uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

pemilukada (mis : penolakan bakal calon oleh KPUD) tetapi gugatan baru didaftarkan ke PTUN setelah pemilukada selesai dan telah ditetapkan calon terpilih hasil penghitungan suara, apakah gugatan tsb patut didismissal atau tetap diterima? Jika diterima, pada umumnya gugatan/putusan PTUN akan sia2 (diabaikan) krn hasil pemilukada sudah ditetapkan. b. Dapat diajukan gugatan ganti rugi/Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri. c. Penundaan/schorsing seyogyanya tidak perlu dilakukan, karena terkait Kepentingan Umum yang lebih dominan. c. Penetapan schorsing PTUN untuk menunda proses pemilukada sering diabaikan oleh KPUD dengan alasan selain akan menghambat jadwal pemilukada, Juga putusan PTUN belum inkracht (karena diajukan banding, kasasi, PK dsb yg cukup lama). Akibatnya penetapan/putusan PTUN akan sia-sia saja. Bagaimana jalan keluarnya ? 2. Perihal: Sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di dalam SEMA No.7/2010 tidak disebutkan tentang wewenang mengadili gugatan/sengketa yg menyangkut hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yg tidak termasuk Menurut Juklak MARl No.41/Td.TUN/VII/1996 angka V, dalam hal diajukan gugatan terhadap sertipikat ganda (aspal), Hakim TUN tidak harus 2. –Jawaban PTTUN kurang tepat. -Sudah ada beberapa putusan MA tentang sengketa Pilkades menjadi wewenang PTUN. kriteria Pemilu/Pemilukada yang diikuti oleh Parpol, menunggu penyelesaian perkara apakah dipersamakan dengan sengketa Pemilukada Perdata/pidananya, melainkan dapat langsung 2
(wewenang MK) atau wewenang PTUN ? 3. Perihal :Penerapan Pasal 45 A. Berkenaan dengan pembatasan kasasi Pasal 45-A UU No.5/2004 ttg Mahkamah Agung, dalam sengketa kepegawaian di daerah yg didasarkan atas SK Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), ada 2 jenis: a. SK Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkatl diberhentikan oleh Kepala Daerah ; dan memberikan putusan tentang sah/batal atau tidaknya penerbitan sertifikat tsb. Menurut ketentuan Pasal 45-A huruf (c), perkara TUN yg obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yg jangkauannya berlaku di wilayah daerah ybs, adalah termasuk perkara yg tidak bisa kasasi. 3. -Sudah ada beberapa putusan MA tentang Pasal 45 A huruf ca UU – MA. -Kata kuncinya, lihat “dasar hukumnya” apa. -Pahami aturan dasar dari dekonsentrasi dan desentralisasi. b. SK Jabatan Politis tertentu seperti Ketua DPRD yang ditetapkan oleh DPRD dan disahkan/diberhentikan dengan SK Kepala Daerah. Apakah sengketa tersebut termasuk yang dapat diajukan kasasi atau bukan ? Demi kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan multi tafsir, seharusnya dibuat kriteria yang jelas (bukan "grey area') mengenai perkara yang dimaksud oleh Pasal 45-A UU No.5/2004. 4. Perihal: Soft Copy Putusan Kasasi/PK Berdasarkan S.E. Tuada Uldiltun MARl tgl. 12 Juli 010 No.43/Td.TUN/VII/2010, pengiriman berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tkt Pertama dan Banding ke MARl diharuskan. Mengingat bahwa satker yg mengeluarkan salinan putusan kasasi/PK kpd para pihak adalah Pengadilan Tkt Pertama, maka untuk keperluan pengecekan dan menghindari kemungkinan 4. –Untuk memperbanyak putusan maka Mahkamah Agung cukup dengan cara memfotocopy putusan aslinya, dan salinan tersebut dilakukan pengesahan oleh Panitera Muda. Sehingga tidak perlu lagi untuk mengirimkan soft copy ke Pengadilan Pengaju. 3
Page 1: PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN TA
Page 5 and 6: PTUN PALU No. PERMASALAHAN USUL PEM
Page 7 and 8: 4. PTUN JAYAPURA : No. PERMASALAHAN
Page 9 and 10: mengedepankan asas sederhana, cepat
Page 11 and 12: PTUN MANADO. No. PERMASALAHAN USUL
Page 13 and 14: proses pengiriman berkas perkara Sa

uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?