uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

(wewenang MK) atau wewenang PTUN ?
3.
Perihal :Penerapan Pasal 45 A.
Berkenaan dengan pembatasan kasasi Pasal 45-A UU
No.5/2004 ttg Mahkamah Agung, dalam sengketa
kepegawaian di daerah yg didasarkan atas SK Kepala
Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), ada 2 jenis:
a. SK Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkatl
diberhentikan oleh Kepala Daerah ; dan
memberikan putusan tentang sah/batal atau
tidaknya penerbitan sertifikat tsb.
Menurut ketentuan Pasal 45-A huruf (c), perkara
TUN yg obyek gugatannya berupa keputusan
pejabat daerah yg jangkauannya berlaku di
wilayah daerah ybs, adalah termasuk perkara yg
tidak bisa kasasi.
3. -Sudah ada beberapa putusan
MA tentang Pasal 45 A huruf
ca UU – MA.
-Kata kuncinya, lihat “dasar
hukumnya” apa.
-Pahami aturan dasar dari
dekonsentrasi
dan
desentralisasi.
b. SK Jabatan Politis tertentu seperti Ketua DPRD yang
ditetapkan oleh DPRD dan disahkan/diberhentikan
dengan SK Kepala Daerah.
Apakah sengketa tersebut termasuk yang dapat diajukan
kasasi atau bukan ?
Demi kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan
multi tafsir, seharusnya dibuat kriteria
yang jelas (bukan "grey area') mengenai perkara
yang dimaksud oleh Pasal 45-A UU No.5/2004.
4.
Perihal: Soft Copy Putusan Kasasi/PK
Berdasarkan S.E. Tuada Uldiltun MARl tgl. 12 Juli 010
No.43/Td.TUN/VII/2010, pengiriman berkas perkara dan
salinan putusan Pengadilan Tkt Pertama dan Banding
ke MARl diharuskan.
Mengingat bahwa satker yg mengeluarkan
salinan putusan kasasi/PK kpd para pihak
adalah Pengadilan Tkt Pertama, maka untuk
keperluan pengecekan dan menghindari
kemungkinan
4. –Untuk memperbanyak putusan
maka Mahkamah Agung cukup
dengan cara memfotocopy
putusan aslinya, dan salinan
tersebut
dilakukan
pengesahan oleh Panitera
Muda. Sehingga tidak perlu
lagi untuk mengirimkan soft
copy ke Pengadilan Pengaju.
3