Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 31(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankanprinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkunganDinas, antar Perangkat Daerah maupun dengan instansi lain yang terkait.(2) Kepala Dinas berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengantugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban :a. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasisesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing;b. menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyaberdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pelaksanaan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).(4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksimasing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan/atau pembinaankepada bawahannya dan melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas pokok menurutjenjang jabatannya masing-masing sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebihlanjut.BAB VIKETENTUAN LAIN–LAINPasal 32(1) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerahmenunjuk Sekretaris untuk menyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(2) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalanganmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas, Sekretaris Daerah menunjukKepala Bidang yang dinilai mampu atas usul Kepala Dinas untukmenyelenggarakan tugas sebagai Kepala Dinas.(3) Apabila Sekretaris berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Bidang yang dinilai mampu.(4) Apabila Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi pada Bidangnya yang dinilai mampu atas usul KepalaBidang yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang.(5) Apabila Kepala Subbagian berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Subbagian lainnya yang dinilai mampu atas usul Sekretaris untukmelakukan tugas sebagai Kepala Subbagian.22
(6) Apabila Kepala Seksi berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapatmenunjuk Kepala Seksi lainnya yang dinilai mampu atas usul Kepala Bidang yangbersangkutan untuk melakukan tugas sebagai Kepala Seksi.BAB VIIKETENTUAN PENUTUPPasal 33Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 46Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DinasPendapatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 34Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanWalikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.Ditetapkan di Malangpada tanggal 2008WALIKOTA MALANG,Diundangkan di Malangpada tanggal 2008Drs. PENI SUPARTO, M.APSEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.SiPembina Utama MudaNIP. 510 060 751BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMORSERI23
Page 1 and 2: WALIKOTA MALANGPERATURAN WALIKOTA M
Page 3 and 4: Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tamb
Page 5 and 6: 16. Pajak yang terutang adalah paja
Page 7 and 8: g. penyusunan rencana intensifikasi
Page 9 and 10: c. penyusunan dan pelaksanaan Dokum
Page 11 and 12: c. pelaksanaan kehumasan, keprotoko
Page 13 and 14: f. pelaksanaan dokumentasi arsip No
Page 15 and 16: f. pelaksanaan tugas lain yang dibe
Page 17 and 18: (2) Masing-masing Seksi dipimpin ol
Page 19 and 20: a. pengumpulan dan pengolahan data
Page 21: Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan

Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?