Naskah Akademik tentang Izin Usaha Perkebunan - Pemerintah ...

CITA HUKUM YANG MENDASARI ATURAN HUKUM PENGATURAN IJIN USAHA
PERKEBUNAN DITURUNKAN DARI SILA KELIMA PANCASILA YAKNI KEADILAN
SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA, DENGAN ASAS DEMOKRASI
EKONOMI, KEADILAN, KESEIMBANGAN, KEMANFAATAN UMUM,
KETERPADUAN, KEBERLANJUTAN SERTA TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS.
A. PASAL 7 UU NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
B. UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN.
C. PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN
USAHA PERKEBUNAN.
MEMPERHATIKAN KENYATAAN DAN KONDISI PENYELENGGARAAN USAHA
PERKEBUNAN YANG TELAH BERJALAN SELAMA INI, KAITANNYA DENGAN
KEBUTUHAN DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT SERTA KONDISI
SEKARANG INI, SERTA HARUS DAPAT MEMBERIKAN JAMINAN BAHWA
PENGATURAN IJIN USAHA PERKEBUNAN YANG DILAKUKAN ADALAH DALAM
RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH
KABUPATEN BANDUNG KHUSUSNYA
6