peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 ... - Produk Hukum

More documents

Recommendations

Info

Diundangkan di JakartaPada tanggal 25 Oktober 2005MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttdHAMID AWALUDINDitetapkan di Jakartapada tanggal 25 Oktober 2005PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttdDR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 115Bagian Peraturan Perundang-undanganBiro Hukum & Humas BPKP
PENJELASAN ATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 43 T AHUN 2005TENTANGPENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PERUBAHANBENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARAUMUMDalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang danjasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor atau perintis dalam sektorsektorusaha yang belum diminati oleh swasta. Disamping itu BUMN juga mempunyaiperan strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatansawasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi. BUMN jugamerupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagaijenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.Mengingat peran strategis BUMN, maka perlu diupayakan penciptaan iklim yang sehatdan efisien, sehingga terbuka kesempatan yang cukup leluasa bagi BUMN untuk tumbuhdan berkembang secara lebih dinamis sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Upayapenciptaan iklim yang sehat dan efisien bagi BUMN harus tetap mengacu pada asaspembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Upaya penciptaan iklim yang sehat dan efisien, antara lain dapat dilakukan melaluirestrukturisasi BUMN berupa tindakan Penggabungan (merger), Peleburan (konsolidasi),Pengambilalihan (akuisisi) BUMN, dengan tetap memperhatikan kepentinganperusahaan, pemegang saham/pemilik modal, karyawan dan masyarakat termasuk pihakketiga yang berkepentingan.Dengan melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, diharapkan BUMNdapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan profesionalisme sehingga menjadi BUMNyang sehat, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat yangoptimal kepada negara berupa dividen, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan produk sertalayanan yang kompetitif kepada konsumen.Selanjutnya dengan memperhatikan titik berat tujuan usaha BUMN dapat dilakukanPerubahan Bentuk Badan Hukum BUMN, baik dari Perum menjadi Persero maupunsebaliknya.Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihanperseroan terbatas telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Dikaitkan dengan Undang-undangNomor 19 Tahun 2003 tentang Hadan Usaha Milik Negara yang menundukkan BUMNberbentuk Persero terhadap ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas padaumumnya, maka dalam Peraturan Pemerintah ini, Penggabungan, Peleburan danPengambilalihan Persero dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perseroan terbatas.Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaanUndang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undangNomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu untukmenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihandan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara.Dalam Peraturan Pemerintah ini, pengaturan lebih rinci dilakukan terhadap prosesPenggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan yang terkait dengan Perum. Walaupundemikian, proses Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perum yang diaturdalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pacta prinsip-prinsip yang berlaku bagiPenggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan perseroan terbatas.Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan, tatacara, pembuatan Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, PerubahanBagian Peraturan Perundang-undanganBiro Hukum & Humas BPKP
Page 2 and 3: 6. Pengambilalihan adalah perbuatan
Page 4 and 5: c. Rancangan perubahan anggaran das
Page 6 and 7: Selain memuat hal-hal yang terdapat
Page 8 and 9: Dalam hal BUMN yang akan melakukan
Page 12 and 13: Bentuk Badan Hukum BUMN, kewajiban
Page 14 and 15: Pasal 23Ayat (1)Ketentuan ini dimak

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 ... - Produk Hukum

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?