11.07.2015 Views

makalah seminar 2007-pembiayaan - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

makalah seminar 2007-pembiayaan - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

makalah seminar 2007-pembiayaan - Pusat Sosial Ekonomi dan ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tabel 9. Pelaksanaan KKP propinsi Nusa Tenggara Barat, <strong>2007</strong>No Uraian Nusa Tenggara Barat1 Waktu yang dibutuhkan untuk Proses pengajuan pinjaman <strong>dan</strong> pencairan <strong>dan</strong>amemproses KKPmembutuhkan waktu yang lama2 Jumlah pinjaman Hendaknya pinjaman ditambah lagi jumlahnya3 Bunga Pinjaman Sudah sesuai, lebih kecil dari bunga pinjamankemersial lainnya4 Lama waktu yang diperlukan dalam Sesuaipemulangan kredit5 Agunan Agunan surat tanah terlalu berat bagi petani penggarap,karena tidak mempunyai sertifikat6 Biaya administrasi <strong>dan</strong> notaris Biaya Notaris jangan terlalu tinggi <strong>dan</strong> hendaknyaditiadakan7 Pendapat lainnya - Syarat yang mengharuskan ada NPWP sementaradalam pengisian NPWP terlalu sulit <strong>dan</strong> harusmenyewa orang <strong>dan</strong> petani harus bayar pajak- Prosedur sulit <strong>dan</strong> mengeluarkan banyak biayaSumber : Data primerPersayaratan lain yang sangat memberatkan petani untuk memperoleh KKPadalah harus a<strong>dan</strong>ya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kurangnya pengetahuantentang perpajakan <strong>dan</strong> pengurusannya mengakibatkan petani harus mengeluarkan biayauntuk membuat NPWP serta menyewa orang untuk mengisinya. Persayaratan ini terlalumembebani <strong>dan</strong> menyulitkan petani. Akibatnya adalah berkurangnya jumlah pinjamankarena dipergunakan untuk biaya administrasi <strong>dan</strong> perpajakan. Padahal pinjaman yangdiperoleh dari KKP ini bertujuan untuk menambah modal petani dalam pengembanganusahanya.Mewngenai hal tersebut diatas ini pihak perbankan masih belum memihak padapetani. Seharusnya NPWP berlaku hanya pada debitur atau individu yang memiliki usahabesar <strong>dan</strong> memperoleh penghasilan tetap, se<strong>dan</strong>gkan petani hanya sebagai pekerjamusiman yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Kebijakan ini hendaknya ditinjaukembali oleh pemerintah <strong>dan</strong> perbankan sehingga tidak menyulitkan petani.Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3)SP3 adalah skim <strong>pembiayaan</strong> pertanian untuk mendorong <strong>pembiayaan</strong>/kredit padausaha pertanian skala mikro <strong>dan</strong> kecil melalui bank pelaksana dengan cara penyediaanfasilitas jasa penjaminan <strong>dan</strong> resiko kredit. Tujuan SP3 adalah: (1) memberikan kepastiansetiap usaha sektor pertanian mikro <strong>dan</strong> kecil untuk mendapatkan pelayanankredit/<strong>pembiayaan</strong>; (2) mendorong penyaluran kredit/<strong>pembiayaan</strong> dari bank pelaksana13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!