Chapter 5 - Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen | FEMA-IPB

PAJAK 

PAJAK 

DEPARTEMEN IKK - IPB

. 

PAJAK yang dibayarkan 

digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Negara, 

dan Membiayai pembangunan 

seperti pembangunan gedung-gedung sekolah, 

Sarana Kesehatan (rumah sakit), sarana umum, 

pembangunan jalan raya, pertahanan dan keamanan 

negara, sarana penerangan, dll 

Sie 

Paj 

ak 

IPB 

201 

0

1. orang pribadi; 

2. warisan yang belum 

terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 

3. badan; dan 

4. bentuk usaha tetap. 

Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang 

telah memenuhi kewajiban 

subyektif (berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri 

Wajib Pajak) dan obyektif 

(berdasarkan pada obyeknya, 

tanpa memperhatikan 

keadaan diri 

Wajib Pajak). 

KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF OP 

MULAI 

BERAKHIR 

Saat dilahirkan 

Saat meninggal 

Saat berada di Indonesia Saat meninggalkan 

atau bertempat tinggal di Indonesia untuk 

Indonesia 

selama-lamanya.

Cara Pemungutan Pajak 

• Official Assesment (Penetapan oleh Pejabat 

Pajak) PBB 

• Self Assesment (Dihitung oleh Wajib Pajak 

sendiri) PPh ps 21 

• Withholding (Pemotongan dan /atau 

Pemungutan) PPh ps 22/23 


Pajak juga dapat dibedakan berdasarkan 

otoritas wilayah yang memungut pajak 

a. Pajak Daerah 

Pajak yang ditetapkan oleh masing-masing Daerah, 

berlaku hanya di Daerah di mana diterbitkannya 

Peraturan Perpajakan Daerah, dan digunakan untuk 

membiayai belanja masing-masing Daerah tersebut. 

Contohnya: Pajak Pembangunan I di DKI Jakarta, Pajak 

Reklame. 

b. Pajak Pusat 

Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan berlaku bagi 

Wajib Pajak di Negara tersebut. Yang berlaku di 

Indonesia, misalnya: Pajak Penghasilan sebagaimana 

ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2000. 


Perpajakan yang Berlaku 

• Pajak Penghasilan 

• Pajak Pertambahan Nilai 

• Pajak Bumi dan Bangunan 

• Bea Materai 


(SIE PAJAK/MELA/20010)

Pajak Penghasilan (PPh) 

• Pajak yang dikenakan berkaitan dengan 

penghasilan yang diterima selama satu tahun 

pajak 

• Subyek PPh: orang pribadi yang bertempat 

tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia 

lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

atau yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat 

tinggal di Indonesia 


PAJAK PENGHASILAN 

A D A L A H 

PAJAK YANG DIKENAKAN 

• TERHADAP SUBJEK PAJAK 

• ATAS PENGHASILAN YANG 

• DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA 

• DALAM TAHUN PAJAK

WAJIB PAJAK 

ORANG PRIBADI 

BADAN 

1 orang 

1 keluarga dianggap sebagai 

satu kesatuan ekonomis 

• sekumpulan orang dan atau modal 

• yang merupakan kesatuan 

• baik yang melakukan usaha 

maupun tidak melakukan usaha

Kewajiban NPWP = PPh 

UNDANG 

UNDANG 

USAHA / KEGIATAN 

PEK. BEBAS 

SUBJEK PAJAK 

WAJIB PAJAK 

NPWP 

• Orang Pribadi 

• Badan 

NON - USAHA 

NON - PEK. BEBAS 

OP 

> PTKP 

Ya

Tidak termasuk: 

• Badan perwakilan negara asing 

• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat 

• Organisasi internasional 

• Pejabat-pejabat perwakilan organisasi 

internasional 


Obyek Pajak Penghasilan 

• Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh WP, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 

atau untuk menambah kekayaan WP yang 

bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, termasuk: gaji, upah, tunjangan, honor, 

bonus, gratifikasi, hadiah, laba usaha, 

keuntungan, deviden, bunga, royalti, dll. 


Sie Pajak IPB 2010

Tidak termasuk obyek pajak: 

• Bantuan atau sumbangan zakat 

• Harta hibahan dari keluarga sedarah 

• Warisan 

• Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh 

badan sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal 

• Imbalan dalam bentuk natura dan atau 

kenikmatan 

• Pembayaran dari perusahaan asuransi 

• Dll. 


Pajak Penghasilan Pasal 21 

• Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

yang diterima atau diperoleh 

• Pemotong PPh ps 21: 

1. Pemberi kerja 

2. Bendaharawan pemerintah 

3. Dana pensiun, jamsostek, PT Taspen 

4. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap 

5. Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi 


Penerima Penghasilan yang 

dipotong PPh pasal 21 

• PEgawai tetap 

• Tenaga lepas 

• Penerima pensiun 

• Penerima honorarium 

• Penerima upah 

• Tenaga ahli 


Tarif dan Penerapannya 

• Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Tarif 

s/d Rp 50 juta 5% 

Diatas Rp 50 juta – Rp 250 juta 15% 

Diatas Rp 250 juta – Rp 500 juta 25% 

Diatas Rp 500 juta 30% 

Tarif Deviden 10% 

Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari yang 

seharusnya 

Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut 

/potong(Untuk PPh Pasal 23) 

100% lebih tinggi dari yang 

seharusnya 

Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP 

Gratis 


Penghitungan Penghasilan 

Kena Pajak (PKP): 

• Pegawai tetap: 

Penghasilan bruto – biaya jabatan (5% dari 

penghasilan atau maks Rp 6.000.000 per tahun) 

– iuran pensiun – iuran jaminan hari tua – 

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 

• Penerima pensiun: 

Penghasilan bruto – biaya pensiun (5% dari bruto 

atau maks Rp 432.000 per tahun) – PTKP 

• Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai: 

Penghasilan bruto – PTKP 


Ketentuan lain 

• Penerima honorarium: tarif x penghasilan bruto 

• Tenaga ahli: 15% x perkiraan penghasilan neto (50% dari 

penghasilan bruto) 

• Penerima upah harian: 

> 1/10 UMP or UMK s/d < UMP or UMK 

5% dari penghasilan bruto – 1/10 UMP/UMK 

> UMP/UMK 5% x (penghasilan bruto – PTKP) 

• Penerima pesangon dll: 

diatas Rp 25 jt – 50 jt: 5% dr penghasilan bruto 

diatas Rp 50 jt – 100 jt: 10% 

diatas Rp 100 jt – 200 jt: 15% 

diatas Rp 200 jt: 25% 

• Pejabat negara, PNS, anggota polri/TNI yang menerima 

honorarium dipotong 15%, kecuali untuk PNS gol IId ke 

bawah, Peltu/Ajun Inspektur/Tk 1 ke bawah 


Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) 

Keterangan 

Setahun 

Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,- 

Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,- 

Tambahan untuk seorang istri yang 

penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami. 

Tambahan untuk setiap anggota keturunan 

sedarah semenda dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat yang diatnggung 

sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap 

keluarga 

Rp. 15.840.000,- 

Rp. 1.320.000,- 


Jenis SPT Tahunan 

ORANG PRIBADI 

BADAN 

1770 S 

(sederhana) 

1770 

1771 

WP yg menerima : 

ph hanya dari 1 pemberi 

kerja, 

dikenakan PPh Final, 

dikenakan PPh tersendiri, 

bukan Objek 

WP yg 

melakukan usaha 

/ pekerjaan bebas 

WP Badan

WP OP YG MENGGUNAKAN 1770 S 

PENGHASILAN 

WP Sebagai Karyawan Hanya Pada Satu 

Pemberi Kerja (Badan / Orang Pribadi) 

1 

2 

3 

4 

PEKERJAAN 

DARI SATU 

PEMBERI KERJA 

DIKENAKAN 

PPh FINAL 

DIKENAKAN 

PAJAK 

TERSENDIRI 

BUKAN 

OBJEK 

• Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto 

SBI 

• Bunga/diskonto Obligasi di Bursa Efek 

• Penjualan Saham di Bursa Efek 

• Hadiah Undian 

• Dll 

(akan disampaikan kemudian) 

• Penghasilan Istri dari 1 pemberi kerja 

• Penghasilan anak dari pekerjaan 

• Bantuan/sumbangan/hibah 

• Warisan 

• Bagian laba anggota CV tidak atas 

saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, kongsi 

• Klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, 

jiwa, dwiguna, beasiswa

Contoh Penghitungan PPh ps 21 

• Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang 

anak. Ia seorang dokter dengan penghasilan 

bruto Rp 300.000.000 per tahun. Berapa 

pajak yang dibayar? 

Penghasilan bruto = 300.000.000 

Perkiraan penghasilan neto = 150.000.000 

Pajak PPh yang dibayarkan = 

15% x 150.000.000 = 22.500.000 


Contoh Penghitungan PPh ps 21 

• Seorang WP kawin dan memiliki 3 orang anak. Ia 

seorang PNS dengan penghasilan bruto Rp 200.000.000 

per tahun. Iuran pensiun dan jaminan hari tua = 200.000 

per bulan. Berapa pajak yang dibayar? 

Penghasilan bruto = 200.000.000 

Perkiraan penghasilan neto = 

200.000.000 – 6.000.000 – 12x200.000 – (15.840.000 + 

1.320.000 + 3x1.320.000) = 170.480.000 

Pajak PPh yang dibayarkan = 

5% x 50 jt + 15% x 120.480.000= 20.572.000 


Latihan 

• Bapak Budi, pegawai pada perusahaan PT XYZ, menikah tanpa anak, 

memperoleh gaji sebulan Rp. 4.000.000,00. PT XYZ mengikuti 

program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi 

Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah 

masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT XYZ menanggung 

iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji 

sedangkan Bapak Budi membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 

2,00% dari gaji setiap bulan. Di samping itu PT XYZ juga mengikuti 

program pensiun untuk pegawainya. 

• PT XYZ membayar iuran pensiun untuk Bapak Budi ke dana pensiun, 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap 

bulan sebesar Rp. 140.000,00, sedangkan Bapak Budi membayar 

iuran pensiun sebesar Rp.100.000,00. 

• Bagaimana perhitungan untuk mengetahui berapa besarnya pajak 

(penghasilan) yang harus dipotong PT XYZ untuk satu bulannya? 


Jawab 


Gaji sebulan 4.000.000 

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 20.000 

Premi Jaminan Kematian 12.000 

Jumlah 

Penghasilan Bruto 

4.032.000 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan 201.600 

2. Iuran Pensiun 100.000 

3. Iuran Jaminan Hari Tua 80.000 

Jumlah Pengurangan 381.600 

Penghasilan Neto Sebulan 3.650.400 

Penghasilan Neto Setahun 43.804.800 

PTKP 

- Diri WP Sendiri 15.840.000 

- Status Kawin 1.320.000 

Jumlah PTKP 17.160.000 

Penghasilan Kena Pajak Setahun 26.644.800 

Pembulatan 26.644.000 

PPh Pasal 21 Setahun 5% x 

Rp26.644.000 

1.332.200 

PPh Pasal 21 Sebulan Rp1.332.200 / 12 111.017


• Pajak penghasilan yang dipungut oleh: 

1.Bendaharawan pemerintah berkenaan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang 

2.Badan-badan tertentu berkenaan dengan 

kegiatan bidang impor atau usaha di bidang 

lain 



• Pajak yang dipotong atas penghasilan yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa atau 

hadiah dan penghargaan selain yang telah 

dipotong PPh pasal 21 

Contohnya: 

• Deviden, bunga royalti: 15% 


Pajak penghasilan atas 

hadiah dan penghargaan 

• Hadiah undian: 25% 

• Hadiah atau penghargaan perlombaan: 

PPh ps 21 (WPOP dalam negeri) 

PPh ps 26 (20%) untuk WP Luar Negeri 

• Penghargaan atas prestasi 

• Hadiah atas pekerjaan, jasa, dll 


Pajak Pertambahan Nilai: 

dikenakan atas: 

• Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah 

pabean yang dilakukan pengusaha 

• Impor barang kena pajak 

• Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah 

pabean yang dilakukan pengusaha 

• Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah 

pabean di dalam daerah pabean atau 

• Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena 

pajak 


Barang yang tidak dikenakan 

PPN 

• Barang hasil pertambangan 

• Barang kebutuhan pokok 

• Makanan dan minuman yang disajikan di 

resto, hotel, dll. 

• Uang, emas batangan, dan surat-surat 

berharga 


Jasa yang tidak dikenakan 

PPN 

• Jasa bidang pelayanan kesehatan medis 

• Jasa bidang pelayanan sosial 

• Jasa bidang pengiriman surat berperangko 

• Jasa bidang perbankan, asuransi, sewa guna usaha 

• Jasa bidang keagamaan 

• Jasa bidang pendidikan 

• Jasa bidang kesenian 

• Jasa bidang penyiaran yang bukan bersifat komersial 

• Jasa bidang angkutan umum 

• Jasa bidang tenaga kerja 

• Jasa bidang perhotelan 

• Jasa yang disediakan oleh pemerintah 


Tarif PPN dan PPN-BM 

• Tarif PPN = 10% 

• Tarif PPnBM = 10 – 200% 

Contoh: 

PKP A menjual tunai barang kena pajak kepada 

PKP B dengan harga jual Rp 25jt. PPN yang 

terhutang yang dipungut oleh PKP A adalah 10% x 

Rp 25 jt atau Rp 2.5 jt 


Contoh lain 

• PKP D mengimpor barang kena pajak X yang 

tergolong mewah dengan nilai impor Rp 

50.000.000. Barang X tergolong mewah 

sehingga selain dikenakan PPN juga dikenakan 

PPnBM dengan tarif 20%. Penghitungan 

pajaknya: 

1. Dasar peghitungan pajak = 50 jt 

2. PPN = 10% x 50 jt = 5 jt 

3. PPnBM = 20% x 50 jt = 10 jt 


Pajak Bumi dan Bangunan 

• Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau 

bangunan berdasarkan UU no 12 tahun 1985 tentang PBB 

sebagaimana telah diubah dengan UU no 12 tahun 1994 

• Obyek: 

1. Bumi = permukaan bumi (tanah & perairan) dan tubuh bumi 

yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia 

2. Bangunan = konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

Kecuali: 

a. Digunakan untuk kepentingan pelayanan umum 

b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau 

sejenisnya 

c. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata dll 

d. Digunakan untuk perwakilan diplomatik 

e. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi 

internasional 


Dasar Pengenaan PBB 

• Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), ditetapkan 

berdasarkan wilayah melalui Kepmen Keu 

dengan pertimbangan dari gubernur, dengan 

memperhatikan: 

- Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli secara wajar 

- Perbandingan harga dengan obyek lain yang 

sejenis dan berdekatan, serta fungsinya sama 

dan telah diketahui harganya 

- Nilai perolehan baru 

- Penentuan NJOP pengganti 


Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NJOPTKP) 

• Batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan 

yang tidak kena pajak 

• Besarnya berbeda menurut kab/kota 

setinggi-tingginya Rp 12 juta 

• Wajib pajak memperoleh pengurangan 

NJOPTKP sebanyak-banyaknya satu kali 

dalam satu tahun pajak 

• Tidak bisa digabung dengan obyek pajak 

lainnya 


Dasar Penghitungan PBB 

• Nilai jual kena pajak (NJKP): 

Obyek pajak perkebunan : 40% 

Obyek pajak kehutanan : 40% 

Obyek pajak pertambangan : 20% 

Obyek pajak pedesaan/pertanian: 

NJOP > Rp 1M : 40% 

NJOP < Rp 1M : 20% 

• Tarif PBB : 0.5% 


Artinya: 

• Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP), maka 

PBB = 

0.5% x 40% x (NJOP – NJOPTKP) 

0.2% x (NJOP – NJOPTKP) 

• Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) 

maka PBB = 

0.5% x 20% x (NJOP – NJOPTKP) 

0.1% x (NJOP – NJOPTKP) 


Contoh 

• Obyek Perumahan: 

- Luas tanah: 1000 m2 dg nilai jual Rp 

840.000/m2 (nilai jual tanah tersebut 

termasuk kelas A17 dengan nilai jual standar 

Rp 802.000/m2 

- Luas bangunan: 400 m2 dengan nilai jual Rp 

1 jt/m2 (masuk kelas A2 dengan harga 

standar Rp 968.000/m2) 


Penghitungan PBB: 

• NJOP bumi = 1000 m2 x Rp 802.000 = Rp 

802.000.000 

• NJOP bangunan = 400 m2 x Rp 968.000 = Rp 

387.200.000 

• NJOP total = Rp. 1.189.200.000 

• NJOPTKP = Rp 12.000.000 

• NJOP untuk penghitungan = Rp 1.177.200.000 

• NJKP = 40% x Rp 1.177.200.000 = Rp 470.880.000 

• PBB terhutang = 0.5% x Rp 470.880.000 = Rp 

2.354.400 


END

Chapter 5 - Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen | FEMA-IPB

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?