dengan rahmat tuhan yang maha esa - Mahkamah Konstitusi RI

More documents

Recommendations

Info

(3) Hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan ModalDaerah atas barang milik Daerah dilaporkan oleh Pengelola Barang kepada Bupatimelalui Badan Pengelola.BAB IXHASIL USAHAPasal 28(1) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan ModalDaerah pada Badan Usaha menyampaikan estimasi penerimaan PendapatanDaerah kepada Bupati pada saat penyusunan rancangan APBD.(2) Bagian laba atau hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yangmenjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetorke Kas Daerah.BAB XPELEPASAN HAKPasal 29(1) Bupati dapat melakukan pelepasan hak atas kepemilikan modal saham pada pihaklain jika Badan Usaha dianggap tidak menguntungkan bagi Daerah.(2) Setiap pelepasan modal saham sebagaimana ayat (1) Pasal ini, harus mendapatkanpersetujuan DPRD.(3) Bupati membentuk Tim Kerja yang susunannya sebagaimana dimaksud Pasal 9ayat (1), yang bertugas menilai kelayakan harga modal saham yang dilepas.(4) Penerimaan dari pelepasan hak dimaksud, dimasukkan di dalam Pendapatan APBDtahun berjalan.BAB XIKETENTUAN PERALIHANPasal 30(1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha yang telah ada sebelumditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerahpada Badan Usaha yang selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalamPeraturan Daerah ini.(2) Bupati membentuk Tim Kerja untuk melakukan inventarisasi terhadap semuaPenyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1)Pasal ini, dan anggota Tim Kerja dimaksud terdiri dari unsur-unsur sebagaimanatersebut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini.12
BAB XIIKETENTUAN PENUTUPPasal 31(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Bangka Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerahkepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II BangkaTahun 1990 Nomor 6 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenaipelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.Pasal 32Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.Diundangkan di Sungailiatpada tanggal 14 Juni 2006SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BANGKA,Cap/dtoTAUFIQ RANIDitetapkan di Sungailiatpada tanggal 14 Juni 2006BUPATI BANGKA,Cap/dtoEKO MAULANA ALILEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI D13
Page 2 and 3: 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 200
Page 4 and 5: BAB IIMAKSUD DAN TUJUANPasal 2(1) P
Page 6 and 7: Pasal 7(1) Penyertaan Modal Daerah
Page 8 and 9: Pasal 12Pelaksanaan penambahan dan/
Page 10 and 11: Pasal 19(1) Pelaksanaan pengurangan
Page 14 and 15: PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABU
Page 16 and 17: Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Cukup j
Page 18 and 19: Unsur-unsur Badan Pengelola dapat t
Page 20 and 21: Pasal 21Pasal 22Pasal 23Ayat (2)Aya

dengan rahmat tuhan yang maha esa - Mahkamah Konstitusi RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?