Bendahara Mahir Pajak-Revisi 2013 Full versi Mobile

endahara. Maka atas PPN yang telah dipunguttersebut, dapat dimintakan pengembalian pajakyang seharusnya tidak terutang oleh bendahara keKPP tempat bendahara terdaftar sesuai PMK Nomor10/PMK.03/2013.Peraturan-peraturan terkait pemungutan PPN adalah antara lain:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor42 Tahun 2009;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012;3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001;5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010;6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003;7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-08/PJ/2013;8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-11/PJ/2013;9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ./2006;10. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002.6. Bea MeteraiBea meterai adalah pajak yang dikenakan atasdokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai.Dokumen yang dikenai bea meterai antara lainadalah dokumen yang berbentuk surat yangmemuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumenyang bersifat perdata, seperti dokumen perjanjianpembangunan gedung kantor dengan pengusahajasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaanjasa tenaga kebersihan.13