dengan rahmat tuhan yang maha esa - Mahkamah Konstitusi RI

More documents

Recommendations

Info

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan UsahaMilik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4389);9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan LembaranNegara Nomor 4578);13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, TambahanLembaran Negara Nomor 4609);14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran DaerahKabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKADANBUPATI BANGKAM E M U T U S K A N :Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANGPENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA.2
BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Bupati adalah Bupati Bangka.4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.5. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujuduang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan,mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerahpada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan modalDaerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu.7. Badan Usaha adalah instansi yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerahyang berbadan hukum antara lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Perseroan Terbatas dan Usaha Koperasi, serta usaha Swasta Nasionaldan/atau Swasta Asing lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia.8. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usahayang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaansecara langsung yang berasal dari Kekayaan Negara yang dipisahkan.9. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah semua BadanUsaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah DaerahPropinsi/Kabupaten Kota lainnya yang modalnya untuk seluruhnya atau untuksebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan laindengan atau berdasarkan Undang-Undang.10. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalamsaham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan tentangPerseroan Terbatas.11. Tim Kerja adalah Tim yang dibentuk Bupati untuk melakukan penilaian ataskelayakan Penyertaan Modal Daerah.12. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola yang dibentuk oleh Bupati untukmerencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usahaPenyertaan Modal Daerah.13. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawabmenetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milikDaerah.14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milikDaerah.15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.3
Page 4 and 5: BAB IIMAKSUD DAN TUJUANPasal 2(1) P
Page 6 and 7: Pasal 7(1) Penyertaan Modal Daerah
Page 8 and 9: Pasal 12Pelaksanaan penambahan dan/
Page 10 and 11: Pasal 19(1) Pelaksanaan pengurangan
Page 12 and 13: (3) Hasil pengawasan dan pengendali
Page 14 and 15: PENJELASANATASPERATURAN DAERAH KABU
Page 16 and 17: Ayat (2)Ayat (3)Cukup jelas.Cukup j
Page 18 and 19: Unsur-unsur Badan Pengelola dapat t
Page 20 and 21: Pasal 21Pasal 22Pasal 23Ayat (2)Aya

dengan rahmat tuhan yang maha esa - Mahkamah Konstitusi RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?