peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 ... - Produk Hukum

Pasal 23Ayat (1)Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan hukum Direksi yangmenggabungkan diri yang secara substansial mengubah Rancangan Penggabungan yangtelah disetujui oleh Menteri dan diketahui oleh kreditor. Namun demikian, perbuatanperbuatanhukum yang sifatnya rutin dan penting bagi kelangsungan kegiatan operasionalPerum yang menggabungkan diri, dan pelayanan publik tetap dapat dilaksanakansepanjang diatur dalam Rancangan Penggabungan.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN pada dasarnya merupakan transformasi yanghanya mengakibatkan perubahan bentuk badan hukum tanpa mengakibatkan terjadinyaperubahan subjek hukum (subjek hukum tetap sama). Oleh karena itu, secara hukumsegala hak dan kewajiban yang melekat pada BUMN sebelum terjadi perubahan bentuk,tetap melekat pada BUMN yang bersangkutan setelah terjadinya perubahan bentuk.Pasal 31Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah Menteri Kehakimansebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, Nomor 1 Tahun 1995 tentang PerseroanTerbatas.Pasal 32Cukup jelas.Pasal 33Ayat (1) dan (2)Pengkajian bersama dengan Menteri Keuangan dilakukan mengingat tindakan-tindakantersebut dapat mengakibatkan perubahan terhadap struktur penyertaan modal negara.Sedangkan keterlibatan Menteri Teknis dan/atau pimpinan instansi lain sehubungandengan kebijakan sektoral pada bidang usaha BUMN, peraturan perundangan dankewajiban pelayanan umum (public service obligation).Ayat (3)Dalam hal usulan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN dilakukan atas inisiatifMenteri Teknis, maka Menteri mengikutsertakan Menteri Teknis yang bersangkutandalam pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Dalam pengumuman dicantumkan pula hak kreditor untuk menyampaikan keberatansesuai dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah ini.Bagian Peraturan Perundang-undanganBiro Hukum & Humas BPKP