Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

More documents

Recommendations

Info

A. MASALAH REGULASI DAN HUKUM : mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. B. MASALAH TUMPANG TINDIH KAWASAN : tumpang tindih kawasan ini sering terjadi antara kawasan usaha perkebunan dan kawasan usaha pertambangan/Kehutanan. C. MASALAH IU (IJIN USAHA) PERKEBUNAN : moratorium pelepasan kawasan hutan telah digelontorkan sejak 26 September 2001 melalui Surat Menteri Kehutanan Nomor 1712/Menhut-VII/2001. Kemudian dipertegas kembali melalui surat Menteri Kehutanan Nomor S.51/Menhut- VII/2005 tanggal 11 Februari 2005, agar gubernur/bupati tidak menerbitkan IU Perkebunan yang lokasinya berada di kawasan hutan. Selain itu pemegang IU Perkebunan yang berlokasi di kawasan hutan diminta agar menghentikan pembukaan kawasan hutan sebelum ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. 7
A.KONSIDERAN : PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN YANG MENJADI ALASAN POKOK PERLUNYA PENGATURAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEBIJAKAN IJIN USAHA PERKEBUNAN. B.KETENTUAN UMUM : KETENTUAN UMUM DAN DEFINISI DIDASARKAN PADA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN YANG TERKAIT DAN DIJADIKAN ACUAN, TERUTAMA UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 46, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3478). C.ASAS DAN TUJUAN : •ASAS KEADILAN DAN KERAKYATAN •ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS •ASAS KEPROFESIONALAN 8
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK IJIN
Page 3 and 4: A. PENDEKATAN YURIDIS NORMATIF, DIL
Page 5: CITA HUKUM YANG MENDASARI ATURAN HU
Page 9 and 10: E. PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HI

Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?