dengan rahmat tuhan yang maha esa - Mahkamah Konstitusi RI

Huruf bTermasuk dalam kegiatan pengkajian adalah kegiatan koordinasidengan BUMD dan pengguna barang.Pengkajian dapat dilakukan oleh Tim Kerja.Huruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Pasal 8Ayat (1)Ayat (2)Ayat (3)Pasal 9Ayat (1)Ayat (2)Penyertaan Modal Daerah sebagai pendiri dalam pembentukanBadan Usaha dan/atau Penyertaan Modal Daerah pada BUMDdan/atau BUMN yang terdiri atas saham-saham pada prinsipnyaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenaiprivatisasi atau di bidang Perseroan Terbatas.Sehingga ketentuan yang mengatur Penyertaan Modal Daerahdalam Peraturan Daerah ini, khususnya yang mengatur PenyertaanModal Daerah termasuk penambahan dan/atau penguranganModal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN yang terdiri atassaham-saham berlaku pula terhadap Perseroan Terbatas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pembentukan Tim Kerja diperlukan setiap kali Pemerintah Daerahakan melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha,baik yang baru dibentuk maupun penambahan dan/ataupengurangan serta Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usahayang belum terdapat modal Daerah dan/atau saham milik Daerah.Sehingga masa kerja Tim Kerja relatif sementara, apabila memangdiperlukan untuk pengkajian Penyertaan Modal Daerah.Unsur-unsur Tim Kerja dapat terdiri dari Dinas dan Instansi yangberwenang sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan.Pembentukan Badan Pengela diperlukan untuk melakukanperencanaan dan pengawasan terhadap Penyertaan ModalDaerah, sehingga masa kerja Badan Pengelola relatif bersifatpermanen selama masih ada Penyertaan Modal Daerah padaBadan Usaha.Namun demikian apabila sesuai dengan kebutuhan dankemampuan keuangan Daerah. Badan Pengelola ini dapat puladibentuk sebagai salah satu organisasi perangkat Daerah dan/atautugas dan wewenangnya difungsikan pada 1 (satu) organisasiperangkat Daerah.17