dengan rahmat tuhan yang maha esa - Mahkamah Konstitusi RI

Unsur-unsur Badan Pengelola dapat terdiri dari Dinas dan Instansiyang berwenang sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkandan/atau instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalammelakukan perencanaan dan pengawasan terhadap PMD.Pasal 10Ayat (1)Pasal 11Pasal 12Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Pasal 13Ayat (1)Pasal 14Ayat (2)Ayat (3)Ayat (4)Cukup jelas.Sejalan dengan ayat (3) Pasal ini, dalam hal inisiatif penambahandan/atau pengurangan Penyertaan Modal Daerah berasal darisalah satu unsur instansi anggota dari Badan Pengelola, makainisiatif tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dikoordinasikanpengkajiannya.Koordinasi pengkajian atas rencana penambahan dan/ataupengurangan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usahadilakukan oleh Tim Kerja didasarkan atas pertimbangan bahwatindakan tersebut merupakan kegiatan restrukturisasi yang menjadikewenangan Tim Kerja.Keterlibatan pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/ataumenggunakan konsultan independen tergantung kompleksitasasset yang akan dijadikan sebagai penambahan dan/ataupengurangan Penyertaan Modal Daerah serta keterkaitannyadengan kebijakan sektoral yang menjadi kewenangan pimpinaninstansi lain tersebut.Usul penambahan dan/atau pengurangan Penyertaan ModalDaerah, disampaikan oleh Tim Kerja kepada Bupati disertai dengandasar pertimbangan, hasil kajian dan Rancangan Peraturan Bupatitentang Penyertaan Modal Daerah dimaksud.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Cukup jelas.Pasal 15Ayat (1)Cukup jelas.18