Bendahara Mahir Pajak-Revisi 2013 Full versi Mobile

membayar ganti rugi pembebasan lahan kepadaBapak Nasrun dan Ibu Mega. SP2D diterbitkanKPPN pada tanggal 25 Maret 2013. Bagaimanakahkewajiban perpajakan yang harus dilakukan?J9Pemotongan/Pemungutan PPhAtas pembayaran pembebasan tanah untukpembangunan Kantor Dinas PerhubunganKabupaten Hulu Sungai Tengah tersebut BendaharaDinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,Wahyono, memungut PPh Final Pasal 4 ayat (2) ataspenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari jumlah bruto nilai pengalihan hakatas tanah dan/atau bangunan sebelum melakukanpembayaran ganti rugi.Bendahara tidak memungut PPh Pasal 22 ataspembelian tanah dan/atau bangunan.Penghitungan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2)atas penghasilan dari ganti rugi pembebasan tanahyang dilakukan Wahyono tersebut, sebagai berikut:Nilai sebagai dasar penghitungan pajak yang terutangadalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh DinasPerhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitusebesar Rp400.000,00/m2 sehingga atas pembayaranganti rugi atas pembebasan tanah tersebut Wahyonosebagai Bendahara Dinas Perhubungan KabupatenHulu Sungai Tengah harus melakukan pemungutanPPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan daripengalihan hak atas tanah dan/atau bangunansebagai berikut:a. untuk Penghasilan yang diberikan kepada BapakNasrun:(800m x Rp400.000,00) x 5% = Rp16.000.000,0042