Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kota Malang.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.3. Walikota adalah Walikota Malang.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi PamongPraja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.8. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan Daerah yang bersumber dari PajakDaerah, Retribusi Daerah dan penerimaan lain-lain.9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan olehorang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah danpembangunan Daerah.10. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah danRetribusi Daerah.11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baikyang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha MilikNegara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap,dan bentuk badan lainnya.12. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaranpajak yang terutang.14. Masa Pajak adalah yang jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim ataujangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bilaWajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.4