Konsep dan Pendekatan Restrukturisasi Program dan Kegiatan

KONSEP DAN PENDEKATANRESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATANDALAM RANGKA PENYUSUNANRPJMN 2010‐2014 2014 DAN RENSTRA K/L 2010‐20142014Jakarta, 14 Juli 2009DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN ‐‐ BAPPENAS1

STRUKTUR MODUL 1KERANGKA PEMIKIRAN REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARANA. Reformasi Perencanaan DanPenganggaranB. Konsep Dasar PengelolaanKeuangan Publik (PublicExpenditure Management)a) Aggregate Fiscal Disciplineb) Allocative Efficiencyc) Operational efficiencyC. Tujuan, Sasaran dan TantanganPenerapan Perencanaan danPenganggaran Berjangka Menengahdan Berbasis KinerjaD. Prasyarat dan Syarat PenerapanPerencanaan dan PenganggaranBerbasis Kinerja dan BerjangkaMenengahE. Penerapan Perencanaan danPenganggaran Berjangka MenengahF. Penerapan Perencanaan danPenganggaran berbasis kinerjaG. Pencapaian dan Permasalahanyang Dihadapi Saat Inia) Aggregate Fiscal Disciplineb) Allocative Efficiencyc) Operational EfficiencyH. Permasalahan Desain ProgramI. Pendekatan Penyempurnaan DesainProgram dan KegiatanKementerian/Lembaga(Restrukturisasi program dankegiatan)a) Prinsip Restrukturisai Programdan Kegiatanb) Desain Arsitektur Programc) Pendekatan Penyusunan Kinerja2

OUTLINE BAHASAN• KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DANPENGANGGARAN• PENERAPAN DALAM RPJMN 2010-20142014• PENERAPAN ROLLING PLAN DALAM RKP• PROGRESS TO DATE• ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN• BAGAN ARSITEKTUR PROGRAM DAN KEGIATAN• NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PROGRAM DANKEGIATAN3

KERANGKA REFORMASI PERENCANAAN DANPENGANGGARAN UU 25/2004 : SPPN• KERANGKA REGULASI• KERANGKA PENDANAAN UU 17/2003 : KEUANGAN NEGARA• ANGGARAN TERPADU• ANGGARAN BERBASIS KINERJA• KERANGKA PENGELUARAN BERJANGKAMENENGAH (MTEF)4

KONSEP KERANGKA PENDANAAN(PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT)Aggregate Fiscal Discipline(Ketersediaan Anggaran)‐ Rasio pajak‐ Rasio defisit‐ Rasio utang2010 2011 2012MTFF: Medium Term Fiscal FrameworkAllocative Efficiency(Alokasi pada Prioritas)Alokasi pada Prioritas‐ Program outcomes‐ Kegiatan outputKPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah(MTEF: Medium Term Expenditure Framework)Prakiraan Maju(Forward Estimates)Anggaran Berbasis Kinerja(PBB: Performance Based Budgeting)Catatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintahmasy./antarinstansi i pem./pusat‐daerahOperational Efficiency(Efisiensi Belanja)‐ External Control‐ Internal Control‐ Management AccountabilityAnggaran Terpadu(Unified Budget)Budaya:‐ Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja)‐ Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market)­ Lelang (bidding)­ Perjalanan Dinas (at cost)*) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)5

OPERASIONALISASI :RPJMN DAN RENSTRA K/L (MTEF BASELINE 5 TAHUNAN)Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4MTFFContingencyReserves(1­2% TotalAnggaran)TotalAnggaranMTEFContingencyPlanning(mengamankanbaseline)BaselineResourcesEnvelope6

RKP DAN RENJA K/L (ROLLING PLAN 3 TAHUNAN)Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 *) Pencapaian Kinerja akanmenentukan pendanaanInisiatif Baru (NewInitiative)TambahananggaranRuang GerakFiskal bagiInisiatif BaruPenghematanBaselineAwalBaselineBaruPERUBAHAN BASELINE :Sumber Pendanaan1. Penghematan dari pelaksanaan Program2. Cadangan (contingency planning) yang tidak terpakai3. Peningkatan penerimaan/ketersediaan anggaran (+ defisit)Pemanfaatan Dana1. Penyesuaian unit cost (misal lkrn inflasi lebih bh tinggi)2. Perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan(juml. pend. miskin lebih rendah atau tinggi dari perkiraan awal)3. Pemanfaatan untuk inisiatif baru *)7

AGGREGATE FISCAL DISCIPLINE RPJMN 2005‐2009 SUDAH MEMUAT ARAHKEBIJAKAN FISKAL YANG JELAS (MTFF)2004 2009PAJAK/PDB (% PDB) 12,1 13,6SURPLUS/DEFISIT (% PDB) ‐1,1 0,3STOK UTANG PEMERINTAH(% PDB) 53,9 31,8• LUAR NEGERI NGRI 1) 25,3 12,6• DALAM NEGERI 2) 28,6 19,2Sumber RPJMN 2005-2009 Diperkenalkan sebagai resource constraint dalam penyusunanRKP dan APBN (dimulai dengan SEB Pagu Indikatif, di updatedengan Pagu Sementara dan Pagu Definitif)8

ALLOCATIVE EFFICIENCY• KELEMAHAN• Belum jadi constraint penyusunan (MTEF) –belumada kerangka k pendanaan yang bersifat indikatif dk untuk RPJMN 2004 – 2009• Kebutuhan 2005‐2009 2009 (Dephub) Rp. 112 T. Alokasi2005‐2009 sebesar Rp. 58,1 T (52% darikebutuhan).• Minimum i essential lf force (Dephan) > 100 T/Tahun,alokasi = Rp 34 T di 2009 ( < 34% dari kebutuhan).• Kebutuhan Kesehatan, dll juga jauh lebih besar dariketersediaan anggaran.9

ALLOCATIVE EFFICIENCY• KELEMAHAN– ANGGARAN TERPADU• Baru mencakup anggaran KL, belum diintegrasikan anggaran diluar KL sebagai satukebijakan yang menyeluruh– Anggaran non KL Pusat (subsidi/PSO, Belanja Lain‐lain)– Transfer belanja daerah (DAK, OTSUS, Dana Penyesuaian)– ANGGARAN BERBASIS KINERJA• Program dan kegiatan tidak jelas akuntabilitas kinerjanya (“keroyokan” antar K/Lmaupun antar unit dalam satu K/L)• Level program dan kegiatan yang tidak terstruktur dengan baik (terlalu besar/kecil)• Indikator kinerja belum terstruktur dengan baik –urutan outcome dan output(bahkan sebagian masih input‐based)• Belum memiliki perhitungan output cost yang jelas (menyulitkan dalammenetapkan jumlah pembiayaan yang tepat untuk mencapai output tertentu)– FORWARD ESTIMATE• Masih “on‐paper”, belum dipergunakan sesuai dengan konsep MTEF (hanyaberubah jika ada : (i) perubahan inflasi, (ii) parameter di luar jangkauan pemerintahuntuk mengatasinya, (iii) perubahan bh kebijakan k pemerintah).10

OPERATIONAL EFFICIENCY• PROGRESS TO DATE– Telah diperkenalkan Satuan Biaya Umum (SBU)dan Satuan Biaya Khusus (SBK) yangmengakomodasi kekhasan (kebutuhan khusus)masing‐masing g lembaga.– Satuan Biaya diupdate setiap tahun untukmencerminkan perubahan harga (inflasi)• KELEMAHAN– Sekitar 60% KL belum menyampaikan SBK– SBK belum dapat digunakan sebagai instrumenpengukuran efisiensi11

BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMUNTUK DEPARTEMENLihat slide 20 s/d 22 Lihat slide 1912

BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMUNTUK LEMBAGA TINGGI NEGARA*) Program-Program Teknis yang akan digunakan disesuaikan dengan lingkup kewenangannnya13

BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMUNTUK KEMENNEG/KEMENKO*) Disarankan menggunakan 1 Program Teknis untuk seluruh Eselon 1 dengan catatan, Indikatormasing-masing Eselon 1 tercermin dalam indikator Programnya14

BAGAN ARSITEKTUR PROGRAMUNTUK LPND*) LPND menggunakan 1 Program Teknis untuk lembaganya15

NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI PROGRAM• Program Teknis: merupakan program‐program yangmenghasilkan pelayanan kepada kelompoksasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). CONTOH: Program Pendidikan Tinggi• Program Generik: merupakan program‐programyang digunakan oleh beberapa organisasi Eselon 1Ayang memiliki karakteristik sejenis untukmendukung pelayanan aparatur dan/atauadministrasi pemerintahan (pelayanan internal).CONTOH: Program Pengawasan Dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur Departemen Pertanian16

NOMENKLATUR DAN KLASIFIKASI KEGIATAN• Kegiatan prioritas nasional, yaitu kegiatan‐kegiatan denganoutput spesifik dalam rangka pencapaian sasaran nasional• Kegiatan prioritas K/L, yaitu kegiatan‐kegiatan denganoutput spesifik dalam rangka pencapaian kinerja K/L.• Kegiatan teknis non‐prioritas, merupakan kegiatankegiatandengan output spesifik dan mencerminkanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Satuan Kerja(Satker) namun bukan termasuk dalam kategori prioritas.• Kegiatan generik, merupakan kegiatan yang digunakanoleh beberapa unit eselon 2 yang memiliki karakteristiksejenis.17

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM DANKEGIATAN 6 K/L PILOT PROJECTJUMLAH PROGRAM DANJUMLAH USULAN PROGRAMK/L KEGIATAN 2005‐2009 DAN KEGIATAN 2010‐2014PROGRAM KEGIATAN PROGRAM KEGIATANDEPKEU 13 166 13 106DEPTAN 5 138 13 71DPU 32 373 9 44DEPKES 14 106 9 41DEPDIKNAS 14 288 8 32BAPPENAS5 18 4 4718

DEPARTEMEN KEUANGANSekjenUnit Program Eksisting Hasil Restrukturisasi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Penerimaan Dan Pengamanan KeuanganNegara Pengembangan Kelembagaan Keuangan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Dukungan Manajemen DanPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Departemen Keuangan Peningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur DepartemenKeuanganDJA Peningkatan Penerimaan `Dan Pengamanan Keuangan Perumusan Serta PelaksanaanNegara Penerapan Kepemerintahan Yang BaikKebijakan Dan StandardisasiTeknis Dibidang Penganggaran Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara Pemantapan Pelaksanaan Sistem PenganggaranDJPDJ BEADAN CUKAI Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Peningkatan Penerimaan Dan Pengamanan KeuanganNegara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur NegaraPeningkatan Dan PengamananPenerimaan PajakPengawasan, Pelayanan DanPenerimaan Di BidangKepabeanan Dan CukaiDJPK Penerapan Kepemerintahan Yang BaikPeningkatan Pengelolaan Pengelolaan Sumber Daya Manusia AparaturPerimbangan Keuangan Antara Peningkatan Efektivitas Pengeluaran NegaraPemerintah Pusat Dan Daerah

DEPARTEMEN KEUANGANUnit Program Eksisting Hasil Restrukturisasi ProgramDJPENGELOLAANUTANGDJPBDJKNIRJEN Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara Pengelolaan Dan Pembiayaan Hutan Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara Efektivitas Pengeluaran Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Penerimaan Dan Pengamanan Keuangan Peningkatan Efektivitas Pengeloaan Kekayaan Negara Pengelolaan Sumber Daya a Manusia Aparaturr Peningkatan Sarana Dan Prasaran Aparatur Negara Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas AparaturNegaraPengelolaan Utang Dan HibahPenyelenggaraan PerbendaharaanNegaraPengelolaan Kekayaan Negara,Piutang Negara Dan LelangPengawasan Dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur DepartemenKeuangan

RENCANA TINDAK LANJUT Penyusunan program dan kegiatan oleh K/LJuli – Agustus 2009. Sosialisasi/Pelatihan Penyusunan Program danKegiatan Sosialisasi I : 21-2424 Juli 2009, [slide 25] Sosialisasi II : 18-21 Agustus 2009 [slide 26] Penyampaian hasil restrukturisasi i program dankegiatan ke Bappenas dan Dep.Keu AkhirAgustus 2009.21

TERIMA KASIH22

INFORMASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (LOGICMODEL THEORY)DAMPAKHasil pembangunan yang diperolehdari pencapaian outcomeApa yang ingin dirubahOUTCOMEManfaat yang diperoleh dalam jangkamenengah untuk beneficieries tertentusebagai hasil dari outputApa yang ingin dicapaiMetod de PenyusunanOUTPUTProduk/barang/jasa akhir yangdihasilkanApa yang dihasilkan(barang) atau dilayani(jasa)KEGIATANProses/kegiatan menggunakan inputmenghasilkan output yang diinginkanApa yang dikerjakanMetodePelaksanaanINPUTSumberdaya yang memberikankontribusi dalam menghasilkanoutputApa yang digunakandalam bekerjaSumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 200723

CONTOH STRUKTUR PERENCANAAN KEBIJAKANALOKASI PADA PRIORITAS RKP TAHUN 2010PRIORITAS NASIONALPAGU K/LSUBSIDI/PSOBELANJALAIN-LAINTOTALPRIORITAS 1 :PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA PENATAANKELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGANSOSIALPRIORITAS 2 :PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIAPRIORITAS 3 :PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTAPEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONALPRIORITAS 4 :PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH PEMBANGUNANPERTANIAN, INFRASTRUKTUR, DAN ENERGIPRIORITAS 5 :PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DANKAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIMJUMLAH27.137,5 8.918,4 6,0 36.061,951.161,4 0,0 0,0 51.161,415.214,7 0,0 0,0 15.214,745.319,1 18.943,6 2.850,0 67.112,74.260,4 0,0 0,0 4.260,4143.093,2 27.862,0 2.856,0 173.811,2

PRIORITAS 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAANRAKYAT, SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN DANPELAKSANAAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIALPAGU K/LSUBSIDI/PSOBELANJALAIN-LAINTOTALPENGURANGAN KEMISKINAN 27.137,5 8.918,4 0,0 36.055,9Fokus 1.Pe rluasa n a kse s pe la ya nan da sa r m a sya ra ka t m iskin danpenyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);10.025,0 8.918,4 0,0 18.943,4Fokus 2. Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat; 15.724,5 0,0 0,0 15.724,5Fokus 3.Fokus 4.Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasipenanggulangan kemiskinan;Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melaluipenguatan kelembagaan;123,5 0,0 0,0 123,51.264,6 0,0 0,0 1.264,6SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL 0,0 0,0 6,0 6,0Fokus 5. Penataan kelembagaan pelaksanaan sistem jaminan sosial 0,0 0,0 6,0 6,0JUMLAH27.137,5 89184 8.918,4 60 6,0 36.061,9

Rincian Fokus Prioritas (Program Lintas KL) :MAK, Kegiatan Prioritas, Program, InstitusiPenanggungjawab dan Alokasi DanaFokus 1. Perluasan Akses Pelayanan Dasar Masyarakat Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)a) 7232 Penyelenggaraan program keluarga 720.000 RTSM di 13 provinsi, 70 Program Bantuan dan Depsos 1.100,00harapan (PKH) kabupaten. Jaminan Kesosh) 3470 Beasiswa untuk Siswa Miskin MI 640.000 Siswa Program Wajar Pendidikan Depag 230,40Dasar Sembilan Tahunj) 2585 Beasiswa untuk siswa miskin SMA 248.124 Siswa Prog Pend. Menengah Depdiknas 193,54o) 2812 Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Persentase RS yang melayani pasien Upaya Kshtn Perorangan Depkes 4.584,00Miskin di kelas III Rumah sakitmasyarakat miskin peserta programr) SUBS Penyediaan Subsidi Beras untuk Penyediaan beras untuk 18,5 juta RTS, Program Peningkatan Perum Bulog/ 8.918,40I DI Masyarakat Miskin (RASKIN)15 kg per RTS selama 12 bulan Ketahanan Pangan Kemenko Kesra26

DAFTAR K/L SOSIALISASI ITANGGAL 21 JULI TANGGAL 22 JULI TANGGAL 23 JULI TANGGAL 24 JULILPND LPND LTN KEMENEG/KEMENKO DEPARTEMENBKKBN KPU MPR MENEG PPN DEPKEUBKN BAPETEN DPR MENKO EKUIN DEPDIKNASPPATK BATAN DPD MENEG PAN DEPKESBNP2TKI BPLS MK MENEG POLKAM DEPKUMHAMKPK BMG MA MENEG LH DEPNAKERTRANSBSN BAKORNAS PB KY MENEG RISTEK DEPSOSBPN KOMNASHAM MENEG PORA POLRIBAKOSURTANAL WANTANAS MENEG PP KEJAGUNGBPPT LAN MENEG PERA DEPHANBPK ANRI MENEG UKM DEPAGBNN LAPAN MENKO KESRA DEPKOMINFOBKPM LEMHANAS MENEG BUMN DEPPUBADAN POM LSN MENEG PDT DEPTANBIN PERPUSNAS MENSESNEG DEPHUBBPS LIPI DEPDAGRIBASARNAS LKPP DEPHUTBPKPDEPDAGDEPLUDEP ESDMDEPERINDKPBUDPAR27

DAFTAR K/L SOSIALISASI IITANGGAL 18 AGUSTUS TANGGAL 19 AGUSTUS TANGGAL 20 AGUSTUS TANGGAL 21 AGUSTUSLPND LPND LTN KEMENEG/KEMENKO DEPARTEMENBKKBN KPU MPR MENEG PPN DEPKEUBKN BAPETEN DPR MENKO EKUIN DEPDIKNASPPATK BATAN DPD MENEG PAN DEPKESBNP2TKI BPLS MK MENEG POLKAM DEPKUMHAMKPK BMG MA MENEG LH DEPNAKERTRANSBSN BAKORNAS PB KY MENEG RISTEK DEPSOSBPN KOMNASHAM MENEG PORA POLRIBAKOSURTANAL WANTANAS MENEG PP KEJAGUNGBPPT LAN MENEG PERA DEPHANBPK ANRI MENEG UKM DEPAGBNN LAPAN MENKO KESRA DEPKOMINFOBKPM LEMHANAS MENEG BUMN DEPPUBADAN POM LSN MENEG PDT DEPTANBIN PERPUSNAS MENSESNEG DEPHUBBPS LIPI DEPDAGRIBASARNAS LKPP DEPHUTBPKPDEPDAGDEPLUDEP ESDMDEPERINDKPBUDPAR28