarga sejahtera tahun <strong>2011</strong> dapat dicapai, yang<br />
tentunya harus dikendalikan kualitasnya sehingga mencapai IPM yang diharapkan.<br />
Keberhasilan program KB di kabupaten <strong>Bandung</strong> ditunjukan dengan pencapaian<br />
peserta KB Aktif Tahun 2010 sebanyak 514.301 akseptor, dengan CU/PUS 82,01% dan<br />
tahun <strong>2011</strong> tercapai peserta KB aktif sebesar 542.758 atau 83,041%. Angka ini<br />
menunjukan partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, tetapi berdasarkan kondisi<br />
peserta KB masih didominasi oleh kaum wanita sedangkan partisipasi pria masih rendah<br />
hanya sebesar 2,75 % dari total peserta KB aktif, tentunya keadaan ini harus diubah agar<br />
pria di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> ikut berperan menjadi peserta KB.<br />
Situasi dan kondisi Pembangunan Keluarga Berencana merupakan penomena<br />
yang perlu memerlukan perhatian dan penanganan yang serius, lebih sungguh-sungguh<br />
dan berkelanjutan. Hal ini diarahkan karena keberhasilan pembangunan Program KB<br />
akan berdampak terhadap pembangunan lainnya dalam upaya mewujudkan <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> yang sejahtera.<br />
Dengan berakhirnya tahun 2010 dan memasuki tahun <strong>2011</strong>, maka perlu<br />
dilakukan analisis dan evaluasi untuk melihat sejauh mana upaya dan hasil pencapaian<br />
pelaksanaan program KB yang dilakukan selama tahun <strong>2011</strong>, dibandingkan dengan<br />
kebijakan, sasaran, dan program/kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun <strong>2011</strong>.<br />
• PROGRAM PENINGKATAN KESERTAAN BER – KB<br />
• Pencapaian Pelayanan KB<br />
• Pencapaian total peserta KB baru tahun <strong>2011</strong> sebanyak 102.515 peserta atau<br />
108,39% dari PPM PB tahun <strong>2011</strong> sebesar 94.584 peserta, sedangkan kalau dilihat<br />
dari premix kontrasepsi maka pencapaian peserta KB baru adalah sebagai berikut :<br />
49
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
PPM IUD : 10.248 dengan Realisasi :12.365, PPM MOW: 953, dengan Realisasi<br />
:1.067, PPM MOP : 1.084 dengan realisasi :1.299, PPM Implant : 4.212 peserta<br />
dengan realisasi 4.179, PPM suntik : 56.893 Peserta dengan realisasi 57.684,<br />
PPM Pil : 15.871 peserta dengan Realisasi 19.220,sedangkan PPM kondom :<br />
5.323 dengan realisasi 6.701.<br />
Sedangkan kalau dilihat dari hasil pencapaian pelayanan peserta KB baru per mix<br />
kontrasepsi dibanding dengan PPM per mix kontrasepsi adalah sebagai berikut :<br />
Pencapaian peserta IUD 12.365 atau 123 % dari PPM sebesar 10.248, peserta<br />
MOW 1.067 atau 89,31 % dari PPM 953, MOP 1.299 atau 83,44 % dari PPM<br />
1.084, Implant 4.179 atau 100,78 % dari PPM 4.212, Suntik 57.684 atau 101,39%<br />
dari PPM 56.893, PIL 19.220 atau 121% dari PPM 15.871, Kondom 6.701 atau<br />
7,084% dari PPM 94.584.<br />
TABEL 1<br />
PECAPAIAN PESERTA KB BARU TAHUN <strong>2011</strong><br />
No Metode kontrasepsi Jumlah Ket<br />
1 IUD 12.365<br />
2 MOW 1.067<br />
3 MOP 1.299<br />
4 KONDOM 6.701<br />
5 IMPLANT 4.179<br />
6 SUNTIKAN 57.684<br />
7 PIL 19.220<br />
JUMLAH 102.515<br />
50
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Pemberian Informend Consent<br />
Pelayanan peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan<br />
(<strong>Pemerintah</strong> dan Swasta )<br />
Peserta KB Aktif bulan Desember <strong>2011</strong> sebanyak 514.301 peserta, terdiri dari<br />
hasil pelayanan <strong>Pemerintah</strong> sebanyak 198.434 akseptor (38,58 %) dan melalui<br />
Klinik KB Swasta sebanyak 315.867 akseptor (61,42 % ) hal ini menunjukan<br />
bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup tinggi atau KB<br />
sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
• Peserta KB Aktif<br />
Peserta KB Aktif dibanding PUS ( PA/PUS)<br />
Berdasarkan data yang bersumber dari laporan rutin Pengendalian<br />
Lapangan Jumlah peserta KB Aktif bulan Desember <strong>2011</strong> sebanyak 542.758<br />
akseptor atau 98,35 % dari PUS sebesar 627.110 pasangan.<br />
Peserta KB Aktif disbanding PPM permetode kontrasepsi tahun 2010<br />
Pencapaian peserta KB Aktif bulan Desember <strong>2011</strong> sebanyak 542.758<br />
akseptor atau 98,35 % dari PPM PA tahun <strong>2011</strong> sebanyak 551.884 peserta KB<br />
Aktif, dengan rincian sebagai berikut :<br />
TABEL 2<br />
PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF TAHUN <strong>2011</strong><br />
NO KONTRASEPSI<br />
PENCAPAIAN<br />
PA S.D<br />
DESEMBER <strong>2011</strong><br />
PERSEN<br />
TERHADAP<br />
PPM<br />
1 IUD 83.041 15,04%<br />
2 MOW 13.245 2,39%<br />
3 MOP 5.620 1,02%<br />
4 KONDOM 7.966 1,44%<br />
JML NON<br />
HORMONAL<br />
109.872 17.699%<br />
6 IMPLANT 16.513 2,99%<br />
7 SUNTIKAN 291.922 52,89%<br />
8 PIL 124.451 22,55%<br />
JML HORMONAL 432.886<br />
78,43%<br />
51
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Pelayanan peserta KB Aktif menurut cara dan tempat pelayanan<br />
(<strong>Pemerintah</strong> dan Swasta )<br />
Peserta KB Aktif bulan Desember <strong>2011</strong> sebanyak 514.301 peserta, terdiri dari<br />
hasil pelayanan <strong>Pemerintah</strong> sebanyak 198.434 akseptor (38,58 %) dan melalui<br />
Klinik KB Swasta sebanyak 315.867 akseptor (61,42 % ) hal ini menunjukan<br />
bahwa tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB sudah cukup tinggi atau KB<br />
sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
• Evaluasi Kegiatan Pelayanan KB<br />
Pemantapan Komitmen<br />
Sasaran yang telah dicapai dalam operasional program KB yaitu<br />
meningkatkanya komitmen dari seluruh komponen masyarakat meliputi<br />
pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat,yang pada akhirnya dapat<br />
meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat secara aktif dalam berbagai<br />
kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB, dengan<br />
kegiatan :<br />
• Konsultasi UPT KB Kecamatan se- <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
• Surat Edaran Bupati <strong>Bandung</strong> Tentang Peningkatan Pelayanan KB di Rumah<br />
Sakit (PKBRS) khususnya KB PP dan PK diRumah Sakit.<br />
• Peningkatan Kesertaan ber-KB<br />
Pemantapan Komitmen Operasional<br />
• Komitmen PD IBI <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> tentang pengembangan Bhakti IBI<br />
KB-Kesehatan tahun <strong>2011</strong> dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s.d<br />
Desember <strong>2011</strong>) dalam melaksanakan pelayanan KB.<br />
• Pertemuan Kelompok KB Pria Tk. <strong>Kabupaten</strong><br />
• Surat Kepala BKKBN Provinsi Jawa Barat tentang pendistribusian Alat<br />
kontrasepsi IUD dan Kondom ke Jalur Swasta ( Bidan Praktek<br />
Swasta,KKB,LSOM)<br />
• MOU BKKBN dengan RS TNI AU Dr.Salamun tentang Pelayanan KB MOW<br />
dan MOP<br />
52
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
• Surat Edaran Gubernur Nomor : 476/22/Yansos tentang intensifikasi IUD<br />
dalam Pengabdian Bidang Praktek dalam rangka Bhakti IBI<br />
• Peningkatan Akses Pelayanan<br />
Penyampaian informasi dan komitmen pelayanan KB bagi keluarga<br />
miskin.<br />
Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama antara BKBPP <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> dengan SOPD<br />
Kab dengan JAMKESMAS, Berdasarkan<br />
pengalaman lapangan masih ditemukan bahwa pelayanan KB bagi keluarga<br />
miskin melalui program ASKESKIN dan GAKINDA belum berjalan secara<br />
optimal sesuai ketentuan yang telah disepakati. Oleh sebab itu masih perlu<br />
pemantapan dalam hal komitmen yang berkaitan dengan sistem pelayanan<br />
baik yang menyangkut tertib administrasi maupun dalam hal jaminan<br />
pelayanan bagi keluarga miskin.<br />
Pelayanan KB melalui momentum Bhakti IBI,TMKK,Kesatuan Gerak<br />
PKK-KB-Kes, Harganas dan Momentum Hari Jadi <strong>Kabupaten</strong><br />
<strong>Bandung</strong> serta momentum strategis lainnya.<br />
Kegiatan momentum telah dilaksanakan baik di tingkat <strong>Kabupaten</strong>,<br />
Kecamatan dan Desa. Kegiatan tersebut telah memberikan kontribusi secara<br />
maksimal terhadap peningkatan peserta KB. Khususnya Momentum Bhakti<br />
IBI telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian Peserta KB IUD.<br />
Bhakti IBI KB-Kesehatan,<br />
Intensifikasi pelaksanaan Bhakti IBI KB–Kesehatan dilaksanakan<br />
mulai Januari sampai dengan Desember <strong>2011</strong> dengan tahapan oprasional<br />
kegiatan sebagai berikut :<br />
1. Pencanangan dilaksanakan pada bulan Maret <strong>2011</strong><br />
2. Surat Edaran Bhakti IBI dari Ketua PD IBI <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
3. Pelayanan Terpusat tingkat <strong>Kabupaten</strong> dan Kecamatan<br />
4. Monitoring dan pembinaan oprasional Bhakti IBI secara berjenjang.<br />
Pelayanan KB bagi PP dan Pk di 2 Rumah Sakit/RSUD<br />
Pelaksanaan Pelayanan KB PP dan PK di Rumah sakit merupakan<br />
kegiatan yang strategis untuk meningkatkan kesertaan ber- KB khususnya<br />
53
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
KB baru, sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian PPM PB<br />
Tahun <strong>2011</strong>.<br />
Pelayanan Bhaksos dalam Kegiatan Momentum<br />
Kegiatan Bhaksos dalam Pelayanan KB, dalam kegiatan Momentum<br />
(Bhakti IBI,Bahkti Sosial TNI,Kesatuan Gerak PKK,Harganas dan Hari Jadi<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> ) diarahkan pada pelayanan kesertaan ber KB baru dan<br />
Kesehatan Reproduksi.<br />
• Peningkatan Kualitas Pelayanan<br />
• Standar Pelayanan<br />
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas<br />
pelayanan KB. Materi ini diberikan kepada seluruh stakeholder yang<br />
berkaitan dengan pelayanan diantaranya Pengelolaan KB di SOPD Kab dan<br />
Bidan. Topik bahasan meliputi kegiatan konseling, penggunaan informed<br />
choice dan informend cincent, prosedur pelayanan,serta prosedur pasca<br />
pelayanan.<br />
• Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB<br />
Fokus bahasan dari kegiatan ini adalah Pencegahan infeksi (PI) dalam<br />
pelayanan KB. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah para pimpinan<br />
klinik KB. Manfaat dari kegiatan jaga mutu adalah dapat lebih meningkatkan<br />
efektifitas dan efisiensi pelayanan KB,Penerimaan masyarakat terhadap<br />
pelayanan KB,serta antisipasi kemungkinan munculnya gugatan hokum dari<br />
klien KB kepada pelaksana pelayanan.<br />
• Pertemuan Medis Teknis Yan Kontrasepsi<br />
Pertemuan Medis Teknis dilaksanakan dengan sasaran para tenaga<br />
medis(dokter dan bidan) di Rumah Sakit dan Puskesmas atau klinik KB.<br />
Fokus pembahasan adalah konsep dan standar medis teknis pelayanan KB,<br />
pelaksanaan medis teknis, menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu<br />
pelayanan KB, serta menilai hasil serta menyusun saran tindak lanjut<br />
pelayanan KB berkualitas.<br />
54
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
• Evaluasi Kegiatan Partisipasi Pria<br />
• Pencapaian KB Pria<br />
Penggarapan KB Pria dibeberapa Kecamatan belum menyentuh sasaran yang<br />
diinginkan baik oleh pengelola, petugas maupun penentu kebijakan. Hal ini dapat<br />
dilihat dari pencapaian peserta KB Pria s.d bulan Desember <strong>2011</strong> melalui<br />
Vasektomi dan Kondom,yaitu MOP sebesar 5.620 dari PPM 551.884 atau 1,018<br />
% dan Kondom 7.966 dari PPM 551.884 atau 1,44 %.<br />
• Apresiasi KB Perusahaan dan Kelompok KB Pria dalam peningkatan KB Pria<br />
MOP dan Kondom dilakukan melalui penilaian pengelolaan KB perusahaan dan<br />
peningkatan KB Pria oleh kelompok KB Pria yang dilaksanakan melalui tahapan<br />
penilaian secara administrasif dan kunjungan lapangan ke perusahaan pada bulan<br />
Maret s.d Mei <strong>2011</strong> dengan hasil :<br />
• KB PERUSAHAAN<br />
Kecamatan Rancabali PTP VIII ( Juara II ) Propinsi Jawa - Barat<br />
• KELOMPOK KB PRIA<br />
Kecamatan Paseh, Kelomok KB Pria (Juara II) Tk. Propinsi Jawa-Barat<br />
Pertemuan bagi Kelompok KB PRIA<br />
Penggarapan bagi kelompok KB Pria melalui Paguyuban / kelompok KB Pria<br />
dirasakan dapat memberikan kontribusi pencapaian Akseptor MOP yang cukup<br />
efektif.<br />
• Kegiatan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA)<br />
Integrasi Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi merupakan satu upaya dalam<br />
keterpaduan berbagai pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya dan<br />
permasalahan yang dihadapinya. Pengembangan berbagai pelayanan KB<br />
diharapkan akan mencakup Bidang Kesehatan Reproduksi yang antara lain<br />
mencakup tentang pelayanan Double Protektion Kondom,Diteksi dini kanker<br />
alat Reproduksi,Inpeksi Menular Seksual (IMS),HIV-AIDS, Perawatan<br />
Kehamilan, Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran,Kehamilan yang tidak<br />
Diinginkan,dan metoda Amenorea Lactasi (MAL). Begitu juga tentang<br />
permasalahan Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja termasuk Perkawinan Usia<br />
Dini dan Melahirkan Usia Muda,Perkosaan,Aborsi dan Sek Pra Nikah.<br />
55
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Sosialisasi Program Penaggulangan Dan Pencegahan IMS,HIV-AIDS Dan<br />
NAPZA Bagi Remaja Sekolah.<br />
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan<br />
benar serta meningkatkan peran serta siswa,BP-Pengurus OSIS untuk ikut aktif<br />
brpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV_AIDS,NAPZA<br />
dan Seks Bebas.<br />
Adapun sasaran sekolah yang dikunjungi dalam kegiatan sosialisasi tersebut<br />
sebanyak 7 Sekolah Yaitu diantaranya :<br />
1. SMAN I Margahayu<br />
2. SMKK 2 Baleendah<br />
3. SMAN I Katapang<br />
4. SMA N I Baleendah<br />
5. SMA N I Cileunyi<br />
6. PIKR SMAN I Soreang<br />
7. SMP Pasundan Banjaran<br />
Sedangkan pusat informasi dan Konsultasi Remaja diluar sekolah telah<br />
terbentuk di 31 kecamatan dengan jumlah kelompok PIKR, hal tersebut terjadi<br />
karena pada 1 kecamatan terdapat lebih dari 1 kelompok PIKR.<br />
Pembinaan juga dilaksanakan terhadap PIKR disekolah<br />
keagamaan/Pontren yaitu :<br />
Pembinaan KRR di 5 Pontren :<br />
• Pontren Al Jawami Kecamatan Cileunyi<br />
• Pontren Baitul Arkom Kecamatan Pacet<br />
• Pontren Wahdatutauhid Kecamatan Majalaya<br />
• Pontren AlMukhlis Kecamatan Cangkuang<br />
• Pontren Attaslim Kecamatan Pangalengan<br />
Adapun Jumlah PIKR berdasarkan tahapan PIKR yang ada sekarang ini<br />
adalah PIKR Tumbuh sebanyak 72 kelompok, PIKR Tegak sebanyak 19<br />
kelompok, PIKR Tegar sebanyak 5 Kelompok<br />
Kegiatan ini dilakukan bekerja sama antara BKKBN Prov.,BKBPP Kab<br />
<strong>Bandung</strong> dengan Himpunan Konselor HIV/AIDS (HIKHA ) Jawa Barat.<br />
56
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Materi yang disampaikan meliputi :<br />
• Analisa Kondisi Tentang Penderita HIV – AIDS di Jawa Barat dan<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
• Penampilan TESTIMONI ODHA oleh salah seorang yang terkena kasus<br />
HIV-AIDS<br />
• Tanya Jawab dengan peserta (Siswa).<br />
• PROGRAM PEMBERDAYAAN KELUARGA<br />
Pelaksanaan program pemberdayaan keluarga melalui Usaha<br />
Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera pada tahun <strong>2011</strong> cakupan jumlah<br />
keluarga yang menjadi anggota UPPKS dapat dilihat dari table berikut :<br />
TABEL 3<br />
JUMLAH KELUARGA YANG MENJADI ANGOTA UPPKS<br />
N<br />
O<br />
KEGIATAN<br />
JUMLAH<br />
1 Keluarga yang menjadi anggota UPPKS 6.682<br />
2 Jumlah anggota yang mendapat pinjaman<br />
modal 328<br />
3 Jumlah anggota UPPKS yang berusaha 328<br />
4 Rata-rata yang menjadi anggota UPPKS 77<br />
5 Rata-rata keluarga yang mendapat pinjaman<br />
modal 127<br />
6 Prosentase anggota UPPKS yang berusaha 73,94%<br />
Jumlah PUS = 3.813,-<br />
a. Pengembangan Permodalan<br />
Berbagai penyediaan modal usaha untuk kelompok UPPKS dari dana yang<br />
dikategorikan sebagai dana bantuan sosial baik yang bersumber dari APBD<br />
maupun APBN.<br />
Adapun Modal yang disalurkan kepada kelompok UPPKS Tahun <strong>2011</strong><br />
adalah sebagai berikut :<br />
Jumlah Modal yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 565.000.000,-<br />
Jumlah Modal yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 30.000.000,-<br />
Jumlah Modal PNPM sebesar Rp. 20.000.000,-<br />
Jumlah Modal lainnya sebesar Rp. 30.000.000,-<br />
57
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Total jumlah sumber Modal Rp. 645.000.000,-<br />
b. Pengendalian Pengembangan Modal<br />
Untuk mengikuti perkembangan modal kelompok UPPKS,perlu<br />
dilakukan pengendalian yaitu melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan<br />
UPPKS secara periodic (triwulanan) dan dilakukan secara berjenjang,mulai<br />
dari kelompok,desa,Kecamatan sampai <strong>Kabupaten</strong>.<br />
c. Penumbuhan dan Pengembangan Bidang Usaha<br />
Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan SDM dalam pengelolaan<br />
usaha ekonomi produktif keluarga melalui wadah UPPKS, antara lain :<br />
Evaluasi Kegiatan Bina Keluarga<br />
Cakupan Hasil Kegiatan<br />
TABEL 4.<br />
JUMLAH KELOMPOK KEGIATAN TAHUN <strong>2011</strong><br />
NO KEGIATAN BKB BKR BKL<br />
DES DES DES<br />
1 Keluarga yang menjadi anggota Poktan 58.739 31.387 14.233<br />
2 Jumlah Pertemuan / Penyuluhan 421 246 271<br />
3 Keluarga yang hadir dalam pertemuan / Penyuluhan 47.365 29.496 24.404<br />
4 Rata-rata Keluarga yang menjadi anggota 439 167 274<br />
5 Rata – rata jumlah pertemuan 1 1 1<br />
6 % Keluarga yang hadir terhadap keluarga ikut<br />
kegiatan 80,64% 47,71 % 59,73%<br />
Sumber : Laporan Bulanan Dallap ( F/I/Kec-Dal )<br />
Jumlah PUS = 336,23 % ,-<br />
58
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
• Sistem informasi data mikro keluarga<br />
Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB merupakan<br />
upaya optimalisasi dalam penyedian data dan informasi yang dapat dijadikan<br />
suatu acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan, untuk itu<br />
dalam penyediaan data dan informasi program KB dituntut agar dapat<br />
menyajikan data yang up to date, cepat,tepat dan terkini serta disajikan baik<br />
melalui media cetak maupun media elektronik yang berbasis teknologi<br />
informasi sebagai bahan pengendalian, evaluasi, pengambilan keputusan,<br />
penentuan kebijakan dan perencanaan program KB.<br />
Upaya yang telah dilakukan dalam penyediaan data dan informasi<br />
telah dilakukan dengan mengacu pada srategi dan tujuan yang hendak dicapai<br />
dalam pengembangan sistem data dan informasi serta Analisa secara umum<br />
sebagi berikut:<br />
a. Pengembangan Sistem Informasi<br />
b. Tersedianya data tahapan keluarga hasil pendataan keluarga yang<br />
dilakukan melalui pengisian formulir ( R/I/KS/08)di setiap Rt.<br />
c. PPKBD yang memiliki catatan keluarga dan kesertaan ber KB yang<br />
dituangkan ke dalam (C/I/Des-Dal).<br />
d. Sub PPKBD yang memiliki catatan keluarga dan kesertaan ber KB<br />
e. Administrasi hasil pelayanan kontrasepsi ada disetiap Klinik<br />
KB(R/I/KB/08)<br />
f. PKB/PLKB yang tertib administrasi<br />
g. Tersedianya papan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh<br />
segenap pengelola program KB.<br />
h. Setiap Kecamatan melaporkan hasil program tepat waktu<br />
i. Tersedianya data base sebagai data dasar perencanaan program KB.<br />
j. Terolahnya data pencapaian program KB baik bulanan<br />
k. Tersedianya data base keluarg yang ada di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
l. Tersedianya aplikasi data entry hasil pencatatan pelaporan<br />
Pelkon,Dallap dan Pendataan serta aplikasi program data base keluarga.<br />
m. Meningkatnya komunikasi data melalui media elektronik(internet)<br />
dalam pengiriman laporan hasil/informasi program KB Kec.<br />
59
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
n. Tersedianya dokumen/buku pemetaan dan analisis per Indicator<br />
Keluarga Pra S dan KS I alas an ekonomi yang dapat mendukung<br />
oprasionalisasi program KB Nasional maupun program pembangunan<br />
lainnya.<br />
• Fokus Sasaran Tahun <strong>2011</strong>.<br />
Menyikapi tuntutan perkembangan tersebut Bidang Informasi Keluarga<br />
dan Analisa Program dalam menyediakan data dan informasi yang<br />
berkualitas untuk kepentingan oprasional pengelolaan program KB,<br />
perlu adanya focus sasaran melalui :<br />
- Optimalisasi peningkatan cakupan laporan hasil pelayanan<br />
KB_KES yang akurat dan tepat waktu.<br />
- Pengelolaan data dan informasi melalui teknologi informasi<br />
• Pengembangan dan pendayagunaan hasil evaluasi dan analisa<br />
program<br />
• Pendayagunaan hasil pendataan keluarga<br />
• Revitalisasi pengendalian pelaksanaan system informasi<br />
manajemen program KB.<br />
• Pokok – Pokok Kegiatan<br />
- Pengelolaan Data Keluarga Dan Penyebarluasan<br />
informasi,Serta Dokumentasi<br />
- Pengelolaan Data Dan Penyebarluasan Informasi, Serta<br />
Dokumentasi<br />
- Penyusunan Umpan Balik<br />
- Expose dan sosialisasi hasil pendataankeluarga<br />
- Penyusunan Monografi<br />
- Pemetaan dan Analisa Permasalahan per indicator Keluarga Pra<br />
KS, KS I.<br />
- Evaluasi Hasil Kinerja BKBPP Tahun <strong>2011</strong><br />
60
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
• Penyedian Data Dan Informasi Program KB.<br />
- Penyediaan Pendataan Keluarga Tahun <strong>2011</strong><br />
- Oprasional Pendataan Keluarga<br />
- Pengolahan dan Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga<br />
- Oprasional Pencatatan dan Pelaporan<br />
- Oprasional Petugas R/R Klinik<br />
- Pengumpulan dan pengolahan Data Basis dan PPM<br />
- Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP)<br />
• Pemantauan Pendataan Keluarga<br />
Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hasil pendataan keluarga<br />
telah dilaksanakan pemantauan dan rechecking hasil pendataan keluarga<br />
ke tingkat Kecamatan dan Desa.<br />
• Pelaksanaan Entry Data Keluarga Pra KS dan KS I Alasan Ekonomi<br />
Dalam menunjang penyediaan data keluarga Pra S dan KS I alas an ekonomi<br />
untuk data Jamkesmas dan Gakinda di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> telah<br />
dilaksanakan entry data sebagai data basis pelayanan Kesehatan. Berdasarkan<br />
hasil entri data jamulah keluarga Pra KS dan KS I yang mendapat kartu<br />
jamuinan kesehatan keluarga miskin (Gakinda) 346,517 jiwa dan total Pra<br />
KS dan KS 1 1.079.275 jiwa.<br />
• PERLINDUNGAN ANAK<br />
Telah kita sadari bersama anak merupakan harapan bangsa, tunas<br />
bangsa sebagai genarasi penerus yang tentunya perlu dibina dan diarahkan<br />
agar menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas mentalnya, fisik dan<br />
intelektualnya sehingga dapat meneruskan cita-cita bangsa, tetapi pada<br />
kenyataannya dengan bermacam alasan baik ketidaktahuan ataupun faktor<br />
kemiskinan anak kita dihadapkan dengan permasalahan seperti : pelanggaran<br />
hak-hak anak, kekerasan dan exploitasi,traficking, dan gizi buruk. Dengan<br />
demikian anak perlu dilindungi dari kondisi yang sebenarnya tidak perlu<br />
terjadi pada anak-anak Indonesia.<br />
61
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Namun demikian dengan segala keterbatasan baik tenaga, dana dan<br />
sarana maka Bidang Perlindungan anak pada tahun <strong>2011</strong> baru melaksanakan<br />
kegiatan sosialisasi Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang<br />
Perlindungan kepada masyarakat. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi<br />
tersebut dapat memotivasi berbagai elemen sehingga mampu :<br />
1. Meningkatkan wawasan tentang pemahaman hak-hak Anak.<br />
2. Meningkatkan tanggung jawab sosial keluarga<br />
3. Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan<br />
4. Membangun Anak yang sehat, cerdas dan terlindungi<br />
62
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
• PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan<br />
Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Peraturan Bupati <strong>Bandung</strong> Nomor<br />
6 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga<br />
Teknis Daerah <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> mempunyai tugas-tugas pokok<br />
memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang<br />
pelayanan dan pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi<br />
pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan.<br />
Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007<br />
tentang Pembentukan Organisasi Lembagan Teknis <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan<br />
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan membawahi 2<br />
Sub Bidang,yaitu:<br />
1. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender<br />
2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan<br />
Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan permpuan<br />
pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :<br />
1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan<br />
dengan sub kegiatan :<br />
2. Orientasi Manajemen Usaha Kelompok Perempuan.<br />
3. Pelatihan Kepemimpinan Perempuan<br />
4. Jambore Posyandu<br />
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam<br />
Pembangunan. dengan sub kegiatan :<br />
‣ Evaluasi (Penilaian Awal) Program Terpadu P2WKSS Tingkat<br />
Provinsi Jawa Barat<br />
‣ Evaluasi (Penilaian Akhir) Program Terpadu P2WKSS Tingkat<br />
Provinsi Jawa Barat.<br />
‣ Pembinaan Lokasi P2WKSS<br />
‣ Pelatihan Keterampilan Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin<br />
63
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
‣ Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender<br />
‣ Survey Calon Lokasi P2WKSS<br />
‣ Sosialiasi Program Terpadu P2WKSS<br />
‣ Sosialisasi Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga<br />
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak,<br />
dengan sub kegiatan :<br />
‣ Orientasi Bagi Pengurus P2TP2A<br />
‣ Workshop Bagi Pengurus P2TP2A<br />
‣ Workshop Lapangan Luar <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong><br />
‣ Workshop Lapangan Pulau Jawa (D.I. Yogyakarta)<br />
‣ Workshop Lapangan Luar Jawa (Kepulauan Riau)<br />
7. Program Peningkatan Peran serta Gender Dalam Pembangunan dengan<br />
sub kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan<br />
• Dukungan Anggaran<br />
Pelaksanaan kegiatan Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan mendapat<br />
dukungan anggaran tahun <strong>2011</strong> sebagai berikut :<br />
Belanja tidak langsung sebesar Rp. 113.468.900.900,- dengan realisasi<br />
sebesar Rp. 13.211.881.838,- atau 98%. Anggaran ini adalah untuk kegiatan<br />
belanja pegawai yang diberikan berupa gaji dan tunjangan. Sedang belanja<br />
langsung sebesar Rp. 5.756.849.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.613.189.174<br />
atau sebesar 98 % , yang digunakan sebagai dukungan kegiatan.<br />
• Dukungan Sarana<br />
Kegiatan tahun anggaran <strong>2011</strong> dukungan sarana penunjang kegiatan<br />
mendapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus<br />
(DAK) yaitu 1 buah Mobil Unit Penerangan KB (Mupen) dan 25 unit<br />
kendaraan roda dua (sepeda motor) yang dialokasikan untuk kendaraan<br />
operasional PLKB/PKB di tingkat Desa, Bangunan 1 unit Gedung Gudang<br />
Alat Kontrasepsi yang digunakan untuk penyimpanan Alat kontrasepsi,serta<br />
43 Unit IUD-KIT yang dialokasikan kesetiap klinik KB yang ada<br />
di<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
64
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
BAB V<br />
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN<br />
1. PERMASALAHAN<br />
Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap<br />
bidang sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing<br />
– masing, akan tetapi masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan tugas,<br />
diantaranya adalah :<br />
‣ Jumlah peserta KB masih bertumpu pada suntik 53% dan Pil sebanyak 23%,<br />
kondisi ini sangat berpengaruh terhadap angka drop out kepesertaan KB.<br />
‣ Masih rendahnya angka rata-rata usia kawin pertama sekitar 19 tahun walaupun<br />
sudah naik dari tahun sebelumnya 18 tahun, sedangkan target yang harus dicapai<br />
kawin pertama 20 tahun<br />
‣ Dalam penyediaan data mikro keluarga masih belum oftimal terutama dalam<br />
penggunaan data untuk penangan kemiskinan.<br />
‣ Total fertility rate (TFR) baru mencapai 2,35 dari sasaran 2,10<br />
‣ Partisipasi Pria dalam ber KB masih rendah yaitu sebesar 1,5 %<br />
‣ Masih tingginya jumlah Keluarga miskin ( Pra KS Alek 130.591 KK, KS I Alek<br />
217.638 KK 40,63 % dari jumlah KK 856.879 ( Pendataan Keluarga tahun 2010<br />
)<br />
‣ Cakupan Partisipasi keluarga dalam dalam kegiatan BKB,BKL,BKR dan<br />
UPPKS masih rendah berkisar antara 30 %<br />
‣ Masih terjadi kasus KDRT dan dan traffiking sebanyak 15 orang<br />
‣ Masih rendahnya sumberdaya manusia dalam program pemberdayaan perempuan<br />
dan perlindungan anak<br />
3. UPAYA PEMECAHAN MASALAH<br />
‣ Meningkatkan kualitas peserta KB dari Suntik KB dan Pil KB dengan<br />
menggunakan alat kontrasepsi MOP, MOW dan IUD<br />
‣ Meningkatkan Pelayanan KIE tentang KB-KR bagi pria agar berperan dalam<br />
program KB<br />
65
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
‣ Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola<br />
program melalui pendidikan dan pelatihan<br />
‣ Pembinaan kepada kelompok- kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja<br />
( PIKR ) mengenai Kesehatan Reproduksi di 31 kecamatan dan 276 desa<br />
‣ Meningkatkan pelayanan MOP dan MOW di rumah sakit dan menggunakan<br />
mobil pelayanan keliling disetiap kecamatan.<br />
‣ Membentuk kelompok paguyuban MOP di 31 kecamatan untuk meningkatkan<br />
peran pria dalam program KB<br />
‣ Meningkatkan pemamahan pelaksanana program pemberdayaan perempuan dan<br />
perlindungan anak melallui kegiatan study banding ke daerah yang sudah<br />
berhasil, konsultasi dengan propinsi dan kementrian pemberdayaan perempuan<br />
dan perlindungan anak<br />
‣ Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun<br />
pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.<br />
‣ Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk menjadi anggota dalam kegiatan<br />
BKB, BKR, BKL dan UPPKS<br />
66
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
BAB VI<br />
KESIMPULAN DAN SARAN<br />
1. KESIMPULAN<br />
Berdasarkan uraian di atas maka laporan tahun <strong>2011</strong> dapat disimpulkan sebagai<br />
berikut :<br />
‣ Keberhasilan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan<br />
<strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> tahun <strong>2011</strong> sudah menunjukan hasil yang cukup<br />
mengembirakan bila di dibandingkan dengan tahun 2010. Kondisi tersebut dapat<br />
dilihat sebagai berikut dari CU/PUS naik 3,01% dari tahun 2009 sebesar 82,01%<br />
naik menjadi 83 %. Peserta KB baru tercapai 102 % melampuai target tahun <strong>2011</strong><br />
yaitu 83.640 akseptor tercapai 97.149 akseptor.<br />
‣ Dukungan anggaran program dan kegiatan Badan Keluarga berencana dan<br />
pemberdayaan perempuan tahun <strong>2011</strong> sebesar Rp. 19.225.749.900,00 terealisasi<br />
sebesar 18.825.071.012,00 atau 98%.<br />
‣ Kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun <strong>2011</strong> tercapai 100% dengan<br />
anggaran program dan kegiatan tercapai 98,00 %.<br />
‣ Tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dengan terbentuknya kelompokkelompok<br />
kegiatan yang ada di tingkat desa dan kecamatan seperti paguyuban MOP<br />
di setiap kecamatan, terbentukan BKB, BKL, KKR, PIKRR dan UPPKS di Setiap<br />
Desa<br />
‣ Peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan<br />
anak melalui pelaksanaan sosialisasi undang-undang, pendataan potensi anak,<br />
menurunnya KDRT dan Trafiking dan meningkatkan sumber daya penggerak<br />
program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.<br />
2.SARAN<br />
Berdasarkan kesimpulan di atas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan menyarankan hal-hal sebagai berikut :<br />
‣ Untuk meningkatkan capaian program pelayanan keluarga berencana dan<br />
pemberdayaan perempuan perlu dilakukan peningkatan kualitas peserta KB melalui<br />
67
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yaitu IUD, MOP, MOW dan Implant<br />
‣ Mendekatkan akses pelayanan KB di setiap kecamatan melalui pelayanan KB keliling<br />
di 31 kecamatan dengan menggunakan bis pelayanan<br />
‣ Meningkatkan pembinaan kepada peserta KB Baru dengan melakukan konseling<br />
paska pelayanan untuk menjaga kelangsungan kepesertaan ber KB.<br />
‣ Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program Keluarga<br />
Berencana melalui kegiatan KIE agar masyarakat ikut dalam kegiatan BKB,<br />
BKL,BKR dan UPPKS.<br />
‣ Meningkatkan Advokasi kepada para pembuat kebijakan/pemangku kepentingan<br />
untuk meningkatkan dukungan anggaran dalam mencapai keberhasilan program KB<br />
di <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong>.<br />
68
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
BAB VII<br />
PENUTUP<br />
Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi misi dan kebijakan yang<br />
jelas serta menggunakan strategi yang tepat, maka akan mempermudah untuk mengevaluasi<br />
dan menilai keberhasilan dari suatu kegiatan sebagai simpulan hasil kerja Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta perbandingan antara rencana dengan evaluasi<br />
menghasilkan capaian kegiatan sebesar 98 %.<br />
Sumber dana dan realisasi tahun anggaran <strong>2011</strong> berasal dari APBD dan APBN yang<br />
digunakan untuk kegiatan-kegiatan : Rutin dan Pembangunan Pelaksanaan Tupoksi<br />
Badan,Selanjutnya dalam rangka melanjutkan upaya pengembangan sistem akuntabilitas<br />
kinerja instansi pemrintah diusahkan membantu dan mensosialisasikan kinerja pemerintah.<br />
Dengan demikian akan terwujud pemerintah yang baik melalui pengawasan yang<br />
proposional. Upaya lain adalah meningkatkan sumber daya manusia dengan melaksanakan<br />
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pegawai baik teknis maupun non teknis,<br />
dengan renstra dan lakip diharapkan dapat memacu pelaksanaan akuntabilitas kinerja<br />
pemerintah dengan melibatkan Stockholder sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil<br />
kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.<br />
Demikian yang dapat kami sampaikan dalam penyusunan LAKIP ini. Diharapkan,<br />
Penyusunan <strong>Lakip</strong> ini dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang<br />
mampu mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya<br />
pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efesien.<br />
69
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
Soreang, Januari 2012<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA<br />
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
KEPALA<br />
Drg. Grace Mediana Purnami, M.Kes<br />
Pembina Tk. I<br />
NIP. 1962114 198803 2 004<br />
70