RSPO - Forest Peoples Programme

Persengketaan, keluhan, resolusi, mediasi,negosiasi, dialog, hak, Keputusan Bebas,Didahulukan Roundtable dan Diinformasikan, on dialog,pertanggungjawaban, Sustainable compensasi, Palm ganti rugi,pihak, hukum Oil internasional, (RSPO) Dan rantai suplai,lingkungan, Penyelesaian tanah, konflik, Fasilitas Masalah PenyelesaianSengketa, hak Pengaduanadat, Prosedur PenanamanBaru, Prinsip dan Kriteria, hak, KonservasiNilai Tinggi, masyarakat adat, masyarakat,Panduan tentangpembagianpengajuankeuntungan,pengaduanstandard sukarela,perwakilan, keluhan, bagi organisasi hak asazi manusia,keberlanjutan masyarakat lingkungan sipil dan sosial, dan consensus,terbukaan, Persengketaan, komunitas lokal keluhan, resolusi,mediasi, negosiasi, dialog, hak, KeputusanSebagian besar isi dokumen ini didasarkanBebas, Didahulukan dan Diinformasikan,pada informasi yang tersedia di situs RSPO.Pembaca disarankan untuk mengunjungihak, pertanggungjawaban,www.rspo.org untuk informasi lebihcompensasi,lanjut.gantirugi, pihak, hukum internasional, rantai suplai,lingkungan, tanah, konflik, Fasilitas PenyelesaianSengketa, hak adat, Prosedur Penanaman Baru,Prinsip dan Kriteria, Konservasi Nilai Tinggi,masyarakat adat, masyarakat, pembagian

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) DanPenyelesaian Masalah Pengaduan:Panduan tentang pengajuan pengaduan bagiorganisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal2013Sophie ChaoUcapan terima kasih ditujukan kepada Patrick Anderson,Olivia Woodburne dan Norman Jiwan atas masukannya.Dokumen ini memiliki ‘akses bebas,’ Anda bebas membuatsalinan dari situs kami. Anda juga diijinkan untukmereproduksi tulisan ini dengan mencantumkan ucapanterima kasih kepada FPP.Forest Peoples Programme1c Fosseway Business Centre, Stratford RoadMoreton-in-MarshGL56 9NQUnited KingdomTel: +44 (0)1608652893info@forestpeoples.orgwww.forestpeoples.org© Forest Peoples Programme

IsiAkronim 2Pendahuluan 3Siapa RSPO? 4Prinsip dan Kriteria RSPO 6Apakah Sistem Pengaduan RSPO itu? 9Di mana saya bisa mendapatkan informasi tentang pengaduan yangdiajukan kepada RSPO? 10Badan RSPO mana saja yang terlibat dalam pengaduan? 11Sekretariat RSPO 11Dewan Eksekutif RSPO 12Sistem Sertifikasi RSPO 12Persyaratan Sertifikasi Parsial 12Fasilitas Penyelesaian sengketa RSPO 14Panel Pengaduan RSPO 16Saya hendak mengajukan pengaduan: dokumen apa yang perlusaya rujuk? 18Apa yang perlu saya serahkan untuk mengajukan pengaduan? 18Apa yang terjadi begitu saya telah menyerahkan pengaduan saya? 20Apa yang dilakukan Sekretariat RSPO begitu menerima pengaduan? 23Jalan Lain: Bagaimana jika saya tidak puas dengan cara PanelPengaduan menangani pengaduan saya? 24Poin-poin penting untuk diingat 25Sumber-sumber tambahan 26Catatan Akhir 281

Anggota biasa Anggota afiliasi Rekanan Rantai PasokanMajelis UmumDewan EksekutifSekretaris JenderalKomisi TetapKomisi TetapKomisi TetapKomisi TetapPerdagangan danPenelusuranKomunikasi & KlaimStandar & SertifikasiKeuanganKelompok Kerja Kelompok Kerja Kelompok Kerja Kelompok KerjaDiagram 1: Struktur organisasi RSPOSumber: http://www.rspo.org/en/organization_structure5

Prinsip dan Kriteria RSPORSPO memandang produksi minyak sawit berkelanjutan tercapai jika pengelolaandan operasinya legal, berkelanjutan secara ekonomi, layak secara lingkungan dansecara sosial bermanfaat. Persyaratan untuk mencapai sasaran ini diuraikan dalamprinsip-prinsip dan kriteria-kriteria RSPO, dan indikator-indikator dan panduanpanduanpendampingnya.Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan adalahpanduan global untuk menghasilkan minyak sawit secara berkelanjutan. P&C inidiadopsi di bulan Nopember 2005, diujicobakan selama dua tahun dan dirilis untukdigunakan umum di bulan Nopember 2007. Sebuah versi revisi akan dipublikasikandi tahun 2013.P&C terdiri dari 8 Prinsip dan 39 Kriteria, bersama indikator-indikator (bagian-bagianspesifik tentang bukti-bukti obyektif yang harus ada untuk menunjukkan ataumemverifikasi bahwa Kriteria bersangkutan telah terpenuhi) dan Panduan (informasiberguna untuk membantu petani/pabrik dan auditor memahami apa maksudkriteria tertentu dalam praktiknya).P&C bersifat generik namun karena negara-negara memiliki perundang-undanganyang berbeda untuk kriteria yang sama, P&C kemudian disesuaikan oleh masingmasingnegara lewat Interpretasi Nasional (National Interpretation atau NI). NI telahdikembangkan untuk Indonesia, Malaysia, Kolombia, Ghana, Thailand, Papua Nuginidan Kepulauan Solomon. Sejumlah P&C relevan dengan mekanisme pengaduan danpenyelesaian konflik dan akan dijabarkan secara rinci berikut ini.6

Prinsip 2: Kepatuhan pada undang-undang danperaturan yang berlakuKriteria 2.2Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara saholeh komunitas lokal yang memiliki hak-hak yang dapat dibuktikan.Indikator:• y Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau kontraksewa yang sah, sejarah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanahsesungguhnya yang sah.• y Bukti-bukti bahwa batas-batas yang sah jelas ditandai dan secara kasatmata tetap terjaga• y Bila terdapat, atau sudah terdapat, sengketa, tunjukkan bukti-buktitambahan bahwa pembebasan tanah dan kompensasi yang memadai telahdilakukan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya; dan bahwa semua initelah diterima dengan baik lewat persetujuan tanpa paksaan (free, prior andinformed consent/FPIC).• y Tidak adanya konflik atas tanah yang serius, kecuali persyaratan-persyaratanuntuk penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak (kriteria 6.3dan 6.4) dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.Panduan:• y Untuk setiap konflik atau sengketa atas tanah, luasan daerah yangdiperselisihkan harus dipetakan secara partisipatif.• y Bila terjadi konflik tentang kondisi pemanfaatan tanah sesuai hak atastanah, petani perlu menunjukkan bukti-bukti bahwa aksi yang diperlukantelah diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan pihak terkait.• y Pastikan ada sebuah mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang terjadi(Kriteria 6.3 dan 6.4).y • Perlu penghentian seluruh operasi yang dilakukan di atas tanah yangmelampaui batasan yang sah. Untuk interpretasi nasional, hak adatpemanfaatan tanah manapun atau sengketa manapun yang mungkinrelevan perlu diidentifikasi.7

Prinsip 6: Pertimbangan yang bertanggung jawabterhadap karyawan dan individu dan komunitasyang terkena dampak perkebunan dan pabrikKriteria 6.3Terdapat sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menanganipengaduan dan keluhan, yang diimplementasikan dan diterima oleh para pihak.Indikator:• y Sistem yang digunakan dapat menyelesaikan sengketa lewat cara yangefektif, tepat waktu dan benar.• y Dokumentasi proses penyelesaian sengketa dan hasilnya.• y Sistem yang digunakan terbuka bagi seluruh pihak yang dirugikan.Panduan:Mekanisme penyelesaian sengketa perlu dibuat lewat kesepakatan bersamadan terbuka dengan pihak yang dirugikan.Pengaduan dapat diselesaikan lewat mekanisme seperti Komite KonsultatifBersama (Joint Consultative Committees/JCC), dengan perwakilan gender.Keluhan dimaksud dapat yang menimpa pihak internal (karyawan) maupunpihak eksternal. Untuk skema smallholder, tanggung jawab berada padaperusahaan atau perkumpulan. Petani perorangan tidak diharuskan memilikisistem yang terdokumentasi, namun mereka harus dapat menunjukkan bahwamereka memberikan respon yang konstruktif atas setiap isu atau keluhan.P&C RSPO selengkapnya dapat dilihat dihttp://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdfMohon diingat bahwa P&C RSPO saat ini tengah dalampeninjauan dan versi revisinya akan diterbitkan tahun 2013.8

Apakah Sistem Pengaduan RSPO itu?Sistem Pengaduan RSPO berupaya untuk:• y Menyediakan sebuah proses yang adil, transparan dan imparsial untukmenangani dan menyelesaikan pengaduan tentang anggota RSPO atautentang sistem RSPO itu sendiri secara baik.• y Memfasilitasi aksi-aksi atau prakarsa-prakarsa yang dapat meningkatkankesepakatan-kesepakatan antar pihak.RSPO mengakui bahwa konflik antar stakeholder dapat berujung pada pengaduandan mendorong para anggotanya untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebutlewat negosiasi dan dialog. Pengaduan dapat diajukan kepada RSPO tentangperusahaan yang menjadi anggota RSPO atau tentang sistem RSPO itu sendiri.Sistem penyelesaian konflik RSPO bersifat nonyudisial, dan mengikuti kriteriakriteriauntuk mekanisme pengaduan nonyudisial yang diberikan oleh PerwakilanKhusus Sekretaris Jenderal PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia, Profesor JohnRuggie, dalam tulisannya yang bertajuk “Guiding Principles on Business and HumanRights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework”(“Prinsip-Prinsip Pemandu Bisnis dan Hak Asasi Manusia: MengimplementasikanKerangka ‘Melindungi, Menghormati dan Menyelesaikan’ PBB”). 1Penting dicatat bahwa sistem pengaduan RSPO bukan dimaksudkan sebagaipengganti persyaratan dan mekanisme hukum yang diberlakukan olehlembaga pemerintah regional, nasional atau internasional manapun.Persyaratan RSPO memandatkan kepatuhan pada persyaratan pemerintah yangresmi, dan karenanya sistem pengaduan RSPO dimaksudkan sebagai sebuahdukungan dan pelengkap bagi persyaratan-persyaratan resmi tersebut.Untuk informasi lebih lanjut tentang Sistem PengaduanRSPO silakan lihat dihttp://www.rspo.org/en/complaints_system9

Di mana saya bisa mendapatkaninformasi tentang pengaduan yangdiajukan kepada RSPO?Seluruh informasi tentang Sistem Pengaduan RSPO dan prosedur-prosedurnyadapat diakses lewat situs RSPO. Situs tersebut memberikan pembaruan laporanperkembangan kasus secara berkala. Lihat http://www.rspo.org/en/status_of_complaint for the current status of complaints.Perhatikan bahwa sistem pengaduan ini dapat digunakan oleh seluruhstakeholder, baik anggota maupun bukan anggota RSPO termasuk komunitasyang dirugikan (dan perwakilan yang mereka ajukan), para pekerja (danperwakilan yang mereka ajukan), serta pihak berkepentingan lainnya. Jika pihakyang dirugikan membutuhkan dukungan untuk mengakses informasi, nasihat dankeahlian untuk terlibat dalam proses pengaduan, mereka dapat meminta bantuankepada RSPO Dispute Settlement Facility / DSF (Fasilitas Penyelesaian sengketa RSPO).Sekretariat RSPO mengeluarkan pemberitahuan kepada publik yang relevan denganSistem Pengaduan mereka secara terus menerus lewat situs RSPO. Perhatikan bahwameskipun transparansi merupakan peraturan yang ditegakkan, sebagian informasidapat saja dirahasiakan dan/atau ditutupi identitasnya (anonim) jika pihak pengadutersebut khawatir dengan akibat yang mungkin terjadi akibat pengaduannya.Pemberitahuan diberikan dalam lima hari kerja tentang hasil yang diterbitkanoleh komponen Sistem Pengaduan yang relevan atau oleh Dewan Eksekutif.Pemberitahuan dapat merujuk pada hal-hal berikut ini:1. Seruan untuk mendapatkan informasi berkenaan suatu kasus (atau kasus-kasus)tertentu.2. Perkembangan kasus-kasus yang tengah dimediasi lewat DSF RSPO.3. Perubahan-perubahan dalam status anggota RSPO.4. Perubahan-perubahan dalam status badan sertifikasi.5. Banding atas keputusan-keputusan yang dibuat badan-badan komponenSistem Pengaduan.6. Aksi-aksi atau pertimbangan-pertimbangan terkait yang dibutuhkan olehkeanggotaan dalam menanggapi hal-hal di atas.10

Saya hendak mengajukanpengaduan: dokumen apa yang perlusaya rujuk?Pengaduan yang diajukan kepada RSPO perlu didasarkan pada dokumen-dokumenRSPO berikut:1. Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (P&C),termasuk seluruh panduan, indikator yang terkait dengan pengadopsian danimplementasi P&C. 62. Interpretasi Nasional atas P&C yang disetujui dan disahkan RSPO, selama itudapat digunakan. 73. Kode Etik bagi Anggota RSPO. 84. Prosedur Penanaman Baru RSPO 9 (untuk perkebunan baru sejak tahun 2010).5. Sistem Sertifikasi RSPO. 106. Aturan RSPO yang ditetapkan untuk Perdagangan dan Penelusuran dan untukKomunikasi dan Klaim. 117. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga RSPO. 12Apa yang perlu saya serahkan untukmengajukan pengaduan? 13Pengaduan harus dibuat menggunakan template yang tersedia di http://www.rspo.org/en/complaints_form. Mohon perhatikan bahwa pada tahapan ini, bebanpembuktian (burden of proof) ada pada pihak pengadu. Informasi-informasi yangperlu disertakan termasuk hal-hal berikut ini:1. Detil nama dan kontak pihak yang mengajukan pengaduan.2. Pihak yang diadukan.3. Sifat dari pengaduan dan atas dasar apa.4. Bukti-bukti pendukung, termasuk seluruh dokumentasi yang mungkin untukmendukung pengaduan ini secara langsung.18

5. Informasi pendukung tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untukmenyelesaikan isu ini.6. Mengusulkan atau menyarankan aksi-aksi korektif spesifik yang dapatmenyelesaikan isu-isu yang dijabarkan dalam pengaduan.Hal-hal yang perlu diingat saat mengajukan pengaduan99Apakah perusahaan bersangkutan anggota RSPO, dan jika ya, sejak kapan?99Jika perusahaan tersebut adalah anak perusahaan, apakah perusahaaninduknya anggota RSPO, dan jika ya, sejak kapan?99Sudahkan sebuah audit sertifikasi atas perusahaan bersangkutan dilakukan,dan apa temuan-temuannya? Sudahkah perusahaan bersangkutandisertifikasi?99Apakah ada pengaduan lainnya yang telah diajukan atas perusahaan ini,atau perusahaan induknya?99P&C RSPO mana yang relevan dengan pengaduan ini?99Apakah ada Interpretasi Nasional di negara bersangkutan?99Apakah akan ada audit RSPO secara berkala atau pengawasan oleh DewanEksekutif dalam waktu dekat?99Sudahkah bukti-bukti pendukung disertakan dalam pengaduan (termasuk,misalnya, geo-referenced photograph, pernyataan tertulis, dokumentasi apasaja yang relevan)?99Prakarsa apa yang telah diambil sampai saat ini untuk menyelesaikanpermasalahan tersebut (lewat RSPO atau jalur lain) dan bagaimana hasil dariupaya-upaya tersebut?99Aksi korektif apa yang tengah diusulkan untuk menyelesaikan konfliktersebut?99Akankah mediasi dapat membantu pada tahapan ini, entah oleh Sekretariatatau oleh DSF?19

Apa yang terjadi begitu saya telahmenyerahkan pengaduan saya?Sekretariat RSPO adalah pintu masuk bagi seluruh pengaduan yang akandiselesaikan lewat Sistem Pengaduan RSPO. Sekretariat menerima seluruhpengaduan dan memberikan tanda terima tertulis kepada pihak pengadu, palinglambat 10 hari kerja setelah pengaduan diterima. Sekretariat memiliki hak untukmengembalikan pengaduan yang tidak lengkap kepada pihak pengadu, denganpenjelasan akan hal-hal apa yang diperlukan untuk melengkapi pengaduannya.Oleh karena itu, amatlah penting untuk memastikan bahwa seluruh informasi yangrelevan telah disertakan bersama pengaduan yang asli. Pengaduan yang tidaklengkap dapat diajukan ulang oleh pihak pengadu, dengan catatan Sekretariatakan membutuhkan sepuluh hari kerja lagi untuk mengeluarkan tanda terima.Sambil memberikan tanda terima untuk pengaduan yang lengkap, Sekretariat jugaakan menunjukkan masuk ke dalam kategori apa pengaduan yang diajukan padaawalnya dan langkah-langkah berikutnya yang perlu diambil untuk menyelesaikanpengaduan tersebut.Sekretariat tidak berkewajiban untuk menerima kasus-kasus yang tidak diserahkandalam bentuk tertulis, namun dijinkan menangani pengaduan seperti itu ataskebijaksanaan mereka sendiri. Sekretariat menyimpan catatan semua kasus yangditangani. Sekretariat memutuskan apakah perlu dilakukan komunikasi atau aksiaksilangsung, misalnya mengeluarkan sebuah pernyataan (holding statement) yangmenyatakan bahwa pengaduan telah diterima dan akan diinvestigasi secepatnyalewat sistem-sistem RSPO. Komunikasi mendesak seperti itu mungkin dibutuhkanterutama dalam kasus laporan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia.20

A. Pengaduan diterima• y Sekretariat menerima pengaduan dan memberi tanda terima (10 hari)• y Memberitahu anggota (10 hari diberikan untuk memberikan tanggapan)• y Menentukan kebutuhan untuk komunikasi langsung, misalnya mengeluarkan“holding statement“ (misalnya, dalam kasus kekerasan atau pelanggaran hak asasimanusia)B. Pengaduan dikategorikan• y Menentukan kebutuhan untuk opsi bilateral atau mediasi, terutama DSF• y Menentukan kebutuhan untuk (menugaskan) investigasi tambahan• y Sekretariat menentukan kategori pengaduan (10 hari)• y Jika TIDAK dipandang sebagai kasus untuk panel pengaduan, pindah ke pemantauan:lihat kotak GC. Panel bersidang• y Dokumentasi kasus oleh pihak pengadu, anggota dan sekretariat (termasukinvestigasi tambahan jika dibutuhkan) untuk memberi penjelasan ringkas kepadaPanel.• y Menentukan komposisi panel, yang berimbang dan bebas dari konflik kepentingan• y Panel memutuskan legitimasi kasus dan ‘langkah-langkah interim’ yang dibutuhkan(lewat konsensus, dalam 10 hari)Apakah pengaduannya sah?D. Pengaduan sah• y YA: Sekretariat memberitahu anggota dan pihak pengadu tentang langkahlangkahyang harus diambil dan menunda sistem-sistem yang relevan (misalnya,sertifikasi, keikutsertaan dalam kelompok kerja) sementara investigasi danmusyawarah panel berjalan, untuk mencegah adanya konflik kepentingan dan/atau tekanan yang tidak semestinya• y Poskan pernyataan posisi di www.rspo.org• y Meminta tanggapan dari anggota (diberikan waktu 4 minggu)Ya untuk ditindaklanjuti?E. Meninjau Tanggapan• y YA: Tanggapan anggota ditinjau (dengan info yang ada/disediakan)• y Panel Pengaduan mengeluarkan keputusan (dalam waktu 4 minggu)• y Permintaan tanggapan dari kedua belah pihak (diberikan waktu 4 minggu)Diterima?Diagram alir prosedur pengaduan(untuk digunakan sehubungan dengan dokumenSistem Pengaduan RSPO)I. Pengajuan Kembali Pengaduan• TIDAK: Sekretariat kembali ke pihak pengadu• Opsi pengajuan kembali oleh pihak pengadu menanggapi Panel Pengaduan, komentar, dll.• Pengajuan kembali (hanya boleh 1 kali, dalam 4 minggu)• Penyerahan baru dalam hal adanya bukti-bukti baruJ. Tidak ada kasus - Ditutup• SIKLUS KE-2: Kasus ditutup dan dihentikan dengan pemberitahuan akan alasan-alasannya• Poskan keputusan di www.rspo.orgK. Tidak Ada Tanggapan/Tidak Ada Aksi dari anggota• TIDAK: Tidak untuk ditindaklanjuti, atau tidak ada tanggapan• Pemberitahuan kedua atau perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan dalamwaktu 4 minggu lagi• y Panel Pengaduan meninjau langkah-langkah yang diterapkanL. Penghentian• y SIKLUS KE-2: Prosedur penghentian oleh Dewan EksekutifM. Keputusan Panel Dibantah• TIDAK: Keputusan Panel Pengaduan ditolak/dibantah• Panel Pengaduan meninjau langkah-langkah yang diterapkayyyyyyyyyy21

E. Meninjau Tanggapan• y YA: Tanggapan anggota ditinjau (dengan info yang ada/disediakan)• y Panel Pengaduan mengeluarkan keputusan (dalam waktu 4 minggu)• y Permintaan tanggapan dari kedua belah pihak (diberikan waktu 4 minggu)L. Penghentian• y SIKLUS KE-2: Prosedur penghentian oleh Dewan EksekutifM. Keputusan Panel DibantahDiterima?• TIDAK: Keputusan Panel Pengaduan ditolak/dibantah• Panel Pengaduan meninjau langkah-langkah yang diterapkaF. Rencana Aksi• y YA: Panel Pengaduan memutuskan rencana aksi yang pasti (menguraikan prosesnya,misalnya mediasi lewat DSF• y Permintaan akan kesepakatan baik dari anggota maupun pihak pengaduN. Tidak Ada Kerja Sama• y Jika tidak ada kesepakatan untuk bekerja sama: Panel Pengaduan mengusulkan sanksikepada Dewan Eksekutif (misalnya penundaan, penghentian)• y Pernyataan RSPO dirilis untuk menjelaskan posisiO. Tidak Ada Persetujuan Atas Rencana AksiPersetujuan atas rencana aksi?• TIDAK: Rencana aksi dibantah• Pengajuan kembali kasus (hanya boleh 1 kali, dalam waktu 4 minggu)• Rencana aksi ditinjauG. Memantau perkembangan Rencana Aksi• y YA: Implementasi rencana aksi• y Pemantauan perkembangan, termasuk verifikasi akhir, bila disepakati sebagaibagian dari rencana aksi• y Poskan sebagai “Aksi kasus disepakati, memantau perkembangan”P. Banding• y SIKLUS KE-2: Banding disampaikan ke Dewan EksekutifQ. Tidak tercapai penyelesaianPenutupan Akhir?• y TIDAK: Kasus tidak mencapai penyelesaian (pengajuan kembali) atau pemantauan menunjukkanperkembangan tidak berartiH. Kasus diselesaikan – Ditutup• y YA: Poskan sebagai “Kasus ditutup”Diagram 3: Diagram alir prosedur pengaduanSumber: http://www.rspo.org/file/Flowchart%20complaints%20procedure.pdfyyyyy22

Apa yang dilakukan Sekretariat RSPObegitu menerima pengaduan?Sekretariat RSPO kemudian melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang diajukan,untuk memastikan, misalnya, hal-hal berikut:1. Apakah aduan tentang anggota RSPO?2. Apakah anggota dan lokasi telah tersertifikasi?3. Apakah informasi yang cukup tentang kasus tersebut tersedia untukmenentukan aksi yang dibutuhkan? Jika tidak, apakah akan ada audit RSPOsecara berkala atau pengawasan oleh Dewan Eksekutif dalam waktu dekat?(pengecekan rencana-rencana terikat waktu, dsb.)?4. Jika dibutuhkan, adakah opsi-opsi lain untuk investigasi?5. Sudahkah upaya-upaya untuk menyelesaikan isu tersebut dilakukan secaramemadai?6. Akankah mediasi dapat menolong pada tahapan ini, entah oleh Sekretariat atauDSF?Perhatikan bahwa semua ini adalah poin-poin yang perlu dipikirkan pihak pengaduketika mengajukan pengaduan.Panel Pengaduan kemudian berunding dan memutuskan kasus pengaduan yangberada di luar mekanisme-mekanisme penyelesaian pengaduan lain (misalnya,pengadilan, arbitrase pemerintah, Prosedur Operasional Standar milik perusahaan,Penasihat/Ombudsman Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional). 14 PanelPengaduan mengkategorikan pengaduan dan menyatakan cara terbaik yangmereka yakini untuk menyelesaikan pengaduan ini, misalnya:1. Pengaduan akan diselesaikan secara bilateral (misalnya, lewat prosedurpenanganan pengaduan milik perusahaan).2. Pengaduan akan diselesaikan lewat proses pihak kedua dalam konteks nasional(misalnya, pengadilan, komisi hak asasi manusia), rantai finansial (misalnya IFCOmbudsman), atau dalam rantai perdagangan (misalnya audit rantai pasokan).3. Pengaduan terkait kinerja dan sertifikasi operasi anggota RSPO berkenaandengan P&C RSPO4. Pengaduan tentang kinerja dan akreditasi Badan Sertifikasi RSPO.5. Pengaduan akan diselesaikan lewat mediasi (misalnya DSF RSPO).6. Pengaduan terkait pelanggaran-pelanggaran lain, terutama Kode Etik RSPOoleh anggota RSPO, akan ditangani oleh Panel Pengaduan.7. Pengaduan-pengaduan lainnya.Untuk informasi lebih rinci tentang perlakuan atas masingmasingpoin di atas, lihat http://www.rspo.org/en/process_flow23

Jalan Lain: Bagaimana jika sayatidak puas dengan cara PanelPengaduan menangani pengaduansaya?Jika pihak pengadu merasa tidak puas dengan cara RSPO menangani pengaduanmereka, mereka mempunyai hak untuk membawa kasus mereka kepada PanelPengaduan, atau kepada Dewan Eksekutif jika Panel Pengaduan telah mengadilikasus ini. Dewan kemudian memutuskan untuk mempertimbangkan kasus tersebutatau tidak, dan jika diputuskan untuk menanganinya, penanganan akan dilakukanpada pertemuan terjadwal berikutnya. Dalam semua kasus yang dibawa ke DewanEksekutif, Dewan harus memberikan pernyataan tertulis atas keputusannyasehubungan dengan kasus bersangkutan dan dasar pemikiran di baliknya. Dewanjuga dapat menugaskan investigasi tambahan dan keahlian atas pertimbanganmereka sendiri. Keputusan Dewan Eksekutif bersifat final. Perhatikan bahwa prosespengambilan keputusan Proses Pengaduan sebagian besar dilakukan secara internaloleh Dewan, dan begitu dikomunikasikan kepada publik, sering kali memiliki kalimatdan nada yang berbeda.24

Poin-poin penting untuk diingatSiapa saja dapat mengajukan pengaduan lewat RSPO namun seluruh pengaduanharus didukung oleh bukti-bukti yang kuatPanel Pengaduan BUKAN merupakan sebuah penyelesaian yang cepat – rataratasebuah pengaduan membutuhkan waktu 3 bulan atau lebih untuk diprosesoleh Panel. Yang juga penting bagi sebuah penyelesaian yang efektif adalahterjaganya komitmen dan komunikasi antar pihak pengadu itu sendiri.RSPO merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaiankonflik – untuk memahaminya adalah dengan lebih baik mengetahuicara menggunakannya. Namun, RSPO bukanlah satu-satunya alat yang tersedia.Mekanisme-mekanisme lain untuk menyelesaikan konflik antara lain IFC/CAO,pengadilan, arbitrase pemerintah, Prosedur Operasional Standar milik perusahaandan Mekanisme Keluhan (Grievance Mechanisms). Mempelajari berbagaimacam pendekatan dapat menghasilkan dampak dan efektifitas yang lebihbaik.Sampai saat ini, tidak satupun prosedur RSPO telah dimanfaatkan oleh komunitaslokal tanpa bantuan NGO lokal/internasional, karena masyarakat seringkali memiliki kekurangan di segi bahasa, kesadaran, sumber daya dan kapasitasuntuk menggunakan mekanisme-mekanisme RSPO. Namun NGO bukanlahpihak yang dirugikan: masyarakatlah yang dirugikan. Meskipun NGO dapatmemainkan peranan penting dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat,keputusan dan representasi dalam proses penyelesaian konflik haruslah diambildan dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai pihak yang dirugikan.25

Sumber-sumber tambahanPrinsip dan Kriteria RSPO http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdfSistem Pengaduan RSPO http://www.rspo.org/en/complaints_systemStatus Keluhan RSPO http://www.rspo.org/en/status_of_complaintAnggaran Dasar dan Rumah Tangga RSPO http://www.rspo.org/en/rspo_statutes_and_by-lawsKode Etik Anggota RSPO http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20en_Code%20of%20conduct%20for%20members%20of%20the%20RSPO.pdfPanduan Prosedur Penanaman Baru http://www.rspo.org/file/RSPO%20Procedures%20for%20New%20Plantings%20-%20guidance%20document.pdfTOR Sistem Sertifikasi RSPO http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdfTOR Perdagangan dan Penelusuran RSPO http://www.rspo.org/en/trade_and_traceabilityDiagram Alir DSF http://www.rspo.org/file/DSF%20Procedure%20Flowchart.pdfTOR DSF shttp://www.rspo.org/en/terms_of_referenceProtokol DSF http://www.rspo.org/en/protocolKerangka DSF http://www.rspo.org/en/FrameworkBorang Pengaduan RSPO http://www.rspo.org/en/complaints_formBagan Alir Proses Keluhan http://www.rspo.org/file/Flowchart%20complaints%20procedure.pdfTentang Prosedur Pengaduan, PowerPoint oleh Ravin Krishnan, Koordinator RSPO(Presentasi saat RT10, 2012) http://www.rt10.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/PC6_1%20Ravin%20Krishnan%20Presentation.pdfTentang Prosedur Pengaduan, PowerPoint oleh Ravin Krishnan, Koordinator RSPO(Presentasi saat RT10, 2012) http://www.rt10.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/PC6_3%20Dr%20Marcus%20Colchester%20Presentation.pdfTentang pengalaman Wilmar dalam penyelesaian sengketa, oleh Simon Siburat,26

Manajer Keberlanjutan Wilmar (Presentasi saat RT10, 2012) http://www.rt10.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/PC6_4%20Simon%20Siburat%20Presentation.pdfPerbandingan RSPO dengan standar-standar sukarela lain dalam hal, antara lain,penyelesaian sengketa, oleh Forest Peoples Programme (pp. 15 – 18) (2012) http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/securing-rightsthrough-commodity-roundtables-comparative-review.pdfPersetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and InformedConsent) dan RSPO, dengan temuan-temuan dan rekomendasi untuk penyelesaiansengketa, oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch (2012) http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/rspofpic23oct12.pdfPengaduan yang diajukan ke RSPO oleh NGO Nigeria terhadap Wilmar di Nigeria(Nopember 2012) http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/NGO%20Complaint%20to%20RSPO%20about%20Wilmar%20NPP%20in%20Nigeria.pdfPengaduan yang diajukan ke RSPO oleh NGO Liberia terhadap Golden VeroleumLiberia di Liberia (Oktober 2012) http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/10/Final%20complaint%20to%20%20RSPO%20on%20Golden%20Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20%282%29.pdfStatus pengaduan yang diajukan ke RSPO terhadap IOI di Indonesia http://www.rspo.org/en/status_of_complaint&cpid=427

Catatan Akhir1http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guidingprinciples-21-mar-2011.pdf2Lihat http://www.rspo.org/en/system_components_and_terms_of_reference3Perhatikan bahwa istilah ‘pengaduan’ memiliki makna yang sama dengan istilahistilah‘keluhan’, ‘sengketa’, ‘tantangan’, ‘konflik’ dan istilah sejenis lainnya yangmemiliki konotasi ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari sistem RSPO.4Lihat Sistem Sertifikasi RSPO http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf5Lihat http://www.rspo.org/en/Framework6http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdf7Sebagai contoh yang ini untuk Indonesia: http://www.rspo.org/sites/default/files/Indonesia%20NI%20of%20RSPO%20P&C_May2008.pdf8Dalam Bahasa Inggris: http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20en_Code%20of%20conduct%20for%20members%20of%20the%20RSPO.pdfDalam Bahasa Indonesia: http://www.rspo.org/en/rspo_code_of_conduct9http://www.rspo.org/file/RSPO%20Procedures%20for%20New%20Plantings%20-%20guidance%20document.pdf10http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf11http://www.rspo.org/en/trade_and_traceability and http://rspo.org/files/pdf/RSPO%20CC%20Rules%20adopted_301111.pdf12http://www.rspo.org/en/rspo_statutes_and_by-laws13Diagram alir proses tersedia di http://www.rspo.org/file/Flowchart%20complaints%20procedure.pdf14RSPO dapat mempertimbangkan pengaduan selagi proses pengadilan berjalannamun tidak akan mempertimbangkan pengaduan terhadap Badan Sertifikasi disaat yang sama selagi mekanisme pengaduan milik Badan Sertifikasi itu sendiritengah digunakan oleh pihak yang sama.28

Persengketaan, keluhan, Forest resolusi, Peoples Programme mediasi,(FPP)dibentuk pada tahun 1990 untukmenanggapi krisis kehutanan,negosiasi, dialog, hak, Keputusan Bebas,khususnya untuk mendukungperjuangan masyarakat adatDidahulukan dan Diinformasikan, untuk mempertahankan tanah dialog,dan sumber penghidupanpertanggungjawaban, compensasi, mereka. Lewat advokasi, ganti rugi,proyek-proyek yang praktis danpeningkatan kapasitas, Forestpihak, hukum internasional, People Programme rantai mendukung suplai,masyarakat hutan untuk berurusanlingkungan, tanah, konflik, Fasilitas Penyelesaiansecara langsung dengan kekuatankekuatanluar, di tingkat regional,nasional dan internasional yangSengketa, hak adat, Prosedur membentuk hidup dan Penanamanmasa depanmereka. Forest Peoples ProgrammeBaru, Prinsip dan Kriteria, hak, Konservasitelah berkontribusi pada, dan terusmendukung, gerakan masyarakatadat yang terus berkembang, yangNilai Tinggi, masyarakatsuaranyaadat,semakin berpengaruhmasyarakat,danmenarik perhatian di seluruh dunia.pembagian keuntungan, standard sukarela,Untuk informasi lebih lanjut, silakankunjungi www.forestpeoples.org.perwakilan, keluhan, hak asazi manusia,keberlanjutan lingkungan dan sosial, consensus,terbukaan, Persengketaan, keluhan, resolusi,2013mediasi, negosiasi, dialog, hak, KeputusanBebas, Didahulukan dan Diinformasikan,hak, pertanggungjawaban, compensasi, gantiForest Peoples Programmerugi, pihak, hukum internasional, rantai suplai,1c Fosseway Business Centre,Stratford Roadlingkungan, tanah, konflik, Fasilitas Moreton-in-Marsh PenyelesaianGL56 9NQSengketa, hak adat, Prosedur United Penanaman Kingdom Baru,Tel: +44 (0)1608 652893Prinsip dan Kriteria, Konservasi Nilai Tinggi,info@forestpeoples.orgCharity No. 1082158masyarakat adat, masyarakat, pembagian30