Bendahara Mahir Pajak-Revisi 2013 Full versi Mobile

Peraturan terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 adalah:1. Pasal 21 Undang-undang PPh;2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010;3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008;4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012;6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012;7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013.2. Pemungutan PPh Pasal 22Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22dilakukan sehubungan dengan pembayaran ataspembelian barang seperti: komputer, meubeler, mobildinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintahkepada Wajib Pajak penyedia barang. PemungutanPPh Pasal 22 dilakukan oleh:a. bendahara pemerintah dan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) sebagai pemungut pajakpada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Instansi atau lembaga Pemerintah danlembaga-lembaga negara lainnya berkenaandengan pembayaran atas pembelian barang;b. bendahara pengeluaran untuk pembayaran yangdilakukan dengan mekanisme uang persediaan(UP);c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabatpenerbit Surat Perintah Membayar yang diberidelegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepadapihak ketiga yang dilakukan dengan mekanismepembayaran langsung (LS).Besarnya PPh Pasal 22 yang wajib dipungut adalah: 1,5% x harga beli (tidak termasuk PPN)4