uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TUN MAKASSAR
BAHAN RAKERNAS MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN EMPAT PERADILAN DI BAWAHNYA
PTUN MAKASSAR
No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH
MA - RI
1 Perihal : Permasalahan Penyelesaian Sengketa
Pemilukada di PTUN.
1.
a. Setuju usulan pemecahan segera
Sejak terbitnya SEMA No.7/2010 ttg Petunjuk Teknis
dipergas lagi penyelesaian sengketa
terkait menjadi wewenang
Mengingat Pilkades tidak termasuk kriteria UU
Sengketa Pemilukada, kasus2 pemilu-kada yg menyangkut
Pemilu yang diikuti oleh Parpol, maka harus dalam Peradilan yang mana
administratif dapat diajukan ke PTUN lagi.
(Mahkamah
Konstitusi,
Permasalahan :
diperjelas (dalam SEMA/Juklak) apakah
Pengadilan Tata Usaha Negara
a. Masalah tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa
pemilukada di PTUN yg mengikuti ketentuan Pasal 55 UU
Peratun (90 hari) dan penyelesaian perkara 6 bulan (SEMA
sengketa
hasil Pilkades dipersamakan dengan sengketa
Pemilukada yang menjadi wewenang MK, atau
atau Pengadilan Negeri)
> Tentang batasan tenggang waktu
juga perlu ada batasan tersendiri.
No.6/1996) dirasakan terlalu lama dan sering
menimbulkan masalah, misalnya proses pemilukada sudah
selesai dan hasilnya sudah ditetapkan, ternyata baru
muncul gugatan di : PTUN dan proses penyelesai-annya
menunggu putusan "inkrachf' sampai
ber-tahun2.
Dalam hal ada gugatan menyangkut administrasi
wewenang PTUN, atau Peradilan Umum sbg
perbuatan melawan hukum.
1

pemilukada (mis : penolakan bakal calon oleh KPUD)
tetapi gugatan baru didaftarkan ke PTUN setelah
pemilukada selesai dan telah ditetapkan calon terpilih
hasil penghitungan suara, apakah gugatan tsb patut didismissal
atau tetap diterima? Jika diterima, pada
umumnya gugatan/putusan PTUN akan sia2
(diabaikan) krn hasil pemilukada sudah ditetapkan.
b. Dapat diajukan gugatan ganti
rugi/Perbuatan Melawan
Hukum di Pengadilan Negeri.
c. Penundaan/schorsing
seyogyanya tidak perlu
dilakukan, karena terkait
Kepentingan Umum yang lebih
dominan.
c. Penetapan schorsing PTUN untuk menunda proses
pemilukada sering diabaikan oleh KPUD dengan alasan
selain akan menghambat jadwal pemilukada, Juga
putusan PTUN belum inkracht (karena diajukan
banding, kasasi, PK dsb yg cukup lama). Akibatnya
penetapan/putusan PTUN akan sia-sia saja.
Bagaimana jalan keluarnya ?
2.
Perihal: Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)
di dalam SEMA No.7/2010 tidak disebutkan tentang
wewenang mengadili gugatan/sengketa yg menyangkut
hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yg tidak termasuk
Menurut Juklak MARl No.41/Td.TUN/VII/1996
angka V, dalam hal diajukan gugatan terhadap
sertipikat ganda (aspal), Hakim TUN tidak harus
2. –Jawaban PTTUN kurang tepat.
-Sudah ada beberapa putusan
MA tentang sengketa Pilkades
menjadi wewenang PTUN.
kriteria Pemilu/Pemilukada yang diikuti oleh Parpol,
menunggu penyelesaian perkara
apakah dipersamakan dengan sengketa Pemilukada
Perdata/pidananya, melainkan dapat langsung
2

(wewenang MK) atau wewenang PTUN ?
3.
Perihal :Penerapan Pasal 45 A.
Berkenaan dengan pembatasan kasasi Pasal 45-A UU
No.5/2004 ttg Mahkamah Agung, dalam sengketa
kepegawaian di daerah yg didasarkan atas SK Kepala
Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), ada 2 jenis:
a. SK Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkatl
diberhentikan oleh Kepala Daerah ; dan
memberikan putusan tentang sah/batal atau
tidaknya penerbitan sertifikat tsb.
Menurut ketentuan Pasal 45-A huruf (c), perkara
TUN yg obyek gugatannya berupa keputusan
pejabat daerah yg jangkauannya berlaku di
wilayah daerah ybs, adalah termasuk perkara yg
tidak bisa kasasi.
3. -Sudah ada beberapa putusan
MA tentang Pasal 45 A huruf
ca UU – MA.
-Kata kuncinya, lihat “dasar
hukumnya” apa.
-Pahami aturan dasar dari
dekonsentrasi
dan
desentralisasi.
b. SK Jabatan Politis tertentu seperti Ketua DPRD yang
ditetapkan oleh DPRD dan disahkan/diberhentikan
dengan SK Kepala Daerah.
Apakah sengketa tersebut termasuk yang dapat diajukan
kasasi atau bukan ?
Demi kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan
multi tafsir, seharusnya dibuat kriteria
yang jelas (bukan "grey area') mengenai perkara
yang dimaksud oleh Pasal 45-A UU No.5/2004.
4.
Perihal: Soft Copy Putusan Kasasi/PK
Berdasarkan S.E. Tuada Uldiltun MARl tgl. 12 Juli 010
No.43/Td.TUN/VII/2010, pengiriman berkas perkara dan
salinan putusan Pengadilan Tkt Pertama dan Banding
ke MARl diharuskan.
Mengingat bahwa satker yg mengeluarkan
salinan putusan kasasi/PK kpd para pihak
adalah Pengadilan Tkt Pertama, maka untuk
keperluan pengecekan dan menghindari
kemungkinan
4. –Untuk memperbanyak putusan
maka Mahkamah Agung cukup
dengan cara memfotocopy
putusan aslinya, dan salinan
tersebut
dilakukan
pengesahan oleh Panitera
Muda. Sehingga tidak perlu
lagi untuk mengirimkan soft
copy ke Pengadilan Pengaju.
3

menyertakan soft copy/CD, sedangkan untuk
pengiriman salinan putusan kasasi/PK dari MARl
ke Pengadilan Tkt Pertama tidak disertakan soft
copy/ CD dimaksud
adanya kekeliruan/kekurangan/ pemalsuan pada
isi salinan putusan kasasi/PK yg dikirim oleh
Mahkamah Agung ke Peradilan Tingkat
Pertama,
dipandang perlu disertakan soft copy/CD ROM
(yg tidak bisa diubah).
4

PTUN PALU
No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH
MA - RI
1
Komponen atau rincian biaya yang harus dimasukkan
Pemeriksaan setempat disamakan dengan
1.Tidak boleh dimasukkan dalam
komponen biaya pemeriksaan
dalam acara sidang pemeriksaan setempat/lokasi (PS) perjalanan dinas pegawai sehingga biaya yang
setempat.
perlu dipertegas. Menurut TIM badan pemeriksa
ditimbulkan disesuaikan dengan peraturan
Mahkamah Agung RI pada Pengawasan Audit Kinerja
tentang perjalanan Dinas Pejabat Negara dan
Tanggal 27 Agustus 2012 di PTUN Palu, bahwa uang saku
tidak boleh dimasukkan sebagai biaya pemeriksaan
setempat
Pegawai dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 36/PMK.02/2012 Tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun
2012
2
Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaga Negara sesuai
dengan Pasal 51 ayat 3 UU nomor 5 Tahun 1986 agar
dialihkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai
Pengadilan tingkat pertama mengingat semakin banyaknya
sengketa kepegawaian didaerah, dan juga dihubungkan
dengan asas cepat, biaya ringan dan mudah dalam
pemeriksaan perkara/sengketa tata usaha negara
Revisi undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
pasal 51 ayat 3.
2. Supaya tetap di pedomani tahapan
“Keberatan” dan “Banding
administrasi”
Ilustrasi:
Karena sudah diputus oleh suatu
Badan maka berarti sudah
menjadi kewenangan Pengadilan
Tinggi (Tingkat Banding)
5

PTUN KENDARI
No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH
MA - RI
1 Perkara No. 15/G.TUN/2010/PTUN-KDI, Dalam putusan
1. Apakah berkas perkara tersebut, PTUN 1.Sudah benar berkas perkara di
TK.I dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
kirim ke PT karena banding setelah
Kendari harus mengirim ke PT.TUN
substansi diperiksa, walaupun
Dalam Tingkat Banding NO.03/B.TUN/2011/PTTUN MKS
Makassar atau harus dikirim kembali ke putusan tetap NO.
amarnya menguatkan putusan TK I
MARl sesuai putusan sela Mahkamah Walaupun ada amar
Dalam Tin kat Kasasi No 190K/TUN/2011 dikeluarkan
“memerintahkan
untuk
Agung ? (untuk sementara kami kirim ke
putusan sela marnya berbunyi sebagai berikut :
mengirimkan kembali berkas ke
PTTUN Makassar seperti proses banding MA’ , maka idealnya putusan
Mengadili :
biasa)
terhadap pokok perkara juga harus
1. Memerintahkan PTUN Kendari untuk membuka
2. Apabila berkas dikirim , maka dapat terjadi
diperiksa oleh pengadilan tingkat
kembali persidangan dalam perkara ini selanjutnya
banding sehingga hal tersebut tidak
satu perkara memiliki 2 (dua) nomor
melanggar asas pemeriksaan
memutuskan pokok perkara.
perkara banding ? setelah Pengadilan peradilan dua tingkat.
2. Memerintahkan PTUN Kendari untuk mengirimkan
Tinggi meregristrasi. ( semoga tidak
kembali berkas perkara itu ke MARI.
Atas dasar putusan sela tersebut, majelis hakim yang
sama dalam TK.I menjatuhkan putusan baru intinya
gugatan tidak dapat diterima.
Selanjutnya atas dasar putusan baru tersebut pihak
penggugat mengajukan upaya banding, Sekarang dalam
proses sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN
Makassar
termasuk neb is in idem)
3.Penulisan/pencatatan buku register keuangan
sudah ditutup pada TK i dan TK Banding ,
sehingga biaya TK.I dan TK
Banding yang baru diajukan penggugat
harus dicatat dimana ?
4. Pelaporan perkara bersangkutan sudah
dinyatakan putus, bagaimana pencatatannya
dalam register ?
(sementara dicatat dikolom tambahan)
2.Tidak masalah,karena sejak ada
Putusan Mahkamah Agung
diterima oleh Pengadilan
Pengaju maka PTUN membuka
register lagi
3.4. Masalah Administrasi Peradilan
(Direktur Pranata Dan Tata
Laksana TUN) akan di bawa ke
Pokja Kamar
6

4.
PTUN JAYAPURA :
No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH
MA - RI
1 Pengamanan siding dalam perkara di Jayapura Untuk biaya pengamanan di Jayapura diusulkan > Sesuaikan dengan Pagu/ Besaran
2
perluditambahkan biaya dalam DIPA, karena tingkat
kerawanan dalam persidangan terkait dengan perkara
Pemilukada rupiah) sangat tinggi .
Mengenai penanganan sengketa Pemilukada, sampai
nimimal sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus juta
rupiah)
1. SEMA No.7 Thun 2010 ditinjau kembali
dan dibuat aturan baru dan terkini untuk
Anggaran dalam DIPA.
-Setuju dengan jawaban PTTUN
dimana kewenangan PTUN (Pasal 2 huruf (g) UU memperjelas
batasan-batasan
Makasar
No.9Tahun 2004 Jo. SEMA No. 7 Tahun 2010) agar tidak kewenangan penanganan sengketa
bersinggungan dengan kewenangan MK? Karena dalam Pemilukada.
Putusannya MK juga mempertimbangkan tahapan-tahapan 2. SEMA No.7 Tahun 2010 dicabut dan
Pemilukada sebelum pemungutan dan perhitungan suara? pemeriksaan sengketa pemilukada
Sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat. Dan
apakah PTUN dapat memeriksa sengketa Pemilukada
dihapus/dikecualikan dari kewenangan
PTUN.
yang mana sengketa tersebut juga sedang diperiksa di MK
berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraannya?
Contoh PemiluGubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua;
7

3
Berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang
Setuju usulan Pemecahan kalau perlu
Nomor 5 Tahun 1986 Haim Ketua Majelis telah
mengirimkan bukti surat suatu perkara ke Penyidik (polda
Papua) terkait dengan adanya dugaan pemalsuan bukti
surat dan menunda persidangan sampai adanya Putusan
Pidana yang berkekuatan hokum tetap. Namun telah lewat
2 (dua) tahun sejak dikirimkannya surat tersebut belum
ada pemberitahuan resmi dari pihak penyidik menyangkut
tindak lanjut pemeriksaan surat tersebut.
Apakah Pengadilan TUN dapat mengajukan pemeriksaan
Pengadilan perlu menyurat kepada pihak
penyidik untuk menanyakan tindak lanjut
pemeriksaan perkara yang dilimpahkan dan
tetap menunggu sampai pemeriksaan perkara
pidananya selesai atau telah ada Putusan
Pidana yang berkekuatan uokum tetap
kemudian pemeriksaan perkara tersebut
dilanjutkan oleh Pengadilan TUN.
diberi Kode Tertentu untuk Mendapat
Perhatian Pihak Terkait.
-Penerpannya Kasuistis, bila itu
merupakan satu-satunya bukti maka
ditunggu.
perkara tanpa menunggu Putusan Pidana terhadap surat
bukti tersebut agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara
tersebut tidak berlarut-Iarut?
Acc. Untuk dibiicarakan dalam
4
Buku Register Perkara tahun 2012 yang tercetak dan
dibagikan ke PTUN Jayapura ukuran tabelnya tidak
proporsional sehingga petugas pencatat register kesulitan
Untuk buku register tahun 2013 perlu diperhatikan
ukuran table/kolom agar sesuai/proporsional.
BINTEK.
dalam mencatat buku register;
5
Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a menyangkut batas
waktu pemeriksaan persiapan dibatasi 30 (tiga puluh) hari
saja. Disisi lain dalam wilayah hokum PTUN Jayapura ada
banyak Kabupaten yang bar dimekarkan sebagian besar
Penentuan batas I tenggang· waktu pemeriksaan
persiapan dan pengiriman surat panggilan perlu
ditentukan secara kasuistis namun tetap
-Tetap berlaku batas waktu 30 hari
karena hal tersebut merupakan batas
waktu untuk perbaikkan gugatan
8

mengedepankan asas sederhana, cepat
dan
berada diwilayah pegunungan yang belum memiliki Kantor
Pos sehingga pengiriman surat panggilan kepada para
biaya ringan dalampemeriksaan perkara.
pihak terutama pihak Tergugat (Badan/Pejabat TUN)
dapat memakan waktu lebih dari 30 hari. Apakah
ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a ini mutlak dilaksanakan
meski dalam kondisi seperti di wilayah hokum PTUN
Jayapura ataukah perlu disesuaikan?
6
Terhadap Penetapan Penundaan yang dikeluarkan pada
Pengadilan Tingkat Pertama khususnya dalam sengketa
pertanahan. Dalam beberapa kasus di PTUN Jayapura,
sering pihak Tergugat (Kantor Pertanahan) mencatat
adanya Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh
PTUN dalam warkah tanah.
Apabila para pihak mengajukan upaya hukum sampai
1. Dalam Putusan MA, perlu dipertimbangkan
dalam pertimbangan hokum menyangkut
Penetapan Penundaan yang telah
dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat I atau ;
2. Pengadilan mengeluarkan surat keterangan
1. Putusan Penundaan apabila
dikabulkan berlaku terus hingga
putusan “”BHT” demikian juga
sebaliknya.
2. Usul adanya surat keterangan
adalah berkelebihan.
pada tingkat Kasasi atau PK, Penetapan Penundaan
yang dikirimkan kepada pihak Tergugat
tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim
yang intinya menyatakan bahwa Penetapan
tingkat Kasasi atau PK, hal ini berdampak pada
Penundaan secara otomatis tidak berlaku
mengambangnya status penundaan yang telah tercatat
ketika telah ada Putusan yang Berkekuatan
dalam warkah (akibatnya Sertifikat dalam keadaan status
Hukum Tetap (in kracht);
quo tanpa batas waktu yang jelas).
Bagaimana sikap Pengadilan Tingkat Pertama jika pihak
9

Tergugat meminta adanya ketegasan dalam Putusan
Kasasi atau PK terhadap Penetapan Penundaan yang
telah dikeluarkan?
7
Pada sengketa Tahapan Pemilukada dalam beberapa
perkara di PTUN, setelah adanya Putusan Tingkat
Pertama yang memenangkan Pihak Penggugat pihak
Tergugat (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai pihak
yang kalah mengajukan upaya hukum (Banding/Kasasi).
PTUN harus menindaklanjuti permohonan
Eksekusi tersebut dengan mengeluarkan
Penetapan Eksekusi sebagaimana dimaksud
-Sudah beberapa putusan MA
tentang kasus Sengketa
Pemilukada.
Namun di samping mengajukan upaya hukum pihak
dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51
Tergugat tetap melanjutkan tahapan Pemilukada sampai
Tahun 2009;
dengan ditetapkannya Gubernur atau BupatiIWalikota
terpilih tanpa menunggu Putusan Peradilan TUN yang
berkekuatan hukum tetap. Setelah ada Putusan Peradilan
TUN yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan
pihak Penggugat selanjutnya pihak Penggugat memohon
Penetapan Eksekusi.
Apakah terhadap permohonan Eksekusi Pihak Penggugat
dapat ditindaklanjuti oleh PTUN walaupun telah ada
Kandidat lain yang telah terpilih dan ditetapkan oleh
T ergugat (KPU)?
10

PTUN MANADO.
No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH
MA - RI
1 Dalam berkas perkara Kasasi dan PK yang dikirimkan
Mohon dikirimkan Soft Copy untuk putusan -Soft copy tidak perlu dikirim ke
kembali oleh MARl ke Pengadilan Pengaju, tidak atau
Pengadilan Pengaju, karena
Kasasi atau Putusan PK.
Putusan PK. melampirkan Soft Copy untuk Putusan
Mahkamah Agung telah
mengirimkan salinan putusan yang
Kasasi atau Putusan PK ; Yang ada hanya Kasasi atau PK
disahkan oleh Panitera Muda.
putusan yang sudah di print dan dijilid ;
Penerapan Pasal 117 UU No. 9 Tahun 2004 ; Dimana
tidak ada kemauan dari Tergugat yang kalah untuk
melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap ;
Masalahnya :
Bahwa Penetapan Ketua tersebut dapat diajukan oleh
Penggugat atau Tergugat kepada MARl untuk dimintakan
Penetapan Kembali.
Ketua Pengadilan TUN yang bersangkutan
memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat dan
memberikan penjelasan ; Akan tetapi bila tidak
tercapai kata sepakat, maka Ketua tersebut
tetap membuatkan Penetapan yang menentukan
jumlah uang atau kompensasi lainnya ;
1. Sebaiknya Penetapan dari Ketua PTUN
tersebut, oleh Ketua yang bersangkutan
juga memintakan kepada MARl untuk
dikuatkan atau disetujui, kemudian
dilaksanakan oleh Tergugat ;
Acc. No.1 – memang diajukan ke MA
untuk dikuatkan seperti Fiat Eksekusi
– sehingga harus ditaati oleh pihakpihak
terutama yang kalah.
Atau Klausal bunyi pasal 117 ayat 5
tersebut, dihilangkan / dihapus saja ;
11

PTUN AMBON
No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH
MA - RI
1 Pada Kepaniteraan Hukum PTUN Ambon belum
Untuk mencapai sasaran yang diharapkan Acc
tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang dalam proses
dalam proses proses penyimpanan dan
penyimpanan dan penataan arsip berkas perkara in-aktif
penataan arsip berkas perkara in-aktif perkara
antara lain:
in-aktif, maka sangat diperlukan ruangan
- Tidak tersedianya ruangan penyimpanan arsip
penyimpanan arsip dan rakJlemari yang layak
berkas perkara in-aktif;
dan diharapkan agar realisasi anggaran dapat
- Tidak tersedianya rak/lemari penyimpanan/
Acc.
penataan arsip berkas perkara in-aktif ;
disesuaikan dengan usul perencanaan yang
disampaikan oleh PTUN Ambon;
2
Belum adanya buku register Induk pengaduan, register
Induk informasi, buku bantu penerimaan surat kuasa,
pengaduan, dan informasi;
Pengadaan buku-buku register tersebut perlu
diadakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
dalam rangka pencapaian tujuan yang
diharapkan;
3
Dengan adanya proses Upload data Putusan melalui
Website yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI
pada Direktori putusan Mahkamah Agung RI, maka secara
tidak langsung para Pihak dapat mengetahuinya, namun
Dimohonkan agar perkara-perkara yang telah
diputus, proses pengirimannya dapat dipercepat
sehingga para pihak yang berperkara tidak
terlalu lama menunggu dan bertanya - tanya
tentang keberadaan perkara tersebut ;
Acc. Dan perlu peningkatan kinerja
operator selanjutnya percepatan
pengiriman berkas (minutasi).
12

proses pengiriman berkas perkara Salinan putusan
tersebut ke Pengadilan pengaju sering terlambat,
mengakibatkan para Pihak sering bertanya, bahkan meminta
pendapat hukum tentang keberadaan Amar putusan yang
ada pada Direktori putusan Mahkamah Agung RI tersebut.
4
Belum tersedianya Register Induk Perkara Kasasi dan
Untuk mempermudah proses pengisian data-data
Acc.
Register Induk perkara Peninjauan Kembali untuk tahun 2012
yang berkaitan dengan perkara Kasasi maupun
sampai dengan saat ini, walaupun telah disurati
Peninjauan Kembali maka buku-buku Induk
keMahkamah Agung RI dengan surat tertanggal 08 Februari
tersebut perlu direalisasikan sesuai kebutuhan.
2012 Nomor : W4-TUN3/143/PL.01.10/1l1 2012 sehingga
proses pengisian data tersebut masih mempergunakan buku
bantu.
5
Pemohon Peninjauan Kembali I Termohon Peninjauan
Kembali kadang kala mengirimkan Memori I Kontra
Perlu adanya petunjuk pelaksanaan tentang tata
cara penerimaan memori atau kontra memori
Supaya terus disosialisasikan bahwa
ada “kewajiban untuk menyertakan
soft copy memori/kontra memori PK”
Memori melalui Pos, tanpa disertai dengan Soft Copynya
yang . diajukan melalui Kantor Pos untuk
sehingga menyulitkan kami dalam membuat Tanda Terima
mempermudah petugas meja III dalam
maupun melampirkan Soft Copy dalam berkas untuk
pembuatan tanda terima dan bagaimana jika soft
dikirimkan ke Mahkamah Agung RI
copy tidak dilampirkan oleh Pemohon
atau
13

Termohon saat pengiriman memori/kontra memori
melalui Kantor Pos tersebut.
Makassar, 17 September 2012
KETUA :
TTD.
IAMAIL BATUIRANTE, SH. MH.
NIP.19480102 197310 1 001
14