Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

c. pengendalian mekanisme proses pemungutan dan pembayaran Pajak Daerahdan Retribusi Daerah;d. pelaksanaan pemeriksaan Pajak Daerah;e. pengendalian pelaksanaan teknis penarikan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah;f. pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bagian KeempatBidang PenagihanPasal 21(1) Bidang Penagihan melaksanakan tugas pokok penagihan tunggakan Pajak Daerah,Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BidangPenagihan mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihantunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajaklainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan/atau pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;c. penerbitan Surat Teguran terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak Bumidan Bangunan (PBB) yang menunggak dan sudah diberikan Surat Peringatandan belum melunasinya;d. pemeriksaan pengajuan permohonan keberatan berdasarkan SKPD, SKPDT,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD;e. pelaksanaan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;f. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penagihan tunggakanPajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau pajak lainnyaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasdan fungsinya.Pasal 22(1) Bidang Penagihan, terdiri dari :a. Seksi Penagihan;b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Lain-lain;c. Seksi Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.16