Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

WALIKOTA MALANGPERATURAN WALIKOTA MALANGNOMOR 58 TAHUN 2008TENTANGURAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS PENDAPATAN DAERAHWALIKOTA MALANG,Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 26Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan TataKerja Dinas Pendapatan Daerah;Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah IstimewaYogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 551);2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang PenagihanPajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3848);5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4389);6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat IIMalang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PajakDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4138);9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4139);10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4593);11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik2

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangundangan;14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2005 tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran DaerahKota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri B, TambahanLembaran Daerah Kota Malang Nomor 20);17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentangUrusan Pemerintahan yang Menjadi KewenanganPemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota MalangTahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran DaerahKota Malang Nomor 57);18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran DaerahKota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, TambahanLembaran Daerah Kota Malang Nomor 59);MEMUTUSKAN :Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK,FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 13

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Malang.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.3. Walikota adalah Walikota Malang.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi PamongPraja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.8. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari PajakDaerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain.9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan olehorang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah danpembangunan Daerah.10. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah danRetribusi Daerah.11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,dan bentuk badan lainnya.12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaranpajak yang terutang.14. Masa Pajak adalah yang jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim ataujangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bilaWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.4

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam MasaPajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan Daerah.17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyekdan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yangterutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atauWajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ataupembayaran pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dankewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah suratketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksiadministrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebutSKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlahpajak yang telah ditetapkan.22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karenajumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnyaterutang.23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah SKPDyang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajakatau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untukmelakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ataudenda.25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SuratKetetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak DaerahLebih bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan ataupemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yangdigunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajakyang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.5

27. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakandan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi ataubadan.28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap SuratKeputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolahdata dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan Daerah dan Retribusi serta untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah danRetribusi.BAB IIKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSIPasal 2(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidangpendapatan Daerah.(2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamelalui Sekretaris Daerah.Pasal 3(1) Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan Daerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DinasPendapatan Daerah mempunyai fungsi :a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penerimaaan danpendapatan daerah;b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja(Renja) di bidang penerimaaan dan pendapatan daerah;c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan pajakdaerah;d. penyusunan rencana penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah dan danaperimbangan;e. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusidaerah;f. pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan dan penagihan penerimaan lain-lainpendapatan yang sah;6

g. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, RetribusiDaerah dan lain-lain pendapatan yang sah;h. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;i. pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah;j. pembinaan, pengendalian benda-benda berharga dan pembukuan sertapelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerahdan lain-lain pendapatan yang sah;k. pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah;l. pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);m. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga,perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);o. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);p. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yangbertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;q. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pajak daerah dan pendapatanlain-lain yang sah;r. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;s. penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional;t. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas danfungsinya.BAB IIISUSUNAN ORGANISASIPasal 4(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdiri dari :1) Subbagian Penyusunan Program;2) Subbagian Keuangan;3) Subbagian Umum;c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :1) Seksi Pendataan;2) Seksi Pendaftaran;3) Seksi Penetapan;7

d. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :1) Seksi Perencanaan;2) Seksi Pengembangan Potensi;3) Seksi Pengendalian Operasional;e. Bidang Penagihan, terdiri dari :1) Seksi Penagihan Pajak Daerah;2) Seksi Penagihan dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain;3) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :1) Seksi Pembukuan;2) Seksi Pelaporan;3) Seksi Pengelolaan Benda Berharga;g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);h. Kelompok Jabatan Fungsional.(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yangdalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.BAB IVURAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIBagian KesatuKepala DinasPasal 5Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadapunit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuaitugas dan fungsinya.Bagian KeduaSekretariatPasal 6(1) Sekretariat melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputipenyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian,urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan sertakearsipan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretariat mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);8

c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;h. pengelolaan anggaran, barang dan retribusi;i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;k. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;l. pengkoordinasian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);m. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);n. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yangbertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;o. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);p. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pendapatan Daerah;q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 7(1) Sekretariat, terdiri dari :a. Subbagian Penyusunan Program;b. Subbagian Keuangan;c. Subbagian Umum.(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.Pasal 8(1) Subbagian Penyusunan Program melaksanakan tugas pokok penyusunan program,evaluasi dan pelaporan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);b. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);c. penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);d. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);e. penyusunan Sistem Informasi pendapatan daerah;9

f. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;g. pelaksanaan validasi dan pengelolaan data pendapatan daerah;h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);i. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yangbertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);k. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layananpublik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas danfungsinya.Pasal 9(1) Subbagian Keuangan melaksanakan tugas pokok pengelolaan anggaran danadministrasi keuangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :a. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);b. pelaksanakan penatausahaan keuangan;c. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;d. penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;e. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan akhir tahun;f. penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai;g. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran pajak daerah dan/atau lainlainpendapatan yang sah;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas danfungsinya.Pasal 10(1) Subbagian Umum melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umummeliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga,perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Subbagian Umum mempunyai fungsi :a. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;b. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;10

c. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;e. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan daerah;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas danfungsinya.Bagian KetigaBidang Pendataan dan PenetapanPasal 11(1) Bidang Pendataan dan Penetapan melaksanakan tugas pokok Pendataan,Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPendataan, Pendaftaran dan Penetapan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknispendataan, pendaftaran dan pendataan obyek, subyek dan wajib pajak daerahdan sistem pengarsipan serta pendokumentasian;b. pelaksanaan pemeriksaan akurasi pendaftaran dan pendataan obyek, subyekdan wajib Pajak Daerah;c. penelitian kelengkapan data potensi Pajak Daerah;d. pengendalian pemrosesan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);e. perumusan teknis penghitungan dan penetapan Pajak Daerah;f. pemeriksaan Nota Penghitungan Pajak Daerah;g. pelaksanaan penghitungan dan penetapan pengenaan Pajak dengan Jabatan(Official Assesment);h. pelaksanaan pemeriksaan ketetapan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB;i. pengendalian pendistribusian SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB;j. pemeriksaan permohonan pembayaran Pajak Daerah dengan sistem angsurandan penundaaan;k. penandatanganan SKPD, SKPDT, SKPDKB dan SKPDLB;l. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendataan, pendaftarandan penetapan pajak daerah;m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 12(1) Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :a. Seksi Pendataan;b. Seksi Pendaftaran;c. Seksi Penetapan.11

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 13(1) Seksi Pendataan melaksanakan tugas pokok pendataan obyek dan wajib pajakdaerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPendataan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendataan obyekdan wajib pajak daerah;b. penyiapan formulir pendataan Wajib Pajak Daerah yang meliputi SuratPemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);c. penyerahan formulir pendataan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah setelahdilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD;d. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan formulir pendataan SPTPD yang telahdiisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya;e. pelaksanaan pemeriksaan obyek Pajak dalam rangka penentuan besarnyapajak daerah;f. penyimpanan dan pendokumentasian arsip dan data Pajak Daerah;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 14(1) Seksi Pendaftaran melaksanakan tugas pokok pendaftaran obyek dan wajib pajakdaerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPendaftaran mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pendaftaranobyek dan wajib pajak daerah;b. penyiapan formulir pendaftaran Wajib Pajak Daerah;c. penyampaian formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah dicatat dalambuku dan daftar formulir pendaftaran;d. pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);e. penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada Wajib PajakDaerah;12

f. pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);g. pelaporan hasil pengolahan data Pajak Daerah secara berkala;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 15(1) Seksi Penetapan melaksanakan tugas pokok penghitungan dan penetapan PajakDaerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenetapan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penghitungandan penetapan Pajak Daerah;b. pelaksanaan penghitungan Pajak dan Retribusi Daerah dalam nota perhitunganatas dasar kartu data serta sesuai dengan tarif Peraturan Daerah yang berlaku;c. penerbitan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB, dan SKPDN berdasarkan notaperhitungan Pajak Daerah;d. penyusunan daftar rekapitulasi SKPD dan Surat Ketetapan lainnya yang telahditerbitkan;e. pendistribusian SKPD dan Surat Ketetapan lainnya kepada Wajib Pajak Daerah;f. penyusunan laporan penggunaan benda-benda berharga yang telahditerbitkan;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bagian KeempatBidang Perencanaan dan Pengendalian OperasionalPasal 16(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional melaksanakan tugas pokokpenyusunan rencana penerimaan Pendapatan Daerah dan pengembangan potensiPendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengendalian operasional.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPerencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penerimaanPendapatan Daerah dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)serta pengendalian operasional;b. penyusunan rencana penerimaan Pendapatan Daerah;c. pelaksanaan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) danpengendalian operasional;13

d. perencanaan dan pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PajakDaerah atau Retribusi Daerah;e. pelaksanaan pengkajian terhadap Produk Hukum Daerah yang mengaturtentang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;f. pengendalian mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;g. pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan, potensi, target dan realisasiPendapatan Asli Daerah (PAD);h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perencanaan penerimaanPendapatan Daerah dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)serta pengendalian operasional;i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 17(1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :a. Seksi Perencanaan;b. Seksi Pengembangan Potensi;c. Seksi Pengendalian Operasional.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 18(1) Seksi Perencanaan melaksanakan tugas pokok perencanaan penerimaanPendapatan Daerah dan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PendapatanAsli Daerah (PAD).(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPerencanaan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penerimaanPendapatan Daerah dan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasiPendapatan Asli Daerah (PAD);b. penyusunan rencana penerimaan Pendapatan Daerah;c. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;d. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD)dalam rangka perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;14

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 19(1) Seksi Pengembangan Potensi melaksanakan tugas pokok pengembangan potensidan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutanPajak Daerah dan Retribusi Daerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPengembangan Potensi mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengembanganpotensi dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melaluipungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;b. penyusunan rencana penggalian dan pengembangan potensi Pendapatan AsliDaerah (PAD) di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;c. pelaksanaan penggalian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah(PAD) di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;d. pelaksanaan Pembinaan Teknis pemungutan dan pengelolaan media dan/atausarana pemungutan lainnya di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;e. pelaksanaan pembinaan teknis tata kerja dan tata hubungan kerjapemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang Pajak Daerah danRetribusi Daerah;f. pelaksanaan pengkajian produk hukum Daerah yang berkaitan dengan PajakDaerah dan Retribusi Daerah;g. pelaksanaan sosialisasi ketentuan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 20(1) Seksi Pengendalian Operasional melaksanakan tugas pokok pengendalian danevaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPengendalian Operasional mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengendaliandan evaluasi terhadap pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah danRetribusi Daerah;b. pelaksanaan evaluasi terhadap target dan realisasi penerimaan Pajak Daerahdan Retribusi Daerah;15

c. pengendalian mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerahdan Retribusi Daerah;d. pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah;e. pengendalian pelaksanaan teknis penarikan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;f. pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bagian KeempatBidang PenagihanPasal 21(1) Bidang Penagihan melaksanakan tugas pokok penagihan tunggakan Pajak Daerah,Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPenagihan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihantunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajaklainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;c. penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Bumidan Bangunan (PBB) yang menunggak dan sudah diberikan Surat Peringatandan belum melunasinya;d. pemeriksaan pengajuan permohonan keberatan berdasarkan SKPD, SKPDT,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD;e. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penagihan tunggakanPajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnyaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 22(1) Bidang Penagihan, terdiri dari :a. Seksi Penagihan;b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-lain;c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.16

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 23(1) Seksi Penagihan Pajak Daerah melaksanakan tugas pokok penagihan tunggakanPajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihantunggakan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;b. pelaksanaan penagihan berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB, STPD dan denda administrasi kepada Wajib Pajak Daerah yang belummembayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan;c. penyiapan penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah yangmenunggak;d. penyampaian Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah;e. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa melalui Juru SitaPajak Daerah;f. penyusunan laporan tunggakan Pajak Daerah;g. penyusunan laporan realisasi tunggakan Pajak Daerah;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 24(1) Seksi Penagihan Pajak dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain melaksanakan tugaspokok penagihan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajaklainnya serta melaksanakan koordinasi realisasi pendapatan lain-lain yang sah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPengelolaan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihanterhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sertamelaksanakan koordinasi realisasi pendapatan lain-lain yang sah;b. pelaksanaan penagihan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)berdasarkan SPPT;c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihantunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya;d. pelaksanaan koordinasi realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sahdengan SKPD terkait;17

e. penyusunan laporan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajaklainnya.f. penyusunan laporan realisasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);g. penyusunan laporan hasil koordinasi dengan SKPD pengelola penerimaanpendapatan lain-lain;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 25(1) Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah melaksanakan tugas pokokpemrosesan permohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenyelesaian Keberatan Pajak Daerah mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pemrosesanpermohonan keberatan pembayaran Pajak Daerah berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan;b. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan permohonan keberatan Wajib PajakDaerah;c. penyampaian Laporan Hasil Penelitian kepada Kepala Dinas untukdipertimbangkan permohonan diterima atau ditolak;d. penyusunan Surat Keputusan Walikota untuk diterima sebagian atauseluruhnya atau ditolak terhadap permohonan keberatan Wajib Pajak Daerahberdasarkan pertimbangan Laporan Hasil Penelitian;e. penyusunan laporan terhadap hasil permohonan keberatan Wajib PajakDaerah;f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bagian KelimaBidang Pembukuan dan PelaporanPasal 26(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan melaksanakan tugas pokok pembukuan danpelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Hasil Perusahaan MilikDaerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Bagi Hasil Pajakdari PBB, BPHTB dan Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Pajak Propinsi, penerimaanlain-lain dan pengelolaan benda berharga.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :18

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuan danpelaporan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Hasil PerusahaanMilik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, BagiHasil Pajak dari PBB, BPHTB dan Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Pajak Propinsi,penerimaan lain-lain dan pengelolaan benda berharga;b. penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan Ketetapan Pajak Daerah danRealisasi Penerimaan Pajak Daerah;c. penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan target dan realisasi PajakDaerah dan Retribusi Daerah;d. penelitian terhadap pembukuan dan pencatatan target dan realisasi HasilPerusahaan Milik Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan danpenerimaan lain-lain;e. pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan terhadap target danrealisasi penerimaan PBB dan BPHTB;f. pengendalian terhadap pembukuan dan pencatatan ketetapan Bagi Hasil Pajakdari PBB, BPHTB, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi;g. pengendalian terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian danpelaporan benda berharga;h. penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi Penerimaan Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain, Bagi Hasil Pajak dariPBB, BPHTB dan Pajak Penghasilan, Bagi Hasil Pajak Propinsi secara berkala;i. penelitian terhadap akurasi pelaporan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB;j. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan unit kerja terkait;k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pembukuan danpelaporan;l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 27(1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari :a. Seksi Pembukuan;b. Seksi Pelaporan;c. Seksi Pengelolaan Benda Berharga.(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melakukan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 2819

(1) Seksi Pembukuan melaksanakan tugas pokok pembukuan penerimaan PajakDaerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan PengelolaanKekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain, PBB, BPHTB, Bagi HasilPBB, BPHTB, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPembukuan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pembukuanpenerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerahdan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain,PBB, BPHTB, Bagi Hasil PBB, BPHTB, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil PajakPropinsi;b. pencatatan ke buku jenis Pajak Daerah terhadap penerimaan Pajak Daerahberdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDLB dan Denda Administrasi PajakDaerah;c. pencatatan target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan DendaAdministrasi Pajak Daerah;d. pencatatan target dan realisasi penerimaan Retribusi Daerah, Hasil PerusahaanMilik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan danpenerimaan lain-lain;e. pencatatan pembayaran Pajak Daerah yang dibayar dengan cara mengangsurdan/atau ditunda realisasi pembayarannya;f. pencatatan Target dan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB;g. pencatatan target dan realisasi penerimaan Bagi Hasil PBB, BPHTB, PajakPenghasilan dan Bagi Hasil Pajak propinsi;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 29(1) Seksi Pelaporan melaksanakan tugas pokok pelaporan secara berkala Target danRealisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah danPengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Lain-lain, Pajak Bumidan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BagiHasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil PajakPropinsi.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPelaporan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan kegiatanpelaporan;b. pembuatan laporan secara berkala (Bulanan dan Tahunan) Target danRealisasi Penerimaan Pajak Daerah, Denda Administrasi Pajak Daerah,20

Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain;c. penyusunan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) target dan realisasiPenerimaan PBB dan BPHTB;d. penyusunan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) target dan realisasipenerimaan bagi hasil PBB, BPHTB, Pajak Penghasilan dan Bagi Hasil PajakPropinsi;e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 30(1) Seksi Pengelolaan Benda Berharga melaksanakan tugas pokok pengelolaan bendabendaberharga.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPengelolaan Benda Berharga pembukuan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaanbenda-benda berharga;b. penyusunan rencana kebutuhan benda-benda berharga setiap tahunnya;c. pelaksanaan pengadaan benda-benda berharga sesuai dengan kebutuhan;d. pencatatan penerimaan, pengeluaran dan pengendalian benda-bendaberharga;e. pengelolaan distribusi benda-benda berharga;f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan benda-benda berharga pada SKPDpemungut PAD;g. pelaksanaan penghitungan rincian sisa persediaan benda-benda berhargasecara berkala;h. penyusunan laporan secara berkala jumlah persediaan Benda-benda Berhargaberdasarkan Laporan Persediaan Benda-benda Berharga dari SKPD PemungutPAD sesuai dengan jenisnya;i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.BAB VTATA KERJA21

Pasal 31(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankanprinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkunganDinas, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait.(2) Kepala Dinas berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban :a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;b. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaberdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pelaksanaan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksimasing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaankepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurutjenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebihlanjut.BAB VIKETENTUAN LAIN–LAINPasal 32(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerahmenunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalanganmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjukKepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untukmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul KepalaBidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untukmelakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.22

(6) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yangbersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Seksi.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 33Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 46Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DinasPendapatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 34Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.Ditetapkan di Malangpada tanggal 2008WALIKOTA MALANG,Diundangkan di Malangpada tanggal 2008Drs. PENI SUPARTO, M.APSEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.SiPembina Utama MudaNIP. 510 060 751BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMORSERI23