Edisi 2 | 2009 - KPPU

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.ABSTRAKTindakan pelaku usaha yang curang membuat masalah perlindungankonsumen terkait dengan masalah larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat. Termasuk dalam hal KPPU mengeluarkanputusan yang dipandang dalam putusannya memuat tentang kerugiankonsumen, berdasarkan kewenangan KPPU tidak memiliki kewenanganuntuk mengenakan ganti rugi kepada konsumen, walaupun berdasarkanPasal 47 KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupatindakan administratif. Tindakan administratif yang dimaksud salahsatunya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU No. 5Tahun 1999 bahwa tindakan administratif dapat berupa penetapanpembayaran ganti rugi”. Penjelasan dari ketentuan pasal tersebutdikatakan bahwa “ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan kepadapihak lain yang dirugikan”. Artinya adalah KPPU hanya berwenanguntuk memberikan ganti rugi sepanjang pelaku usaha meminta akibatkerugian yang dideritanya akibat adanya persaingan usaha tidak sehat.Kerugian untuk konsumen pada umumnya KPPU tidak berwenang.Untuk itu diserahkan kepada lembaga lain yang memiliki kompetensiuntuk menangani gugatan ganti rugi untuk konsumen. Hal tersebutsebagaimana tampak pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2007 tentangTemasek Group maupun Putusan tentang Kasus Liga Inggris (Astro).Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut: apakah putusan KPPU dapat dijadikan dasar gugatan kelompok(class action) di pengadilan ? dan bagaimanakah hubungan antaraperlindungan konsumen dengan persaingan usaha ?Hasil dari analisa dan pembahasan dari punulisan ini, kesimpulan yangdapat diambil adalah: Putusan KPPU dapat dijadikan dasar gugatanperwakilan kelompok (class action) di Pengadilan dalam rangkamenuntut ganti rugi atas kerugian konsumen yang disebabkan olehpelanggaran persaingan usaha sepanjang dalam pertimbangan danputusan KPPU mencantumkan adanya bukti awal adanya kerugianJurnal Persaingan Usaha 137