Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
Lakip 2011 - Pemerintah Kabupaten Bandung
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)<br />
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN<br />
KABUPATEN BANDUNG<br />
menghambat kelahiran sebanyak 102.515 kelahiran apabila peserta KB tersebut<br />
dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan bila biaya<br />
persalinan bayi Rp. 600.000 per satu kelahiran yang di tanggung oleh pemerintah<br />
maka dengan terkendalinya 102.515 kelahiran pemerintah telah menghemat Rp.<br />
61,5 milyar per tahun, dimana biaya tersebut dapat digunakan untuk pembangunan<br />
lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.<br />
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada<br />
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang<br />
terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas. Disamping<br />
itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan<br />
daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.<br />
Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini<br />
adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang<br />
selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak. Pembangunan<br />
Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan<br />
peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang<br />
pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan, eksploitasi, dan diskriminasi<br />
terhadap perempuan dan anak sera penguatan kelembagaan dan jaringan pengarus<br />
utamaan gender di daerah termasuk ketersediaan data dan statistic gender.<br />
• Maksud dan Tujuan<br />
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi <strong>Pemerintah</strong> (LAKIP)<br />
<strong>2011</strong> ini dimaksudkan sebagai bentuk laporan pertanggung-jawaban atas<br />
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh<br />
<strong>Pemerintah</strong> Daerah kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan<br />
Perempuan <strong>Kabupaten</strong> <strong>Bandung</strong> sebagai implementasi dari reformasi birokrasi<br />
dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Selanjutnya laporan akuntabitas<br />
kinerja ini dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi<br />
yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja dan rencana<br />
pembangunan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga<br />
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkelanjutan.<br />
4
Change language