Bendahara Mahir Pajak-Revisi 2013 Full versi Mobile

Recommendations

Info

7) surat-surat lainnya yang dapat disamakandengan surat-surat sebagaimana dimaksuddalam huruf a sampai huruf f.b. segala bentuk Ijazah;c. tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uangtunjangan, dan pembayaran lainnya yang adakaitannya dengan hubungan kerja serta suratsuratyang diserahkan untuk mendapatkanpembayaran itu;d. tanda bukti penerimaan uang Negara dari kasNegara, Kas Pemerintah Daerah, dan bank;e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untukpenerimaan lainnya yang dapat disamakandengan itu dari Kas Negara, Kas PemerintahanDaerah dan bank;f. tanda penerimaan uang yang dibuat untukkeperluan intern organisasi;g. dokumen yang menyebutkan tabungan,pembayaran uang tabungan kepada penabungoleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnyayang bergerak di bidang tersebut;h. surat gadai yang diberikan oleh PerusahaanJawatan Pegadaian;i. tanda pembagian keuntungan atau bunga dariefek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.15
Gambar 3. Tata cara pelunasan Bea MateraiDokumen yang merupakan objek Bea Meteraiyang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasisebagaimana mestinya dikenakan dendaadministrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari BeaMeterai yang tidak atau kurang dibayar. Pelunasanatas Bea Meterai dan denda administrasi tersebutdilakukan dengan cara Pemeteraian Kemudian diKantor Pos.Peraturan-peraturan terkait Bea Meterai adalah:1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.02/2009;4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000;5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002;6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-66/PJ/2010;7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000;8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000;9) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2003.16
Page 4 and 5: SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKAss
Page 7 and 8: tidak melebihi Rp4,8 miliar yang di
Page 9 and 10: III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOT
Page 12 and 13: Sesuai dengan ketentuan yangberlaku
Page 14 and 15: Pembayaran Penghasilan yang wajib d
Page 16 and 17: Tidak dipungut PPh Pasal22:Pembelia
Page 18 and 19: 4. Pemotongan / Pemungutan PPh Pasa
Page 20 and 21: Pembebasan sebagaimana dimaksuddala
Page 22 and 23: Tidak dipungut PPN: pembayaran ≤R
Page 24 and 25: endahara. Maka atas PPN yang telah
Page 28 and 29: Kewajiban pemotongan dan/atau pemun
Page 30 and 31: pelaporan dapat dilakukan pada hari
Page 32 and 33: II. SIMULASI PENGHITUNGANPEMOTONGAN
Page 34 and 35: J2Kantor Imigrasi Medan Rifki hanya
Page 36 and 37: Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Page 38 and 39: eberapa orang PNS. Bendahara Kantor
Page 40 and 41: T5-2T5-3T5-4J5-1Pada tanggal 4 Okto
Page 42 and 43: Hidayat sebagai bendahara MAN Purba
Page 44 and 45: - Formulir dan kertas ujian ( 10% x
Page 46 and 47: Kewajiban selanjutnya yang harus di
Page 48 and 49: PPh Pasal 22 sepanjang CV Wijaya da
Page 50 and 51: J8perencanaan konstruksi kepada Tua
Page 52 and 53: T9e. melakukan pelaporan SPT Masa P
Page 54 and 55: . untuk Penghasilan yang diberikan
Page 56 and 57: atas pengadaan tanah dari real esta
Page 58 and 59: Dana (SPM/SPD) dan Surat Perintah P
Page 60 and 61: Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, dib
Page 62 and 63: T13J13Pada tanggal 5 Juli 2013, Pra
Page 64 and 65: h. membuat Daftar Transaksi Harian
Page 66 and 67: pelaksanaan Proyek Pemerintah yang
Page 68 and 69: III. PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOT
Page 70 and 71: a r e a s t a p l e sKEMENTERIAN KE
Page 72 and 73: a r e a s t a p l e sA. IDENTITAS P
Page 74 and 75: a r e a s t a p l e sa r e a s t a
Page 76 and 77:
a r e a s t a p l e sPengisian SPT
Page 78 and 79:
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 yang tid
Page 80 and 81:
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 DTP untu
Page 82 and 83:
FORMULIR 1721-IIIDAFTAR BUKTI PEMOT
Page 84 and 85:
a r e a s t a p l e sNPWP PEMOTONG
Page 86 and 87:
a r e a s t a p l e sKEMENTERIAN KE
Page 88 and 89:
Nomor KetetapanDiisi sesuai Nomor K
Page 90 and 91:
a r e a s t a p l e sNPWP PEMOTONG
Page 92 and 93:
-:tareasapeslPengisian formulirFORM
Page 94 and 95:
Pembuatan SSP PPh Pasal 21 Masa Paj
Page 96 and 97:
Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasa
Page 98 and 99:
a r e a s t a p l e sNAMA INSTANSI/
Page 100 and 101:
a r e a s t a p l e sNAMA INSTANSI/
Page 102 and 103:
Pembuatan SSP PPNDiisi sesuai Nomor
Page 104 and 105:
2. Pengisian formulir untuk T5 - 4P
Page 106 and 107:
3. Pengisian formulir untuk T6Pembu
Page 108 and 109:
Faktur PajakLembar ke-1 :Untuk Pemb
Page 110 and 111:
Pembuatan SSP PPNLEMBARNPWP : 0 1 5
Page 112 and 113:
Pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 unt
Page 114 and 115:
Pengisian SPT Masa PPN Bagi Pemungu
Page 116 and 117:
5. Pengisian formulir untuk T8Pembu
Page 118 and 119:
Pembuatan SSP PPh Final Pasal 4 aya
Page 120 and 121:
Daftar Bukti Pemotongan PPh Final P
Page 122 and 123:
Lembar ke-1 :Untuk Pembeli BKP/Pene
Page 124 and 125:
LEMBARNPWP : 0 9 5 7 3 8 8 2 9 3 3
Page 126 and 127:
DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JE
Page 128 and 129:
SURAT SETORAN PAJAKKEMENTERIAN KEUA
Page 130 and 131:
7. Pengisian formulir untuk T11Pemb
Page 132 and 133:
Pengisian SPT Masa PPh Pasal 23KEME
Page 134 and 135:
8. Pengisian formulir untuk T12Pemb
Page 136 and 137:
KEMENTERIANKEUANGAN R.I.DIREKTORATJ
Page 138 and 139:
Pembuatan SSP PPh Pasal 23NAMA WP :
Page 140 and 141:
KEMENTERIANPengisian formulirKEUANG
Page 142 and 143:
Pengisian SSP PPNKEMENTERIAN KEUANG
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 aya
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
118 Bendahara M139Pembuatan SSP PPN
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Pengisian SSP PPh Final Pasal 4 aya
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
DAFTAR PERATURAN TERKAIT1. Undang-U
Page 160 and 161:
Pemungutan Pajak Penghasilan atas P
Page 162 and 163:
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomo
Page 164 and 165:
Penyampaian SPT Masa Pajak Penghasi
Page 166:
155
show all

Bendahara Mahir Pajak-Revisi 2013 Full versi Mobile

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?