uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

Tergugat meminta adanya ketegasan dalam Putusan Kasasi atau PK terhadap Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan? 7 Pada sengketa Tahapan Pemilukada dalam beberapa perkara di PTUN, setelah adanya Putusan Tingkat Pertama yang memenangkan Pihak Penggugat pihak Tergugat (KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai pihak yang kalah mengajukan upaya hukum (Banding/Kasasi). PTUN harus menindaklanjuti permohonan Eksekusi tersebut dengan mengeluarkan Penetapan Eksekusi sebagaimana dimaksud -Sudah beberapa putusan MA tentang kasus Sengketa Pemilukada. Namun di samping mengajukan upaya hukum pihak dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tergugat tetap melanjutkan tahapan Pemilukada sampai Tahun 2009; dengan ditetapkannya Gubernur atau BupatiIWalikota terpilih tanpa menunggu Putusan Peradilan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Setelah ada Putusan Peradilan TUN yang berkekuatan hukum tetap yang memenangkan pihak Penggugat selanjutnya pihak Penggugat memohon Penetapan Eksekusi. Apakah terhadap permohonan Eksekusi Pihak Penggugat dapat ditindaklanjuti oleh PTUN walaupun telah ada Kandidat lain yang telah terpilih dan ditetapkan oleh T ergugat (KPU)? 10
PTUN MANADO. No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH MA - RI 1 Dalam berkas perkara Kasasi dan PK yang dikirimkan Mohon dikirimkan Soft Copy untuk putusan -Soft copy tidak perlu dikirim ke kembali oleh MARl ke Pengadilan Pengaju, tidak atau Pengadilan Pengaju, karena Kasasi atau Putusan PK. Putusan PK. melampirkan Soft Copy untuk Putusan Mahkamah Agung telah mengirimkan salinan putusan yang Kasasi atau Putusan PK ; Yang ada hanya Kasasi atau PK disahkan oleh Panitera Muda. putusan yang sudah di print dan dijilid ; Penerapan Pasal 117 UU No. 9 Tahun 2004 ; Dimana tidak ada kemauan dari Tergugat yang kalah untuk melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Masalahnya : Bahwa Penetapan Ketua tersebut dapat diajukan oleh Penggugat atau Tergugat kepada MARl untuk dimintakan Penetapan Kembali. Ketua Pengadilan TUN yang bersangkutan memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat dan memberikan penjelasan ; Akan tetapi bila tidak tercapai kata sepakat, maka Ketua tersebut tetap membuatkan Penetapan yang menentukan jumlah uang atau kompensasi lainnya ; 1. Sebaiknya Penetapan dari Ketua PTUN tersebut, oleh Ketua yang bersangkutan juga memintakan kepada MARl untuk dikuatkan atau disetujui, kemudian dilaksanakan oleh Tergugat ; Acc. No.1 – memang diajukan ke MA untuk dikuatkan seperti Fiat Eksekusi – sehingga harus ditaati oleh pihakpihak terutama yang kalah. Atau Klausal bunyi pasal 117 ayat 5 tersebut, dihilangkan / dihapus saja ; 11
Page 1 and 2: PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN TA
Page 3 and 4: (wewenang MK) atau wewenang PTUN ?
Page 5 and 6: PTUN PALU No. PERMASALAHAN USUL PEM
Page 7 and 8: 4. PTUN JAYAPURA : No. PERMASALAHAN
Page 9: mengedepankan asas sederhana, cepat
Page 13 and 14: proses pengiriman berkas perkara Sa

uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?