uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

3 Berdasarkan Ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Setuju usulan Pemecahan kalau perlu Nomor 5 Tahun 1986 Haim Ketua Majelis telah mengirimkan bukti surat suatu perkara ke Penyidik (polda Papua) terkait dengan adanya dugaan pemalsuan bukti surat dan menunda persidangan sampai adanya Putusan Pidana yang berkekuatan hokum tetap. Namun telah lewat 2 (dua) tahun sejak dikirimkannya surat tersebut belum ada pemberitahuan resmi dari pihak penyidik menyangkut tindak lanjut pemeriksaan surat tersebut. Apakah Pengadilan TUN dapat mengajukan pemeriksaan Pengadilan perlu menyurat kepada pihak penyidik untuk menanyakan tindak lanjut pemeriksaan perkara yang dilimpahkan dan tetap menunggu sampai pemeriksaan perkara pidananya selesai atau telah ada Putusan Pidana yang berkekuatan uokum tetap kemudian pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan oleh Pengadilan TUN. diberi Kode Tertentu untuk Mendapat Perhatian Pihak Terkait. -Penerpannya Kasuistis, bila itu merupakan satu-satunya bukti maka ditunggu. perkara tanpa menunggu Putusan Pidana terhadap surat bukti tersebut agar pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut tidak berlarut-Iarut? Acc. Untuk dibiicarakan dalam 4 Buku Register Perkara tahun 2012 yang tercetak dan dibagikan ke PTUN Jayapura ukuran tabelnya tidak proporsional sehingga petugas pencatat register kesulitan Untuk buku register tahun 2013 perlu diperhatikan ukuran table/kolom agar sesuai/proporsional. BINTEK. dalam mencatat buku register; 5 Ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf a menyangkut batas waktu pemeriksaan persiapan dibatasi 30 (tiga puluh) hari saja. Disisi lain dalam wilayah hokum PTUN Jayapura ada banyak Kabupaten yang bar dimekarkan sebagian besar Penentuan batas I tenggang· waktu pemeriksaan persiapan dan pengiriman surat panggilan perlu ditentukan secara kasuistis namun tetap -Tetap berlaku batas waktu 30 hari karena hal tersebut merupakan batas waktu untuk perbaikkan gugatan 8
mengedepankan asas sederhana, cepat dan berada diwilayah pegunungan yang belum memiliki Kantor Pos sehingga pengiriman surat panggilan kepada para biaya ringan dalampemeriksaan perkara. pihak terutama pihak Tergugat (Badan/Pejabat TUN) dapat memakan waktu lebih dari 30 hari. Apakah ketentuan pasal 63 ayat (2) huruf a ini mutlak dilaksanakan meski dalam kondisi seperti di wilayah hokum PTUN Jayapura ataukah perlu disesuaikan? 6 Terhadap Penetapan Penundaan yang dikeluarkan pada Pengadilan Tingkat Pertama khususnya dalam sengketa pertanahan. Dalam beberapa kasus di PTUN Jayapura, sering pihak Tergugat (Kantor Pertanahan) mencatat adanya Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh PTUN dalam warkah tanah. Apabila para pihak mengajukan upaya hukum sampai 1. Dalam Putusan MA, perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan hokum menyangkut Penetapan Penundaan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat I atau ; 2. Pengadilan mengeluarkan surat keterangan 1. Putusan Penundaan apabila dikabulkan berlaku terus hingga putusan “”BHT” demikian juga sebaliknya. 2. Usul adanya surat keterangan adalah berkelebihan. pada tingkat Kasasi atau PK, Penetapan Penundaan yang dikirimkan kepada pihak Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim yang intinya menyatakan bahwa Penetapan tingkat Kasasi atau PK, hal ini berdampak pada Penundaan secara otomatis tidak berlaku mengambangnya status penundaan yang telah tercatat ketika telah ada Putusan yang Berkekuatan dalam warkah (akibatnya Sertifikat dalam keadaan status Hukum Tetap (in kracht); quo tanpa batas waktu yang jelas). Bagaimana sikap Pengadilan Tingkat Pertama jika pihak 9
Page 1 and 2: PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN TA
Page 3 and 4: (wewenang MK) atau wewenang PTUN ?
Page 5 and 6: PTUN PALU No. PERMASALAHAN USUL PEM
Page 7: 4. PTUN JAYAPURA : No. PERMASALAHAN
Page 11 and 12: PTUN MANADO. No. PERMASALAHAN USUL
Page 13 and 14: proses pengiriman berkas perkara Sa

uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?