uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

More documents

Recommendations

Info

PTUN KENDARI No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH MA - RI 1 Perkara No. 15/G.TUN/2010/PTUN-KDI, Dalam putusan 1. Apakah berkas perkara tersebut, PTUN 1.Sudah benar berkas perkara di TK.I dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. kirim ke PT karena banding setelah Kendari harus mengirim ke PT.TUN substansi diperiksa, walaupun Dalam Tingkat Banding NO.03/B.TUN/2011/PTTUN MKS Makassar atau harus dikirim kembali ke putusan tetap NO. amarnya menguatkan putusan TK I MARl sesuai putusan sela Mahkamah Walaupun ada amar Dalam Tin kat Kasasi No 190K/TUN/2011 dikeluarkan “memerintahkan untuk Agung ? (untuk sementara kami kirim ke putusan sela marnya berbunyi sebagai berikut : mengirimkan kembali berkas ke PTTUN Makassar seperti proses banding MA’ , maka idealnya putusan Mengadili : biasa) terhadap pokok perkara juga harus 1. Memerintahkan PTUN Kendari untuk membuka 2. Apabila berkas dikirim , maka dapat terjadi diperiksa oleh pengadilan tingkat kembali persidangan dalam perkara ini selanjutnya banding sehingga hal tersebut tidak satu perkara memiliki 2 (dua) nomor melanggar asas pemeriksaan memutuskan pokok perkara. perkara banding ? setelah Pengadilan peradilan dua tingkat. 2. Memerintahkan PTUN Kendari untuk mengirimkan Tinggi meregristrasi. ( semoga tidak kembali berkas perkara itu ke MARI. Atas dasar putusan sela tersebut, majelis hakim yang sama dalam TK.I menjatuhkan putusan baru intinya gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya atas dasar putusan baru tersebut pihak penggugat mengajukan upaya banding, Sekarang dalam proses sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar termasuk neb is in idem) 3.Penulisan/pencatatan buku register keuangan sudah ditutup pada TK i dan TK Banding , sehingga biaya TK.I dan TK Banding yang baru diajukan penggugat harus dicatat dimana ? 4. Pelaporan perkara bersangkutan sudah dinyatakan putus, bagaimana pencatatannya dalam register ? (sementara dicatat dikolom tambahan) 2.Tidak masalah,karena sejak ada Putusan Mahkamah Agung diterima oleh Pengadilan Pengaju maka PTUN membuka register lagi 3.4. Masalah Administrasi Peradilan (Direktur Pranata Dan Tata Laksana TUN) akan di bawa ke Pokja Kamar 6
4. PTUN JAYAPURA : No. PERMASALAHAN USUL PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN MASALAH OLEH MA - RI 1 Pengamanan siding dalam perkara di Jayapura Untuk biaya pengamanan di Jayapura diusulkan > Sesuaikan dengan Pagu/ Besaran 2 perluditambahkan biaya dalam DIPA, karena tingkat kerawanan dalam persidangan terkait dengan perkara Pemilukada rupiah) sangat tinggi . Mengenai penanganan sengketa Pemilukada, sampai nimimal sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus juta rupiah) 1. SEMA No.7 Thun 2010 ditinjau kembali dan dibuat aturan baru dan terkini untuk Anggaran dalam DIPA. -Setuju dengan jawaban PTTUN dimana kewenangan PTUN (Pasal 2 huruf (g) UU memperjelas batasan-batasan Makasar No.9Tahun 2004 Jo. SEMA No. 7 Tahun 2010) agar tidak kewenangan penanganan sengketa bersinggungan dengan kewenangan MK? Karena dalam Pemilukada. Putusannya MK juga mempertimbangkan tahapan-tahapan 2. SEMA No.7 Tahun 2010 dicabut dan Pemilukada sebelum pemungutan dan perhitungan suara? pemeriksaan sengketa pemilukada Sedangkan Putusan MK bersifat final dan mengikat. Dan apakah PTUN dapat memeriksa sengketa Pemilukada dihapus/dikecualikan dari kewenangan PTUN. yang mana sengketa tersebut juga sedang diperiksa di MK berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraannya? Contoh PemiluGubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua; 7
Page 1 and 2: PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN TA
Page 3 and 4: (wewenang MK) atau wewenang PTUN ?
Page 5: PTUN PALU No. PERMASALAHAN USUL PEM
Page 9 and 10: mengedepankan asas sederhana, cepat
Page 11 and 12: PTUN MANADO. No. PERMASALAHAN USUL
Page 13 and 14: proses pengiriman berkas perkara Sa

uploads/5-RAKERNAS-2012 PTTUN Makasar(1).pdf - PT Bandung

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?