peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 ... - Produk Hukum

Dalam hal BUMN yang akan melakukan perubahan bentuk badan hukum memiliki anakperusahaan, rancangan perubahan bentuk badan hukum memuat pula neraca konsolidasiBUMN tersebut serta neraca proforma dari BUMN hasil perubahan bentuk badan hukum.Pasal 37Rancangan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang akanmelakukan perubahan bentuk badan hukum.Pasal 38(1) Ringkasan atas rancangan perubahan bentuk badan hukum BUMN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 wajib diumumkan oleh Direksi BUMN yang akanmelakukan perubahan bentuk badan hukum paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabardan diumumkan secara tertulis kepada karyawan paling lambat 7 (tujuh) hari setelahRancangan perubahan bentuk badan hukum BUMN ditandatangani.(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga pemberitahuanbahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Rancangan Perubahan BentukBadan Hukum BUMN di kantor pusat BUMN yang bersangkutan terhitung sejaktanggal pengumuman.Pasal 39(1) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Direksi BUMN yang akan melakukanperubahan bentuk badan hukumnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelahpengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kreditor tidakmengajukan keberatan, maka kreditor dianggap menyetujui Perubahan Bentuk BadanHukum BUMN.(3) Keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksikepada RUPS/Menteri guna mendapat penyelesaian.(4) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, makaPerubahan Bentuk Badan Hukum BUMN tidak dapat dlaksanakan.Pasal 40(1) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum Perum menjadi Persero, rancanganPerubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajibdisampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.(2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabilaRancangan tersebut telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 dan tidak ada keberatan dari kreditor atau keberatan kreditor telahdiselesaikan.(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak rancangan perubahan bentuk badan hukum diterima olehMenteri.Pasal 41(1) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum Persero menjadi Perum, rancanganPerubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal wajibdimintakan persetujuan RUPS.(2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.(3) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Rancangantersebut telah sesuai dengan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33dan tidak ada keberatan dari kreditor atau keberatan kreditor telah diselesaikan.(4) Dalam hal perubahan bentuk badan hukum Persero yang tidak seluruh sahamnyadimiliki oleh Negara, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaBagian Peraturan Perundang-undanganBiro Hukum & Humas BPKP