6wpk4y

Kolomrumit bagi Polri. Meski tidak melakukan protes atau mengeluhdan mengabaikan perintah untuk pengamanan itu, tetapi polisitelah dibuat repot.Namun, yang pasti, dengan menyadari posisinya yang merupakanbagian dari pemerintahan, secara logis, polisi akancenderung memilih berpihak kepada golongan yang berkuasasecara politis. Dalam kondisi seperti itu, kondisidilematis akan semakin membelenggu Polri. Terlebihjika kelompok politik yang berkuasa juga dengan seenaknyamenyelipkan kepentingan kelompoknya. Ini,tentu saja, bertentangan dengan tugas, fungsi, dan tujuanPolri.Pasalnya, fungsi kepolisian sebagai penegak hukum bisakabur. Polisi menjadi tak lebih dari alat kepentingan politik tertentu yangmeminjam wajah polisi. Dengan dalih dan atas nama demi stabilitas politikserta kepentingan umum, polisi menjalankan perintah penguasa (politk).Siapa yang bisa menjamin bahwa kebijakan yang mereka amankan itu sterildari politik dan kepentingan (penguasa). Disinilah ironisnya, bahwa takjarang kebijakan yang diamankan poilisi merupakan sesuatu yang jauh darikendalinya. Bahkan di luar pemahamannya,Sifat kekuasaan atau kewenangan yang serba ambivalen itu bisa jugadimanfaatkan oleh oknum polisi, untuk berbuat tak adil demi keuntunganpribadii. Tak hanya dalam kasus non politik (dan bernilai ekonomi) tetapi jugakasus politik. Pasalnya, meski di undang-undang kepolisian telah dinyatakanbahwa lembaga ini harus netral dalam politik, namun tidak ada satu ayatpunMajalah detik 7 - 13 julii 2014