Liputan Khusus - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

Suara AndaSaya dari Bappeda Depok. Saat ini penanganan masalahsanitasi khususnya air limbah di Depok masih sangat apaadanya. Kami sudah memiliki IPLT tapi hanya beroperasiseadanya. Belum ada perencanaan yang jelas bahkan kondisisanitasi di masyarakatpun kami belum memiliki datanya.Mulaitahun depan kami ingin lebih serius memperhatikan masalahini. Untuk itu di th 2010 akan dilakukan pemetaan profil sanitasiKota Depok. Mohon Bpk/Ibu memberi gambaran data2 apa sajayang perlu kami kumpulkan agar kami mempunyai basis datayang kuat untuk merencanakan pembangunan di sektor sanitasi,serta metode pengumpulan data yg sebaiknya dilakukan.Saat ini kami sedang menyusun anggaran utk tahun depan.Jawaban Bpk/Ibu akan sangat bermanfaat bagi kami.Herni - Bappeda DepokJawab:Perlu diketahui bahwa mulai tahun 2010 pemerintah pusatmelalui TTPS (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi) telah merilisprogram percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP)yang merupakan strategi untuk meningkatkan keterlibatanpara stakeholder khususnya pemerintah kabupaten/kota dalampenanganan masalah sanitasi di wilayah masing-masing.Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh Pemerintah KotaDepok adalah pembentukan Pokja Sanitasi yang terdiridari unsur multisektor dan merupakan wadah tempat parastakeholder menyusun visi, misi dan kerangka kerja strategissecara utuh/keseluruhan untuk sanitasi yang dituangkan dalambentuk penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kota). Agar dapardirealisasikan maka SSK tersebut harus diintegrasikan kedalamRPIJM Kabupaten/Kota yang telah disusun.Sedangkan data-data yang diperlukan untuk pemetaan profilsanitasi, antara lain: (1) Data administrasi pemerintah (2)data geografis dan topografis (3) data kependudukan (4)data klimatologi (5) data geologi dan hidrologi (6) RUTRK (7)Kondisi eksisting prasarana dan sarana (baik individual maupunkomunal) pengelolaan air limbah permukiman, pengelolaanpersampahan dan pengelolaan sistem drainase perkotaan (8)data/peta terjadinya wabah penyakit akiabt air (water bornedisease) (9) institusi pengelola yang ada termasuk kondisi SDMnya (10) peta tata guna lahan (11) data keuangan/pendapatanmasyarakat (12) data kondisi sumber/badan air yang ada danlain-lain data yang terkait dengan kegiatan pengelolaan airlimbah, persampahan dan drainase.Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkanterima kasih.Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkaitbidang Cipta Karya ke email sddtainfo@yahoo.comatau di saran dan pengaduan www.pu.go.idProgram 100 Hari Bidang Cipta KaryaProgram 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yangdipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telahdidengungkan Oktober 2009 ini. Tak luput, Ditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum juga mendapat tugas program yangharus selesai dalam 100 hari.Ditjen Cipta Karya Budi Yuwono menegaskan terdapat empathal yang harus diselesaikan dalam waktu 100 hari. Keempat haltersebut adalah pembangunan sarana air minum di 1.379 lokasi,peningkatan hunian rusunawa baik yang sudah maupun sedangdibangun hingga 80%, peningkatan layanan transportasi bagimasyarakat di daerah tertinggal dan penyedian sarana air minumuntuk pelabuhan perikanan.Dalam edisi kali ini redaksi mencoba mencoba untuk menengoklebih jauh program 100 hari yang dimiliki oleh Ditjen Cipta Karya,seberapa jauh program tersebut berjalan, bagaimana kesiapandaerah sampai dengan target-targetnya.Selain program 100 hari, ada juga liputan mengenaipenghargaan bergengsi PKPD-PU. Dalam edisi kali ini akandikupas para nominasi yang akan mendapat penghargaanPKPD-PU. Seperti kita ketahui, penghargaan ini akan diberikanbertepatan dengan Hari Bakti Depertemen PU atau ulang tahunDep PU yang jatuh pada awal Desember mendatang. Penghargaanyang diberikan kepada daerah terbaik dalam bidang ke PU an ininampaknya bakal lebih ramping dalam hal kategori dibandingtahun-tahun sebelumnya.Aset Ditjen Cipta Karya yang bernilai lebih dari Rp 11 triliunjuga akan kita kupas dalam edisi kali ini. Tanpa kita sadari ternyatabanyak aset Ditjen Cipta Karya yang tersebar yang masih dalamsengketa dan jika dihitung-hitung aset tersebut mencapai Rp 11triliun.Penataan permukiman Bang Bua di Thailand dari permukimanpreman menjadi permukiman produktif dapat menjadikanpembelajaran kita dalam menata suatu permukiman. Berbagaiperaturan terkait bidang air minum kita coba dalami lebih jauhlagi.Selain itu, pembangunan Taman Kota Tanggamus PropinsiLampung yang menjadi simbol penghijauan Kota Lampungmenarik untuk disimak. Tak luput, momen-momen penting selamabulan November akan kami sampaikan.Selamat membaca dan berkarya !Foto :Gotong Royong Masyarakat Sumedang MembangunJalan Desa melalui Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan(PPIP)1Editorial

Berita UtamaMenteri PU didampingi Sekjen PU, Dirjen Cipta Karya, Walikota Pekalongan saat meninjau pelaksanaan PAMSIMAS di Bandengan, Kota PekalonganProgram PemberdayaanTulang Punggung Program 100 HariBidang Cipta KaryaProgram PAMSIMAS menjadi tulang punggung Ditjen Cipta Karya dalam program 100 hariKabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Dari 1.379 lokasi sasaran program 100 hari bidang airminum, 1.026 di antaranya akan dialirkan dari rahim PAMSIMAS.2

Program pemberdayaan seringdituding sebagai ‘biang’ penghambatlaju pencapaian bidang cipta karyadi daerah. Bahkan hal itu diungkapkantanpa tedeng aling-aling di hadapanDirektur Jenderal Cipta Karya DepartemenPekerjaan Umum, Budi Yuwono, pada suatukesempatan di Batam, beberapa waktulalu. Bahkan dia usulkan program ProgramPenanggulangan Kemisikanan di Perkotaan(P2KP), Penyediaan Air Minum dan SanitasiBerbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dansejenisnya dihilangkan dari nomenklaturprogram keciptakaryaan.Menyadari hal itu, Budi Yuwonodengan tenang menjawab bahwa programpemberdayaan adalah ciri khas yangmembedakan Cipta Karya dengan yanglain. Bahkan keunikan ini menurutnya malahsemakin didukung oleh kenaikan anggaranpada Tahun Anggaran 2008 lalu menjadi20%, dan pada TA 2009 menjadi sekitar35%, yaitu Rp 2,5 Triliun dari total anggaranCipta Karya, dan diperkirakan TA 2010 akanmenjadi 45%.Program pemberdayaan memerlukanketekunan sendiri karena terkait denganedukasi kepada masyarakat. Denganpemberdayaan, kita mengajari masyarakatuntuk menentukan kebutuhannya sendiri,menyusun program sendiri, setelah itumasyarakat mampu melaksanakan danmengelola infrastruktur yang dibangun olehmereka sendiri. “Saya sedih jika ada orangcipta karya berkata seperti itu,” keluh Budi.Selain PAMSIMAS, dalam program100 hari kinerja Kabinet Indonesia BersatuII, Ditjen Cipta Karya bertugas untukmemberikan subsidi bantuan kepada parakorban gemba bumi di Jawa Barat danSumatera Barat. Ditjen Cipta Karya jugaberkoordinasi dengan Kementerian NegaraPerumahan Rakyat untuk aspek penghunianRumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)yang telah ada serta membantu DepartemenKelautan dan Perikanan untuk pengadaanfasilitas air minum pada beberapa pelabuhanperikanan.Program 100 hari bidang air minummentargetkan 1.379 lokasi yang tersebar diseluruh Indonesia. Saat ini program tersebutsedang berlangsung dan diharapkan padapertengahan Desember 2009 ini pekerjaanfisiknya sudah selesai. Jumlah lokasitersebut terbagi untuk PAMSIMAS, SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) Ibu KotaProgram 100 Hari Ditjen Cipta Karya Bidang PerekonomianProgram 100 Hari Ditjen Cipta Karya Bidang Kesejahteraan Rakyat3Berita Utama

Berita UtamaKecamatan (IKK), dan penyediaan sistempenyediaan air minum di wilayah perbatasandan kawasan tertinggal. Satu lagi programyang mendukung departemen/kementerianlain, yaitu memberi dukungan fasilitas airminum di pelabuhan perikanan pantaidan nusantara, dalam hal ini menyokongDepartemen Kelautan dan Perikanan.PAMSIMAS adalah program berbasismasyarakat (pemberdayaan), di manabantuan bank dunia diteruskan kepadapemerintah daerah yang bersama masyarakatmemberikan sharing dana dan pembentukanlembaga masyarakat. Lokasi PAMSIMASyang masuk dalam target program 100 harisebanyak 1.026 lokasi/desa yang tersebar di110 kabupaten/kota di 15 propinsi.SPAM IKK dibangun oleh pemerintahpusat dan daerah melalui penyiapan programdalam Rencana Program dan InvestasiJangka Menengah (RPJM) kabupaten/kota,serta dilakukan dengan pendekatan stimulan.Program ini ditargetkan bisa menyelesaikankegiatan di 126 lokasi dalam 100 hari masaKabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pada SPAMIKK, sumbangan APBN berupa penyediaanunit air baku dan unit produksi, sedangkanpemerintah daerah melanjutkannya dengansistem distribusi dan lembaga pengelolanya.Jika pada PAMSIMAS, SPAM IKK,maupun SPAM wilayah perbatasan harusbisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakatselama masa 100 hari, lain halnya dengandukungan SPAM di Pelabuhan Perikanan.Yang terakhir ini akan dimulai perbaikannyapada Januari 2010. Sesuai surat permohonanDKP kepada Menteri Pekerjaan Umum Cq.Direktur Jenderal Cipta Karya, beberapapelabuhan perikanan pantai dan nusantarakondisi air bersihnya tidak memadai.Selanjutnya Ditjen Cipta Karya bergerakmelakukan identifikasi, membuat detailrencana teknis, dan diharapkan mulai Januari2010 sudah dimulai perbaikannya. Dari53 pelabuhan yang diminta untuk dibantu,Departemen Pekerjaan Umum mengabulkan13 lokasi.Sampai saat ini pelaksanaan fisik SPAMIKK sudah 100% selesai dan sudah siapdioperasikan. Namun tentu saja harus diikutidengan komitmen Pemerintah Daerah untukmembuat unit pelayanan dan unit pengelolaanagar pada Januari 2010 nanti bisa dinikmatimanfaatnya oleh masyarakat.Mampukah program tersebut mampudijawab bersama? Direktur PengembanganAir Minum, Tamin MZ. Amin optimistis lantaranbeberapa hal, pertama adalah arahan MenteriPekerjaan Umum yang di setiap kesempatanmenjelaskan bahwa APBN tidak boleh singleinvestment. Selian itu, dalam Undang-undangnomor 32 Tahun 2004 menyebutkan urusanpenyediaan air minum dan sanitasi adalahkewajiban Pemerintah Daerah. Lambat laundua hal tersebut semakin membukakan mataPemda, salah satu buktinya mereka saatini berlomba-lomba menyusun RPIJM sertamencantumkan program SPAM di daftarbelanjanya dan berupaya mengikuti aturansebagaimana tertuang dalam PeraturanPemerintah Nomor 16 Tahun 2005 mengenaiSistem Penyediaan Air Minum. (bcr)4Harapan Besardi Pundak Punggawa PAMSIMASDepartemen Pekerjaan Umum melaluiDirektorat Jenderal (Ditjen) CiptaKarya menargetkan pelaksanaanPAMSIMAS pada 4.500 desa dalam kurun2008-2010. Pada tahun pertamanya,program yang didanai oleh Bank Duniatersebut telah berhasil dilakukan pada 990desa. “Pada tahun ini, program tersebutdilanjutkan pada 1.650 desa,” ungkapDirektur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya BudiYuwono beberapa waktu lalu di Jakarta.Pada tahun terakhirnya, PAMSIMASakan dilakukan pada 1.860 desa. Secarakeseluruhan program selama tiga tahuntersebut dilakukan pada 110 kabupaten/kotadi 15 provinsi. Budi Yuwono menjelaskanprogram tersebut dikerjakan denganpembagian porsi pembiayaan 70 persendari pemerintah pusat, 10 persen dari APBDdan sisanya berasal dari dana swadayamasyarakat desa bersangkutan.“Dana kebutuhan pelaksanaanProgram PAMSIMAS tahun ini termasuk program 100 hari yangsetiap 25 hari di kontrol oleh tim Presiden. Untuk itu target harustercapai sehingga bulan Januari 2010 nanti Program PAMSIMASsemuanya bisa berfungsi dengan baik.PAMSIMAS di suatu lokasi berkisar Rp 250juta, dimana Rp 192 juta diantaranya berasaldari pemerintah pusat, dan masyarakatbiasanya iuaran dana sebesar 4 persen daritotal kebutuhan (in cash) ditambah 16 persenberupa tenaga pengerjaan program darimasyarakat (in kind) ditambah 10 persen dariAPBD,” tutur Dirjen Cipta Karya.PAMSIMAS dilakukan dengan berbagaicara diantaranya pengeboran air tanah,penyaluran dari sumber mata air, pembuatanmenara air, hingga menyambung perpipaan(sambungan rumah/SR).Budi Yuwono melanjutkan, keberhasilanprogram tersebut dinilai melalui tigaindikator yaitu, pertama, terwujudnya tatacara penyelenggaraan secara baik. Kedua,terselenggaranya pelaksanaan secara efisiendan efektif sesuai aturan yang berlaku. Danterakhir, terwujudnya kualitas pelaksanaanfisik air minum dan sanitasi yang memenuhistandar teknis sesuai peraturan perundanganyang berlaku.Program PAMSIMAS tahun ini termasukprogram 100 hari yang setiap 25 hari dikontrol oleh tim Presiden. Untuk itu targetharus tercapai sehingga bulan Januari 2010nanti Program PAMSIMAS semuanya bisaberfungsi dengan baik. (bcr/rnd)

Optimisme diungkapkan SekretarisDitjen Cipta Karya Antonius Budionodengan adanya Program 100 HariKabinet Indonesia Bersatu KIB IIakan mendorong semangat untukmenyelesaikan pekerjaan-pekerjaanprioritas.Jika tahun lalu Ditjen Cipta Karyamencapai penyerapan 95%, makadiharapkan tahun ini lebih meningkatsedikit menjadi 96%.Menurut Sekretaris Ditjen Cipta KaryaAntonius Budiono, harapan tersebutmembutuhkan perjuangan yang beratdalam sisa waktu yang sangat sedikittersebut. Hambatan lainnya adalah revisiSisa Anggaran Lelang (SAL) yang sampaiberita ini diturunkan masih dibahas diDepartemen Keuangan. Artinya, dalamwaktu sebulan (Desember 2009) harus adapekerjaan-pekerjaan yang harus selesaidengan tambahan dana dari SAL tersebut.Namun Antonius Budiono tetap yakin bisamenyelesaikan pekerjaan dengan dana SALtersebut karena sifat pekerjaannya yangprioritas.Rapat teknis yang digelar di tiga kota,yaitu Batam, Semarang dan Makassar,bertujuan membagi semangat pantangmenyerah dan membangun kerjasama dankonsolidasi pusat dan daerah. “Terus terangkami rasakan teman-teman Kepala Dinasbelum mengendalikan sepenuhnya. Dengantatap muka seperti ini (dalam rapat teknis)diharapkan teman-teman Kepala Dinasdapat mendorong Satker di daerah untukmeningkatkan proggressnya,” kata Budiono.Pelaksanaan fisik di lapangan harusdiimbangi oleh proses penyerapankeuangannya. Antonius mengakui masihbanyak daerah yang fisiknya sudah 70 –80% namun keuangan masih 40%. Denganmengoptimalkan SAL, diharapkan progresskeuangan bisa lebih tinggi lagi. Antoniusmengakui selama ini SAL adalah penyebabprogress tidak pernah mencapai 100%.Optimisme lain diungkapkan Budionodengan adanya Program 100 Hari KabinetIndonesia Bersatu KIB II akan mendorongsemangat untuk menyelesaikan pekerjaanpekerjaanprioritas. Pada umumnyaProgram 100 Hari diisi oleh programprogrampemberdayaan. Dalam programpemberdayaan, uang masuk lebih duludiberikan sedangkan fisiknya belakangan.Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yangdikontrakkan dibayar setelah fisik selesai.(bcr)Instalasi Pengolahan Air Minum Ibu Kota Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar berkapasitas 20 l/dOptimisme PenyerapanDitjen Cipta Karya TA 2009Jika ditilik dari proses, capaian progress cipta karya selalu lebih baikdibandingkan di bulan yang sama pada tahun lalu. Dengan digelarnyarapat teknis di tiga wilayah, Ditjen Cipta Karya bermaksud mendorongpercepatan penyerapan sisa anggaran dalam waktu yang tinggal satubulan lagi ini.5Berita Utama

Berita UtamaPAMSIMAS Desa Randu Muktiwaren Kabupaten PekalonganWujud Komitmen Pemdadalam Program PemberdayaanMenara Air Minum Kapasitas 18 m 3 dariProgram PAMSIMAS Desa Randu Muktiwaren,Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan.6

Siapa yang tidak gerah jika dianggapsebagai ‘biang’ penghambat lajupencapaian. Apalagi jika yangdianggap seperti itu adalah program yangdiusung bersama oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, masyarakat, bahkandunia internasional melalui Bank Dunia.Program pemberdayaan memerlukanketekunan sendiri karena terkait denganedukasi kepada masyarakat. Denganpemberdayaan, kita mengajari masyarakatuntuk menentukan kebutuhannya sendiri,menyusun program sendiri, setelah itumasyarakat mampu melaksanakan danmengelola infrastruktur yang dibangun olehmereka sendiri. “Saya sedih jika ada orangcipta karya berkata seperti itu,” keluh Budi.Salah satu program pemberdayaanmilik Ditjen Cipta Karya adalah ProgramPenyediaan Air Minum dan Sanitasi BerbasisMasyarakat (PAMSIMAS) atau juga dikenaldengan WSLIC-3. Program ini merupakansalah satu program dan aksi nyata pemerintah(pusat dan daerah) dengan dukungan BankDunia untuk meningkatkan penyediaan airminum, sanitasi dan meningkatkan derajatkesehatan masyarakat, terutama dalammenurunkan angka penyakit diare danpenyakit lain yang ditularkan melalui air danlingkungan.PAMSIMAS bergerak dalam ruanglingkup kegiatan yang meliputi;1. Pemberdayaan masyarakat danpengembangan kelembagaan lokal,2. Peningkatan kesehatan dan perilakuhidup bersih dan sehat sertapelayanan sanitasi.3. Penyediaan prasarana air minum dansanitasi umum4. Insentif desa/kelurahan dankabupaten/kota5. Dukungan pelaksanaan danmanajemen proyekProgram ini dilaksanakan denganpendekatan berbasis masyarakat melaluipelibatan seluruh masyarakat dantanggap terhadap kebutuhan masyarakat(demand responsive approach). Keduapendekatan tersebut dilakukan melaluiproses pemberdyaan masyarakat untukmenumbuhkan prakarsa, inisiatif, danpartisipasi aktif masyarakat dalammemutuskan, merencanakan, menyiapkan,melaksanakan, mengoperasikan danmemelihara sarana yang telah dibangun,serta melanjutkan kegiatan penignkatanderajat kesehatan di lingkungan masyarakatdan sekolah.Usai mengunjungi pelaksanaan programpemberdyaan di Kabupaten Pekalongan,tepatnya di Desa Randu Muktiwaren,Kecamatan Bojong, Budi Yuwono mengajaksemuanya bercermin. “Mereka berusahakeras mewujudkan desa mereka sebagaitempat hunian yang baik dan layak. Tepatsekali jika mereka mengusung moto ‘BalikDesa, Bangun Desa’, kata Budi.PAMSIMAS Desa Randu MuktiwarenKabupaten Pekalongan dibagi dalam19 wilayah kecamatan yang terdiri dari283 desa/kelurahan dengan total luaskeseluruhan 836,13 km2. Pada akhir 2006jumlah penduduk mencapai 891.442 jiwadengan kepadatan penduduk 1066 jiwa/km2. Pada tahun 2006 rata-rata hujan diwilayah Kabupaten Pekalongan 2.759 mm,lebih rendah dibandingkan tahun 2005 yangmengalami rata-rata curah hujan 2.817 mm,sedangkan rata-rata hujan tahun 2006 adalah120 hari.Desa Randu Muktiwaren KecamatanBojong, Kabupaten Pekalongan memilikienam dusun. Potensi air yang bisa digunakanadalah air sumur dalam dengan kedalamanDirjen Cipta Karya Budi Yuwono didampingi Bupati Pekalongan Siti Qomariyah memperhatikan airminum dari keran umum dari Program PAMSIMAS di Desa Randu Muktiwaren7Berita Utama

Berita UtamaMasyarakat Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sedang mengantri air minum dari Program PAMSIMAS8sekitar 130 meter. Desa ini beriklim tropisdengan curah hujan sedang. Perkembanganpenduduk Desa Randu Muktiwaren selamadua tahun terakhir yaitu 2006 dan 2007mengalami perkembangan sebesar 0,9%dari total 3.620 jiwa (2006) menjadi 3.652jiwa (2007), sedangkan jumlah kepalakeluarga mengalami perkembangan sebesar8% dari total KK tahun 2006 sebesar 921 KKmenjadi 955 KK pada 2007.“Program Pamsimas jangan dianggaphanya program air minum biasa. Tapidibalik itu ada media pembelajaran dimanamasyarakat harus dilibatkan dalam programtersebut. Program ini adalah dari, oleh danuntuk masyarakat. Pengalaman tahunpertama dan kedua Program Pamsimasharus dijadikan pembelajaran dan evaluasisupaya dalam tahun berikutnya lebihbermanfaat,” kata Budi Yuwono.PAMSIMAS di Kabupaten Pekalongandimulai pada tahun 2008 dengam menyasarSembilan desa, yaitu Paninggaran, Sukoharjo,Kesesi, Randumuktiwaren, Rowolaku,Sastrodirjan, Sawangan, Pasanggarahan,dan Tegaldowo. Sedangkan pada tahun2009 PAMSIMAS dilakukan pada 15 desadengan rata-rata membangun broncapturingdan sumur dalam. Status saat ini sebanyaksepertiganya sudah berfungsi, dan sisanyasudah di atas 75%.Biaya pembangunan untuk tiap desanyamencapai angka Rp. 275 juta. Biaya itudidapat dari hibah Bank Dunia yang diteruskanmemlalui APBN sebesar 70%, sharing danaAPBD atau yang sekarang dikenal denganDana Daerah untuk Program Bersama(DDUPB) sebesar 10%, dari masyarakat20% yang diwujudkan berupa uang tunai Rp.11 juta (4%) serta tenaga dan material Rp. 44juta (16%). Beruntung masyarakat memilikiBupati Pekalongan seorang perempuanyang peduli kesehatan masyarakatnya.Bupati Siti Qomariyah mengalokasikan danapendampingan lebih besar (dua kali lipat)dari yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp 58juta (20%).Ada beragam kebutuhan masyarakatdi desa-desa di atas terhadap bantuanpemerintah melalui PAMSIMAS, ada yangmembangun broncapturing, ada yang tappingPDAM, ada juga yang membuat sumurdalam. Khusus di Desa Randumuktiwaren,sebelumnya masyarakat menggunakansumur dangkal dengan kualitas ari berwarnadan berbau.Dengan jumlah penduduk sekitar 3.626jiwa (995 KK) yang menempati wilayahseluas 380,4 ha, masyaarakat membutuhkansystem penyediaan air minum yang lebih baik

“Program Pamsimas jangandianggap hanya program airminum biasa. Tapi dibalikitu ada media pembelajarandimana masyarakat harusdilibatkan dalam programtersebut. Program iniadalah dari, untuk dan olehmasyarakat. Pengalamantahun pertama dan keduaProgram Pamsimas harusdijadikan pembelajaran danevaluasi supaya dalam tahunberikutnya lebih bermanfaat,”kata Budi Yuwono.lagi. Degnan PAMSIMAS, mereka membuatsumur dalam 90 meter dan menara airkapasitas 18 m3. Tidak cukup sampai disitu, mereka juga membangun jaringan pipasepanjang 9.424 meter dan 10 unit keranumum.Untuk menjamin keberlanjutanpembangunan dan pemanfaatan prasaranadan sarana yang dibangun, masyarakatkemudian membentuk Badan pengelolaSarana (BPS). Berkat ketekunan BPS dankerjasama masyarakat, tak lama kemudianberhasil mengembangkan sebanyak 151sambungan rumah (SR). Hingga 21 Nopember2009 lalu, saldo kas BPS masih mencatatkanangka Rp 17 juta lebih. (bcr)Broncaptering yang dibangun oleh PAMSIMASdi Desa Kapundutan, Kabupaten PekalonganMasyarakat Kabupaten Pekalongan melakukan roadshow desa sasaran programSosialisasi tingkat desa tentang program PAMSIMASSurvei air baku di Kabupaten Jawa TengahBroncaptering yang dibangun oleh PAMSIMAS di Desa Kapundutan, KabupatenPekalongan9Berita Utama

Berita UtamaAnak-anak sedang bermain bola di halaman Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang.Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu IIJanuari 2010, 112 Twin BlockRusunawa Harus Sudah DihuniPada akhir Januari 2010, Departemen Pekerjaan Umum harus memenuhi target program 100 hari KabinetIndonesia Bersatu II. Sebanyak 80% jumlah unit dari Rusunawa yang sudah dibangun harus sudah dihuni,yakni sebanyak 112 twin block. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah bersama Pemerintah Daerahakan merinci kekurangan tiap Rusunawa yang meliputi aspek listrik, air, maupun penghuninya.10

Direktur Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum BudiYuwono saat mengunjungi kompleksRusunawa Muka Kuning dan Sekupang– Batam, pertengahan Nopember lalu.“Memang target yang berat, tapi itu sangatwajar karena dari sisi bangunan sudah ada,orang miskin juga banyak, tapi kenapa belumjuga bisa dihuni, pasti ada sesuatu yangmenghambat di sana,” ujarnya.Sementara itu pada kesempatan lain,Direktur Pengembangan Permukiman DitjenCipta Karya Guratno Hartono menambahkan,yang paling mendasar adalah masalahlistrik dan air. “Kita akan meneliti ada apadengan listrik yang juga belum terpasang.Apakah karena Pemdanya yang belummenganggarkan atau memang tidak adapasokan daya,“ kata Guratno.Saat mengunjungi Rusunawa KaligaweSemarang 24 Nopember 2009 lalu, Guratnomensinyalir belum adanya listrik padadua twin block baru yang telah dibangunlebih dikarenakan Pemdanya yang tidakmenganggarkan. “Karena itu kita harusduduk bersama Pemkot (Pemerintah KotaSemarang, red) untuk mengatasi ini bersama.Ditjen Cipta Karya bersama Pemda akanmenyusun action plan dan ditandatanganibersama untuk mengatasi masalah yangDirjen Cipta Karya, Budi Yuwono membuka keran air minum di salah satu unit RusunawaSekupang II, Kota Batam.sudah lama terjadi ini,” imbuhnya.Di tempat yang sama, Guratno jugamenyoroti 1 twin block Rusunawa yangsudah dibangun sejak tahun 2003 lalu tapibelum juga dihuni meski sudah mendapatjaringan listrik. “Menurut sumber dari Pemda,belum dihuninya satu twin block Rusunawalama tersebut karen belum ada serah terimakunci. Masalah ini yang akan kita bahasdengan Pemda pada action plan dalamrangka pemenuhan target 100 hari KabinetIndonesia Bersatu II,” katanya.Komplek Rusunawa Kaligawa terdiridari 7 twin block, 2 diantaranya sudah dihunioleh masing-masing 30 kepala keluarga (KK)yang menempati 2 blok terbaru bercorak birudan posisinya di sisi paling barat. MenurutGuratno, untuk semua twin block yang adadi Kaligawe ini akan dibuatkan action planpenghunian dan kelengkapan prasaranadasarnya, tapi ada prioritas mana sajayang memungkinkan memenuhi target akhirJanuari 2010 dihuni. Sementara yang tidakdiprioritaskan tetap harus diusahakan tindaklanjutnya ke depan untuk penghunian.“Sebetulnya dari 7 TB yang ada diKaligawe bisa menutup kekurangan dalampemenuhan target program 100 hari, begitujuga dengan Rusunawa di tempat lain yangsudah bisa lebih siap,” pungkasnya.Sementara Wito (45), salah satupenghuni blok baru mengatakan sudah duabulan lalu tinggal di Rusunawa Kaligawekarena ingin mandiri dari rumah mertuanyadi kawasan Jalan Thamrin Semarang. Iabersama istri dan anak satu-satunya berumur1,5 tahun merasa sudah terbiasa dengantiadanya listrik. Ia tetap yakin tidak lama lagipemerintah akan menyediakan listrik untukpenghuni Rusunawa Kaligawe. (bcr)Berita UtamaWito dan keluarga menghuni Rusunawa Kaligawe, Kota Semarang. Meskipun listrik belum ada tetapidia tetap yakin dalam waktu dekat Pemerintah akan menyediakan.11

Liputan KhususPKPD - PU Tahun 2009Lebih Ramping dan BerkualitasOleh : Apriady Mangiwa *)Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) telah berlangsung sebanyakempat kali selama empat tahun terakhir, dan tahun ini adalah untuk yang kelima kali. Selama pelaksanaantersebut, kita telah melakukan banyak perbaikan dalam pelaksanaan. Namun demikian masih perlu banyakpenyempurnaan.Trophy Anugerah PKPD-PU12

Sejumlah Pemerintah Daerah, Provinsi,Kabupaten dan Kota telah menerimapenghargaan, sesuai denganupaya dan prestasi yang telah merekacapai, Bahkan beberapa diantaranya telahmenerima penghargaan lebih dari sekali.Disamping itu,minat dan animo PemerintahDaerah untuk ikut didalam kompetisi inijuga meningkat dari tahun ke tahun. Hal initerlihat dari banyaknya Pemerintah Daerah,Provinsi, Kabupaten dan Kota yang telahmenyampaikan keinginan untuk ikut sertadengan menyampaikan data-data kinerjapembangunan Bidang PU di daerah mereka.Terdapatnya sejumlah daerah (Provinsi,Kabupaten dan Kota) yang telah menerimapenghargaan lebih dari sekali, disatu sisimemberikan kebanggaan dan menjadipendorong bagi Pemerintah Daerah tersebutuntuk lebih meningkatkan kinerjanya. Namundisisi lain menimbulkan rasa pesimis danapatis bagi beberapa Provinsi, Kabupatendan Kota, khususnya dari wilayah IndonesiaBagian timur yang merasa tidak akan mampubersaing dengan Provinsi, Kabupaten/Kotadi wilayah Pulau Jawa.Berdasarkan masukan-masukan yangtelah diterima oleh Tim pelaksana PKPD PUselama kurun waktu empat kali pelaksanaan,dirasakan bahwa jumlah penghargaan yangdiberikan terlalu banyak. Hal ini dianggapdapat memberi persepsi yang tidak terlalubaik bagi penghargaan itu sendiri. Olehkarena itu untuk menjaga keseimbanganpersepsi terhadap penghargaan tersebutmaka jumlah penghargaan akan dikurangi.Selain itu, pendekatan dan mekanismepelaksanaan penilaian juga diupayakanpenyempurnaannya.Pada tahun 2008 pendekatan penilaianmenggunakan ”Pendekatan Aktif” yaituPanitia dan Tim Juri hanya menilaiPemerintah Daerah yang aktif mengajukandiri dengan menyampaikan kelengkapandata-data kinerja Bidang Pekerjaan Umumdi daerahnya kepada panitia/Tim Penilaisesuai Format yang dibagikan oleh TimPenilai PKPD-PU. Pendekatan aktif dipilihkarena pada saat itu data-data kinerjaPemerintah Daerah belum lengkap dipunyaioleh masing-masing Satminkal dilingkunganDepartemen Pekerjaan Umum. Disampingitu pembagian kategori dan sub-kategorimasih didasarkan pada sektor dan tingkatanpemerintahan sehingga jumlah penghargaanpada peringkat satu sebanyak 25 Trofi danhal ini dianggap terlalu banyak.Mekanisme pelaksanaan PKPD-PU tahun 2009Bidang, sub bidang diklasifikasikan sebagai berikut :Pada Tahun 2009 dilakukan penyempurnaan menjadi :Liputan Khusus13

Liputan KhususPada tahun 2009 pendekatan pelaksanaanmengalami penyempurnaan yaitumenggunakan kombinasi ”Pendekatan Pasif-Aktif” karena pada saat sekarang data-datatentang kinerja Pemerintah Daerah telahdianggap cukup dipunyai oleh masing-masingSatminkal di Departemen Pekerjaan Umum.Pendekatan Pasif Aktif ini maksudnya adalahmenilai kinerja seluruh Pemerintah Daerahdi Indonesia berdasarkan data-data yangada di Departemen Pekerjaan Umum tanpakecuali. Pemerintah Daerah yang dalam halini akan dinilai, dapat bersikap pasif. Namundemikian sekiranya ada Pemerintah Daerahyang sangat berminat mengikuti penilaianini,maka mereka dapat aktif menyampaikankelengkapan usulan penilaian berupa datadatadan informasi terakhir Prasarana BidangPekerjaan Umum di daerahnya.Perubahanlain yang cukup mendasar adalah PenetapanBidang, sub bidang dan kategori.Untuk lebih memotivasi PemerintahDaerah dalam mengikuti kegiatan ini, makadalam pelaksanaan PKPD-PU tahun 2009,Pemerintah Daerah yang telah pernahmendapatkan trofi sebanyak 3 kali berturutturutatau lebih tidak akan diikutsertakanlagi dalam penilaian. Namun demikianagar tidak terjadi kesalahpahaman makaPemerintah Daerah tersebut akan mendapatpemberitahuan dan Apresiasi Khusus.Adapun daerah yang pernah mendapatkanthrophy sebanyak 3 kali berturut adalah :1. Provinsi Jawa Timur untuk Sub BidangSDA dan Bina Marga.2. Provinsi Jawa Barat untuk Sub BidangBPKSDM.3. Kota Surabaya untuk Sub BidangBPKSDM dan Cipta Karya.4. Kota Padang untuk Bidang PenataanRuang.5. KotaMedan untuk Sub Bidang CiptaKarya Kategori Kota Metropolitan.6. Kota Buleleng untuk SubBidang Cipta Karya kategori kotasedang/kecil.Dalam hal jumlah penghargaan yangakan diberikan maka, pada tahun 2009,jumlahnya akan direduksi menjadi hanya 12Trofi, masing-masing:A. Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2Trofi yaitu :1. Penghargaan PenyelenggaraanPenataan Ruang tingkat Kabupaten.2. Penghargaan PenyelenggaraanPenataan Ruang tingkat KotaB Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, 2Trofi yaitu :1. Penghargaan Pengelolaan Sumberdaya Air tingkat Provinsi.2. Penghargaan Pengelolaan Sumberdaya Air tingkat Kabupaten.C Direktorat Jenderal Bina Marga, 3 Trofiyaitu :1. Penghargaan Penyelenggaraan danJembatan tingkat Provinsi.2. Penghargaan Penyelenggaraan Jalandan Jembatan tingkat Kabupaten.3. Penghargaan Penyelenggaraan Jalandan Jembatan tingkat Kota.D. Direktorat Jenderal Cipta Karya, 3 Trofiyaitu :1. Penghargaan PenyelenggaraanPermukiman Kota Metropolitan.2. Penghargaan PenyelenggaraanPermukiman Kota Besar.3. Penghargaan PenyelenggaraanPermukiman Kota Sedang/Kecil.14E. Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM,2 Trofi yaitu :1. Penghargaan Pembinaan Jasakonstruksi tingkat Provinsi.2. Penghargaan Pembinaan Jasakonstruksi tingkat Kabupaten/Kota.

Liputan KhususPKPD – PU 2009Menuju Pemerataan Daerah PemenangBerbeda dengan tahunsebelumnya yang mencapai22 tropi, tahun ini DepartemenPekerjaan Umum memberikan12 tropi untuk empat subbidang PenyelenggaraanPenataan Ruang Berkelanjutan,Pengelolaan Sumber Daya Air,Penyelenggaraan Jalan danJembatan, PenyelenggaraanPermukiman, dan PembinaanJasa Konstruksi. Tahun inidilakukan penyederhanaanstruktur pemberian penghargaan,khususnya di bidang CiptaKarya, dengan maksud agarpenghargaan yang diperolehsungguh-sungguh mencerminkanadanya keseimbangan antarasumber daya dan pencapaiankinerja yang sebenarnya.16Kota Palembang tampak atasMenurut Staf Ahli Menteri PekerjaanUmum bidang Sosial Budaya danPeran Serta Masyarakat, Ismanto,penilaian di masing-masing bidang tersebutdilakukan dengan memberikan pembobotandan penilaian berdasarkan pengelompokkanaspek non fisik yang meliputi peraturankelembagaan dan peran serta masyarakat,serta aspek fisik berupa kondisi fisikprasarana, pemanfaatan prasarana,serta kondisi operasi dan pemeliharaanprasarana.Lebih lanjut dikatakan Ismantobahwa penyelenggaraan PKPD PU 2009menggunakan pendekatan kombinasi“Pasif Aktif” dengan menitikberatkan padapendekatan pasif. Dengan begitu, pengusulanakan dilakukan oleh masing-masing Satminkalterkait dengan data-data yang telah dimilikidari PKPD PU sebelumnya. Namun, apabilaPemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten atauKota berminat mengikuti penilaian ini makamereka dapat menyampaikan kelengkapanusulan penilaian berupa data-data daninformasi terakhir prasarana bidang PU didaerahnya.

Unsur pemberdayaanmasyarakat juga menjadiaspek penilaian Tim Juri,bagaimana PemerintahDaerah melibatkan danmendorong masyarakatberpartisipasi dalampembangunan bidangpekerjaan umum.Bagaimanapun saat ini belumada penghargaan khususkepada masyarakatnya,namun itu diwakili oleh Pemdayang mampu mengerahkanmasyarakatnya.Liputan KhususIsmanto, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Sosial Budaya dan Peran Serta MasyarakatPenilaian Kinerja Pemerintah Daerahbidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU)sub bidang Cipta Karya mengalamipenyederhanaan dari banyak sub bidangmenjadi satu. Jika semula ada bidangair minum, penyehatan lingkunganpermukiman (persampahan, air limbah, dandrainase), penanganan kumuh perkotaan,pengembangan kawasan perdesaan, danpembinaan bangunan gedung. Namun padaPKPD-PU tahun 2009 hanya ada kategoriPenyelenggaraan Permukiman dengankategori hampir sama, yaitu untuk kota metro,kota besar, dan kota sedang/kecil.Unsur pemberdayaan masyarakatjuga menjadi aspek penilaian Tim Juri,bagaimana Pemerintah Daerah melibatkandan mendorong masyarakat berpartisipasidalam pembangunan bidang pekerjaanumum. Bagaimanapun saat ini belum adapenghargaan khusus kepada masyarakatnya,namun itu diwakili oleh Pemda yang mampumengerahkan masayarakatnya.Perbedaan lain dari penyelenggaraanPKPD-PU 2009 adalah upaya menujupendekatan able to able, yaitu regionalisasipenilaian dengan mengelompokkandaerah-daerah di wilayah dengan kategorikategoritertentu. Selama empat tahunpenyelenggaraan sebelumnya, banyakdaerah yang ‘protes’ karena merasa dinilaibersama kompetitor yang diketahui awamkurang beruntung, contohnya kota-kota didaerah Papua akan terus-terusan kalahjika disandingkan dengan kot-kota di Jawamaupun Sumatera. Ismanto juga meninyalirsistem penilaian pemenang pada PKPD-PU sebelumnya masih di lingkup ‘potret’,artinya baru menilai keadaan saat itu saja.Ismanto menilai aspek usaha perbaikantiap tahun oleh kota-kota belum masukbobot penilaian. Empat kali penghargaanPKPD-PU juga belum diikuti oleh insentifapa setelah diserahkannya anugerah PKPD-PU. Fakta lain menjelaskan, sebelumnyapenyelenggaraan PKPD-PU hanyamenilai daerah yang mengusulkan (aktif),sedangkan daerah yang tidak mengusulkanlantaran tidak siap maupun tidak percaya diribelum dijemput oleh Tim Penilai meskipunsebenarnya daerah bersangkutan mampubersaing.Beberapa hal itu yang oleh Ismanto akanmenjadi perbaikan ke depan, diawali jemputbola melalui penerapan kombinasi pasif– aktif. Dari empat kali penyelenggaraan,Ismanto sedikit mengevaluasi bahwa adabeberapa daerah yang sudah tiga kalimeraih penghargaan akan cenderungmempertahankan prestasinya sepertiPropinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, JawaBarat, Kota Surabaya, Kota Medan, KotaBuleleng, dan Kota Padang. Begitu jugadengan yang belum menyecap penghargaan,menurut Ismanto, mereka akan berlombalombamengejar ketertinggalannya.“Permasalahanketertinggalanpembangunan bidang pekerjaan umumdi daerah dari dulu penyebabnya sekitarketerbatasan anggaran, prioritas program,dan komitmen Pemerintah Daerah sebagaipangkalnya,” kata Ismanto. (bcr)17

Info Baru 1Taman Kota TanggamusSimbol Penghijauan Propinsi LampungOleh :Abdul Latif *)Departemen Pekerjaan Umum dan Dinas PU Propinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten TanggamusBersinergi dalam suatu Ruang dalam membangun ” Ruang Terbuka Hijau ”.Program ini merupakan keterpaduanProgram Pemerintah Pusat dalamhal ini Departemen Pekerjaan UmumDirektorat Jenderal Cipta Karya DirektoratPenataan Bangunan dan Lingkunganmengamanatkan dalam DIPA Satuan KerjaPenataan Bangunan dan LingkunganLampung Tahun Anggaran 2009 untukmembangun Ruang Terbuka Hijau di lokasiKabupaten Tanggamus.” Bak gayung bersambut ” PemerintahKabupaten Tanggamus dengan senanghati menerima keberadaan pembangunanruang terbuka hijau tersebut, denganmempersiapkan lahan dan membongkarbangunan lama yang tidak dimanfaatkanuntuk dijadikan pembangunan Ruang TerbukaHijau. Pemerintah Kabupaten Tanggamus18

ikut serta dalam pembiayaannya denganmewujudkan pembangunan talud denganornamennya serta pembuatan saluran.Sebagaimana kita ketahui bersamadalam Konfrensi KTT Bumi di Rio De Janeiro,Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTTJohannesburg, Afrika Selatan 10 tahunkemudian (2002) disepakati bersama bahwasebuah kota idealnya memiliki luas RTHminimal 30 % dari luas total kota, hal ini jugadiamanatkan oleh UU No. 26 tahun 2007tentang Penataan Ruang Pasal 29 bahwaruang terbuka hijau terdiri ruang terbukahijau publik dan ruang terbuka hijau privat,proporsi ruang terbuka hijau pada wilayahkota sekurang – kurangnnya 30 % dari luaswilayah kota.Namun tampaknya bagi kota-kotadi Indonesia pada umumnya hal ini sulitterealisir akibat terus adanya pertumbuhandan kebutuhan sarana dan prasarana kota,Gubernur Lampung (kiri) didampingi Bupati Tanggamus (kanan) saat peresmian Taman Kotaseperti pembangunan bangunan gedung,pengembangan dan penambahan jalur jalanyang terus meningkat serta peningkatanjumlah penduduk.Secara umum ruang terbuka publik diperkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau danruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau(RTH) perkotaan adalah bagian dari ruangruangterbuka suatu wilayah perkotaan yangdiisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasiguna mendukung fungsi ekologis, sosialbudaya dan arsitektural yang dapat memberimanfaat ekonomi dan kesejahteraan bagimasyarakatnya, seperti antara lain :1. Fungsi ekologis, RTH dapatmeningkatkan kualitas air tanah,mencegah banjir, mengurangi polusiudara dan pengatur iklim mikro.2. Fungsi sosial budaya, keberadaan RTHdapat memberikan fungsi sebagai ruanginteraksi sosial, sarana rekreasi dansebagai tetenger (landmark) kota.3. Fungsi arsitektural, RTH dapatmeningkatkan nilai keindahan dankenyamanan kota melalui keberadaantaman-taman kota dan jalur hijau jalankota.4. Fungsi ekonomi, RTH sebagai pengembangansarana wisata hijau perkotaanyang dapat mendatangkan wisatawan.Menanggapi permasalahan tersebut,maka diperlukan adanya suatu perencanaan,penyediaan dan pengelolaan RTH diperkotaan yang diharapkan nantinya dapatterwujud ruang kota yang nyaman, produktifdan berkelanjutan, maka sudah saatnya kitamemberikan perhatian yang cukup terhadapkeberadaan ruang terbuka hijau. Dalampengertian RTH, dapat dibedakan menjadiRTH alami yang berupa habitat liar alami,kawasan lindung dan taman-taman nasional,dan RTH non alami atau hasil perencanaan.RTH berfungsi sebagai ruang interaksi sosial,sarana rekreasi, RTH dapat meningkatkankualitas air tanah, mencegah banjir danmengurangi polusi udara.Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota) terletakditengah ibukota Kabupaten Tanggamus.Luas Taman Kota 9.000 m2, menghabiskandana sebesar Rp. 594.221.000, sumberdana APBN dan Rp. 453.782.000 sumberdana APBD Kabupaten.Pada hari Senin tanggal 16 November2009 Gubernur Lampung SjachroedinZ.P didampingi oleh Bupati TanggamusBambang Kurniawan dihadiri Wakil Bupati,Ketua DPRD, Dandim 0424, Wakapolresserta jajaran Muspida setempat, juga tidakketinggalan masyarakat melimpah di lokasitersebut untuk menyaksikan peresmikanTaman Kota yang menjadi ikon baru ibukotaTanggamus. Bupati mengatakan, ” dengandiresmikannya Taman Kota, maka lokasitersebut dapat digunakan sebagai ajangpromosi sanggar – sanggar kesenian danberbagai aktivitas positif lainnya, kamimengajak seluruh masyarakat agar secarabersama – sama menjaga dan memeliharaTaman Kota agar tetap rapih dan asri”.Dengan semangat kebersamaan, kitasenantiasa bisa untuk bangkit menujumasyarakat yang lebih maju dan sejahtera.*) Staf Satker Penataan Bangunan danLingkungan Provinsi LampungInfo Baru 119

Info Baru 2Aset Ditjen Cipta KaryaBernilai Rp 11 TriliunOleh: Ary Prasetyo, SH *)Eksistensi Departemen Pekerjaan Umum yang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur selama lebihdari 60 tahun membawa implikasi kompleksnya pengelolaan aset atau Barang Milik Negara (BMN), apalagijika dikaitkan dengan berbagai perubahan unit intern.20Sejalan dengan kebijakan nasionalyaitu adanya otonomi daerah sertabergulirnya perubahan strukturkabinet yang memunculkan penghapusansuatu kementerian di satu sisi dan pendiriankementerian pada sisi yang lain membawaimplikasi adanya mutasi barang miliknegara.Beberapa hal yang menyebabkan BMNkurang terkelola dengan baik antara lain:Pertama, perubahan beberapaperaturan perundang-undangan di bidangBMN, antara lain Undang-Undang Nomor17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Undang-UndangNomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/ Daerah, PermenKeuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaan BMN, dan PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,dan Pemindahtanganan BMN.Ciri menonjol dari produk-produk hukumtersebut adalah meletakkan landasanhukum dalam bidang administrasi keuangannegara dan melakukan pemisahan secarategas antara pemegang kewenanganadministratif dan pemegang kewenanganperbendaharaan.Kedua, jumlah satker Departemen PUtahun 2007 adalah sebanyak 809 dan tersebardi 33 propinsi memerlukan tingkat intensitaskoordinasi dan komunikasi yang tinggi agarpemrosesan BMN dapat diterbitkan tepatwaktu dan tepat kualitas.Ketiga, pos mata anggaran padamasing-masing satker memiliki variasiyang heterogen dimana pada sebagiansatker terdapat belanja modal dan padasebagian lagi tidak terdapat belanja modal.Belum terdifferensiasinya pengetahuan danSalah satu Aset Ditjen Cipta Karya di Kedoya, Jakarta Baratpenguasaan para petugas BMN di satkersatkerterhadap aplikasi Sistem AkuntansiBarang Milik Negara (SABMN).Keempat, panjangnya rentangpenyampaian Laporan BMN, sehinggaketidaksesuaian laporan BMN di tingkatsatker akan berdampak pada ketidaksesuaianlaporan BMN di tingkat DepartemenDitambah lagi dengan frekuensipergantian petugas atau operator BMN ditingkat satker yang relatif tinggi sehinggaberdampak terhadap kualitas pelaporan.Dalam bidang Cipta Karya, berdasarkanPasal 1 angka 1 PP No.38 Tahun 2008 tentangPerubahan atas Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2006 Tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 1angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Info Baru 2Salah satu Aset Ditjen Cipta Karya di Tanjung Morawa, Sumatera Utara2004 Tentang Perbendaharaan Negara yangdimaksud Barang milik negara adalah semuabarang yang dibeli atau diperoleh atas bebanAPBN atau berasal dari perolehan lainnyayang sah. Direktorat Jenderal Cipta Karyasebagai pengguna barang milik negarabertanggung jawab untuk mengamankandan memelihara barang milik negara yangberada dalam penguasaannya.Banyak sekali barang milik negarayang dimiliki Direktorat Jenderal CiptaKarya khususnya aset yang berupatanah dan bangunan yang belum tuntaspermasalahannya atau bahkan banyakyang belum mengetahui di mana sajaaset Direktorat Jenderal Cipta Karya.Berdasarkan data dari Pusat PengelolaanBarang Milik Negara (PBMN) DepartemenPekerjaan Umum tahun 2009 ada sekitar Rp134,57 triliun aset Departemen PekerjaanUmum yang belum diamankan sedangkanDirektorat Jenderal Cipta Karya sebesarRp 11 triliun atau sekitar 18% dalam bentuktanah dan bangunan yang tersebar di seluruhpropinsi di Indonesia.Beberapa aset dan tanah dan bangunanyang tersebar di Indonesia milik Ditjen CiptaKarya antara lain :1. Tanah dan Bangunan di JalanHegarmanah Wetan No.19 / 39,Bandung.Aset negara dengan luas tanah :776 m2 dan luas bangunan : 213,50 m2terletak di kawasan Bandung Utara dulunyamerupakan Mess Direktorat Jenderal CiptaKarya, hingga dikeluarkan Permen PUNo.16/PRT/1966 tentang PembentukanProyek Pembangunan Gedung MPD (MajelisPermusyawaratan Daerah). Namun saat inibangunan tersebut beralih fungsi menjadirumah tinggal sekaligus tempat boutiqueyang diakui milik perseorangan. PadahalDepartemen Pekerjaan Umum mempunyaiBukti Kepemilikan Akte Jual Beli Nomor39 Tahun 1966. Upaya penanganan danpengamanan yang telah dilakukan DirektoratJenderal Cipta Karya adalah denganmelakukan peninjauan kembali keadaan fisiktanah dan bangunan. Sampai saat ini kondisibangunan belum mengalami perubahan dansecara fisik sudah memiliki batas-batas yangjelas.2. Tanah di Blok Tikusan, Kedoya,Kebon Jeruk, Jakarta Barat.Luas tanahnya adalah 3,9 Ha atau 39.000m2 terletak di Kelurahan Kedoya Selatan,Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saatini tanah tersebut dikuasai oleh PT. SabarGanda dengan dipasangi pagar dan plangnama. Tanah ini dulunya diperuntukan bagipenduduk yang tanahnya digusur oleh ProyekAir Bersih di Pejompongan milik DepartemenPekerjaan Umum (sekarang), dengan buktikepemilikan foto copy Akte Jual Beli CamatKebon Jeruk No.75/65, 76/65, 78/65, 79/65,80/65, 81/65, dan 197/1970. Tanah ini sampaisaat ini masih disengketakan di PengadilanNegeri Jakarta Barat.3. Tanah di Jalan Medan-TebingTinggi Km 17,5 Desa TanjungMorawa, Deli Serdang, SumateraUtara.Tanah dengan luas : 21.050 m2 padaawalnya merupakan gudang ProyekPenyediaan Sarana Air Bersih (PSAB).Setelah Proyek PSAB dibubarkan tanahtersebut tidak lagi dipergunakan untukkepentingan kedinasan kecuali pada saatterjadi gempa dan tsunami di Aceh padatahun 2004 yang dipergunakan untukgudang sementara bantuan darurat bencanagempa bumi. Tanah tersebut sudah dikelilingitembok tetapi belum ada sertifikat atas namaDirektorat Jenderal Cipta Karya. Dalamrangka tertib pengelolaan aset negaraperlu dipertibangkan pendayagunaan tanahtersebut sesuai dengan ketentuan PP No.6Tahun 2006 antara lain dengan KerjasamaPemanfaatan dengan Mitra Swasta. Upayalain yang juga perlu dipertimbangkan adalah21

Info Baru 222memanfaatkan tanah tersebut sebagai lokasiperumahan pegawai di lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya yang bertugas diProvinsi Sumatera Utara.4. Tanah di Kelurahan Ma’cini,Tamalate Tanjung Bunga,Makassar,Sulawesi Selatan.Tanah yang berlokasi di TanjungBunga, Makassar seluas 10.000 m2semula merupakan Tempat PembuanganAkhir (TPA) sampah selama dua tahunsetelah dipindahkan saat ini hanya berupatanah kosong. Tanah tersebut merupakanAset Pusat yang tidak diserahkan kepadaPemerintah Daerah, pernah diklaim milik GoaMakassar Tourism Development Corporation(GMTDC) karena merasa telah membelidari Walikota Makassar. Walikota Makassarpun pernah meminta tanah tersebut untukdihibahkan kepada Pemerintah Daerah KotaSalah satu Aset Ditjen Cipta Karya di Hegarmanah, BandungSalah satu Aset Ditjen Cipta Karya di Tanjung Bunga, Makassar Sulawesi SelatanMakassar, namun permintaan tersebut tidakdikabulkan oleh Departemen PekerjaanUmum. Untuk mengamankan tanah tersebutCipta Karya telah memberikan surat kuasakepada Kasatker Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum Provinsi SulawesiSelatan untuk melakukan pengurusansertifikat Hak Pakai ke Kantor PertanahanKota Makassar.Masih banyak lagi aset negara yangbelum diamankan hal ini merupakantantangan tersendiri bagi DirektoratJenderal Cipta Karya yang banyak memilikiSatuan Kerja sebanyak 355 di daerah.Kendala-kendala yang dihadapi antara lainminimnya bukti-bukti tertulis seperti akte jualbeli, sertifikat ataupun sejarah mengenaiproses kepemilikan karena banyak saksisaksisejarah yang sudah pensiun bahkanmeninggal dunia kemudian minimnya danauntuk pengamanan aset tersebut karenakurang mendapat perhatian dari pemerintah.Yang menjadi pertanyaan, kenapa asetnegara di Indonesia ini sulit untuk ditangani?Apakah kurangnya aturan hukum? AtauPeraturan hukumnya sudah memadai tetapisulit untuk diterapkan? Hal-hal inilah yangharus kita pecahkan bersama dalam rangkapengamanan barang milik negara termasukdi dalamnya aset berupa tanah dan bangunanyang meliputi pengamanan administrasi,pengamanan fisik dan pengamanan hukumsesuai dengan Pasal 32 PP No.6 Tahun2006.1. Pengamanan administrasi meliputikegiatan pembukuan,penginventarisasiandan pelaporan barang milik negaraserta penyimpanan dokumen kepemilikansecara tertib.2. Pengamanan fisik antara lain ditujukanuntuk mencegah terjadinya penurunanfungsi barang, penurunan jumlah barangdan hilangnya barang.3. Pengamanan fisik untuk tanah danbangunan antara lain dilakukandengan cara pemagaran danpemasangan tanda batas tanah,sedangkan untuk selain tanah danbangunan antara lain dilakukan dengancara penyimpanan dan pemeliharaan.Berkaitan dengan pengamananadministrasi dalam Pasal 49 Undang UndangNo.1 Tahun 2004 Tentang PerbendaharaanNegara disebutkan bahwa aset negaraberupa tanah yang dikuasai Pemerintahharus disertifikatkan atas nama PemerintahRepublik Indonesia. Sedangkan untukBangunan harus dilengkapi dengan buktistatus kepemilikan dan ditatausahakansecara tertib.Pengamanan aset negara berupa tanahdan bangunan di lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya harus menerapkanprinsip-prinsip pemerintahan yang baik (GoodGovernance) yang sesuai dengan lingkunganpemerintahan yaitu : asas persamaan, asasketerbukaan, asas kepentingan umum,asas profesionalitas, asas kepastian hukumdan asas akuntabilitas. Artinya aparaturpemerintah harus bersikap profesional, tidakmembeda-bedakan antara satu denganlainnya, mengutamakan kepentingan umumdan segala tindakannya harus mempunyaikepastian hukum.*) Staf Bagian Hukum dan PerundangundanganSetditjen Cipta Karya

RegulasiAspek Penting PeningkatanPelayanan Air MinumInovasi 1Salah satu kontribusi kurangberkembangnya pelayanan airminum selama tiga dasawarsamembangun, adalah karena pemerintahmaupun penyelenggara air minum tidakmemiliki peraturan yang memadai terkaitpengembangan air minum.Menurut Direktur Pengembangan AirMinum Tamin Zakaria, aspek kebijakandan peraturan perundangan sangat pentingdalam rangka mendukung peningkatanpelayanan air minum. Pemerintah siap untukmemfasilitasi dan memberikan dukungankebijakan serta peraturan perundanganyang diperlukan untuk mendukung upayatersebut.Sejak diberlakukannya otonomi daerahyang mengacu pada peraturan pemerintahanyang ada yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, maka tanggung jawabdan tugas dalam pengembangan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) ada padaPemerintah dan Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya.Bidang Pekerjaan Umum (PU) merupakansalah satu urusan pemerintahan yang dibagibersama antara tingkatan pemerintah. Halini dijabarkan dalam peraturan yang lebihoperasional dari Undang-Undang tersebutmelalui PP 38/2007 tentang PembagianUrusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota.Tamin menjelaskan, dalam lampiran“Implementasi dariberbagai peraturanpemerintah tentang SPAMtidak akan efektif apabilatidak juga dilengkapiperaturan yang tentu sajamengatur operasionalisasipenyelenggaraan SPAM”23

Inovasi 124Untuk itu, Pemerintah Pusat bertanggungjawab untukmenerbitkan NSPM (Norma Standar dan Pedoman Manual)dalam pengembangan SPAM.PP 38/2007 butir 4 Subbidang Air Minumdisebutkan, tugas utama pembangunanpengembangan SPAM hingga mencapaipemenuhan standar pelayanan minimal(SPM) adalah tugas Pemda Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat, melalui DitjenCipta Karya Departemen PU, memiliki tugasdan fungsi dalam melakukan pengaturan,pembinaan dan pengawasan dalampengembangan SPAM kepada Pemda.Untuk itu, Pemerintah Pusatbertanggungjawab untuk menerbitkan NSPM(Norma Standard dan Pedoman Manual)dalam pengembangan SPAM. Sejalandengan hal tersebut, Pemerintah juga telahmengatur dalam peraturan teknisnya yaitudalam UU 7/2004 yaitu tentang SumberDaya Air. Berbagai peraturan pemerintahdan tiga peraturan Menteri PU juga telahdisusun yang merupakan penjabaran lebihoperasional dari Undang-Undang 7 ini.Peraturan Pemerintah yang dimaksudadalah PP No.16 Tahun 2005 Tentang SPAM.PP ini memberikan pedoman baik kepadaPemerintah Pusat maupun PemerintahDaerah dalam penyelenggaraan SPAM.Dengan PP tersebut diharapkan kulitasteknis penyelenggaraan dan pelayananair minum kepada masyarakat dari tahapperencanaan, pelaksanaan konstruksisampai pemanfaatan dan pengelolaanmemenuhi standar yang ditetapkan.Pengembangan SPAM bertujuanmembangun, memperluas danmeningkatkan sistem fisik (teknis) dan nonfisik(kelembagaan, keuangan, dan peranserta masyarakat) dalam kesatuan yangutuh untuk melaksanakan penyediaan airminum kepada mayarakat menjadi lebihbaik.Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun2005 juga mengatur SPAM melalui JaringanPerpipaan dan SPAM Bukan JaringanPerpipaan (BJP). Penyelenggaraan SPAMBJP seperti disebutkan diatas, termasukupaya-upaya masyarakat memperoleh airminum melalui bangunan perlindungan mataair, bangunan penampung air hujan, sumurdalam, sumur dangkal (sumur gali dan sumurpompa tangan), instalasi pengelolaan airminum sederhana, instalasi saringan rumahtangga, instalasi dengan desilator suryaatap kaca, dan instalasi pengelolaan airminum dengan reverse osmosis, dengan unitpelayanan berupa hidran umum, terminalair/mobil tangki air dan sambungan rumah.Selain itu penyediaan air minum dapat jugamelalui instalasi air minum dalam kemasan,termasuk air minum isi ulang.Pedoman penyelenggaraan SPAMBJP perlu disediakan mengingat kondisigeografis, topografis, geologis dan sumberdaya manusia di setiap wilayah berbedasehingga dalam perencanaan teknis,pelaksanaan konstruksi, pengelolaan danrehabilitasi, perlu diatur melalui Permen PUtentang SPAM BJP.Beberapa Permen PU tersebutantara lain, Peraturan Menteri PU No.20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan danStrategi Nasional Pengembangan SPAM,Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentangPenyelenggaraan Pengembangan SPAMdan yang terbaru adalah Permen PU No.01/PRT/M/2009 tentang PenyelenggaraanPengembangan SPAM Bukan JaringanPerpipaan. Ketiga peraturan tersebutdikeluarkan untuk mewujudkan pelayananair minum yang prima.“Implementasi dari berbagai peraturanpemerintah tentang SPAM tidak akan efektifapabila tidak juga dilengkapi peraturanyang tentu saja mengatur operasionalisasipenyelenggaraan SPAM. Peraturan Menteritersebut di atas seluruhnya merupakanturunan dari Peraturan Pemerintah No.16/2005 yang seluruhnya terkait langsungdengan penyelenggaraan pengembanganSPAM,” tambah Tamin.Selama tiga dasawarsa terakhir,pembangunan prasarana dan sarana airminum dilaksanakan dan cakupan pelayananair minum melalui perpipaan yang tercapaihingga 2007 hanya sebesar 44 persen diperkotaan dan 10 persen di perdesaan.Secara nasional cakupan pelayanan barumencapai 24 persen.”Hal ini tentu saja masih cukup jauh darisasaran yang telah kita tetapkan bersamayaitu sasaran Millennium Development Goals(MDGs) yaitu sebesar 80 persen pendudukIndonesia akan memperoleh akses air minumyang aman,” tambahnya.Angka tersebut di atas bukanlahtidak meningkat, tetapi perkembanganpembangunan sistem penyediaan air minumhampir tidak mampu menyaingi pesatnyaperkembangan penduduk. Disamping itu,permasalahan yang mendera pelayanan airminum ini diperburuk dengan pengelolaansistem teknis maupun nonteknis yang kurangmemadai.Tamin menerangkan, Pemerintahbertekad untuk menyediakan akses air minumyang aman melalui jaringan perpipaan bagimasyarakat. Oleh karena itu, Pemerintahsangat mengharapkan adanya dukungan dankomitmen dari semua pihak, baik itu Pemda,PDAM, Badan Usaha Swasta/Perbankan,Asosiasi Profesi yang terkait dengan airminum, serta masyarakat.Dengan langkah-langkah yang dilakukansecara sinergis antara semua stakeholdersmaka peningkatan pelayanan air minumyang prima akan dapat dicapai. Yang palingpenting adalah komitmen semua pihak untukberperan aktif dalam memberikan pelayanankepada masyarakat Indonesia.Menurutnya, Pemda dan PDAM sebagailokomotif pelayanan air minum di Indonesiaperlu mempersiapkan diri dengan baik dalammeningkatkan kemampuan kinerjanya agarmampu untuk mengemban tugas melayanimasyarakat di seluruh Indonesia. (rnd)

Bang Bua, dari Permukiman PremanMenjadi Permukiman ProduktifOleh: Anastasia Carolina*)Permukiman kumuh merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh perkotaan, khususnya kotametropolitan, di seluruh dunia. Pemerintah Thailand pun menghadapi permasalahan yang sama di KotaBangkok.Inovasi 2Pada awalnya kawasan permukimankumuh ini merupakan kawasandengan struktur tata ruang yang tidaktertata. Selain itu, di sudut-sudut kota yanggelap dan rawan banyak dijadikan sebagaiperdagangan obat- obatan terlarang.Tidak ada interaksi sosial yang dilakukanantar warga dalam kawasan ini. Untukmengatasi hal tersebut, pada Januari 2003Pemerintah Thailand menyusun sebuahstrategi baru dalam penanganan masalahpermukiman kumuh yaitu Baan Mankong(BMK) Community Upgrading Program.Baan Mankong (dalam bahasa Thailandberarti “secure housing”) adalah sebuahprogram yang tidak hanya merencanakanpembangunan unit-unit rumah bagimasyarakat tetapi lebih menekankan padapenerapan konsep community-baseddevelopment (pembangunan berbasispemberdayaan masyarakat).BMK Community Upgrading Programdilaksanakan bersama oleh beberapa pihakterkait yaitu Community OrganizationsDevelopment Institute (CODI) (organisasinasional atau NGO di bawah DepartemenSosial yang memberikan pendampingankepada warga), Pemerintah, pakar dariperguruan tinggi, dan warga komunitas BangBua. BMK Community Upgrading Programmerupakan salah satu upaya PemerintahThailand dalam mewujudkan “cities withoutslums”Secara bertahap masyarakat yangtergabung dalam komunitas Bang Buadibawah pendampingan CODI melakukankegiatan rutin antara lain membersihkansungai, membuat filter untuk limbah rumahtangga, dan sebagainya. Hal tersebutmenunjukkan bahwa keberadaan komunitasdi sepanjang sungai Bang Bua bukan polluteryang harus digusur melainkan aset pentingbagi kota untuk menjaga keberlanjutan25Salah satu sudut Bang Bua

Inovasi 2sistem jaringan sungai di kota tersebut.Ada beberapa tahap dan kendala dalammenyelesaikan masalah permukiman kumuhdi Bang Bua, beberapa diantaranya adalah:a. Kepemilikan lahan (LandOwnership)Salah satu permasalahan terkait denganlahan pada kawasan tersebut adalah wargakomunitas Bang Bua tinggal di lahan milikpemerintah dan private sector/swasta. Untukmengatasi hal tersebut, CODI memfasilitasiupaya negosiasi dengan pemilik lahan(pemerintah maupun private sector/swasta)untuk mendapatkan harga minimum sewalahan atau kemungkinan untuk pembelianlahan secara kredit (pembayaran bertahap)dengan syarat dan ketentuan yang disepakatioleh masing-masing pihak.Interaksi Sosial di Bang Buab. Pembiayaan (Budgeting)Pembiayaan untuk program ini berasaldari dana yang dihimpun dari warga secararutin dengan pendampingan dari CODI sertasubsidi dari Pemerintah yang akan digunakanuntuk pembangunan infrastruktur kawasan,perbaikan atau pembangunan rumah danbiaya operasional (memberi gaji kepadawarga yang dipekerjakan selama proseskonstruksi di kawasan ini berlangsung).26c. Proses Perencanaan (PlanningProcess)Proses perencanaan BMK CommunityUpgrading Program yang dimulai padaDesember 2003 diawali dengan pendekatankepada masyarakat berupa pembentukanSmall Group Management (SGM) yangmasing-masing terdiri dari kurang lebih 5KK. SGM dibentuk sebagai sarana untukberdiskusi, menyalurkan aspirasi wargadalam proses perencanaan kawasan BangBua, meningkatkan pemahaman wargatentang BMK Community Upgrading Program,dan yang terpenting adalah memperkuathubugan sosial antar warga.CODI bersama dengan para pakarperguruan tinggi di Bangkok memfasilitasimasyarakat yang tergabung dalam SGM untuksecara rutin mengadakan diskusi bersamamemrumuskan kebutuhan infrastruktur(needs), penyusunan masterplan kawasan,rencana desain pembangunan / renovasirumah, dsb.d. Proses Konstruksi (ConstructionProcess)Perbaikan Lingkungan di Bang BuaProses konstruksi BMK CommunityUpgrading Program dimulai pada Desember2004. Tahap pertama pelaksanaan progamini adalah penanganan perbaikan 14 unitrumah. Selama proses konstruksi, wargayang rumahnya sedang dibangun tidak perlukawatir akan tempat tinggal karena CODImenyediakan beberapa rumah temporer(semi permanen) yang dapat ditinggaliselama proses konstruksi berlangsung.Warga komunitas Bang Buaberpartisipasi dan terlibat aktif dalampembangunan infrastruktur kawasan.Warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap(baik yang berpengalaman maupun tidakberpengalaman) akan diberdayakan untukmenjadi pekerja selama proses konstruksiberlangsung. Sebagai contoh adanyapastisipasi warga dalam penanganankawasan ini adalah dalam pembangunaninfrastruktur kawasan (jerambah beton, lebar: 3m).Pemerintah melalui CODI memberikansubsidi dana untuk pembangunan jalanselebar 2 meter, sedangkan 1 meter sisanyadikerjakan dengan dana yang berasal dariiuran warga.Kawasan Bang Bua merupakan kawasankumuh di bantaran sungai yang pertamaditangani di Thailand. Konsep communitybaseddevelopment yang diterapkan melaluiCODI merupakan kunci sukses pelaksanaanBMK Community Upgrading Program dikawasan Bang Bua. Hasil dari pelaksanaanprogram ini bukan hanya tampak dariperubahan fisik bangunan di kawasan tersebuttapi jupa adanya perubahan sosial dimanaantar warga memiliki rasa kebersamaan danrasa memiliki untuk menjaga dan membangunkawasan Bang Bua. Kini kawasan Bang Buabukan lagi merupakan kawasan yang kumuh.Infrastruktur tersedia dengan baik dan antarwarga memiliki aktivitas serta hubungansosial yang erat. Konsep BMK CommunityUpgrading Program kini banyak diterapkanuntuk penanganan kawasan kumuh lainnyadi Thailand.*) Staf Subdit Pengembangan PermukimanBaru, Dit. Pengembangan Permukiman

StatistikPersampahanIndonesiaResensiTahun 2008Dalam rangka mendapatkan gambaran umum keadaanpengelolaan persampahan di Indonesia, Kementrian NegaraLingkungan Hidup mengeluarkan buku statistik persampahanIndonesia tahun 2008. Penyusunan buku ini hasil kerjasamaantara Kementrian Lingkungan Hidup dengan Japan InteranasionalCooperation Agency (JICA).Penyusunan buku ini diawali dengan penyebaran kuesionersecara nasional ke 465 Kota/Kabupaten pada 33 Propinsi di seluruhIndonesia. Hasil rekapitulasi Statistik Persampahan Indonesia akanmeliputi berbagai aspek pengelolaan, yaitu kelembagaan, besarantimbunan, aspek teknis penanganan sampah, aktivitas daur ulang,peraturan terkait, pembiayaan dan partisipasi masyarakat.Untuk menggambarkan kondisi Indonesia secara keseluruhan,estimasi beberapa data dari seluruh kota/kabupaten yang terkumpuldilakukan berdasarkan enam kelompok yaitu: Metropolitan/Kota Besar,Sumatera, Jawa, Balinusra (Bali dan NusaTenggara), Kalimantan,Sumapapua (Sulawesi, Maluku dan Papua).Dari aspek kelembagaan kita bisa mengetahui jumlah pegawaiserta keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan persampahan.Selain itu jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS), transfer depodan transportasi pengangkutan sampah.Untuk informasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), jumlah danlokasi TPA, status lahan, jalan akses, jumlah pemulung, pendataansampah yang masuk ke TPA¸ prasrana dan pemantauan di TPAsampai dengan calon lokasi TPA.Dari segi aspek pembiayaan diketahui estimasi nilai totalpengeluaran untuk persampahan di Indonesia adalah sebesar Rp2,342 miliar per tahun dengan estimasi biaya pengeluaran Rp 10.070per orang per tahun.Buku setebal 22 halaman ini disajikan dalam bentuk grafikyang mudah dibaca dan dipahami. Penyusunan buku ini merupakanmomentum tepat karena bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalampasal 11 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasiyang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraanpengelolaan sampah.Namun, penyusunan buku statistik ini hanyalah satu tahapanawal yang tidak mudah didapatkan. Informasi dan data statistik inidiharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kondisipengelolaan sampah di Indonesia dan dapat menjadi arahan dasarbagi pengambilan kebijakan pengelolaan sampah kota secaraterpadu. (Dvt)27

Seputar KitaDep PU Fasilitasi 108 Gedung Untuk Kaum DifableSebagai perwujudan keadilan dan persamaan kesempatan bagi kaumdifable atau , sejak 2003 Departemen Pekerjaan Umum melalui DitjenCipta Karya telah melakukan langkah-langkah diantaranya kegiatanpercontohan fasilitas dan aksesibiltas pada bangunan gedungPemerintah dan pelayanan umum pada 108 bangunan gedung di 33provinsi.Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU)Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Ismanto saat membukaSeminar Nasional Menuju Kota yang Aksesibel Bagi Semua di Jakarta,Senin (16/11).“Aksesibilitas merupakan salah satu unsur kemudahan dalampersyaratan keandalan bangunan yang harus dipenuhi gunamewujudkan kelaikan fungsinya yang ditandai dengan diterbitkannyasertifikat layak fungsi bangunan gedung. Selama ini pembangunanfasilitas publik belum berorientasi untuk mengakomodasi kegiatanseluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat difable,” ujarIsmanto.Jepara Awali Kirab Gong Perdamaian DuniaDesa Plajan, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara menjadititik awal Kirab Gong Perdamaian Dunia (GPD). Gong tersebutrencananya akan dikirap dari Jepara menuju Kota Ambon Malukuuntuk diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di TamanPelita Kota Ambon. Pelepasan tersebut dilakukan secara simbolikoleh Menko Kesra Agung Laksono ditandai dengan penyerahan palupemukul gong kepada Gubernur Maluku Kareng Albert Rahalolo diJepara, Senin (9/11).Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, pemasangan GongPerdamaian Dunia di Taman Pelita Kota Ambon Maluku ini diharapkanmampu meredam terjadinya konflik di daerah tersebut. Sekaligus,menjadikan Maluku sebagai simbol perdamaian dunia.“Gongperdamaian dunia menjadi satu-satunya sarana untuk menyatukanumat manusia di dunia,” katanya.Perbaikan Sarana Air Minum Pelabuhan Masuk Dalam Program 100 Hari Dep PU28Dalam program 100 hari Departemen Pekerjaan Umum, programperbaikan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan terkaitpenyediaan sarana air minum merupakan program 100 hari yangmasuk dalam Bidang Cipta Karya. Output dari program tersebut yaituperbaikan sarana air minum untuk pelabuhan perikanan yang beradadi 44 lokasi. Program ini ditargetkan selesai akhir Januari 2010.“Untuk lokasi sebanyak 44 titik itu DKP yang menentukan. Untuktahun 2010 ini akan ada 44 lokasi, untuk 2011 nanti tambah lagi.Karena memang program kita banyak yang berkoordinasi dengandepartemen atau kementrian lain, jadi ini urusan kabinet secarakeseluruhan,” kata Djoko Kirmanto saat memaparkan program 100hari dalam acara coffee morning dengan wartawan di Jakarta, Kamis(12/11).