Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian ...

(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaBidang.Pasal 23(1) Seksi Penagihan Pajak Daerah melaksanakan tugas pokok penagihan tunggakanPajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPenagihan Pajak Daerah mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihantunggakan Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;b. pelaksanaan penagihan berdasarkan SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB, STPD dan denda administrasi kepada Wajib Pajak Daerah yang belummembayar sesuai dengan jatuh tempo yang ditentukan;c. penyiapan penerbitan Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah yangmenunggak;d. penyampaian Surat Teguran kepada Wajib Pajak Daerah;e. pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa melalui Juru SitaPajak Daerah;f. penyusunan laporan tunggakan Pajak Daerah;g. penyusunan laporan realisasi tunggakan Pajak Daerah;h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas danfungsinya.Pasal 24(1) Seksi Penagihan Pajak dan Pengelolaan Penerimaan Lain-lain melaksanakan tugaspokok penagihan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajaklainnya serta melaksanakan koordinasi realisasi pendapatan lain-lain yang sah.(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SeksiPengelolaan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi :a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan penagihanterhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya sertamelaksanakan koordinasi realisasi pendapatan lain-lain yang sah;b. pelaksanaan penagihan terhadap tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)berdasarkan SPPT;c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihantunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak lainnya;d. pelaksanaan koordinasi realisasi penerimaan pendapatan lain-lain yang sahdengan SKPD terkait;17