Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

A. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, DILAKUKAN DENGAN CARA
MENGKAJI KAIDAH-KAIDAH HUKUM YANG BERLAKU, KHUSUSNYA
KETENTUAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN, SERTA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN
PERANCANGAN PERATURAN DAERAH.
B. PENDEKATAN PARTISIPATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN
PENJARINGAN ASPIRASI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TERUTAMA
YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK PENYELENGGARAAN
USAHA PERKEBUNAN.
C. PENDEKATAN KOMPARATIF, DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN STUDI
PERBANDINGAN ANTARA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM DAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA LAIN YANG MENGATUR
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN.
4